Jakarta, Itech – Sebagai bentuk dukungan kepada sektor perbankan dan FSI dalam membangun inovasi dan skalabilitas secara selaras, VMware melakukan  penyempurnaan pada Virtual Cloud Network sebagai bentuk komitmen kepada pelanggan dalam mengimplementasikan arsitektur jaringan berbasis peranti lunak yang aman secara end-to-end.

Virtual Cloud Network mendukung dibangunnya konektivitas yang pervasif dengan lapis keamanan intrinsik bagi seluruh aplikasi dan data yang sangat terdistribusi (hyper-distributed apps and data), apapun jenis lingkungan cloud yang menaunginya.

Virtual Cloud Network mendukung sektor-sektor perbankan, FSI, serta sektor bisnis lainnnya yang menempatkan inovasi, kelincahan dan keamanan infrastruktur IT sebagai jantung dari bisnis mereka, dengan mengoptimalkan seluruh nilai yang disuguhkan oleh teknologi jaringan yang ada, serta dalam memangkas kompleksitas dan menyuguhkan lapis keamanan mutakhir pada lingkungan IT.

Sistem jaringan dan keamanan mutakhir untuk seluruh workloads yang ada, apapun jenis lingkungan cloud yang menaungi: VMware NSX-T Data Center 2.3 hadir dengan kapabilitas multi-cloud networking dan keamanan mutakhir yang telah disempurnakan.

Dukungan konektivitas yang pervasif dan tak terikat dengan jenis cloud yang menaunginya tersebut mampu mendukung operasional di ragam lingkungan cloud public, serta mendukung pelanggan dalam mengoptimalkan zona-zona availability dan layanan dari berbagai penyedia layanan cloud.

Simplifikasi model penggelaran, pengelolaan, dan pendayagunaan NSX: VMware NSX-T Data Center 2.3 suguhkan proses instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan yang makin simpel, dengan workflow penggelaran yang mutakhir, serta dilengkapi dengan fungsionalitas pencarian obyek dan event yang makin canggih. Penyempurnaan ini akan membantu administrator dalam menerapkan kebijakan di infrastruktur data center maupun di lingkungan multi-cloud secara lebih mudah dan tegas.

Perencanaan keamanan dan operasi swakemudi untuk Virtual Cloud Network: fitur ini mendukung dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur untuk virtual cloud networking yang makin aman, optimal, serta dengan tingkat ketersediaan tinggi. Proses perencanaan dan penggelaran micro-segmentation kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, begitu pula proses perencanaan migrasi aplikasi.

Pelanggan kini punya view lebih menyeluruh atas kinerja operasional sistem, sehingga memudahkan mereka dalam mengelola, menskala, serta memenuhi standar kelaikan pada proses penggelaran VMware NSX data center. Solusi ini tersedia dalam bentuk on-premises software maupun dalam bentuk penawaran layanan SaaS dengan disertai fitur-fitur yang lengkap dan skalabilitas yang setara.

Sektor perbankan dan FSI dihadapkan pada masalah terkait penanganan data personal nasabah, serta tingginya kebutuhan akan layanan dan respon konsumen yang cepat. Mereka perlu menyelaraskan antara kebutuhan nasabah akan keamanan dengan aturan kelaikan.

Di sisi lain, untuk membangun fondasi digital yang siap masa depan dengan mengedepankan inovasi-inovasi menjadi makin krusial. Namun hal tersebut bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, terutama bila perusahaan mulai melirik ke penggunaan teknologi-teknologi masa depan.

“Arsitektur Virtual Cloud Network mampu mengoptimalkan kapabilitas yang terdapat pada teknologi jaringan yang ada. Virtual Cloud Network mendukung sektor perbankan dan FSI dalam menangkap seluruh peluang baru dan dalam merespon setiap tantangan, menciptakan model bisnis baru, serta menghantarkan layanan ke seluruh aplikasi dan data di manapun data dan aplikasi tersebut ditempatkan,” tutur Cin Cin Go, Country Manager, Indonesia, VMware di Jakarta, (21/12).

VMware berkomitmen untuk selalu mendukung pelanggan dan mitra dalam mewujudkan transformasi digital di tengah dinamika dunia IT yang sarat disrupsi saat ini. Bersama dengan meriahnya pertumbuhan kota-kota dan negara-negara cerdas baru di kawasan regional yang sarat dengan pemanfaatan teknologi generasi masa depan, membangun infrastruktur dengan lapis keamanan tinggi menjadi sebuah keniscayaan, terutama bagi industri-industri vertikal, seperti perbankan dan FSI.

Cin Cin menambahkan. “Kami selalu konsisten untuk mendukung sektor-sektor bisnis dalam merengkuh lingkungan multi-cloud secara optimal, serta menjembatani kesenjangan antara sistem operasi IT dengan komunitas pengembang.” (red/ju)

Jakarta, Biskom – Kegiatan  Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Indonesia Quality Expo (IQE)  akan kembali dihelat Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada awal November 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Pameran IQE ke-7 akan dikuti lebih dari 100 pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, BSN sukses menggelar rangkaian kegiatan BMN dan IQE 2018 di Surabaya.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (BSN) Iryana Margahayu mengatakan, Jawa Tengah sangat tepat bagi penyelenggaraan BMN dan IQE 2019. Jawa Tengah telah membuktikan komitmennya dalam menerapkan SNI.

“Pada tahun 2018, kami atas nama pemerintah RI memberikan penghargaan Tokoh Standardisasi kepada Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Karena itu, kami menilai Jawa Tengah sangat tepat untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan BMN dan IQE,” ujar Irna, sapaan akrab Iryana di Jakarta, (21/12).

BMN dan Pameran IQE ke-7, terangnya, akan diisi dengan berbagai acara. Diantaranya Pembukaan BMN yang mengundang 1000 pemangku kepentingan, pertemuan-pertemuan kecil seperti Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS), pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi, Temu Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), serta masih banyak lagi.

Irna mengungkapkan, pameran IQE tahun ini menargetkan 150 stand yang akan dikuti oleh pemangku kepentingan BSN baik dari perusahaan, lembaga penilaian kesesuaian, asosiasi, perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah dan pusat. Tahun lalu, industri penerap SNI seperti Siemens Indonesia, PT. Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kaltim, dan PT. Petrokimia Gresik turut ambil bagian dalam pameran.

“Pameran juga dimeriahkan dengan berbagai acara panggung dan bagi-bagi hadiah produk ber-SNI,” ujar Irna.

Melalui pameran IQE, para pemangku kepentingan dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta bertransaksi. “Pengunjung akan mendapatkan banyak informasi standardisasi di pameran, bisa membeli produk ber-SNI dengan harga khusus, Klinik Standardisasi secara gratis, dan berbagal lomba di arena panggung,” pungkasnya. (red)

Kamis 20 Desember 2018, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.0 yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi ini di Balairung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Peluncuran dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., serta dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guérend dan Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan Demokratik and Pengentasan Kemiskinan UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro.

Dalam peluncuran ini juga diadakan diskusi bertajuk “Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Proses Sumber Daya Manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian”. Panel diskusi menghadirkan empat panelis yaitu; Sekretaris Mahkamah Agung RI H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara H. Ir. Azwar Abubakar, M.M., Bupati Kabupaten Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., dan Dr. Ir. Dwi Heriyanto, B, M.T, VP Human Capital Development, PT Telkom.

Diskusi yang dihadiri oleh internal Mahkamah Agung, akademisi, dan kementerian ini akan berfokus pada pertukaran ide dan gagasan mengenai tantangan, peluang, dan pendekatan inovatif yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam memaksimalkan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia.

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang merupakan visi Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, salah satunya dicirikan dengan badan peradilan yang mengelola sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan.

Saat ini, jumlah pegawai Mahkamah Agung adalah sebanyak 30.960 (tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh) orang, dan ditempatkan pada 911 (sembilan ratus sebelas) satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang bertugas di Kantor Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Kabupaten/Kota, pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, termasuk yang berada di pulau-pulau terpencil dan terluar. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada saat itu, aplikasi ini hanya dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Pengembangan fungsi aplikasi ini kemudian ditandai dengan pembedaan nomenklatur versi. Jika yang pertama disebut sebagai versi 1.0, maka yang kedua ini disebut sebagai versi 2.0. Pembedaan ini dilakukan pada tahun 2015 seiring pengembangan aplikasi tersebut.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.

Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

Pengembangan aplikasi SIKEP Versi 2.0 pada tahun 2017 dimulai dengan pengembangan Arsitektur Grand Desain dan  Quality Assurance SIKEP. Arsitektur Grand Desain SIKEP ini dikerjakan oleh Konsultan dari Universitas Indonesia atas biaya dari  UNDP-SUSTAIN. Sedangkan pengerjaan Aplikasi SIKEP versi 3.0 sepenuhnya dilakukan oleh Satgas SIKEP yang seluruhnya merupakan  staf  Mahkamah Agung. Sampai dengan selesainya aplikasi SIKEP Mahkamah Agung telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 529.640.000 (Lima ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus empat puluh ribu rupiah). (Red.)

Bogor, Biskom – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), cq Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dalam mendorong inovasi, memiliki kebijakan hilirisasi agar suatu riset atau kreativitas yang dilakukan melalui penelitian dan pengembangan (litbang) bisa menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki keberlanjutan bisnis.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe mengatakan Kemenristekdikti terus mendorong agar perguruan tinggi, lembaga litbang atau masyarakat berkreatif dan mengembangkannya menjadi wujud nyata berupa produk atau proses maupun hal-hal lain yang merubah kreativitas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Artinya, kita harus mengembangkan kreativitas atau riset-riset yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan saya kira mungkin menjadi sampah,” tutur Jumain pada acara Ekspose Produk Inovasi sebagai Capaian Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, di Cisarua, Bogor pada Rabu (19/12).

Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan beberapa hasil inovasi yang mendapat dukungan dari Dirjen Penguatan Inovasi. Antara lain garam pro analisa, stem cell, cat anti radar, radio sonde, katalis, dan aplikasi penjualan hasil laut Aruna.

Jumain menekankan bahwa kreativitas atau riset yang bermanfaat saja belum tentu disukai orang kalau tidak memiliki nilai bisnis, nilai ekonomi, nilai sosial, atau nilai budaya. Untuk itu ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam menjalankan proses atau sistem inovasi.

Pertama, mendorong kreativitas. Kedua, melakukan inovasi artinya melakukan perubahan dari kreativitas itu agar bisa diterapkan. Ketiga entrepreneur. “Tiga hal ini perlu menjadi satu kesatuan di dalam kita menjalankan proses atau sistem inovasi. Kalau salah satu tidak dilakukan maka akan pincang dan tidak terjadi sistem inovasi,” tuturnya.

Menurut Jumain, dalam menjalankan proses inovasi tidak mudah karena ekosistemnya harus dibangun. Salah satu hambatannya adalah masalah regulasi yang kadang tidak mengikuti perkembangan zaman. Lompatan inovasi sangat cepat, namun kadang terhambat karena kebijakan tidak mengikutinya.

Jumain menambahkan, pemanfaatan dan pemasaran produk-produk inovasi dan teknologi membutuhkan keberpihakan dan penguatan regulasi untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan inovasi di Tanah Air. “Bagaimana kita berpihak menggunakan inovasi ini mesti ada aturan,” katanya

Keberpihakan dapat diwujudkan dengan penggunaan hasil inovasi dan teknologi anak bangsa di dalam negeri, misalnya seluruh kantor pemerintah, badan usaha milik negara dan bahkan sejumlah perguruan tinggi negeri harus menggunakan produk-produk hasil inovasi tersebut.

“Keberpihakan itu, begitu ‘launching’ (peluncuran) produk langsung dipakai nasional,” ujarnya. Dengan demikian, hal itu memberikan pasar yang prekomersialiasai bagi produk hasil inovasi dan teknologi yang benar-benar digunakan dalam negeri. “China dan Korea sangat berpihak, mau jelek pakai dulu setelah itu ada perbaikan dan pengembangan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, Misalnya pengembangan motor Gesits yang sudah melompat jauh tetapi proses untuk sertifikasi di Kementerian Perhubungan belum ada tata cara atau protokol untuk menguji motor listrik, sehingga menggunakan tata cara luar negeri yang sudah establish. Akibatnya, sehingga banyak sekali inovasi motor listrik karya anak bangsa yang tidak lolos.

Beberapa startup juga mengalami kendala perizinan dan hal-hal lain terkait produksi sehingga sulit menembus pasar, terutama startup di bidang pangan dan kesehatan. Beberapa proses perizinan juga sangat panjang prosedurnya.

“Begitu juga dengan stem cell yang produknya sangat spesifik namun di BPOM belum ada protokol uji klinis-nya,” terangnya. Untuk itu, Jumain berharap mendorong adanya keberpihakan kebijakan atau regulasi yang terkait riset dan inovasi karya anak bangsa. (red/MA)

Jakarta, Biskom  -Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT, Hammam Riza, tinjau kesiapan teknologi untuk pengolahan emas non merkuri. Dikatakan olehnya, BPPT berupaya keras mengkaji terap teknologi yang handal, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang penghentian penggunaan merkuri dalam kegiatan penambangan emas rakyat.

Purwarupa reaktor teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk penambang emas skala kecil (PESK) ini, mampu menghasilkan emas lebih baik tanpa merusak lingkungan.

“Kami tengah terapkan desain untuk pilot plant pengolahan emas bebas merkuri, yang ada di Wilayah Pertambangan Rakyat Kulon Progo, Yogyakarta. Pengolahan ini akan menjadi contoh untuk diterapkan secara nasional, agar tidak ada lagi pengolahan emas yang menggunakan merkuri,” ungkapnya di Desa Kalirejo, Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa (18/12).

Metode penambangan emas tanpa merkuri menurutnya , harus dilakukan karena merkuri sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Hal inipun sejalan dengan pertemuan Second Meeting of the Conference of the Parties (COP) to the Minamata Convention on Mercury, di Jenewa, Swiss, pada tanggal 19 – 23 November 2018, yang ditujukan untuk mengimplementasikan  Konvensi Minamata yang saat ini memasuki tahun ke-2 legitimasi penghapusan merkuri oleh 101 negara.

“Kita dalam hal ini Indonesia diminta untuk menghilangkan produk, memproteksi lingkungan dan perbaikan daerah yang telah terkontaminasi merkuri. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, BPPT siap mendukung dari aspek teknologi untuk mengurangi penggunaan merkuri,” ujarnya.

Diutarakan lebih lanjut olehnya bahwa dengan teknologi BPPT ini, terbukti tanpa merkuri, emas dapat di proses dengan lebih optimal. Jadi, para penambang nantinya tidak boleh menggunakan merkuri, karena sangat berbahaya.

“Kami rekomendasikan menggunakan proses leaching dengan sianida untuk mengolah emas di pertambangan rakyat. Dengan desain dan teknologi BPPT, maka emas yang diolah hasilnya dapat lebih optimal. Serta tidak berbahaya, baik bagi tubuh, maupun lingkungan. Semoga teknologi ini dapat diterapkan lebih masif, dengan dukungan dari pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.

Deputi Hammam lalu berharap dengan adanya fasilitas pengolahan emas non merkuri ini, para penambang rakyat dapat meninggalkan kebiasaan menggunakan metode pengolahan emas dengan merkuri. Diakui olehnya bahwa BPPT saat ini juga tengah berfokus pada upaya teknologi untuk mengatasi pencemaran lingkungan, emisi dan low carbon development, yang juga sebagai tujuan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development goal (SDG), khususnya pada SDG-13 perubahan iklim.

“Ayo Indonesia tinggalkan penggunaan merkuri. Jadikan merkuri sebagai sejarah lalu,” tegasnya.

Senada dengan Deputi TPSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Arief Prastowo menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menerapkan teknologi BPPT ini di wilayah pertambangan rakyat Desa Kalirejo.

“Dengan teknologi pengolahan emas non merkuri ini, warga Desa Kalirejo tentu akan dapat melakukan penambangan secara legal,” timpalnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral BPPT, Dadan Nurjaman mengatakan bahwa secara global dinyatakan tambang emas menggunakan merkuri di Indonesia sudah melebihi ambang batas. Bahkan menjadi perhatian dunia.

“Status Indonesia adalah more insignificant. Sebanyak 195 ton merkuri dilepas ke lingkungan akibat pertambangan emas rakyat ini,” paparnya.

Untuk itu imbuhnya, BPPT telah merancang metode kimiawi sianidasi. Yakni dengan melarutkan lumpur yang mengandung emas menggunakan larutan sianida, kemudian menambahkan karbon aktif untuk menyerap emasnya.

“Sehingga tidak lagi memerlukan merkuri yang sulit didegradasi. Dalam hal ini senyawa racun sianida diubah secara kimiawi menjadi zat kimia lain yang tingkat racunnya lebih kecil dan bisa dinetralisir,” terangnya.

Dadan juga menambahkan bahwa selain berfungsi mengolah lumpur atau batuan yang mengandung emas menjadi emas bullion yang siap dijual ke penampung, reaktor pengolah emas non-merkuri tersebut juga sekaligus bisa memproses limbahnya.

Hasil penggunaan metode sianidasi imbuhnya, lebih menguntungkan, karena bisa mengolah 10 Gram bijih emas menjadi 9 Gram emas bullion.

“Sementara dengan merkuri, 10 Gram bijih emas hanya bisa menghasilkan 3 Gram atau 30 persen bullion. Jelas kan teknologi ini lebih optimal, bahkan jauh lebih aman,” katanya.

Sebagai informasi akhir tahun 2017 lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 Tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Untuk itu terbangunnya fasilitas pengolahan emas non merkuri ini, merupakan tindak lanjut konvensi tersebut, pun sebagai upaya agar penambang rakyat dapat terbiasa menggunakan metode pengolahan emas bebas merkuri.  (Red)

BISKOM, Jakarta – Lebih dari dua ribuan jurnalis perwakilan Media dari seluruh wilayah Indonesia hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, bertempat di Aula Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta. (18/12)

Tujuan diselenggarakan Mubes tersebut adalah untuk membentuk Dewan Pers yang Independen oleh Masyarakat Pers Indonesia.

Penyelenggaraan Mubes terkait dengan ketidakpercayaan rekan-rekan jurnalis terhadap media mainstream dan kondisi Dewan Pers yang tidak independen.

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, selaku Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia, serta menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dalam sambutannya mengatakan, bahwa Mubes Pers Indonesia juga menggelar deklarasi dan penyampaian pers-nya.

“Bahwa Pers Indonesia yang Independen untuk mewujudkan kemerdekaan negara dalam pemberdayaan masyarakat Pers Indonesia dan Mubes ini sangat penting untuk kebangkitan Pers di Indonesia kedepannya.” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Wilson  menceritakan sejarah singkat Sasono Utomo TMII ini, selama puluhan tahun sejak dibukanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sasono Utomo TMII menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai Gedung Penerima hampir semua tamu negara, yang sekaligus menjadi tempat memperkenalkan Indonesia di semua bidang: Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial-budaya.

Oleh karena itu dinamakan Gedung Negara Indonesia, jadi hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 ini, gedung Sasono Utomo TMII menjadi sejarah penting Bangsa Indonesia tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar Pers Indonesia.

Ditempat yang sama Heintje G. Mandagie, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) mengatakan, “Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal. Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.” Ungkapnya.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW, sebaliknya tudingan tersebut pula yang menjadikan Mubes Pers Indonesia 2018 ini sukses dengan dihadiri lebih dari dua ribuan teman-teman jurnalis dari seluruh Indonesia.

Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP. Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa UKW versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan BNSP atau tidak professional dan tidak memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

“Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum DPP SPRI sedang merencanakan untuk mendirikan LSP dibawah struktur BNSP.” Kata Heintje.

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga hadir selaku wartawan Biskom menyatakan, “saya senang dan menyambut gembira rencana Pak Heintje yang akan mendirikan LSP dibawah struktur BNSP bagi kepentingan teman-teman jurnalis, hal tersebut telah sesuai dengan cita-cita saya untuk mendirikan LSP Pers Indonesia, sehingga kedepannya teman-teman jurnalis akan diuji oleh LSP dibawah struktur BNSP.” Tuturnya.

Hoky juga menegaskan, “UKW versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan BNSP, selain dari itu akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya. Satu buah berita bisa membuat nyawa melayang sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Dimana jelas almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah kami hadir bersama seluruh teman-teman jurnalis dari seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan terbentuknya Dewan Pers yang Independen, agar kami dapat menjadi bagian penyelamat kemerdekaan pers. Rencananya nanti melalui Kongres Pers Indonesia 2019 akan ada pemilihan Anggota Dewan Pers Independen dari tim formatur, kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab, melalui Mubes Pers Indonesia 2018 dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019.” Tegas Hoky. (Juenda)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@biskom.web.id. Terima kasih.

Arikel Terkait:

Persoalan UKW dan Verifikasi Media Dewan Pers Terungkap di Sidang MK

Sidang Uji Materi UU Pers di Mahkamah Konstitusi Akan Segera Digelar

LSP Pers Indonesia dan BNSP Lahirkan 20 Asesor Kompetensi Angkatan Pertama Bidang Pers di Indonesia

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

Mubes Pers Indonesia 2018 Terselenggara Dengan Sukses

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa

Membanggakan, Ketua MA Raih Anugerah Sebagai Pemimpin Perubahan

Ketua MA: Lembaga Peradilan Siap Terapkan Sistem Peradilan Elektronik

Hasbi Dilantik sebagai Sekretaris MA

Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Foto-Rekam di Sidang

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Syarifuddin Dilantik Sebagai Ketua MA

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi

Selamat datang di portal pendaftaran Kongress Pers Indonesia 2019

Jakarta, Biskom- BPPT melalui iOTENTIK selaku penyelenggara sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai pihak yang berwenang menerbitkan, melakukan validasi dan mengelola sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah, menggelar sosialisasi penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan seiring dengan disahkan Peraturan Menteri Kominfo No.11/2018 tentang Penyelenggaraan sertifikat elektronik. iOTENTIK BPPT telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sistem Eletronik (PSTE) dengan status tedaftar untuk lingkungan intansi pemerintah.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwoadi, setelah mengantongi status terdaftar, iOTENTIK siap memberikan pelayanan sertifikat elektronik kepada intansi pemerintah sebagai penerapan dari UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Di tengah era digital yang dihadapi Indonesia saat ini. sertifikat elektronik dapat digunakan dalam pengamanan transaksi untuk menjamin keaslian pengirim dan penerima dokumen elektronik, keutuhan dokumen. Nir-sangkal bagi pemilik sebuah dokumen dan kerahasian dokumen (enkripsi),” jelas Michael pada kegiatan  sosialisasi yang dihadiri calon pengguna dan calon mitra dari pihak swasta di gedung BPPT, Jakarta, Senin (17/12).

Dia menambahkan, tanda tangan digital ini memiliki aspek legalitas yang sah secara hukum dalam proses transaksi elektronik. Itu artinya, dengan menggunakan sertifikat yang dikeluarkan Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK-BPPT), maka file elektronik tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan fisik. Tujuannya efesiensi society, ” katanya.

Berkaitan sosialisasi tersebut, Tim layanan iOTENTIK , mendemokan pemanfaatan sertifikat elektronik dengan melakukan tanda tangan dokumen elektronik secara online. Tanda tangan elektronik beserta timestamp dapat dilekatkan pada dokumen maupun transaksi elektronik yang didukung oleh keotentikan data pribadi yang telah diregistrasi dan diverifikasi.

“BPPT memiliki fungsi otoritas untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang melakukan transaksi secara elektronik di kalangan pemerintahan,” tutup Michael. (red/Ju)

Jakarta, Biskom – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berupaya memberikan solusi teknologi, pada  era revolusi industri 4.0 . Perubahan yang sifatnya disruptif ini, memungkinkan digitalisasi seluruh proses bisnis dalam suatu industri, dan integrasi value-chain dalam ekosistem digital.

Menurut Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT, Eniya L. Dewi, era  revolusi industri 4.0 ini selain memberikan banyak dampak positif, Indonesia pun harus membenahi diri. Utamanya dalam hal peningkatan daya saing industri, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT.

“Revolusi industri 4.0 menuntut agar industri baru serta usaha rintisan (start up) untuk lebih siap menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mereka yang memanfaatkan TIK dengan baik akan dengan cepat melampaui industri lain dalam valuasi harga, sebagai hasil penerapan teknologi,” paparnya dalam acara Tech Talk di Gedung BPPT, Jakarta, Senin, (17/12).

Diketahui, BPPT sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mengemban tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi terus berupaya mengembangkan kapasitas dan kompetensi nya untuk mendorong kemandirian, salah satunya di bidang teknologi informasi komunikasi dan elektronika, untuk meningkatkan daya saing bangsa sesuai visi dan misi nya.

“Dengan dukungan laboratorium Inovasi TIK yang dimiliki BPPT, berbagai program yang terkait erat dengan penguasaan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan dunia saat ini, antara lain di bidang cyber security dengan pembentukan SOC (Security Operation Center) dan Government CA (Certificate Authority) nya; di bidang intelligent computing dengan pengembangan teknologi Bahasa berbasis machine learning; di bidang Cloud technology; sampai dengan bidang IoT melalui pengembangan AIS (Automatic Identification System), Telemedicine; dan lain sebagainya,” paparnya.

Eniya berharap, berbagai inovasi dan layanan teknologi BPPT dapat berkontribusi dalam penguasaan teknologi untuk kemandirian bangsa, dengan berkolaborasi aktif guna meningkatkan impact pemanfaatan teknologi, bersama dengan mitra pemerintah, akademisi dan tentunya industri.

Sementara itu,  Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwoadi menyebut bahwa konsep industri 4.0, yang sarat dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi, membutuhkan jaringan data internal maupun eksternal, yang memungkinkan integrasi data secara vertikal dalam organisasi maupun secara horizontal dengan mitra kerja.

“Teknologi Internet-of-Thing (IoT) yang akan memasok data-data kondisi dan situasi mesin pabrik maupun produk industri pintar,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemanfaatan teknologi seperti Big Data dan Intelligence Artificial mulai menggantikan manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data berskala besar, variatif dan komplex, maupun pekerjaan yang sifatnya repetitif.

Dalam situasi sarat teknologi ini cyber security menjadi sangat penting, baik untuk keamanan OT (operational technology) yang menyangkut perangkat atau mesin-mesin terotomasi, maupun IT (informational technology) yang menyangkut system informasi pendukung proses bisnis administrasi.

“Perubahan – perubahan ini perlu diantisipasi, dalam perusahaan, dengan meletakkan personil – personil dalam posisi baru yang lebih kreatif. Dan oleh pemerintah dengan mempersiapkan tenaga kerja – tenaga kerja yang tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang sifatnya repetitif,” jelasnya.

Menurut dia, cara pandang paradigma baru, dimana sistem produksi dengan ban berjalan yang dulu dibangun dengan mengutamakan keterampilan buruh yang terspesialisasi, tergantikan dengan menempatkan manusia pada posisi yang lebih mengutamakan kreativitas. Untuk itu upaya tersebut perlu diantisipasi bukan hanya oleh industri manufaktur saja, namun juga oleh industri jasa khususnya jasa yang terkait erat dalam pemanfaatan teknologi ini.

“Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini perlu diantisipasi bersama dengan upaya kolaboratif dan terpadu dari seluruh kalangan, baik di sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi,” pungkasnya. (red/Ju)

Jakarta, Biskom – Menteri  Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara  mendukung pertumbuhan industri robotik dalam negeri, sebagai bagian dari proses menuju transformasi digital dan revelusi industri 4.0.

Apalagi,  ke depan Indonesia akan menghadapi berbagai kemajuan teknologi terbaru, salah satunya adalah robotika. Menurutnya, era kolaborasi antara manusia dengan robot merupakan keniscayaan. “Suka atau tidak aktivitas dan pekerjaan kita akan banyak yang dilakukan oleh robot. Diluar [negeri] sudah banyak, Indonesia tinggal menuggu waktu,” katanya di Jakarta, Sabtu (15/12).

Rudiantara menyampaikan bahwa implementasi robotik di dalam negeri saat ini memang belum masif, baik untuk sektor insutri manufaktur maupun layanan publik. Namun, industri ini akan dipacu oleh komersialisasi teknologi internet of things (IoT)

Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri robotik di Tanah Air, Rudiantara mengungkapkan pihaknya tidak akan membatasi ruang gerak pelaku industri melalui regulasi yang ketat. Hal tersebut ditujukan untuk membuka pembelajaran teknologi seluas-luasnya.

Selain itu, lanjutnya, Kominfo bersama dengan Kementrian Perindustrian akan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan bagi industri ini untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. “Karena ini (industri robotik) kan baru, jadi kami akan lihat perkembangannya seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan industri. Nanti dirumuskan bersama-sama [dengan stakeholder terkait],” ungkapnya.

Rudiantara mengatakan salah satu permasalahan terkait pengembangan ekosistem robotik dalam negeri adalah sumber daya manusia atau talenta. Oleh karena itu, Menkominfo akan mendidik talenta lokal di bidang robotik pada 2019 mendatang.

Program tersebut merupakan bagian dari pembentukan 20.000 talenta digital di Indonesia hingga akhir 2019. Sampai saat ini, Kominfo telah menjaring 1000 talenta untuk mendapatkan pelatihan intensif tentang teknologi big data analytics, artificial intellegence, cyber security, cloud computing, dan digital business.

Pada 2019, Kominfo akan menambah teknologi IoT, robotics, dan programming ke dalam kurikulum pelatihan untuk menciptakan talenta digital yang diharapkan mendorong percepatan revolusi industri keempat.

Selain itu, Rudiantara mengungkapkan bahwa Kominfo akan berkolaborasi dengan Pusat Robot Indonesia (Puri Robotics) untuk melakukan edukasi mengenai teknologi robotik ke sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Presiden Direktur Puri Indonesia Jully Tjindrawan mengatakan kegiatan yang berkaitan dengan robotik telah lama menjadi ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan agar pendidikan robotik masuk dalam materi ajar di dalam kelas (intrakurikuler).

“Kompetensi Dasarnya sudah dibuat bersama Kemendikbud untuk masuk ke SD, SMP, dan SMA. Di tingkat Asean, kami juga sedang mengupayakan membentuk framework supaya sesuai satu sama lain,” katanya.

Jully mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pemerintah DKI untuk memasukkan materi pendidikan robotik ke beberapa TK dan SD di Jakarta. Selain itu, menurutnya, pemerintah daerah lain juga merespon positif dan menyatakan ketertarikan dengan ide tersebut.

Dia berharap masuknya pendidikan robotik dalam kurikulum pendidikan menjadi langkah nyata untuk mendorong ekosistem robotik yang kondusif, “Karena kami percaya, robotik akan membantu perkembangan industri di indonesia menjadi efisien, efektif, dan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Komisaris Utama PT Pusat Robot Indonesia atau PURI ROBOTIC, menyatakan; “saya senang atas dukungan Bapak Rudiantara selaku Menkominfo RI, apalagi tadi beliau hadir dan menyatakan akan berkolaborasi dengan Pusat Robot Indonesia (Puri Robotics) untuk melakukan edukasi mengenai teknologi robotik ke sekolah”. Ungkapnya.

Hoky menambahkan bahwa dukungan tersebut sangat penting bagi PURI ROBOTIC, “sebab kami memerlukan kerjasama berbagai pihak stakeholder, baik melalui asosiasi, kerjasama lintas lembaga, kerjasama Pemerintah – Swasta serta dunia pendidikan, sebab dengan demikian akan memberi dampak besar dalam pembangunan menuju Indonesia era industri 4.0, agar dapat memperkokoh Indonesia di persaingan Internasional dengan cara terus meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Bahwa PURI ROBOTIC selain focus pada bisnis distribusi robot dan layanan robot yang akan terus berkembang serta berinovasi, juga akan dapat memanfaatkan perkembangan Internet of Things (IoT) dan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI).”

Lebih lanjut Hoky menyampaikan Visi dan Misi serta Nilai PURI ROBOTIC yaitu; “Sebagai solusi dan terus berinovasi untuk keperluan setiap perusahaan yang ingin bertransformasi menuju era robotic. dan sebagai perusahaan yang memasarkan robot sebagai citra teknologi hingga menjadi layanan sehari-hari yang mempermudah hidup manusia.serta kami mendengarkan dan melayani pelanggan secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap pelanggan, kepuasan pelanggan adalah masa depan kami.” pungkasnya. (red/ant)

Artikel Terkait:

Dibentuk Komunitas Masyarakat Robotika Pertama di Indonesia

DISRUPTO : The Movement to Disrupt & Transform The Nation

JENDERAL TNI BUDIMAN: Modernisasi Alutsista Tingkatkan Pertahanan Negara

Kominfo Dukung Tumbuhnya Industri Robotic Lokal

Moeldoko: Wilayah Perbatasan Perlu Penanganan Khusus

TELAH TERBIT BISKOM EDISI JUNI 2014

FTII Harap Cyber Army Terwujud di Bawah KASAD Baru
Gandeng FTII, TNI AD Perkuat Prajurit Paham TI
Perkuat Sistem Pertahanan, TNI AD Luncurkan OpenBTS
Onno W. Purbo Masuk Dalam Calon Menteri Kabinet Jokowi