Jakarta, Biskom – Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersama The Managing Global Governance Programme of the German Development Institute (DIE/MGG) menyosialisasikan Voluntary Sustainability Standars (VSS) atau Sustainability Standars Sukarela.

Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk seminar ini dihadiri peserta nasional dan internasional: Jerman, India, Cina, Filipina, dan Mexico. Terdiri atas perwakilan dari industri, asosiasi, pemerintah, Badan LSM/NGO, Voluntary Sustainability Standard Development Organization dan academia. Seminar ini menghadirkan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti, sebagai pembicara utama.

Menurut Kepala BSN, Bambang Prasetya, VSS sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan yang oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, sudah menyepakatinya.

BSN mendukung kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Salah satu tujuan dari standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen, bisnis, pekerja dan masyarakat serta negara dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. “Sustainability standars memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang signifikan di negara-negara berkembang,” katanya, di Jakarta, Rabu (28/11).

Sistem VSS ini sebagian besar dikembangkan oleh pihak swasta. Karena itu, termasuk dalam kategori Private Standard. Implementasi SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela. SNI dapat diberlakukan wajib, jika dimasukkan ke dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh menteri atau lembaga pemerintah lainnya.

“Kami berharap para pemangku kepentingan dapat mengintegrasikan sustainability standars. Sehingga dapat menghilangkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu ditanggung para pemangku kepentingan saat mengimplementasikannya,” harapnya.

BSN sudah mengembangkan SNI yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya telah diimplementasikan dengan baik, misalnya ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-suap, ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial.

“Jadi sebenarnya, SNI dapat dikembangkan oleh siapa saja. Kami menyambut semua pihak dari seluruh Indonesia untuk mengusulkan dan mengembangkan SNI bersama-sama. Tidak ada pengecualian atau eksklusif,” tegasnya.

Diharapkan, forum ini dapat menjadi salah satu kontribusi BSN dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan nasional akan pentingnya kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai salah satu alat untuk mempromosikan perdagangan global, sekaligus mencapai terwujudnya SDGs.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs sampai 2030. Target-target yang ditetapkan global telah diletakkan dalam agenda pembangunan nasional yaitu RPJMN 2015-2019.

“Yang paling penting, dalam melaksanakan SDGs ini bukan hanya peran pemerintah tetapi semua aktor termasuk bisnis, akademia, filantropi, media, dan civil society harus berperan aktif dan memberikan kontribusi untuk mencapai SDGs tahun 2030,” terang Amalia .

Menurut Amalia, kegiatan ini sangat penting karena nantinya VSS akan menjadi katalis untuk mempercepat agar Indonesia bisa mencapai target SDGs di tahun 2030. Karena itu, VSS nantinya diharapkan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) tetapi harus membentuk semacam platform.

“Harus ada kerjasama kolaborasi yang sangat erat antara pemerintah dalam hal ini BSN sebagai focal pointnya, bisnis, donor maupun filantropi yang bisa men-support penuh untuk melakukan implementasinya di sini. Kami dari Bappenas sangat support terhadap VSS karena ini akan menjadi salah satu drivers of change bagi Indonesia untuk lebih maju dan lebih sustainable ke depannya,” terang Amalia. (red/Ju)

Jakarta, Biskom – WIR Group menggelar sebuah movement disrupsi yang bersifat inklusif. Selain tempat berbagi ilmu, acara  yang digelar di Plaza Indonesia, (23/11)  sekaligus menjadi ajang pertemuan para startup dan pemodal. Bertajuk DISRUPTO : The Movement to Disrupt & Transform The Nation,” gerakan ini berlangsung  hingga 25 November 2018.

Selain menyelenggarakan showcase technology, DISRUPTO yang tahun ini disponsori oleh Maybank Indonesia dan berkolaborasi dengan Plaza Indonesia sebagai shopping mall premium di Jakarta. Hal ini akan menjadi momen pemicu kerja sama antar pelaku ekonomi lokal maupun global, demi mendukung perkembangan transformasi bisnis di Indonesia.

Acara ini didukung oleh lebih dari 130 pembicara, 200 lebih startups dengan berbagai latar belakang industri, 60 lebih exhibitors dan melibatkan lebih dari 500 volunteers. Gerakan DISRUPTO menjadi unik karena tidak hanya akan memaparkan disrupsi yang terjadi saat ini, namun juga tantangan perubahan yang bisa terjadi di masa mendatang.

Daniel Surya, Co-Founder & CEO WIR Group, sebagai inisiator gerakan Disrupto mengatakan bahwa mereka bukan hanya sekadar membuat festival, melainkan membuat gerakan yang inklusif. Artinya, Disrupto tidak hanya ditujukan bagi kaum milenial yang bergerak di perusahaan rintisan. “[Terbuka] bagi existing industries yang sedang melakukan disrupsi, buat pemerintah juga. Pokoknya buat semua yang punya hati startup,” katanya.

Dia menjelaskan acara tersebut dibagi dalam 7 zona yakni zona Investor & Capital, zona Startup, zona Creative Product, zona Digital Content, zona Future Tech, zona Green Tech, dan zona Brand. Nantinya akan banyak pembicara yang berasal dari beragam latar belakang di antaranya; Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden, Menkominfo Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Chief Financial Officer OVO Jason Tan, Strategic Partner Development Manager Isabella Wibowo, Business Development Manager JD.ID Eyvette Tung, dan Co-Founder Burgreens Helga Angelina Tjahjadi.

Daniel mengatakan institusi keuangan global seperti UBS, Julius Baer Group, Credit Suisse, serta modal ventura seperti Kejora Ventures, Gobi Partners, Vertex Ventures, dan Saoraja Hub turut hadir di acara tersebut sehingga meningkatkan potensi investasi.

Jenny Wiriyanto, Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia, mengatakan pihaknya bersedia berkolaborasi dengan Disrupto karena merasa memiliki kesamaan visi dan misi terutama tentang disrupsi yang tengah terjadi di industri saat ini. “Ini bukan hanya sekadar tentang startup atau fintech, tapi kami ingin bilang bahwa tidak harus besar buat bisa ngedisrupsi,” kata Jenny.

Dia mengharapkan ajang satu ini dapat memicu kolaborasi lebih lanjut terutama di level business to business (B2B) agar para perusahaan baik rintisan maupun yang sudah lebih dulu ada dapat mengembangkan bisnisnya lebih baik.

Dalam ajang DISRUPTO Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko memaparkan, bahwa dalam 15 tahun terakhir, perekonomian kita bisa tumbuh karena stabilitas politik. Selain itu, ASEAN dianggap sebagai region paling stabil di dunia, terutama karena ditopang stabilnya kondisi politik Indonesia, stabilitas politik ini terjadi karena leadership di Indonesia stabil. “Jika ini bisa kita pertahankan, maka pada 2030, kita akan masuk dalam 10 negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Karena itu, Presiden Jokowi selalu mengajak kita untuk bersikap optimistis, bahwa Stabilitas politik membawa pengaruh positif pada kondisi ekonomi Indonesia dan Pak Jokowi menjanjikan membuka 10 juta lapangan kerja. Saat ini, 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, sudah ada 8,7 juta lapangan kerja. Sedikit lagi tercapai target itu,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,8 persen alias di bawah satu digit. “Presiden Jokowi bekerja keras dan selalu berinovasi agar negara kita berjalan baik ke depan, oleh karenanya kita semua harus selalu berinovasi dalam era disrupsi ini, karena jika kita lambat dan tidak berinovasi, maka kita akan tergilas, pilihanya hanya dua ‘innovation or die” alias berinovasi atau mati.” ungkap Moeldoko.

Sementara Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Komisaris Utama PT Pusat Robot Indonesia atau PURI ROBOTICS mengatakan pihaknya senang bisa ikut menjadi peserta dalam kegiatan bertajuk DISRUPTO yang diinisiator oleh pihak WIR Group ini, apalagi mendapat dukungan sponsor dari pihak Maybank Indonesia yang memiliki visi dan misi tentang disrupsi serta lokasi kegiatannya di Plaza Indonesia yang telah memiliki captive market yang sangat besar, melalui divisi ART-X dari WIR Group, kami berkesempatan menampilkan robot2 services yang dapat mendukung kinerja dari bidang pemasaran korporat untuk menghadapi persaingan diera disrupsi dan seiring berjalannya industri 4.0, kedepannya kami akan melakukan ahli teknologi untuk mengembangkan robot Indonesia ketingkat dunia, sebab kita memang harus terus menerus berinovasi, seperti disampaikan oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, bahwa pilihanya hanya dua ‘innovation or die” alias berinovasi atau mati.” Pungkas Hoky.

General Manager Marketing Plaza Indonesia Extension Astri Abyanti menjelaskan pengunjung dibebaskan untuk masuk ke area acara. Namun jika ingin mengikuti berbagai sesi pembicara di 3 kawasan tersebut, diperlukan tiket yang dapat diperoleh secara daring seharga Rp 750.000 untuk 3 hari acara. (red)

Artikel Terkait:

Kominfo Dukung Tumbuhnya Industri Robotic Lokal

Dibentuk Komunitas Masyarakat Robotika Pertama di Indonesia

JENDERAL TNI BUDIMAN: Modernisasi Alutsista Tingkatkan Pertahanan Negara

DISRUPTO : The Movement to Disrupt & Transform The Nation

Moeldoko: Wilayah Perbatasan Perlu Penanganan Khusus

TELAH TERBIT BISKOM EDISI JUNI 2014

FTII Harap Cyber Army Terwujud di Bawah KASAD Baru
Gandeng FTII, TNI AD Perkuat Prajurit Paham TI
Perkuat Sistem Pertahanan, TNI AD Luncurkan OpenBTS
Onno W. Purbo Masuk Dalam Calon Menteri Kabinet Jokowi