Salatiga, BISKOM – Mengapa kita membantu orang lain? Karena kita telah mendapatkan kemurahan dan karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling menolong. Dengan demikian sesungguhnya membantu orang lain adalah salah satu bentuk ucapan syukur atas karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kurang lebih inilah yang menjadi dasar filosofis lahirnya program PEDULI KASIH ALUMNI FH UKSW (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga). Kepedulian alumni FH UKSW ini ditujukan secara khusus kepada mahasiswa FH UKSW yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari bencana nasional non alam Covid-19.

Pada pertengahan April 2020, program ini dimulai dengan melakukan penggalangan dana yang publikasinya hanya dilakukan melalui grup pada aplikasi whatsapp. Seperti dapat diduga, beberapa alumni segera memberikan tanggapan dengan melakukan transfer donasi ke rekening yang ditunjuk. Program PEDULI KASIH ALUMNI FH UKSW yang dimotori oleh Dr. Umbu Rauta; Slamet Luwihono, SH.; Indra Budiman, SH., M.Hum; Christiana Tri Budhayati, SH., MHum; Indirani Wauran SH., MH.; dan Ninon Melatyugra, SH., MH. ini diikuti pula oleh alumni-alumni yang lain sehingga dalam waktu sekitar dua minggu telah terkumpul sejumlah dana yang cukup untuk membantu mahasiswa FH UKSW yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Program PEDULI KASIH ALUMNI FH UKSW diwujudkan kedalam dua bentuk bantuan yaitu bantuan pembayaran uang kuliah mahasiswa FH UKSW dan bantuan bahan makanan untuk mahasiswa FH UKSW. Kedua bentuk bantuan ini dimaksudkan agar alumni sedikit membantu dalam kelancaran studi mahasiswa FH UKSW.

Bentuk bantuan yang pertama diawali dengan penjaringan mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui wali studi. Selanjutnya dilakukan verifikasi data dan konfirmasi ke orang tua mahasiswa mengenai kondisi yang dialami sebagai dampak dari bencana nasional non alam Covid-19. Pada akhirnya diperoleh sejumlah 16 mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan pembayaran uang kuliah.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran uang kuliah mahasiswa tersebut secara langsung ke rekening UKSW. Penyerahan bantuan dengan cara simbolik sengaja tidak dilakukan untuk mendukung program pemerintah #dirumahaja #physicaldistancing dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu dengan cara pembayaran langsung ke rekening UKSW akan mempersingkat alur penyerahan bantuan sesuai dengan peruntukannya.

“Kepedulian alumni FH UKSW semoga dapat membantu kelancaran studi mahasiswa FH UKSW. Pada gilirannya, semua orang akan berkesempatan untuk saling menolong,” harap Indirani Wauran yang juga dosen di FH UKSW.

Sedangkan bentuk bantuan yang kedua yaitu bantuan bahan makanan kepada mahasiswa FH UKSW. Pemberian bantuan bahan makanan ini diawali dengan adanya seorang alumni yang memberikan bantuan dalam bentuk barang berupa 50 kg beras dan 10 kg telur.

“Untuk bantuan makanan masih terus berlanjut (direncanakan) sampai bulan Juni atau Juli 2020. Bantuan setiap dua minggu sekali. Pemberian secara berkala diharapkan dapat membantu mahasiwa membuat perencanaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki,” ujar Umbu Rauta.

Ketika ditanya akankah diadakan penggalangan donasi tahap 2, Umbu mengatakan terbuka bagi alumni yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. “Tentu masih dibuka kesempatan bagi alumni yang ingin memberikan bantuan berupa barang maupun dana untuk membantu mahasiswa FH UKSW,” terang Umbu.

Sesuatu yang menarik ditemukan dalam konfirmasi dan verifikasi data mahasiswa FH UKSW adalah adanya kejujuran dan kebaikan sifat mahasiswa yang ditunjukkan dengan penolakan untuk diberikan bantuan dan meminta agar bantuan diberikan untuk teman lain yang lebih membutuhkan. Hal ini memberikan harapan bahwa lulusan FH UKSW memiliki mentalitas yang baik. Pada akhirnya mari kita berdoa dan berharap Covid-19 segera berakhir. (red)

Yogyakarta, BISKOM – Saksi korban wartawan media ini yang juga merupakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), adalah sampai saat ini menjabat sebagai Wapemred media online Info Breaking News, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky, menilai putusan majelis hakim diketuai Lilik Nurani SH dengan hakim anggota Asep Permana SH. MH dan Nasrulloh SH yang menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tak berwenang mengadili terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi warga Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat yang ikut menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya keliru dan tidak berlandaskan hukum bahkan dapat dikatakan aneh tapi nyata.

Sebab dalam perkara yang sama yaitu terdakwa Ir. Faaz Ismail telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pidana penjara selama 3 bulan, bahkan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara nomor: 7/PID.SUS/2020/PT YYK, yang mana terdakwa Ir. Faaz Ismail melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social facebook dari Jakarta, dimana hal tersebut merupakan satu laporan polisi dengan terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi yaitu sama-sama atas laporan polisi nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKT tertanggal 20 Juli 2017 di Polda DIY.

“Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum serta merupakan fakta kejadian aneh tapi nyata. Apalagi antara terdakwa Ir Faaz Ismail dan terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi merupakan terdakwa dalam satu laporan polisi yang sama, serta domisili terdakwa Faaz Ismail di Jakarta bukan di Yogyakarta, kenyataannya Faaz telah disidangkan dan telah diputus bersalah oleh PN Yogya” ujar Hoky kepada awak media.

Lebih lanjut Hoky menambahkan, “Jika melihat pada kasus serupa, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga pernah menyidangkan dan telah memutus kasus penyebar berita hoax yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yaitu terdakwa Rosyid Nur Rohum SIP warga Oku Timur Sumatera Selatan diganjar vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, faktanya pelaku sesungguhnya melakukan kasus penyebar berita hoax dari Sumatera Selatan, dan dilaporkan di Polda DIY, lalu disidangkan dan divonis di PN Yogya, sehingga sesungguhnya telah ada 2 fakta nyata vonis hukum oleh PN Yogya, oleh karena itu saya mengatakan putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta aneh tapi nyata.”ungkap Hoky.

Hal senada disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) PPFN ACSIN Noenoehitoe SH dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, “Pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim, untuk itu kemarin hari Senin, 04 Mei 2020 kami telah melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, semoga upaya hukum kami tersebut dikabulkan.” ujar JPU.

Disebutkan, locus delicti atau tempat kejadian dalam perkara ITE mengacu pada teori akibat (de leer van het gevolg) yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik. Dalam perkara penghinaan terhadap Hoky, para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban pada Jumat tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Gallery Prawirotaman di Jalan Prawirotaman 2 Nomor 839B Yogyakarta.

Sementara Vincent Suriadinata SH MH selaku Ketua Bidang Hukum DPP APKOMINDO mengatakan, “Mengacu dari 2 perkara yang sudah diputus oleh PN Yogykarta baik terdakwa Ir Faaz Ismail maupun Rosyid Nur Rohum SIP menunjukkan dalam perkara ITE diterapkan teori akibat perbuatannya dilihat dimana, bukan saat melakukannya dimana. Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum.” tegas Vincent.

Seperti telah diketahui bersama bahwa benar Hoky sangat banyak dizolimi bukan hanya penghinaan dan pencemaran nama baik saja, karena faktanya Hoky sempat pula dilaporkan ke Polisi hingga ada 5 LP, antara lain di Polres Jakarta Pusat dan di Bareskrim Polri serta di Polres Bantul, kemudian hingga saat ini telah ada sekitar 18 perkara dipengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang berkaitan dengan organisasi APKOMINDO dan sudah berposes selama 7 tahun lamanya.

Bahkan Hoky pernah ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul atas rekayasa hukum pihak kelompok para terdakwa, namun telah divonis tidak bersalah oleh PN Bantul dan kasasi JPU telah ditolak oleh MA dengan Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018.

Hoky juga merasa tidak diperlakukan adil oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, sehingga Hoky melakukan pengaduan kepada BAWAS MA, kepada Komisi Yudisial RI dan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebagai penutup Hoky mengatakan, “Benar saya sempat membuat surat laporan pengaduan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  agar dapat memeriksa laporan dugaan Ketidakadilan, Keberpihakan dan Ketidakpedulian serta Ketidakdisiplinan para Terlapor Majelis Hakim di PN Jaksel, saya pribadi tetap percaya dan menjunjung tinggi institusi Pengadilan akan bekerja secara profesional, berintegritas tinggi, transparan dan tidak memihak untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia, saya juga mengapresiasi pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengundang saya untuk mendengar keterangan secara langsung atas pengaduan saya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 yang lalu.” pungkas Hoky. ***Emil Simatupang

Sumber: Info Breaking News

Artikel Terkait:

SIDANG PENGHINAAN KETUA APKOMINDO, PN Yogya Tak Berwenang Mengadili Terdakwa

PERKARA PENGHINAAN KETUA APKOMINDO, Pengadilan Tinggi Kuatkan Putusan PN Yogya.

BATAL HADIRI SIDANG DI PN YOGYA, Terdakwa Penghina Ketua Apkomindo Dikarantina

Dua Pelaku Bakal Menyusul Terpidana Kasus Penghina Wartawan

Ejek Pakai Kata “Kutu Kupret” Dihukum 3 Bulan Penjara

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

Ketum Apkomindo Dukung Saber Pungli

Semarang, BISKOM – Intinya, saya mau mengatakan betapa bekerja di/dalam/dengan teknologi informasi (TI) itu “diam-diam menghanyutkan;” namun sebagai judul rasanya kurang menarik kalau saya tulis begitu; karena itu biar keren, saya tulis saja “SBD ………..…” Singkatan SBD saya pinjam dari ranah kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan pencernaan manusia, tetapi maaf seribu maaf karena SBD (silent but deadly) ini, membahas tentang kentut. Ahli kesehatan pencernaan (tolong diluruskan bila saya salah) konon mengklasifikasi kentut manusia ke dalam beberapa jenis dan salah satu jenis yang disebutkan ialah kentut SBD. Yah…..intinya jenis kentut SBD ini “diam-diam menghanyutkan” betul, bukan karena suaranya (justru nyaris tiada suara, penuh kesenyapan) namun baunyalah yang  benar-benar “mematikan.” Ahli itu mengatakan, berbahagialah Anda yang kehilangan kentut jenis SBD ini (heran ya, kehilangan tetapi bahagia), karena pencernaan Anda justru bagus, meski orang yang ada di dekat Anda saat itu pasti klenger. Tetapi kalau saat kehilangan itu tidak seorang pun ada di sekitarmu, yah nikmatilah sendiri apa yang dikaruniakan itu.

Benarkah bekerja di/dalam/dengan TI itu SBD?  Di masa pandemi COVID 19 ini kerja TI sangat terbukti SBD-nya. Mulai anak-anak PAUD sampai mahasiswa brewokan selama harus tinggal di rumah saat ini, tetap tidak kehilangan kesempatan belajar dan belajar berkat kerja TI yang SBD. Jumlah orang yang terlibat langsung secara teknis di model pembelajaran daring mungkin sangat sedikit/terbatas; namun berapa juta orang yang memanfaatkannya, sulit menghitungnya. SBD-nya terletak dalam sejumlah aspek, sebutlah persiapan dan perancangannya, curah waktu yang dipergunakan, konsep dan kontennya, serta tehnik penayangannya. Semua itu dilaksanakan tanpa ribut-ribut (karena sedikit orang dan secara teknologik?); dan menjadi semakin menghanyutkan ketika hasilnya dipakai secara daring oleh siapa pun yang memerlukannya.

SBD-nya kerja TI merambah ke orang/pihak yang dulu-dulunya tergolong “buta,”  -seperti sebutlah sebagian besar orangtua siswa- , kini mereka mampu mendampingi anak atau cucunya belajar secara daring. Awalnya banyak yang protes, berontak bahkan, karena benar-benar gagap teknologi; namun dalam keterpaksaan, bagaikan orang sebelah yang terdampak kentut SBD, meski klenger yahhh mau tidak mau harus mengikuti arus zaman TI.  Setelah mengawali tertatih-tatih, kini banyak orang mulai menikmati manfaatnya, termasuk orang-orang yang kini keasyikan belanja secara on line, ongkang-ongkang nunggu tukang ojek antar makanan, dan sebagainya.

Kalau pemilik kentut jenis SBD justru bahagia kehilangan, SBD karena kerja TI memang ada sejumlah hal yang hilang namun bukan membahagiakan, melainkan bisa menyedihkan ke depannya. Berlama-lama berada dalam kondisi wabah corona seperti sekarang, meskipun kita sangat dibantu secara luarbiasa oleh hasil kerja TI, hidup dan relasi sosial kita akan semakin membuat kita blangkemen, maksudnya semakin tidak pandai berkata-kata. Ada bahaya relasi sosial kita bisa terganggu secara permanen, diambil alih oleh semakin asyik dan pandainya kita menggerakkan jari dan jempol untuk berelasi sosial. Jangan-jangan kita nanti pangling secara sosial, seperti burung yang dikandang terus dalam piaraan dan semakin menikmati kondisinya, menjadi kebingungan ketika dilepas lagi di alam bebas: Mau terbang jauh/tinggi semakin takut, mau berkicau bebas juga malu bersaing dengan burung lainnya di alam bebas, jangan-jangan diperangkap orang, dan seterusnya.

Seperti saya katakan kemarin, sehebat dan seasyik apa pun buah kerja TI, hendaklah jangan membuat kehidupan sehari-hari menjadi semakin a-sosial. Seperti dalam dunia para burung piaraan tadi, meskipun dilepas bebas di alam raya, karena kehidupannya semakin a-sosial, ia cumbu, artinya lebih senang balik lagi ke sangkarnya dengan berbagai alasan.

Jangan sampai seperti itulah!

Oleh: JC Tukiman Taruna Sayoga, Ph.D. (Akademisi Unika Soegijapranata Semarang)

YOGYA, BISKOM – Saksi korban Ketua Umum DPP Assosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir Soegiharto Santoso alias Hoky menilai putusan majelis hakim diketuai Lilik Nurani SH yang menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tak berwenang mengadili terdakwa Ir MSS warga Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat yang ikut menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya keliru dan tidak berlandaskan hukum.

Padahal dalam perkara sebelumnya dengan terdakwa Faaz Ismail melakukannya di Jakarta adalah atas satu laporan yang sama dengan terdakwa Ir MSS dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pidana penjara selama 3 bulan.

“Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama terdakwa Ir MSS adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum serta merupakan fakta kejadian aneh tapi nyata. Apalagi antara terdakwa Ir Faaz Ismail dan terdakwa Ir MSS merupakan terdakwa dalam satu laporan polisi yang sama, serta domisili terdakwa Faaz Ismail di Jakarta bukan di Yogyakarta,” ujar Hoky kepada wartawan, Jumat (1/5).

Disebutkan, locus delicty atau tempat kejadian dalam perkara ITE mengacu pada teori akibat (de leer van het gevolg) yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

Dalam perkara penghinaan terhadap Hoky, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban pada Jumat tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Gallery Prawirotaman di Jalan Prawirotaman 2 Nomor 839B Yogyakarta.

“Jika melihat pada kasus serupa, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga pernah memutus kasus penyebar berita hoax yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rosyid Nur Rohum SIP warga Oku Timur Sumatera Selatan diganjar vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegas Hoky. (Redaksi)

Sumber: Koran MERAPI, Sabtu, 02 Mei 2020 halaman 5.

Artikel Terkait:

SIDANG PENGHINAAN KETUA APKOMINDO, PN Yogya Tak Berwenang Mengadili Terdakwa

PERKARA PENGHINAAN KETUA APKOMINDO, Pengadilan Tinggi Kuatkan Putusan PN Yogya.

BATAL HADIRI SIDANG DI PN YOGYA, Terdakwa Penghina Ketua Apkomindo Dikarantina

Dua Pelaku Bakal Menyusul Terpidana Kasus Penghina Wartawan

Ejek Pakai Kata “Kutu Kupret” Dihukum 3 Bulan Penjara

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

Ketum Apkomindo Dukung Saber Pungli