Jakarta, BISKOM – Institute for Action Against Corruption (IAAC) menggelar diskusi online dengan topik “Menakar Potensi Korupsi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19” pada Jumat (1/5/2020) pukul 15.00 via Zoom. Dalam diskusi ini terdapat 4 orang narasumber yakni Saut Situmorang (Mantan Komisioner KPK), Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara FH UKSW), Rian Ernest (Politisi Partai Solidaritas Indonesia) dan Chrisman Damanik (Penagamt Hukum) serta dimoderatori oleh Dodi Lapihu (Direktur Eksekutif IAAC).

Dalam diskusi ini, Umbu Rauta memaparkan bahwa lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berdasar Pasal 22 UUD 1945 yakni “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa” artinya terdapat kedaruratan pengaturan. Disebut darurat pengaturan karena belum ada aturannya aau sudah ada namun kurang memadahi.

Menurut Umbu, pengujian Perppu terdapat 2 cara yakni legislative review dan judicial review. “Apa yang diuji? Jika menggunakan persepektif legislative review maka yang diuji hanya aspek formil karena DPR hanya menyetujui atau tidak soal hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan tidak mengubah/mencabut norma. Sedangkan jika menggunakan perspektif judicial review, maka selain aspek formil, ada pula aspek materiil,” papar Umbu.

Lebih lanjut Umbu mengatakan tidak sependapat bahwa Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dianggap seolah-olah memberikan hak imunitas dan dapat melahirkan celah korupsi. “Karena ada syarat bahwa tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau yang terjadi sebaliknya ya tidak bisa dilindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Rian Ernest menilai bahwa Perppu ini adalah itikad baik pemerintah. Terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dirinya memberikan masukan agar pendataan khususnya untuk penerima bantuan lebih diperhatikan dan valid agar tepat sasaran. Ernest juga memberikan pendapatnya tentang kartu pra kerja yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Kartu pra kerja adalah suatu program yang digaungkan Pak Jokowi sejak kampanye dan merupakan suatu hal yang baik. Namun format pelatihan dan training pra kerja adalah hal yang belum dibutuhkan saat ini. Bagaimana pekerja memperoleh pekerjaan sedangkan situasi saat ini banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja? Ini hanya persoalan timing saja yang kurang tepat, namun pada dasarnya program ini baik,” kata Ernest.

Dalam kesempatan ini, Saut Situmorang mengatakan bahwa sebetulnya jika para pemangku kepentingan menjauhi 7 bentuk korupsi, maka Perppu ini tidak diperlukan. “Pengalaman menunjukkan bukan peraturan tidak ada atau aparat penegak hukumnya tidak ada, namun persoalan conflict of interest,” ungkap Saut.

“Saya ingin sampaikan kepada para apparat penegak hukum bahwa KPI anda adalah UU tipikor. Disana terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepada para pemangku kepentingan saya ingatkan, jangan melakukan persekongkolan, jangan menerima suap, dan jangan ada benturan kepentingan,” kata Saut.

Sedangkan Chrisman Damanik menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan. Chrisman juga berpendapat bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini tidak memberikan kekebalan hukum. “Karena ada rambu-rambu yakni setiap tindakan harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jangan berpikir Perppu ini akan melahirkan kekebalan hukum dan celah korupsi. Perppu ini adalah itikad baik pemerintah, berikanlah kepercayaan pada pemerintah,” pungkasnya. (red)

Jakarta,Biskom -PT Iforte Solusi Infotek, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) membagikan 5000 paket sembako gratis kepada masyarakat melalui Program CSR iForte Sehati. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 1 Mei 2020 yang akan difokuskan di 4 wilayah kerja iForte di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.

Dalam penyaluran paket sembako ini iForte Sehati bekerjasama dengan Posko Relawan diantaranya Jaringan Gusdurian Peduli, Yayasan Atmabrata, Gerakan #BagiAsa dan beberapa jaringan relawan lainnya untuk menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Adapun bantuan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 2 kaleng sarden, 2 kaleng kornet dan teh.

“Kegiatan pembagian sembako ini merupakan program tahap ketiga dari seluruh rangkaian CSR iForte untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang kurang mampu dan secara khusus kepada mereka yang terdampak Covid-19 apalagi saat ini memasuki bulan suci Ramadhan” ujar Vice President Director Sales PT Iforte Solusi Infotek, Silvi Liswanda.

iForte Sehati telah aktif mengambil peran dalam penanganan dampak Covid-19 sejak tanggal 27 Maret 2020 dengan membagikan 39.000 paket makanan dan masker kepada buruh, nelayan, pedagang asongan, petugas kebersihan, supir angkot, ojek online, serta warga di warga di Cilincing, Grogol, Kebayoran Lama, Kampung Melayu, Ciledug dan Pagedangan Serpong, Yayasan Yatim Piatu dan Panti Jompo serta kepada tenaga medis di Rumah Sakit seperti RSCM, RS Fatmawati, RSUD Pasar Minggu, RSAL Mintoharjo, RSUD KOJA, RS Karunia Kasih, RS Persahabatan, RS Sulianti Saroso, RS Mitra Keluarga Kemayoran, RSUD Mampang, RS PGI Cikini , RS Rawamangun, Puskesmas Pesanggrahan dan PMI.

Sementara itu, Anita Wahid perwakilan Jaringan Gusdurian Peduli mengucapkan terima kasih kepada iForte yang telah peduli dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Jaringan Gusdurian Peduli sebagai sayap gerakan kemanusiaan Jaringan Gusdurian telah mendirikan posko di lebih dari 60 kota di Indonesia untuk menyalurkan paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Jakarta,biskom – Sebagai upaya mendukung penanganan pandemi COVID-19, perusahaan Information and Communications Technology (ICT) Total Solution Lintasarta meluncurkan Mobile Workforce VPN (Virtual Private Network). Dengan diluncurkannya Lintasarta Mobile Workforce VPN diharapkan dapat membantu memperlancar proses bisnis para perusahaan di Indonesia dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

“Kami berharap dapat membantu peoses bisnis para pelanggan Lintasarta agar dapat tetap produktif disaat karyawan harus bekerja dari rumah,” kata Direktur Utama Lintasarta Arya Damar.

Maklum saja, sejak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menghentikan laju pandemi ini, beberapa perusahaan di Tanah Air mulai memberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) bagi para karyawannya. Sementara itu, aktivitas bisnis tetap harus berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan konsumen.

“Untuk itu dengan diberlakukannya WFH kami siapkan layanan baru untuk pelanggan yang memberikan keamanan tinggi, implementasi cepat, namun dengan biaya yang bersahabat. Perangkat kami ready dan didukung tim Lintasarta yang tersebar di 44 kota diseluruh Indonesia maka kami bisa menginstal layanan ini lebih cepat,” tuturnya.

Arya menjelaskan, keunggulan layanan ini adalah keamanan yang didukung oleh platform security terbaik. Terlebih, katanya, dalam mengimplementasikannya pun cukup cepat dan mudah dimana hanya dibutuhkan satu perangkat di kantor pusat yang nantinya setiap karyawan hanya perlu menginstal aplikasi VPN dengan memanfaatkan internet yang telah dimiliki.

“Prinsip kami bahwa Lintasarta tumbuh bersama pelanggan sehingga disaat pandemi covid19 ini kami berharap dapat membantu pelanggan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keahlian kami,” ujar Arya.

Selain itu, lanjut Arya, keunggulan lain dari layanan Lintasarta Mobile Workforce VPN ini ialah dapat terintegrasi dengan Keamanan IT perusahaan, multiplatform karena bisa digunakan di laptop, PC, tablet atau smartphone, serta dapat menggunakan jaringan internet apapun yang dimiliki karyawan di rumah atau dimanapun. “Layanan ini dapat digunakan di semua segmen pekerjaan khususnya karyawan yang harus WFH, karyawan yang harus mobile atau sering melakukan traveling,” jelasnya.

Arya menuturkan, Lintasarta Mobile Workforce VPN selain menyediakan tunnel dapat pula ditambahkan kemanan lebih lanjut agar lebih menjamin keamanan pelanggan. Salah satu contohnya, dapat ditambahkan fitur untuk memonitor Operating System dan aplikasi yang terinstal pada perangkat milik karyawan di rumah untuk mengantisipasi celah celah keamanan yang mungkin membahayakan data perusahaan. “Karena VPN yang ada di pasaran rata-rata hanya memberikan keamanan berupa pipa atau tunnel pada jaringan internet,” tutupnya.

Semarang, BISKOM – Judul di atas sebenarnya sudah sebuah kesimpulan atas tesis saya, yakni orang semakin bergantung bahkan “kawin” dengan teknologi informasi, manakala jarak (pergaulan) sosial semakin dibatasi. Dalam konteks wabah COVID 19 ini, tesis ini sangat didukung kuat: Saat harus tinggal di rumah seperti sekarang ini, siapa bisa melepaskan diri dari HP? Tak satu orang pun, asal orang itu memiliki HP. Tahun lalu (Oktober 2019) dalam sebuah seminar, seorang pakar IT dari kantor staf presiden (KSP) mengatakan bahwa rata-rata setiap tujuh menit orang pasti akan memegang, membuka, atau menengok HP-nya. Nah, selama ada pandemi corona sekarang ini, setiap menit berapa kali saja orang pegang, buka, tengok HP-nya? Inilah kenyataan yang diungkapkan Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, JC Tukiman Taruna Sayoga, Ph.D.

Atas dasar fakta seperti ini, bisakah ditarik semacam analisis baru tentang teknologi (dan informasi), yaitu TI itu asosial dalam arti anti kemapanan sosial. “Semakin mapan atau wajar-wajar saja kehidupan sosial, TI kurang digubris orang; tetapi sebaliknya, begitu ada/terjadi anomali dalam kehidupan sosial, ketergantungan terhadap TI semakin menggila. Benar begitu? Kalau banyak orang mengiyakan, saya justru semakin was-was nih, karena jangan-jangan doanya orang-orang yang bergelut di TI akan mengatakan: “Semoga sering-sering saja terjadi keadaan anomaly,” kata Taruna,

Menurut Taruna, TI bukan asosial, tetapi seiring sejalan dengan kehidupan sosial manusia karena TI dikendalikan oleh manusia itu juga. Memang, dalam keadaan anomali, ketergantungan manusia terhadap TI terasa sangat tinggi karena orang tidak mau kehilangan sedetik pun atau terputus dari kontak sosialnya.

“Di saat-saat wajar tanpa anomali, kontak sosial lebih leluasa, sedangkan pada saat terjadi ketidakwajaran, satu-satunya cara terbaik ialah orang lari atau menggantungkan diri  ke teknologi. Barangkali akan menjadi “kiamat” ketika di saat terjadi anomali sosial saat itu juga  teknologi kolaps,” jelasnya.

Tekologi informasi mungkin bisa bersikap asosial, -sebutlah ekslusif- , ketika bagaikan dalam dunia bisnis perdagangan, ada monopoli-monopoli tertentu oleh orang/pihak tertentu untuk tujuan tertentu. “Masuk ke kompleks kedutaan besar misalnya, atau lembaga internasional lainnya, ada penerapan TI yang dapat dikategorikan ekslusif untuk maksud-maksud pengamanan dan maksud lain. Di situ ada sedikit anomali kondisi sosial serta merta tidak bisa menggantungkan diri kepada teknologi berhubung memang sedang dibatasi,” papar Taruna.

“Sekedar masukan bagi Anda yang sehari-hari bergelut di TI, catatlah semua bentuk ketergantungan orang terhadap teknologi selama pandemi corona ini, dan kelak ketika kondisi sosial kembali normal lagi, bandingkanlah bentuk ketergantungan yang konstan dan berubah. Rasanya pengamatan seperti ini akan menarik sekali dalam rangka berpikir tentang pengembangan TI ke depan,” ungkap Ketua Dewan Penyantun Unika Soegijapranata ini.

Di samping melihat bentuk ketergantungan, catatan Anda juga harus sampai ke temuan tentang konten-konten sampah yang berseliweran. “Batasan konten sampah bagi saya sederhana saja, yakni muatan dalam TI yang sebetulnya “sisa” dan sudah dibuang namun ada saja yang mendaur ulang. Termasuk konten sampah jika muatan itu tidak mengedukasi dan memberikan andil positif bagi kehidupan social,” pungkas Taruna. (red)

Jakarta, BISKOM – Presiden Jokowi melantik Ketua Mahkamah Agung (MA), Syarifuddin hari ini (30/4/2020) pukul 9.30 di Istana Negara. Syarifuddin terpilih menggantikan Hatta Ali yang memasuki usia pensiun. Pada sidang paripurna khusus pemilihan Ketua MA, Senin (6/4/2020) di Ruang Prof. Dr. Koesoemah Atmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta, Syarifuddin meraih 32 suara setelah melalui 2 putaran pemilihan Ketua MA.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden No 41/P/2020 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah Ketua MA di hadapan Presiden.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menajalankan segala peraturan perundang-undnagan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti pada nusa dan bangsa,” ucap Syarifudin.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Dr. H.M. Syarifuddin SH., MH. sebagai Ketua Mahkamah Agung. Nampak hadir dalam acara ini, Ketua MA ke-13 Hatta Ali, Menkopolhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan sejumlah hakim agung serta pejabat negara lainnya.

Pelantikan Ketua MA ini dijalankan dengan tetap menerapkan physical distancing, mengingat saat ini Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19. (Hoky)

Artikel Terkait:

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Presiden Joko Widodo Kagum Atas Pencapaian Terbesar Sepanjang Sejarah Mahkamah Agung

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi