Jakarta, BISKOM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berbicara soal draf Omnibus Law Cipta Kerja bakal mengatur soal berbagi frekuensi antar operator seluler pada Rabu (26/2/2020). Namun, ia menyerahkan kesepakatan soal berbagi frekuensi itu kepada operator. Menurut dia, dengan berbagi, bisa membuat pengelolaan frekuensi dapat dikelola dan digunakan lebih efisien.

“Harus ada aturan sharing frekuensinya, radio komunikasi, dan frekuensi telekomunikasi bisa berjalan di frekuensi yang sama untuk kepentingan nasional,” kata Johnny.

Operator telekomunikasi Hutchinson Tri menyebut setuju dengan permintaan pemerintah untuk berbagi frekuensi. Sementara operator lain seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, masih bungkam.

Menurut Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia (Tri), Danny Buldansyah aturan network sharing bakal menjadikan industri telekomunikasi di Indonesia semakin sehat. Namun, tiga operator lain tidak memberi respons. “Sangat setuju, selama dibolehkan dengan skema B2B (bussiness to business),” ujarnya.

“Hal ini akan menjadikan industri lebih efisien, mungkin penerapannya masih butuh waktu,” terang Danny.

Rencana pemerintah mendorong efisiensi industri telekomunikasi sempat dicanangkan melalui rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

Selain PP No. 52, ada juga PP No. 53 Tahun 2000 tentan frekuensi dan orbit satelit, di mana kedua perubahan itu membuka model bisnis berbagi jaringan serta munculnya Mobile Virtual Network Operator (MVNO) yang diyakini dapat mempercepat penetrasi infrastruktur dan layanan pitalebar (broadband). (red)

Bogor, BISKOM – Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN) dan Universitas Pertahanan (Unhan) mengadakan 9th Annual Seminar dengan tema “Emerging Technology and Its Implication For Australia-Indonesia Defence Cooperation” di Westin Hotel, Jakarta pada Rabu (4/3/2020).

Seminar ini menghadirkan 4 Narasumber yakni MAJGEN Mick Ryan (Australian Defence College) dengan Topik “The Accelerate Pace Of Technology Change: The Impact on Our Profession Of Arms” di moderatori COL (Navy) Lukman Yudho, Romie Oktovianus, B.Eng (Hons)., MRAes, Ph.D (Dean Of The Faculty Of Defence Technology, Unhan) topik “Emeging Technologies and Its Implication For Indonesia – Australia Defence Collaboration” selaku moderator sesi ke 2 MAJ Michelle Picton, disesi ke 3 Professor Brendan Sargeant (Australian National University) Topic “Challenges Of Adaptation in a Changing Strategic Order”, COL (Air Force) Lek Rujito D. Asmoro M.A, RCDS topik “Internet Of Things; Opportunity and Challenges in Developing Defence Capability” selaku moderator COL Helda Risman.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Sekjen Kemhan RI Laksdya TNI Dr. Agus Setiadji. Dalam sambutannya dirinya mengatakan bahwa melalui seminar ini dapat meningkatkan kerja sama dan mendukung keamanan regional serta kepentingan nasional kedua negara sahabat yaitu Indonesia dan Australia. “Kiranya seluruh peserta dapat menyimak dengan seksama mengenau materi yang disampaikan narasumber, apabila ada hal-hal yang perlu diperdalam dan konfirmasi dapat ditanyakan langsung,” paparnya.

Meskipun dipahami bahwa teknologi yang sesuai terkait dengan pertahanan bagi masing-masing negara mungkin dapat berbeda tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi, daya saing, dan sejarah pengembangan institusi, namun masih tersedia cukup ruang bagi kerjasama teknologi pertahanan pada tingkat bilateral, termasuk di dalamnya antara Indonesia dan Australia.

Selama ini IKAHAN dan Unhan telah menjalin kerjasama yang efisien dalam mepromosikan hubungan baik kedua negara dalam hal kerjasama pertahanan di bidang pendidikan.

Sementara itu, Rektor Unhan Letjen TNI Dr. Tri Legiono Suko mengatakan, Seminar IKAHAN-Unhan adalah seminar yang dilaksanakan setiap tahun dalam upaya peningkatan kerjasama pertahanan dalam bidang pendidikan, yang pada seminar tahun 2020 ini mendiskusikan permasalahan perkembangan teknologi pertahanan yang secara signifikan dapat menciptakan tantangan keamanan bagi negara-negara. (red)

Jakarta, BISKOM – Pemerintah memutuskan untuk tidak ada penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) atau tarifnya ditetapkan sama dengan sebelumnya untuk bulan April sampai dengan Juni 2020. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

“Sampai Juni tidak ada penyesuaian tarif. Sudah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan kondisi keekonomian. Sekarang adanya isu Corona, ikut menekan kondisi keekonomian yang kurang menggembirakan,” terang Rida.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, demi memperbaiki peringkat Indeks Kemudahan Bisnis (Ease of Doing Business (EODB) sebulan sebelum diterapkan harus sudah diumumkan oleh PT PLN (Persero). Sebagai bentuk transparansi publik, sehingga Maret sudah harus diumumkan.

“Itu harus diumumkan PLN karena mereka kan melakukan tarif adjustment itu. Nah, secara ketetapan dari pak menteri (ESDM) kan sudah keluar tanggal 28 (Februari 2020) sebulan sebelumnya kan dan itu sudah ditetapkan,” ujar Rida.

Rida juga mengatakan, ketetapan penyesuaian tarif ini melihat keempat parameter, yakni Indonesian Crude Price (ICP), harga batubara, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan inflasi tiga bulan terakhir, yang dibandingkan dengan penetapan di 2017. “Ini kan sejak tahun 2017 tidak dinaikkan itu (tarif listrik), jadi dibandingkannya bukan dengan triwulan sebelumnya, tetapi pada saat terakhir ditetapkan, yaitu 2017. Jadi harus lihat lagi ke belakang, untuk bisa turun atau naiknya tarif listriknya” jelasnya.

Penetapan ini tentu saja berdampak kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN (Persero). Namun Rida memastikan Pemerintah tidak akan membiarkan PLN merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN. “Mereka dapat dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tandasnya.

Berikut tarif tenaga listrik untuk Triwulan II-2020:

1. Rp1.467,28 /kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan Penerangan Jalan Umum.
2. Rp1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM).
3. Rp 1.114,74/kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemeritah dengan daya di atas 200 kVA.
4. Rp 996,74/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi,yaitu I-4 Industri besar dengan daya 30 MVA ke atas. (red)

Jakarta, BISKOM – Homeland Security (HLS) Indonesia 2020 resmi dibuka pada 4 Maret 2020. Acara konferensi dan pameran yang diselenggarakan hingga 6 Maret 2020 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini menghadirkan 100 exhibitors dari sejumlah negara yakni Australia, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongkong, Italia, Lithuania, Malaysia, Republik Belarus, Slovakia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia.

HLS Indonesia 2020 bertujuan untuk memberikan wawasan, strategi dan inovasi alat keamanan dalam rangka mengantisipasi segala bentuk kejahatan dengan menggunakan alat serta teknologi moderen dan mutakhir. 

Dalam sambutannya, Managing Director Comexposium Singapore, Mr. Andrew Marriot selaku Ketua penyelenggara HLS mengatakan bahwa perkembangan kejahatan di era globalisasi saat ini demikian pesat dan harus ada upaya antisipasi maksimal dari setiap negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh peserta konferensi dan pameran serta berharap acara HLS dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya menjaga keamanan negara, meskipun saat ini terdapat kasus wabah virus Corona yang melanda dunia,” kata Andrew.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian saat menjadi narasumber mengatakankan, “Dulu perang itu di darat, di laut dan di udara tapi sekarang perang itu melalui dunia Siber, dan perang didunia Siber itu akan dilakukan oleh lawan melalui siber, mereka mengawali dengan membuat konten-konten dengan tujuan untuk memecah belah masyarakat, mereka mampu mempengaruhi hati dan pikiran masyarakat secara luas, sehingga dapat terjadi konflik, setelah terjadi konflik itulah, pihak lawan baru melanjutkan dengan upaya-upaya serangan lainnya, oleh karena itu BSSN pasti bekerja keras untuk menjaga kedaulatan dengan menjaga informasi yang beredar di internet dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut, Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM yang juga menjadi narasumber. Dalam paparannya, Brigjen Pol Budi Setiawan mengatakan tuntutan akan adanya tranformasi di segala bidang menyikapi era Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 abad ini terjadi juga pada tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

“Bagaimana era digitalisasi, revolusi industri, keterbukaan informasi, mediamorfosis dan era post truth diserap oleh pelaku kejahatan dan ancaman terhadap kamtibmas,” ujar Budi.

Ancaman nasional terkini seperti Terorisme, Drug Trafficking, Serangan Cyber, Kejahatan Perbankan, Penyelundupan Bahan Peledak Dan Senjata Api, Penyebaran Kebencian Dan Berita Hoax kemudian harus dihadapi dengan teknologi sesuai perkembangan jaman.

“Polri harus menguasai dan memahami pemantauan digital (digital monitoring) untuk memantau media online dan media sosial, pemanfaatan big data (cloud) dan Internet of Things (IoT) di segala tahap upaya pemeliharaan kamtibmas,” paparnya.

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) juga mendukung gelaran HLS Indonesia 2020. APTIKNAS yang berdiri sejak 2017 dan saat ini sudah memiliki 29 DPD di seluruh Indonesia ini melalui Ketua Umum, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky mengapresiasi dan sangat mendukung HLS Indonesia 2020.

“Kita pahami bersama bahwa di era globalisasi dan serba digital ini kejahatan cyber juga terus berkembang. Lewat HLS Indonesia 2020 diharapkan pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melihat inovasi teknologi untuk kemudian diimplementisaikan dalam rangka melakukan antisipasi kejahatan cyber,” pungkas Hoky. (red)

Jakarta, BISKOM – Amerika Serika (AS) menghibahkan 14 drone ScanEagle dan upgrade (meningkatkan kemampuan) tiga unit Helikopter Bell 412 kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memperkuat Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sejak tahun 2014 sampai 2015 Pemerintah AS menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI. Atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade Helikopter Bell 412.

Sesuai ketentuan, kemudian dibentuk tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut, Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya sudah menyetujui program FMF tersebut. Menurutnya, pemberian persetujuan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa setiap penerimaan hibah termasuk alutsista harus mendapatkan persetujuan Dewan.

Meski begitu, ia mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

“Kehati-hatian itu apa? Tentu barang dan kelayakannya diperiksa dulu. Kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada alat sadap yang tertinggal dari produk hibah tersebut,” ungkap Meutya.

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems, yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial. Drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kg ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 m. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam. ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian). (red)

Jakarta, BISKOM – Konferensi Google I/O yang semula akan diselenggarakan tanggal 12-14 Mei 2020 secara resmi dibatalkan. Induk perusahaan Google, Alphabet membatalkan event ini di tengah wabah virus corona seperti dihimpun dari Reuters, Rabu (04/03/2020).

“Karena kekhawatiran tentang virus Corona (Covid-19) dan atas arahan dari CDC, WHO, dan otoritas kesehatan lainnya, kami memutuskan untuk membatalkan acara fisik Google I/O di Shoreline Amphitheatre,” jelas perwakilan Google.

Google I/O adalah konferensi pengembang perangkat lunak tahunan yang diselenggarakan oleh Google. Acara itu menyediakan sesi khusus yang mempertemukan para pelaku pembuat situs web, mobile, dan aplikasi yang digunakan untuk perusahaan dan teknologi terbuka seperti Android, Google Chrome, Chrome OS, Google API, Google Web Toolkit, dan lain-lain.

Sebelumnya, Facebook juga membatalkan konferensi tahunan untuk para pengembang F8 karena ancaman penyebaran virus corona. Google menjadi anggota FAANG kedua setelah Facebook yang membatalkan konferensi karena virus yang telah menyebar secara global.

Ada lebih banyak kasus virus baru yang kini muncul di luar China. Terdapat hampir 91.000 kasus di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang telah mengkonfirmasi dua kasus corona pada Senin (02/03/2020). (red)

Jakarta, Biskom- Penyedia produk dan layanan pengawasan video security system atau CCTV asal China, Dahua Technology menggandeng PT. Integra Mitra Solusi (IMS) untuk memasarkan produk-produk CCTV terbaik di Indonesia.

Royce selaku Country Manager Dahua Indonesia mengatakan, salah satu terobosan Dahua Indonesia yakni menunjuk IMS sebagai partner untuk distribusi project security system.

“Kami memilih IMS karena sudah mengenal sejak lama sebelumnya, mereka memiliki keseriusan dan berkompeten dalam mengenalkan dan mendistribusikan produk-produk Dahua,” ucap Royce di acara IMS X Dahua on Stage di Hotel Holiday Inn Jakarta, Selasa (3/3).

Di kesempatan yang sama, Eko Hartanto selaku President Director IMS optimistis bahwa perusahaannya dapat memberikan warna baru dalam industri security system nasional.

Menurutnya, Dahua merupakan produsen pengawasan video ternama di dunia.“Kami memiliki tim yang sudah dikenal berpengalaman di bidang ini. Terbukti hanya dalam empat bulan masa efektif, kami sudah berhasil mencapai penjualan lebih dari 5000 unit kamera di berbagai proyek prestisius, antara lain; dengan fitur face recognition, people counting, thermal, dan lainnya,” jelas Eko.

“Adapun project yang sudah berjalan adalah penjara supermax, perusahaan swasta ternama, BUMN dan masih banyak lainnya,” lanjut Eko.

Ditambahkan, dengan adanya sinergitas antara Dahua dan IMS akan membuahkan hasil maksimal di pasar tanah air. Pasalnya, produk-produk Dahua sudah terbukti berkualitas sehingga akan banyak diminati masyarakat.

“Kita tidak hanya menjual produk, tapi kami menawarkan solusi untuk masyarakat. Sebagai brand yang sudah teruji dengan baik, produk Dahua sudah secara luas digunakan di 180 negara,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Davis Hartanto selaku Business Manager IMS mengungkapkan, untuk tahun ini, IMS memfokuskan diri untuk projek di critical facilities.

“Kami juga ingin mengambil peran dalam berbagai aspek penting di Indonesia, seperti industri migas, telekomunikasi, dan berbagai sumber tenaga listrik.

Menerapkan sistem keamanan di infrastruktur penting tersebut, dapat meminimalisir aksi kriminalitas, efek bencana alam, kerusakan alat – alat penting, serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lainnya yang pastinya akan berdampak buruk bagi kepentingan umum,” jelasnya.

Adapun fitur – fitur utama yang menunjang solusi ini, antara lain; kamera 4K, PTZ, kamera pendeteksi panas, access control, off-grid dan masih banyak lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. (red)

Jakarta, BISKOM – Masyarakat dihebohkan pasca 2 orang positif terjangkit Virus Corona. Saat ini, 2 WNI yang positif terjangkit virus tersebut tengah dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.

Presiden Joko Widodo menghimbau agar semua pihak tidak membuka data pribadi pasien terkena virus corona untuk menjaga mentalnya agar tidak tertekan. Hal ini menyusul data pribadi dua pasien pertama Covid-19 di Indonesia menyebar luas melalui kanal media massa dan sosial media.

“Saya juga telah memerintahkan kepada menteri agar RS, pejabat, pemerintah tidak buka privasi pasien. Kita harus hormati kode etik. Data pribadi harus dijaga tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini ektika kita dalam komunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka,” kata Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga mengatakan kepada seluruh media agar tidak lagi menyebut data diri pasien yang terinfeksi virus corona. Dirinya menjelaskan bahwa apa yang sudah terjadi supaya menjadi pelajaran bersama.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu mengatakan informasi pribadi dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

“Kami harapkan juga pemberitaan dan media sosial juga menjaga agar informasi pribadi (pasien corona) tak begitu luas,” ungkap Ferdinandus. (red)