Pertemuan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Sekjen LBH Feradi Yoshua Rivaldo di Jakarta.
BISKOM | Jakarta – Perjumpaan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, dengan Sekretaris Jenderal LBH Feradi, Yoshua Rivaldo, S.K.M., C.MDF., C.PFW., C.FTAX., di sela Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan INTI di Jakarta, Jumat (7/8/2026), menjadi wadah diskusi strategis mengenai dinamika geopolitik global, penguatan supremasi hukum, serta tantangan kebangsaan.
Sinergi Lembaga Negara dan Bantuan Hukum Hadapi Geopolitik
Dalam dialog tersebut, kedua pihak menyoroti pentingnya peran lembaga negara, organisasi bantuan hukum, serta elemen masyarakat sipil dalam menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan persatuan nasional. Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa DPD RI berkomitmen menjalankan amanah konstitusional secara bertanggung jawab guna memastikan setiap kebijakan nasional tetap memperhatikan kepentingan daerah.
Sebagai representasi rakyat di tingkat daerah, DPD RI memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di tengah perubahan situasi geopolitik dunia yang penuh dinamika.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LBH Feradi, Yoshua Rivaldo, menekankan bahwa pemahaman mengenai perkembangan geopolitik global harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum di dalam negeri. Menurutnya, kepastian hukum yang kokoh menjadi pondasi utama agar setiap langkah strategis negara tetap berlandaskan konstitusi dan berpihak pada rakyat.
“Perjumpaan ini menjadi ruang yang baik untuk berdiskusi mengenai geopolitik, hukum, serta bagaimana setiap pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Yoshua Rivaldo.
Kolaborasi Multi-Elemen demi Menjaga Demokrasi dan Kebangsaan
Pertemuan yang berlangsung di tengah agenda pelantikan Pengurus Pusat Himpunan INTI—yang juga menjadi bagian dari rangkaian pembekalan organisasi bersama kementerian terkait—mencerminkan krusialnya komunikasi antar-elemen bangsa. Kolaborasi antara pimpinan lembaga tinggi negara, praktisi hukum, dan organisasi kemasyarakatan dinilai menjadi kunci utama dalam merawat demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Momentum kegiatan organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai agenda seremonial, melainkan juga wadah silaturahmi kebangsaan untuk merumuskan langkah antisipatif terhadap tantangan hukum dan gejolak global.
Melalui perjumpaan ini, DPD RI dan LBH Feradi menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga persatuan nasional, memperkuat supremasi hukum, serta mengawal aspirasi masyarakat dan daerah secara berkelanjutan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
#DPDRI #SultanBachtiarNajamudin #LBHFeradi #YoshuaRivaldo #HimpunanINTI #SupremasiHukum #Geopolitik #DemokrasiIndonesia
