Peristiwa terbakarnya Menara Bank Tabungan Negara (BTN) di Jalan Gajah Mada di Jakarta Pusat, kemarin (2/1), menyebabkan server data dari BTN pusat dipindahkan sementara ke Bandung, Jawa Barat.

Direktur Treasury BTN, Saut Pardede mengatakan, keputusan memindahkan server data pusat ke Bandung merupakan hasil dari keputusan bersama manajemen BTN. Akibat dari pemindahan tersebut, kata Saut, kegiatan operasional melalui jalur online antara lain melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN di seluruh daerah di tanah air dihentikan sementara selama beberapa jam. Sedangkan proses operasional online dari BTN tersebut diperkirakan akan bisa normal kembali setelah server data telah sampai dan siap dioperasikan di Bandung.

Saut mengemukakan, BTN tetap akan mengutamakan atau memberikan pelayanan terbaiknya kepada para nasabah meski terjadi peristiwa kebakaran di Menara BTN.

Menara BTN dilaporkan terbakar pada sekitar pukul 04.05 WIB. Sudin Damkar Jakarta Pusat hingga menurunkan sekitar 15 mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini meski seorang karyawan memang sempat terjebak di lantai 19 namun berhasil diselamatkan petugas pemadam kebakaran.

Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Susilo Budhi mengemukakan, penyebab kebakaran akibat adanya kabel kapasitor arus listrik yang terbakar di bagian basement atau lantai dasar Menara BTN.

Sebanyak 29 mobil patroli di lingkungan Polwiltabes Bandung sudah dilengkapi perangkat global positioning system (GPS). Selain memudahkan dalam penyelidikan suatu kejadian, GPS berfungsi juga untuk memantau keberadaan anggota patroli di lapangan.

Dari 29 mobil yang dilengkapi GPS, 6 unit berada di Polwiltabes Bandung, 9 di Polresta Bandung Barat, 8 di Polresta Bandung Tengah, dan 6 unit mobil di Polresta Bandung Timur. “Ini sebagai upaya quick response (respons cepat) Polri terhadap laporan masyarakat, khususnya yang menyangkut tindak kejahatan,” kata Kapolwiltabes Bandung, Kombes Pol. I Ketut Untung Yoga Ana kepada wartawan di Aula Mapolwiltabes Bandung (29/1).

Teknis penggunakan perangkat itu, tetap berawal dari laporan masyarakat. Sebagai contoh, jika terjadi tindak kejahatan, laporan warga melalui telepon 112 langsung diteruskan ke call center yang berpusat di Mapolwiltabes Bandung. Selanjutnya, informasi ditindaklanjuti petugas yang berada di lapangan. “Misalnya kejadiannya di kawasan Cicendo. Petugas di call center bisa melihat dari layar, mobil patroli yang sudah dipasangi GPS mana yang terdekat dengan lokasi kejadian,” ungkap Yoga.

Untuk sementara, keberadaan perangkat GPS di mobil partoli hanya sebatas untuk quick response. Ke depannya akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja, kabarnya Polwiltabes Bandung termasuk ke dalam daftar yang akan diberi mobil patroli baru dari Mabes Polri. Soal jumlahnya, Yoga mengaku tidak mengetahuinya secara rinci.

“Yang jelas kabarnya ratusan mobil. Jika memang mobil itu datang, ya nanti akan kita pasangi GPS juga,” tuturnya seraya menambahkan, di wilayah Polda Jabar, Polwiltabes Bandung menjadi pilot project bersamaan dengan Polresta Bogor.

Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Timur Pradopo menambahkan, pemanfaatan GPS ini guna memantau terus perkembangan kasus yang dilaporkan masyarakat ke polisi hingga tuntas. Program ini, disebutkan Timur, sebagai inovasi tambahan setelah selama ini warga dapat mengakses informasi kepolisian melalui web di alamat www.lodaya.web.id, layanan telepon di nomor 112, dan SMS di 9123.

“Semua ini merupakan bentuk upaya kepolisian dalam mewujudkan adanya transparansi demi dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat,” kata Timur.

Kapolda juga berharap program ini nantinya bisa menjadi sarana kontrol kecepatan dan keberhasilan polisi dalam melayani masyarakat. Saat ini, sejumlah anggota kepolisian tengah diberi keterampilan untuk mengoperasikan alat tersebut. Lebih dari itu, GPS juga digunakan untuk memantau keberadaan polisi.

“Jadi supaya tidak ada lagi polisi yang bilangnya mau ke TKP, tapi ternyata tidak berada di lokasi yang dituju,” ujarnya. Dengan adanya GPS tersebut, imbuh Kapolda, kinerja petugas kepolisian pun dapat lebih terpantau. Karena nantinya masyarakat juga dapat mengakses GPS tersebut.

Di tatanan global, Undang-undang Anggaran 2009 Departemen Pertahanan Amerika Serikat (dephan AS) memutuskan untuk melakukan penghematan biaya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2009 melalui penggunaan software-software open source (OSS) sekaligus untuk meningkatkan keamanan sistem informasi.

Hal ini diputuskan pemerintah AS melalui National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2009 pada September 2008. Keputusan ini merupakan pertama kalinya dilakukan pemerintah AS untuk menggunakan OSS secara umum untuk berbagai aplikasi internal Dephan  AS melalui sebuah UU Anggaran Biaya.

Dalam mencapai keputusannya, Komisi DPR AS memberikan alasan penggunaan OSS secara umum memberikan penghematan biaya yang subtansial di tengah makin kompleksnya sistem informasi proprietary yang digunakan, sehingga menimbulkan kerawanan terhadap serangan hackers dan para pembobol keamanan sistem informasi lainnya.

OSS juga terbukti memberikan keamanan sistem informasi yang lebih baik dibanding software proprietary, yang dihasilkan dari sistem yang lebih handal dan minimnya serangan gangguan keamanan terhadap sistem OS.

Dengan masih berlangsungnya krisis finansial global sejak Oktober 2008 hingga kini, keputusan Dephan AS merupakan keputusan yang tepat, sebab dapat memberikan solusi bagi pengurangan biaya-biaya pemerintah AS.

Hal yang sama juga berlaku bagi pemerintahan negara-negara lainnya. Di Brazil serta negara-negara Amerika Latin lain dan Uni Eropa, penggunaan OSS telah lama ditetapkan sebagai pilihan utama bagi pemanfaatan aplikasi-aplikasi TI di pemerintahan.

Indonesia juga tak ketinggalan dalam pemanfaatan OSS dengan disepakatinya kerjasama pemanfaatan OSS bagi 18 departemen Pemerintahan RI pada akhir Mei 2008, saat berakhirnya IGOS Summit-II (Indonesia Go Open Source). Penggunaannya sudah dilakukan untuk aplikasi perkantoran (Open Office), e-Government, e-Procurement, e-Learning dan aplikasi lainnya.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penggunaan OSS dapat menghemat devisa nasional yang langka, melepaskan diri dari ketergantungan asing, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan pemerataan penghasilan bagi masyarakat luas dan mensejahterakan bangsa.