Jakarta, BISKOM – Kementerian Pertahanan, BPPT, LAPAN, PTDI dan PT LEN Industi Persero akan melakukan sinergitas dengan membentuk konsorsium pengembangan pesawat N 219 dan Puna Male. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa program pengembangan pesawat N 219 dan Puna Male adalah wujud kepedulian Komisi VII terhadap teknologi hasil karya anak Indonesia. “Komisi VII berharap alutsista ini dapat diproduksi di dalam negeri terutama inovasi teknologi yang diprakarsai BPPT. Selain itu juga diharapkan konsep Male ini mampu menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan baik darat, laut dan udara,” paparnya.

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan akan mempercepat agar Puna Male atau drone Elang Hitam memiliki kemampuan tempur. Setelah Elang Hitam akan kembali dibangun dua purwarupa (prototipe) pada 2020. Dua purwarupa ini akan dilengkapi kemampuan intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance.

Drone Elang Hitam ini mampu terbang 30 jam tanpa henti dan memiliki pengendalian multiple UAV secara bersamaan. Ketinggian jelajah hingga 23.000 feet, line off side 250 km, panjang 8,3 meter, dan wing span 16 meter.

Menurut Hammam, Drone Elang Hitam dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik di wilayah darat maupun laut melalui pantauan udara. Pemantauan ini dilakukan dalam mengantisipasi ancaman yang terjadi di daerah perbatasan, serta kasus lain seperti terorisme, penyelundupan, pembajakan, hingga pencurian sumber daya alam di antaranya pembalakan liar dan pencurian ikan.

“Elang Hitam tentu dapat dioptimalkan guna pengawasan dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik di wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Penjagaan ini diyakini pula sangat efisien dan mampu meminimalisir risiko kehilangan jiwa, karena dioperasikan tanpa awak,” tegas Hammam.

Rencananya, drone Male Elang Hitam akan dipakai untuk misi pengamatan di Natuna pada 2021 setelah memperoleh sertifikasi oleh Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Indonesia. (vin)

Banjarmasin, BISKOM – Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional pada Sabtu, 8 Februari 2020 di Banjarmasin. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada insan pers. “Karena dalam 5 tahun terakhir pers secara konsisten telah mewartakan kerja-kerja pemerintah, memberikan dukungan, juga termasuk memberikan masukan dan kritik-kritik, baik yang pedas, setengah pedas, maupun kritik yang biasa,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, insan pers adalah teman. Ketika berhadapan dengan insan pers, Presiden selalu rindu. Kemanapun dirinya pergi para wartawan selalu ikut bersama bahkan para menteri kadang-kadang tidak ikut. “Yang mengejar saya sehari-hari, yang menghadang saya doorstop, yang menyebabkan saya kadang-kadang gugup dan gagap karena enggak siap ditanya sesuatu juga insan pers,” canda Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta agar pers Indonesia berperan aktif melawan kekacauan informasi yang banyak terjadi di era industri 4.0 saat ini.  “Kehadiran pers dalam perspektif yang jernih berdiri di depan melawan penyakit kekacauan informasi yang sering dilakukan dengan sengaja. Memerangi hoaks, ujaran kebencian dan semburan fitnah yang juga mengancam kehidupan demokrasi kita,” tandasnya.

Untuk mendorong ekosistem media yang baik, Presiden menyebut sedang menyiapkan regulasi khusus untuk konten digital. “Selain untuk memberi perlindungan bagi jurnalisme online, juga untuk mengatur tentang pembayaran pajak dan aturan main yang jelas,” ungkapya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan agar media massa bisa berkembang di era disrupsi, Pers Indonesia harus memperhatikan tiga hal, yaitu invensi, inovasi dan investasi.  “Bila tidak memperhatikan 3I, media massa tersebut tak akan maju, dan bahkan cenderung mati sendiri. Kita akan tertinggal kalau kita tidak melakukan invensi,” kata Johnny.

Menurut Johnny, invensi harus menjadi suatu keharusan dan mutlak. Tanpa inovasi yang relevan dengan kepentingan pasar. “Bahkan meng-create pasarnya membantu solidaritas pasarnya domestik, maka kita akan menjadi sunset industri. Kecepatan mengambil keputusan dan mitigasi resiko serta kemampuan untuk mengambil keputusan investasi, is now matters,” paparnya.

Pada kesempatan ini juga Menkominfo mengingatkan dan sekaligus mengajak semua pihak, tidak terkecuali para insan pers agar memerangi berita-berita hoaks. Tercatat, di Indonesia sendiri terdapat 73 sumber berita-berita hoaks yang harus kita lawan, karena bisa menyesatkan pemikiran. “Karena berita hoaks tersebut hanya akan menghabiskan energi atau suatu hal yang sia-sia dalam membangun negara dan bangsa ini,” pungkas Johnny. (vin)

Jakarta, BISKOM – PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa segera memproduksi secara massal pesawat N 219 dan mulai pengiriman pesawat pada 2022-2023. Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro mengatakan saat ini, persiapan produksi ada dalam tahap menyelesaikan proses sertifikasi pesawat. “Rencana setelah tc (type certificate) di pertengahan tahun ini. Ya kita kearah persiapan kearah produksi. Mudahan mudahan kita harus bisa tetap sesuatu schedule,” ujar Elfien belum lama ini.

Elfien mengatakan produksi massal pesawat tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar kualitas dari pesawat yang dihasilkan sesuai dengan diharapkan. “Produksi massal targetnya bertahap, dari mulai 4 kita delivery pasti 2 dulu. Setelah itu 12 dan bergerak mengikuti pasar, saya kira sangat besar untuk Indonesia bisa sampai 36 per tahun,” jelasnya.

Terkait dengan skema pembiayaan produksi pesawat N 219 ini pihaknya terbuka bagi investor yang ingin menanam modal. Sebab anggaran pemerintah difokuskan hanya untuk pengembangan. “Nah untuk bisnis produksi massal kita harus cari investor, dan itu terbuka baik swasta atau swasta luar negeri. Jadi memang kita membuat SVP yang terpisah, dan itu kita jajaki beberapa perusahaan yang memungkinkan untuk itu. Jadi tidak berbatas dari anggaran pemerintah,” ujar Elfien.

Sehubungan dengan pembiayaan, Kementerian Pertahanan, BPPT, LAPAN, PTDI dan PT LEN Industi Persero akan melakukan sinergitas dengan membentuk konsorsium pengembangan pesawat N 219 dan Puma Male. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa program pengembangan pesawat N 219 dan Puma Male adalah wujud kepedulian Komisi VII terhadap teknologi hasil karya anak Indonesia.

“Komisi VII berharap alutsista ini dapat diproduksi di dalam negeri terutama inovasi teknologi yang diprakarsai BPPT. Selain itu juga diharapkan konsep Male ini mampu menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan baik darat, laut dan udara,” paparnya.

Elfien menuturkan hingga kini serangkaian uji coba terbang pesawat pun masih terus dilakukan untuk memastikan pesawat aman sebelum digunakan oleh masyarakat. “Kita sudah uji terbang flighter dan udah di film kan dan kita tunjukkan (di RDP) tadi. Uji terbang untuk 1 engine off juga sudah kita lakukan baik take off maupun landing yang tersulit,” katanya.

Meski terdapat kendala, hal itu bisa diatasi dengan baik oleh pesawat N 219 tersebut, sehingga saat terbang bisa stabil. “Kalau take off itu pasti harus 1 engine kan off, kalau 1 engine off itu berarti powernya ada di kanan, kalau kita tidak bisa mengimbangin dari sisi flight control dia akan berbelok. Ini tadi (N219) kan lurus berarti sesuai dan berarti itu sesuai safety,” imbuhnya.

Pesawat N 219 secara khusus diperuntukkan meningkatkan konektivitas transportasi antar pulau kecil di wilayah Indonesia diperlukan sarana transportasi yang baik sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. (red)

Wuhan, BISKOM – Kenalkah anda dengan sosok dokter Li Wenliang? Ia adalah salah seorang dokter mata di rumah sakit di Wuhan, China. Dirinya lah yang pertama kali memperingatkan adanya virus corona di China.

Dokter Li pada 30 Desember 2019 telah memperingatkan teman-teman seprofesinya dalam sebuah grup percakapan online tentang penyakit mirip SARS yang diderita beberapa pasien di Rumah Sakit Wuhan. Pada hari yang sama, saat ia menyampaikan pesan tersebut, otoritas kesehatan setempat mengumumkan bahwa kota tersebut telah mengonfirmasi 27 kasus virus jenis baru. Ia mengingatkan agar teman-temannya mengenakan pakaian pelindung agar tak tertular.

Usai pesannya viral, Komisi Kesehatan kota Wuhan memperingatkan bahwa setiap organisasi atau individu tidak diizinkan untuk memberikan informasi terkait perawatan kepada publik tanpa izin. BBC News melaporkan, otoritas setempat mendatangi dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di Wuhan itu. Mereka menyatakan bahwa Li telah mengganggu ketertiban social dan Dia pun diberikan sebuah surat peringatan.

Li Wenliang meninggal dunia pada Jumat (7/2/2020) pukul 02.58 waktu setempat, karena terinfeksi virus corona. “Kami sangat menyesali dan berduka atas kematian ini,” kata rumah sakit pusat Wuhan dalam sebuah pernyataan singkat di media sosial mereka.

Usai di diagnosis pada bulan Januari lalu, masyarakat Tiongkok memuji apa yang dilakukan dokter Li meski dibungkam. Dilaporkan oleh CBS News, otoritas setempat juga menyatakan permintaan maafnya karena telah memintanya untuk diam. (red)

Jakarta, BISKOM – Target pemerintah untuk menghadirkan jaringan komunikasi terbaru 5G sebelum ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur pada 2024 membutuhkan upaya dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk operator. Kominfo berharap operator bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) yang tersambung ke kabel fiber optik (fiberisasi) untuk jaringan 5G. Pembangunan diharapkan bisa dilakukan sebelum pemerintah membebaskan frekuensi pita yang bisa digunakan operator untuk menggelar jaringan 5G.

“Tidak kalah pentingnya bahwa sebelum bicara 5G, operator semua itu harus persiapkan fiberisasi, harus koneksi antar BTS dengan kabel optik. Fiberisasi dalam masa era 4G sudah bisa dilakukan,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail.

Selain itu, masih ada halangan terkait ketersediaan spektrum. Sejauh ini ada beberapa spektrum frekuensi yang bisa dimanfaatkan seperti 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz. Tetapi untuk saat ini, ketiga spektrum tersebut masih digunakan untuk fungsi lain, seperti spektrum 3,5 GHz yang masih digunakan untuk komunikasi satelit. Menurut Ismail, operator harusnya tidak perlu menunggu lelang spektrum untuk mulai mempersiapkan 5G di Indonesia.

Menanggapi desakan pemerintah agar operator segera melakukan fiberisasi supaya backhaul jaringan sudah terhubung dengan fiber menuai berbagai tanggapan. Wakil Presiden Direktur 3 Indonesia Danny Buldansyah pun menanggapi desakan ini. Menurutnya, 5G di Indonesia pasti akan dimulai di kota besar, seperti Jakarta, di mana backhaul sudah terbilang rapat. Danny mengatakan ada satu masalah besar bagi operator yang ingin melakukan fiberisasi. Pria yang juga menjabat sebagai Chairman of the Supervisory Board Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) ini mengungkapkan masalah yang dihadapi bukan investasi atau operasional, tetapi perizinan.

Perizinan yang dimaksud Danny adalah dengan pemerintah daerah masing-masing. Karena proyek ini membutuhkan penggalian jalan dan pemasangan kabel di tiang, ia pun meminta adanya sinergi antara industri dengan pemda.

Sedangkan menurut Chief Technology & Information Officer Indosat Ooredoo Dejan Kastelic menjelaskan fiberisasi merupakan masa depan yang krusial bagi operator. Di lain sisi, CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan telah melakukan fiberisasi pada 30 persen jaringan. Persentase ini ditargetkan naik menjadi 50 persen pada akhir 2019 dan 70 persen pada 2020. (red)

Jakarta, BISKOM – Jasa Raharja dan Polri melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas dan data kendaraan bermotor dengan sistem online pada Rabu (5/2/2020) di Kantor Jasa Raharja Pusat, Jalan H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Penandatanganan diwakili oleh Kapolri Jenderal Idham Azis dan Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo S.

Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk melanjutkan kembali nota kesepahaman yang masa berlakunya sudah berakhir. Sebelumnya, Jasa Raharja dan Polri juga telah menandatangani nota kesepahaman pada 9 Januari 2015 lalu, yang pada saat itu merupakan cikal bakal pemanfaatan secara online.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk peningkatan kerja sama dan pedoman bagi kedua pihak dalam memanfaatkan data kendaraan bermotor maupun kecelakaan lalu lintas dengan sistem online,” ujar, Budi Rahardjo.

Budi menjelaskan, di tengah era yang penuh disrupsi saat ini, menuntut perusahaan untuk senantiasa terus beradaptasi. Transformasi demi transformasi yang berbasis teknologi dan digital pun terus dilakukan Jasa Raharja untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, Jasa Raharja terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, Jasa Raharja tidak bisa sendiri, harus ada dukungan, dalam hal ini salah satunya dari pihak kepolisian. Dukungan dalam penanganan kasus kecelakaan modal utamanya adalah ketepatan dan kecepatan penyerahan santunan. Yang mana pada tahun 2019, Jasa Raharja dapat menyerahkan santunan rata-rata 1 hari 14 jam sejak terjadinya kecelakaan dan dalam waktu 24 menit sejak berkas santunan lengkap diterima Jasa Raharja, maka santunan bisa dapat direalisasikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan pada tahun 2019 ini memang angka kecelakaan menurun dibanding 2018. Tapi kalau kita lihat di 2019 ini korban kecelakaan mencapai 25,670 jiwa yang meninggal.

Idham berharap kerja sama ini betul-betul berjalan dengan baik, tidak hanya berakhir di acara penandatanganan kerja sama saja. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi secara arah, sehingga apabila terjadi masalah yang timbul dapat secepat mungkin segera diselesaikan.

“Saya kira MoU ini memiliki tujuan yang mulia. Semoga ke depan kita bisa selalu memberikan layanan terbaik kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas, termasuk dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan, baik kendaraan yang hilang atau mengalami kecelakaan,” ungkap Kapolri.

Penandatangan nota oleh Kapolri dan Dirut Jasa Raharja berlanjut ke penandatangan Nota Kesepahaman turunan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dan Direktur Operasional Jasa Raharja Amos Sampetoding. Nota lanjutan ini memuat naskah kerja sama secara lebih rinci dan teknis.

Salah satu realisasi kerja sama itu yaitu lewat pemanfaatan aplikasi Monika, yang diinisiasi Korlantas Polri bersama-sama Jasa Raharja. Ini adalah aplikasi pemantauan data kecelakaan lalu lintas. (red)

Jakarta, BISKOM – Menkominfo Johnny G. Plate bersama dengan jajarannya melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (5/2/2020) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta. Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah Satria. Satria adalah satelit yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan internet Indonesia di pelosok. Ada 150.000 titik layanan yang rencananya akan dijangkau Satria. Jika dirinci per wilayah, ada 54.400 titik di Sumatra, 19.300 di Kalimantan, 23.900 titik di Sulawesi, 18.500 di Papua dan Maluku, 13.500 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 19.400 titik di Pulau Jawa. Semua titik ini akan menyasar ke sektor layanan publik.

Menkominfo menjelaskan, Satria ini dibangun oleh PT. Satelit Nusantara 3 dengan pembiayaan sebesar Rp6,4 Triliun. “Dana sebesar itu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, di mana satelit itu memimilik kapasitas 150 gigabita perdetik dan kapasitas enam kali lipat dari satelit yang sudah ada di Indonesia,” jelasnya. 

Dengan kapasitas yang besar Menkominfo menargetkan bisa membantu kantor pemerintah dan wilayah yang keberadaan sinyal sulit. “Satelit ini, akan digunakan untuk wilayah blankspot di Indonesia,” ungkapnya. 

Saat ini Pemerintah masih menunggu sponsor pendanaan untuk proyek Satria yang direncanakan mengorbit pada 2022. Financial closing untuk proyek satelit multifungsi ini ditargetkan rampung pada akhir kuartal I 2020. “Financial closing kuartal I tahun ini karena prosesnya cukup rumit. Berbeda dengan Palapa Ring yang hanya melibatkan pembiayaan domestik dari bank-bank nasional. Hampir lebih 90 persen perangkat ini memang banyak komponen asing dan pembiayaan pun menghadirkan (lembaga) asing,” terang Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif.

Meski ada kendala soal pendanaan pembuatan Satria, Menkominfo tetap optimistis pengerjaan satelit ini dapat terus berlanjut sesuai rencana. Johnny meyakini tahapan financial closing bersama 2 lembaga yang dilibatkan dalam pembuatan satelit tersebut bisa diselesaikan. “Melibatkan dua negara yaitu BPI dari Prancis dan Asian Infrastructure Investment dari Tiongkok yang ikut dalam pembiayaan Satria.Kami mengalami kendala karena mulai malam ini juga pintu komunikasi transportasi dengan Tiongkok akan ditutup karena virus corona,” kata Johnny.

nantinya, Satria akan meluncur dengan roket Falcon 9 milik Space-X. Satelit ini ditargetkan meluncur ke orbit pada akhir 2022. Peluncurannya kemungkinan besar akan digelar di Florida, AS. Proyek Satria ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band. (red)

Jakarta, BISKOM – Fraksi PKS dan Demokrat di DPR RI mendatangi Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin pada Rabu (5/2/2020). Mereka membawa surat rekomendasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya yang sudah ditandatangani oleh 50 anggota.

“Ini keseriusan fraksi kami untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang. Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas,” ucap anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron pada Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya meminta pembentukan Pansus dengan alasan ingin membuka kasus Jiwasraya secara terang. Ia menyebut permintaan ini bukan ingin menjatuhkan nama pemerintah.

Saat ini sudah ada Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya yang dibentuk di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan “Biar saja Panja tetap berjalan sampai kemudian terkait dengan proses mekanisme Pansus itu juga nanti akan kami bahas,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa Pansus atau Panja adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara, karena hanya menjalankan tugas tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Pansus bertanggungjawab ke Rapat Paripurna DPR, sementara Panja adalah alat kelengkapan dalam komisi tertentu yang bertugas menangani atau menyelesaikan masalah tertentu. Pansus bertanggung jawab ke komisi masing-masing.

“Gagasan penggabungan beberapa Panja menjadi Pansus adalah ide yang baik namun agak sukar diwujudkan, karena untuk membentuk Pansus, utamanya Pansus Angket Jiwasraya Gate, perlu mengikuti persyaratan dan tatacara sebagaimana diatur dalam UU MD3,” terang Umbu.

Dirinya memperkirakan bahwa usulan pembentukan Pansus Angket yang disampaikan dua fraksi (PKS dan Demokrat) akan mendapat resistensi dari fraksi lain. “Hal ini dikarenakan pokok persoalan terkait Jiwasraya sedang ditangani oleh Panja dari 3 komisi di DPR dan persyaratan kuorum persidangan dan pengambilan putusan yang cukup berat yaitu dihadiri dan diputus 50 + 1 anggota DPR,” ungkap Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW ini.

Lebih lanjut Umbu mengatakan, sulitnya kuorum persidangan dengan alasan belum utuhnya pandangan fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR terkait Jiwasraya Gate. Terlebih beberapa pimpinan parpol besar menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju. “Secara politik, agak sukar jika pimpinan parpol penyokong pemerintah dengan mudah meloloskan rencana angket yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (red)

Jakarta, BISKOM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menemui Ketua DPR RI Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Selasa (4/2/2020) di Gedung Nusantara III, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, dan jajaran pimpinan Komisi I, Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen PPI Ahmad Ramli.

Johnny menegaskan, RUU PDP mutlak diperlukan oleh negara. Draf RUU yang diserahkan pada DPR terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. Ia mengklaim, konten dari RUU itu spesifik menyangkut hak-hak yang bersifat personal dan privat terkait perlindungan data pribadi. “UU yang dihasilkan ini betul-betul dibutuhkan oleh negara saat ini dua hal yang menjadi scope-nya RUU PDP yakni pertama data umum pribadi, kedua data spesifik pribadi,” ujarnya.

Di dalam draf RUU yang telah diserahkan itu, terdapat tiga faktor yang menjadi perhatian utama. Tiga faktor itu yakni perlindungan pemilik data, kedaulatan data, dan keamanan negara.

Ketua DPR RI menjelaskan bahwa insiatif pemerintah atas RUU PDP ini merupakan semangat dalam melindungi data pribadi dari hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Selain itu, RUU PDP juga tentu harus memberikan manfaat untuk seluruh warga negara Republik Indonesia menyoal perlindungan data pribadinya. Puan menambahkan jika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara ke-127 di dunia yang memiliki UU PDP.

Puan berharap UU PDP ini nantinya bisa diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, DPR juga sepakat pembahasan RUU PDP dibahas secara terbuka. Namun ada beberapa hal yang sifatnya tertutup. “Tadi kami sepakati bahwa RUU ini harus dibahas terbuka, jangan kemudian menimbulkan persepsi publik yang kemudian negatif, jangan sampai timbul draft atau daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I,” pungkasnya. (red)

Jakarta, BISKOM – Menyambut peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2020 mendatang di Banjarmasin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan penghargaan atas karya-karya jurnalis adalah sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas kedewasaan pers Indonesia, tidak terlepas juga peningkatkan kualitas industri pers baik dari media cetak, online maupun televisi.

“Pada saat di mana negara, bangsa dan masyarakat bertransformasi ke era digital, media dan pers juga bertransformasi digital, tapi di saat yang sama segmentasi media mainstream cetak dan elektronik itu pangsa pasarnya dan kebutuhannya harus tetap terjaga karena di situ ada kualitas medianya sendiri dan garda pengawalnya adalah Adinegoro,” kata Menkominfo.

Johnny juga mengajak seluruh ekosistem pers dan pihak-pihak yang terkait untuk secara bersama-sama bertanggungjawab dan meningkatkan kualitas kebebasan pers. Hal ini agar kehadiran pers semakin memberikan manfaat baik secara pribadi, komunitas masyarakat hingga untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Dirinya secara khusus memberikan apresiasi kepada Adinegoro yang secara konsisten memberikan penghargaan atas karya dan dedikasi para insan pers. Penghargaan seperti ini merupakan benteng dan pengawal menyoal kualitas jurnalistik nasional.

Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2019 telah menetapkan pemenang yang diseleksi secara ketat oleh para juri dari sedikitnya 679 peserta. Para pemenang akan diumumkan langsung oleh Ketua Panitia Tetap Karya Jurnalistik Adinegoro Rita Sri Hastuti dalam Talk Show di TVRI bertajuk Indonesia Bicara tentang Hari Pers Nasional, Senin (3/2/2020).

Berikut adalah daftar Nama Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2019-HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan:

Kategori Indepth reporting media cetak: Stefanus Teguh Edi Pramono bersama timnya dari Majalah Tempo (Devi Ernis, Andita Rahma, Raymundus Rikang) atas karya yang bertajuk ‘Hanya Api Semata Api’ yang diterbitkan Majalah Tempo 23 September 2019.

Kategori siber: Muhammad Amin bersama timnya (M Akhwan, Defizal, Evan Gunanzar) dari Riaupos.co atas karya yang bertajuk ‘Bom Waktu di Lahan Gambut’ yang diterbitkan pada 22 Oktober 2019.

Kategori televisi: Rahdhini Ikaningrum bersama timnya (Herry Fitriadie, Iqbal Himawan, Johan Pahlevi) dari Metro TV atas karya yang berjudul ‘’Berebut Oksigen di Tambora’ yang ditayangkan pada 9 Oktober 2019

Kategori radio: Marga Rahayu bersama timnya (Supriati, Metalianda, Kamal Anshori) dari LPP RRI Samarinda yang bertajuk ‘Lubang Tambang Pembawa Petaka’, yang disiarkan pada 22 Juni 2019.

Kategori foto: Affan Adenensi Riza Fathoni dari Harian Kompas atas karya yang berjudul ‘Erupsi Gunung Anak Krakatau’, yang disiarkan pada 24 Desember 2018.

Kategori Karikatur: Djoko Susilo dari Harian Suara Merdeka atas karya yang berjudul? ‘Anak-anak terlena oleh Gadget’ yang diterbitkan pada 24 Juli 2019.

Anugerah Jurnalistik Adinegoro tahun ini menyediakan hadiah 50 juta rupiah untuk masing-masing pemenang di setiap kategori, berikut trofi, dan piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penghargaan tersebut akan diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2020.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir dalam puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Semula Presiden akan hadir pada tanggal 9 Februari, namun dikarenakan Presiden ada agenda kenegaraan di tanggal 9 Februari, yaitu kunjungan ke Australia maka Presiden akan hadir di tanggal 8 Februari 2020. (red)