APAKAH game bisa menjadi media kampanye politik yang efektif? Menurut game designer, CEO and Co-Founder Kummara Creative Studio, Eko Nugroho, di tengah perkembangan industri game yang cukup pesat, hingga kini memang belum banyak yang melirik game sebagai media kampanye.

Eko menyebut pada Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat lalu, memang muncul beberapa game yang coba mengangkat calon pasangan tertentu. “Namun efektivitas serta dampak kampanye via game tersebut belum sepenuhnya bisa dianalisis karena game yang dikembangkan sepertinya masih sebatas untuk mendukung strategi marketing dari pihak pengembang dan bukan bagian dari kegiatan kampanye politik yang terintegrasi dari para kandidat yang sedang bertarung,” tulis Eko.

Exit poll LSI pada pilkada DKI Jakarta lalu memberikan data demografi yang cukup menarik. Pemilih yang berusia kurang dari 25 tahun sebesar 20%, dan usia 26-40 tahun sebesar 38,4%. Dengan kata lain, terang Eko,  bisa disimpulkan bahwa lebih dari 50% pemilih di DKI Jakarta adalah mereka yang berusia 17-40 tahun. Dari beberapa penelitian umum, imbuh Eko, secara global didapat kesimpulan bahwa gamer aktif didominasi oleh mereka yang berusia 18-40 tahun.

“Memperhatikan berbagai fakta tersebut, seharusnya game bisa dilihat sebagai sebuah media kampanye yang cukup menarik, minimal untuk diimplementasikan dan mendukung kegiatan kampanye di beberapa kota besar di Indonesia,” kata Eko.

Terlepas apapun cara pengemasan informasinya, imbuh dia, sebuah game harus tetap bisa menghadirkan proses interaksi yang menyenangkan bagi pemainnya. “Ketika pemain bisa menikmati proses interaksi yang disuguhkan, dengan kata lain pemain merasa game-nya cukup menyenangkan, maka peluang pemain untuk bisa menerima informasi yang coba disampaikan akan lebih besar,” terangnya.

Sebab itu Eko yakin game bisa jadi media politik yang efektif. “Namun untuk mendukung hal tersebut, sebuah game haruslah tetap bisa didesain dengan baik agar tetap menghadirkan proses interaksi yang menyenangkan dan mampu secara efektif menyampaikan informasi yang dibutuhkan.” pungkasnya. •IWA

Game-game interaktif dan sederhana semacam Angry Bird dan Flappy Bird telah mengispirasi Partai Politik (parpol) untuk melakukan kampanye lewat game. Beberapa parpol mengaku bahwa game bukan hanya digunakan sebagai sarana kampanye semata, tetapi lebih kepada sosialiasi pemilihan umum (pemilu) yang sehat. Dengan beredarnya game-game ini artinya kreativitas teknologi informasi (TI) telah menyentuh berbagai bidang, termasuk dunia politik.

GAME yang menyajikan sosialisasi pemilu bahkan sampai berbau kampanye politik yang digencarkan oleh parpol atau pasangan calon kepala daerah hingga calon presiden, saat ini cukup banyak yang beredar. Fenomena yang masih terbilang baru di Indonesia ini makin menghangat diperbincangkan jelang Pemilu Presiden 2014. Sejak kapan sebenarnya game politik ini muncul dan menjadi tren?

Bagi calon kepala daerah bahkan calon Presiden (capres), biasanya game ini dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan tingkat elektabilitas calon. Target sasaran juga lebih ditujukan kepada kaum muda atau massa pemilih pemula. Game ini biasanya digratiskan dengan hanya tinggal mengunduh dari link yang disosialisasikan tim kampanye, sehingga diharapkan bisa menekan angka golput dalam pemilu.

Menurut pembuat game anak Divinekids, David Setiabudi yang juga dosen Surya University, pada game Capres 2014 yang dibuatnya, pemain atau gamer hanya berperan sebagai capres, dan tidak terlalu kental berbau politis. “Game ini berupa himbauan agar tidak golput saja,” tukas David.

Senada dengan pengembang game pemilu lainnya, Ficky Julyansyah, pihaknya pun meyakini game Election Story 2014 buatan pengembang lokal, PJ Game Studio, bakal mampu meminimalkan jumlah pemilih golput, terutama dari pemilih pemula.
“Anak muda diharapkan lebih sadar dengan perkembangan politik. Tidak harus menjadi kader atau simpatisan, paling tidak mengikuti pemilihan umum,” kata Ficky, pemilik PJ Game Studio.

Menyambut pemilu tahun ini, Ficky dan rekannya kembai menciptakan game bernama Election Story 2014. “Election Story diciptakan untuk menambah edukasi politik yang mencerdaskan, sekaligus menghibur pemainnya,” terang Ficky.

Game Online Politik Pertama di Indonesia

Terinspirasi dari fenomena yang sedang terjadi di masyarakat ketika musim pemilu, maka terciptalah sebuah game online bertema politik bernama “Demokrazy” dengan genre campuran Massive Multiplayer Online Game (MMOG), board game dan mini game.

Dalam game ini, semua pemainnya bisa merasakan suasana sebagai kandidat dalam pemilu. Dari bagaimana cara berkampanye, mengumpulkan suara, berpidato dan menarik perhatian rakyat yang nanti akan memilih. Kandidat juga bisa melakukan jual beli suara layaknya yang dilakukan dalam dunia nyata.

Penjegalan terhadap lawan politik juga sering terjadi, begitu juga dengan game ini. Pada sesi menjegal lawan politik, seorang kandidat juga bisa melakukan black campaign. Dengan Krezy Game Engine, pemain dapat membuat Online Board Game dengan berbagai macam konten, karakter, tema dan aturan permainan.

Dalam Demokrezy.com, para pemain berperan sebagai capres karena kemenangan utama dalam game ini dicapai ketika pemain sukses menjabat presiden di Republik Demokrazy. Game gratisan ini memang menampilkan parodi satir dari proses demokrasi di Tanah Air. Pemain berlomba-lomba meraih poin demi merebut kekuasaan di wilayah-wilayah Republik Demokrazy sebagai pemetaan wilayah Indonesia. Mulai dari tingkat desa. perlahan-lahan ia bisa menanjak ke tingkat kabupaten, propinsi hingga nasional.

Demokrezy.com dikembangkan oleh Oxygame dan Lokilaki, dua perusahaan pengembangan game yang lahir dari Bandung. CEO PT Oxygame International, M. Andy Zaky menuturkan, game tersebut waktu itu jadi produk pertama Oxygame yang hadir di pasaran. Waktu pengembangannya pun diakui Zaky cukup singkat, hanya beberapa bulan saja.

Beberapa game yang sempat jadi alat kampanye peserta pemilu lainnya antara lain SBY Berantas Korupsi. Game dengan sistem permainan ala whack-a-mole ini mulai beredar di tahun 2009. Pada saat itu Susilo  Bambang Yudhoyono atau SBY tengah menjalani kampanye jadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Tema dari permainan ini adalah SBY menghajar para tikus berdasi alias koruptor. Game yang bisa didownload di sini dibuat oleh David Setia Budi sebagai dukungannya kepada SBY.

Dari situ, beberapa tahun kemudian, game berbau politik bermunculan satu per satu di dunia maya, mulai dari game calon kepala daerah hingga game capres. Salah satu contoh ada game Jokowi-Ahok Selamatkan Jakarta dan beberapa game calon kepala daerah lainnya.

Selain itu, Partai Gerindra yang membuat game Facebook persis dengan game Android yang sempat terpopuler yaitu Flappybird. Berikut beberapa game yang muncul belakangan ini:

1. Game Capres 2014
Selain unik di game ini kita juga belajar sambil menghitung. Permainannya seru dan agak kocak, karena para capres berbalap lari. Nah, biar bisa jadi jadi juara, harus menghitung dulu seperti 3 + 4 = berapa. Jika benar, larinya akan sangat cepat dimana yang mengikuti lomba antara lain Jokowi, Aburizal Bakrie, Prabowo, Wiranto, Hatta Rajasa, Rhoma Irama, Muhammad Luthfi, dan Farhat Abbas. Dan ternyata, dari Pemilu 2014 capres pemenang tiga besar yang muncul, PDI Perjuangan (Jokowi), Golkar (ARB), serta Gerindra (Prabowo) dan semua karakter untuk Capres 2014 sudah ada di game ini.

2. Game Election Story
Dalam game buatan pengembang lokal, PJ Game Studi ini, pemain berperan sebagai ketua partai politik yang bertujuan memenangi pemilu. Sedangkan lawannya adalah ketua umum dari dua partai lain. Lama waktu permainan yaitu sepuluh minggu, terdiri atas strategi dan kampanye.

Di laman utama, pemain akan diberi pilihan mengenai apa saja fokusnya sebagai ketua umum partai. Pilihan, antara lain, terdiri atas reformasi birokrasi, ketahanan dan keamanan, serta politik luar negeri.

Saat memainkan game ini, pemain didampingi oleh manajer yang ditentukan sendiri. Manajer berasal dari beragam kalangan, antara lain mahasiswa, pengacara, artis, bahkan tokoh malaikat ataupun iblis. Selain mendampingi, manajer juga akan membantu pemain melewati masa sulit.

Pemain diberikan pilihan untuk menjalankan politik bersih atau kotor. Politik bersih yaitu mengunjungi warga dari pintu ke pintu, memasang iklan, dan melakukan kampanye terbuka. Sedangkan pilihan kampanye hitam yaitu membuat survei palsu, politik uang, bahkan korupsi.

Sebelumnya, mereka melakukan riset melalui data Komisi Pemilihan Umum, salah satunya tentang dana kampanye. Sayangnya, permainan ini baru tersedia di platform Android. Untuk memainkannya, cukup mengunduh secara gratis di toko aplikasi Google Play Store.

3. Game Mas Garuda
Game Mas Garuda diluncurkan Partai Gerindra. Kurang lebih permainannya juga sama dengan game Flappybird di smartphone, tapi game ini dimainkan di app Facebook. Pada masa sosialisasi capres 2014, Prabowo meluncurkan game online https://apps.facebook.com/masgaruda/, setelah pada Pilkada DKI Jakarta diluncurkanya Game Jokowi-Ahok Selamatkan Jakarta yang banyak disorot dan memikat masyarakat.

Game Mas Garuda ini meniru game Android Flappybird yang sempat populer. Desain dan cara mainnya pun sama. Memang banyak tim-tim kreatif parpol yang mencoba memanfaatkan populernya game-game smartphone.

Mengambil konsep dari Flappybird, game yang bisa ditemukan di app Facebook ini memperlihatkan sesosok manusia garuda, melompat-lompat layaknya seekor Flappybird. Tapi tantangan yang harus dilewati bukan pipa, melainkan masalah-masalah bangsa seperti kolusi, korupsi, nepotisme, suap, terorisme, kekerasan.

Kalau di Flappybird burungnya cenderung membosankan, maka manusia garuda yang ada di game ini dapat berganti-ganti kostum,dari pakaian safari, drumband, Gatotkaca, sampai menggunakan beragam pakaian daerah.

4. Game Jokowi Selamatkan Indonesia
Game Jokowi Selamatkan Indonesia http://jokowi.site.my.id, dibuat para relawan setia Jokowi. Game ini berjenis game Flash yang tidak jauh beda dengan game terdahulunya yaitu Game Jokowi-Ahok Selamatkan Jakarta.

5. Jokowi-Ahok Selamatkan Jakarta
Game Jokowi-Ahok ini menceritakan Jokowi sang Gubernur DKI Jakarta yang memerangi banjir, macet, korupsi, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan masalah Jakarta. Link-nya di https://apps.facebook.com/selamatkanjakarta, yang dibuat oleh Metric Design Bandung.

Game Jokowi-Ahok ini memiliki gameplay mirip dengan Angry Birds dari Rovio. Game yang mulai beredar pada saat kampanye Calon Gubernur Jakarta lalu itu bercerita tentang usaha Jokowi-Ahok untuk mengentaskan empat permasalahan utama di Jakarta, yakni oknum pejabat yang korup, pengusaha hitam, preman, dan tempat sampah.

6. Dede-Laksamana Tendangan Maut
Untuk kampanye pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Februari 2013 lalu, pasangan Cagub-Cawagub Dede Yusuf-Lex Laksamana memilih mengangkat sepakbola sebagai tema game-nya. Game yang diberi judul “Tendangan Maut” ini memajukan karakter utama Ajat Sudrajat, yang melawan pemain bola internasional yang namanya diplesetkan menjadi David Bekam, Wayne Roni dan Maradono.

Dengan desain yang disesuaikan dengan atribut tim sepakbola asal Bandung, Persib, game yang bisa dimainkan di sini jadi kampanye yang pintar untuk merebut hati para Viking dan pemilih pemula lain. •

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menilai, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia berada di tingkat yang masih rendah. Sebab itu untuk mengejar peringkat kualitas SDM, harus ada pemerataan tingkat pendidikan baik di kota maupun desa.

“Kalau kualitas SDM kita masih rendah, maka kita sulit bersaing dengan negara luar, khususnya kawasan ASEAN. Kalau SDM kita tinggi, maka ekonomi kita juga akan baik dan tumbuh,” ujar Irman.

Dia mengingatkan, Indonesia pun harus memiliki bekal yang kuat, agar bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bekal yang kuat itu meliputi SDM, sumber daya alam (SDA), dan TI. Kalau sudah memiliki ketiganya, Indonesia dipastikan mampu bersaing di kawasan ASEAN.

“Dengan SDM, SDA dan TI yang hebat, maka Indonesia bisa lebih bersaing di saat acara AEC 2015 nanti. Indonesia bisa jauh lebih baik dengan negara lain, terutama di ruang lingkup ASEAN,” tegasnya.

Irman menuturkan, berdasarkan data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2011, kualitas SDM Indonesia masih berada di peringkat 121, dari 187 negara. Sedangkan Singapura berada di peringkat 18, Brunei Darussalam peringkat 30 dan Filipina berada di peringkat 114.

Kalau melihat peringkat kualitas SDM, Indonesia masih sangat jauh dengan negara lain, maka dari itu Indonesia sangat susah untuk bersaing dengan negara lain. Untuk mengejar ketinggalan, menurutnya setiap pendidikan di kota dan desa haruslah diperbaharui kurikulum yang lebih baru, agar pengetahuan yang didapatkan lebih berkualitas dan memiliki mutu lebih baik.

Mengenai hal ini, Ketua Yayasan Pendidikan Telkom, Johny Girsang menambahkan, pihaknya sudah menyediakan beeberapa jenis sertifikasi internasional melalui Telkom University. “Pasar terbuka MEA sepertinya SDM sebab dalam rangka peningkatan daya saing juga. Karena itu kita sediakan sertifikasi sehingga untuk perusahaan asing atau perusahaan Indonesia yang berkelas internasional bisa bersaing di era MEA 2015,” kata Johny.

Deputi Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi menyimpulkan, semua negara ASEAN saat ini tengah berupaya memperluas kegiatan ekonomi. Prioritasnya, mengundang investasi dan menghilangkan hambatan arus barang.

Menurut Edy, ada dua kunci penting yang sejatinya perlu disiapkan. Pertama, memperkuat integrasi ekonomi domestik. Kedua, meningkatkan daya saing global, baik dari sisi SDM, skala usaha, maupun produk dan jasa kita.

Lantas sudah siapkah kita? Akademisi dan Praktisi TI dari ITB, Hemat Dwi Nuryanto mengakui, ada peluang sekaligus tantangan atau ancaman di balik MEA 2015. Menurut Hemat, bagi yang siap dan punya produk atau jasa untuk level Asean, MEA bisa jadi moment yang bagus karena pasar bisa jadi lebih luas.

“Tapi sayangnya, mayoritas kita tidak siap. Ditambah orang Indonesia kurang menghargai karya bangsanya sendiri atau lebih bangga memakai produk asing. Jadi saya kira masih lebih banyak tantangannya. Sehingga begitu MEA diberlakukan, dikhawatirkan kita hanya akan jadi pasar saja,” pungkas Hemat. •IWA

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sudah di depan mata. Salah satu tujuan MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai negara-negara dengan aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (single market and production base). Karenanya, siap atau tidak siap, Indonesia mutlak melakukan peningkatan daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antar negara di kawasan Asia Tenggara.

SEPULUH negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) telah sepakat menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada 2015. Di era ini nantinya, semua negara ASEAN harus mampu menghadirkan kondisi persaingan yang sangat kompetitif. Kesepuluh negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Masing-masing negara harus memiliki persiapan di berbagai sektor, tanpa terkecuali teknologi informasi (TI), terutama menyangkut implementasi e-ASEAN.

MEA 2014 disepakati karena ASEAN memiliki peluang dalam mengembangkan produksi sekaligus pasar yang potensial bagi sekitar 600 juta penduduknya. Sektor yang memiliki potensi cukup besar untuk berkembang di ASEAN adalah sektor elektronik, termasuk industri TI dan elektronik di antara 11 sektor bisnis lainnya, seperti free flow of goods, services, investment, capitals dan labour, wood-based product and automotives, healthcare and e-Asean, rubber product and textile, agrod-based produk and fisheries, travel and tourism serta logistics.

Keterlibatan negara ASEAN yang cukup banyak di sektor ini mengindikasikan bahwa produk TI dan elektronik I yang dihasilkan negara-negara ASEAN diproses di antara negara-negara ASEAN itu sendiri atau dapat dikatakan bahwa di negara-negara ASEAN telah terbentuk regional production base untuk produk tersebut.

Bagi Indonesia sendiri, apakah era MEA 2015 menjadi peluang bagus atau sebaliknya malah jadi ancaman?

Peluang dan Tantangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia harus  mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengoperasikan TI menjelang MEA ini. “Pada era yang dimulai 2015 nanti, anggota ASEAN akan memanfaatkan TI dan komunikasi untuk menyambut National Single Window (NSW) bidang perdagangan,” ucap Hatta usai rapat MEA di Jakarta (12/3).

Di era MEA, sistem perdagangan di seluruh kawasan tersebut didesain memakai NSW. “Jika ingin melakukan ekspor, suatu negara tidak perlu datang ke pelabuhan untuk mengurus perizinan. Mau melakukan ekspor-impor di mana pun akan mudah dengan memanfaatkan sistem NSW,” tutur Hatta.

Dengan adanya NSW, kewenangan untuk melakukan perdagangan lintas negara akan tertib. Tidak akan ada timpang tindih otoritas lagi dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Sebab kewenangan dan kebijakan perdagangan tidak akan tercecer di kementerian-kementerian, melainkan diletakkan dalam satu sistem. “Untuk proses ekspor-impor, para pelaku usaha tidak perlu lagi bolak-balik ke masing-masing kementerian,” paparnya.

Jika sistem ini bekerja optimal dalam perdagangan internasional, maka tingkat efektivitas dan efisiennya tinggi. Sistem ini memiliki peluang kecil manusia untuk berinteraksi. “Jadi, ini less paper work dan kecil bersentuhan dengan manusia sehingga menjadi critical reform. Kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kecil,” jelasnya.

Hatta juga mengatakan untuk mendukung upaya NSW ini, pemerintah telah membangun broadband. Pemerintah membangun 50 ribu kilometer serat optik di beberapa perairan dalam sebagai upaya konektivitas. “Ini adalah tulang punggung yang Indonesia bangun habis-habisan,” katanya.

Menko juga berharap partisipasi swasta dalam persiapan NSW 2015 agar APBN tidak terlalu terbebani. “Penting juga untuk menerapkan pola public private partnership karena ini adalah program komersial,” kata Hatta.

Bentuk Komite MEA

Berbagai langkah persiapan pun ditempuh. Pemerintah juga membentuk sebuah komite sebagai titik awal pengawasan pelaksanaan MEA. “Kita perlu bentuk komite sebagai dapurnya MEA. Untuk mem-feeding apa saja, serta regulasi apa yang menghambat agar kita lebih kompetitif dari negara lain,” ungkap Hatta.

Komite ini nantinya yang akan menyoroti persiapan dan pelaksanaan MEA ke depan. Terutama dalam persoalan daya saing yang saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hatta pun optimistis dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

“Kita tak bisa mengatakan tidak siap karena itu sudah di depan mata kita dan sudah menjadi komitmen. Yang paling penting adalah kita terus meningkatkan daya saing kita. Karena ada empat pilar di situ. Pertama, pasar tunggal. Kedua, daerah berdaya saing. Ketiga, equitable development. Dan keempat, integrasi ke ekonomi dunia. Nah, dari sini kita harus meningkatkan daya saing kita,” papar Hatta yang sekaligus sebagai Ketua Komite.

Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman menambahkan, komite ini akan dimasukan dalam sebuah Keppres sebagai landasan hukum. “Nantinya akan diusulkan jadi bagian dari Keppres dan komite nasional ini bergerak tidak hanya untuk persiapkan sampai MEA, tapi beyond 2015. Karena sekarang ini di kerjasama ASEAN sudah dipikirkan post 2015. Artinya, komite nasional merumuskan kebijakan-kebijakan ke depan,” imbuh Rizal.

Pada tugasnya, komite tersebut juga akan menginventarisir peluang pada MEA. Karena ini tidak hanya persoalan pasar dalam negeri yang bejumlah 250 juta orang. Tapi ASEAN yang memiliki 600 juta orang di dalamnya.

“Pasar MEA bukan 250 juta tapi adalah 600 juta penduduk ASEAN. PDB per kapita naik tiga kali lipat sejak 1998. Ini menunjukkan daya beli masyarakat meningkat. Penduduk miskin menurun dari 45% ke 15%. Kelas menengah naik dari 15% jadi 37%. Kawasan ASEAN adalah kawasan menarik. Jadi jangan lihat pasar domestik saja, tapi lihat the other side,” jelasnya.

Integrasi Ekonomi dan Kesiapan TI

Dengan memanfaatkan TI, suatu negara dapat membuat produksi lebih efisien, melakukan inovasi pada proses kerja yang pada akhirnya akan mengakselerasi perekonomian.

Dalam masyarakat ASEAN, untuk masyarakat dan pelaku bisnis manfaat penggunaan TI antara lain proses yang lebih cepat dan murah melalui e-commerce, pelayanan pemerintah yang lebih transparan melalui e-government, serta kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Perkembangan pesat TI yang menjadikan dunia tanpa batas dapat berkontribusi signifikan terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN yang sedang berjalan.

Kesadaran tersebut yang mendorong ASEAN menandatangani e-ASEAN Framework Agreement pada KTT Informal ASEAN IV di Singapura, November 2000. Perjanjian tersebut bertujuan mendorong kerjasama pengembangan, penguatan dan peningkatan daya saing TI, pengurangan kesenjangan TI, serta liberalisasi perdagangan dan investasi sektor TI.

Detilnya, perjanjian kerangka kerja e-ASEAN itu menetapkan tujuan kerja sama ASEAN di bidang TI. Antara lain untuk (a) Mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor TI di ASEAN; (b) Mengurangi kesenjangan digital dalam masing-masing negara anggota ASEAN dan antar negara-negara anggota ASEAN;  (c) Mempromosikan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN; dan (d) Menggalakkan liberalisasi perdagangan produk TI, layanan TI dan investasi untuk mendukung Inisiatif e- ASEAN.

Kesiapan TI menjelang e-ASEAN sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan karena terdapat batasan anggaran untuk membangun infrastruktur TI. Nah, kesenjangan digital yang terjadi di ASEAN ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi ASEAN, yang berbeda antara negara kecil dan besar.

Contohnya biaya untuk menggelar infrastruktur internet di Brunei dengan Indonesia tentu sangat jauh berbeda. Negara dengan tingkat perkembangan TI yang mapan berpeluang untuk menciptakan produk dan inovasi baru dengen biaya yang lebih efisien. Selain itu, mereka lebih siap memenuhi permintaan bisnis TI yang tumbuh di kawasan seperti proyek infrastruktur, pelatihan dan jasa TI lain.

Contoh kasus lain di Indonesia mengingat masih terbatasnya infrastruktur TI, untuk industri jasa logistik diprediksi sulit bersaing di pasar Asia Tenggara saat implementasi MEA pada 2015, karena sebagian pelaku usaha di sektor ini masih dalam kondisi memprihatinkan.

Hingga saat ini, hanya terdapat sekitar lima perusahaan jasa logistik nasional yang siap bersaing di kawasan regional yakni TIKI, Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Kamadjaja Group. Sementara itu, sebagian besar perusahaan lainnya pada umumnya masih mengalami masalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Masita mengungkapkan, dalam Logistics Performance Index (LPI) 2012, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59 atau jauh di bawah Singapura yang berada di puncak teratas di antara 155 negara yang disurvei. Posisi dan daya saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam, dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja.

“Industri jasa logistik di Singapura dan Malaysia merupakan yang terkuat di Asean karena didukung SDM handal dan TI yang sangat memadai,” kata Zaldy seperti dikutip Bisnis Indonesia (10/3).

Dengan kondisi tersebut, Zaldy memperkirakan akan banyak perusahaan jasa logistik nasional yang kalah bersaing, saat pemberlakuan pasar bebas regional dalam kerangka MEA dimulai tahun depan. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi aksi akuisisi perusahaan logistik Indonesia oleh asing.  “Oleh karena itu, pelaku jasa logistik nasional harus mulai memperkuat relasi, jaringan dan konektivitas di level regional maupun global sebagai upaya memperkuat daya saing,” jelasnya.

Berdasarkan informasi ALI, saat ini jumlah perusahaan logistik di Indonesia mencapai sekitar 2.000 perusahaan dengan rentang nilai aset mulai dari Rp.100 juta hingga Rp.500 miliar, yang sebagian besar masih terkonsentrasi pada pasar domestik dan terfokus pada beberapa jenis komoditas tertentu saja. Zaldy menjelaskan, selain minimnya tenaga ahli logistik dan dukungan TI, masalah klasik yang dihadapi industri jasa logistik lokal adalah keterbatasan permodalan.

Kendati begitu di sisi lain, negara dengan tingkat perkembangan TI sangat rendah, berpotensi pertumbuhan bisnis TI sangat tinggi karena peluang pasar yang lebih luas dan kebutuhan akan infrastruktur, pelatihan dan jasa TI lain yang sangat besar. Negara-negara ini juga dapat memanfaatkan berbagai pilot proyek kerjasama e-ASEAN untuk mendorong percepatan pengembangan TI di negaranya.

Rencana Implementasi e-ASEAN

Untuk tetap sejajar dengan perkembangan kelembagaan di ASEAN, Rencana Utama e-ASEAN untuk periode 2011-2015 pun dikembangkan. Rencana Utama ICT ASEAN bertujuan menjadi sebuah dokumen strategis untuk memperkuat peran sektor TI dalam pelaksanaan roadmap untuk masyarakat ASEAN (2009-2015).

Master Plan mengidentifikasi hasil yang berarti untuk membawa sektor ICT ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk daerah kerja sama yang baru dan seperti biaya roaming internasional, keamanan informasi, layanan universal (termasuk akses bersama untuk broadband), media baru (misalnya internet berbasis jaringan sosial) dan  digital content, e-government, struktur industri, pemberdayaan konsumen, penyiaran, dan green technology.

Begitu pula konsep Infrastruktur Informasi ASEAN atau ASEAN Information Infrastructure (AII) telah didiskusikan terus menerus selama beberapa tahun dan beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk mendukung konsep ini. Peraturan yang terkait dengan AII berkembang dengan baik, khususnya Pedoman ASEAN Telecommunication Regulators Council (ATRC) untuk Migrasi Next Generations Network (NGN), dan Best Practice Guidelines on Interconnection.

Prioritas AII lainnya mencakup keamanan informasi dan jaringan serta komunikasi pedesaan. Namun, kerja sama kawasan pada AII telah difokuskan terutama pada sisi soft infrastruktur, misalnya program pengembangan kemampuan, studi, dokumen informasi dan penelitian.

Dalam hal konektivitas fisik, jaringan Tim Respon Darurat Komputer ASEAN atau ASEAN Computer Emergency Response Teams sudah aktif dan menjadi pelaksanaan yang teratur antara negara anggota dan dengan mitra dialog sejak tahun 2006. ASEAN juga bekerja menuju perwujudan sebuah Pertukaran Internet ASEAN.

Sektor e-ASEAN juga berfungsi untuk mempromosikan perkembangan tenaga kerja TI, daya saing pada pasar TI dan bisnis online serta aplikasi sosial. Dalam meningkatkan posisi ASEAN sebagai pemeran utama kawasan di sektor TI, kerjasama e-ASEAN dengan mitra dialog telah berlangsung dengan China, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, India, dan International Telecommunication Union.

Diskusi yang sedang berlangsung dan pengembangan proyek ASEAN-China Information Superhighway dan Trans-Eurasia Information Network perlu diperhatikan. Sektor swasta juga terlibat dengan sektor TI di berbagai tingkatan, dari proyek sampai konsultasi kebijakan dan peraturan. •

Pembeli adalah raja! Peribahasa ini menyampaikan bahwa menempatkan kepuasan konsumen dalam mendapatkan layanan terbaik merupakan hal yang wajib dilakukan pelaku bisnis bila ingin mempertahankan ataupun menambah jumlah pelanggannya. Apalagi, sekarang ini semakin banyak pilihan bagi konsumen untuk menentukan produk yang diinginkannya.

SEBUAH survei global berhasil mengungkapkan buruknya layanan pelanggan menjadi alasan utama bagi sepertiga dari seluruh pelanggan seluler dunia untuk mengganti operator selulernya, dan lebih dari setengahnya menyatakan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan utama.

Hal ini berhasil ditemukan dalam survei yang dilakukan baru-baru ini oleh Ovum yang digagas Tektronix Comunication. Survei dilakukan pada 3.500 pelanggan seluler di seluruh wilayah EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), Amerika Serikat dan Asia Pasifik.

Kualitas, Alasan Utama

Menanggapi survei ini, Sales Director Asia Tenggara di Tektronix Communications, Viraj Pradhan mengatakan, apa yang dilakukan operator dalam berlomba-lomba meningkatkan investasi SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur, ternyata layanan pelanggan tetap menjadi tantangan bagi operator seluler.

“Layanan pelanggan mempengaruhi Indikator Utama Kinerja (KPI) operator, seperti tingkat kepuasan pelanggan dan Net Promoter Score (NPS), serta berdampak pada resiko perpindahan pelanggan yang semakin meningkat,” ujar Viraj.

Disebutkan, sebanyak 23% pelanggan seluler memberikan nilai rendah “lima dari sepuluh” atau bahkan kurang kepada operator seluler, dan hampir seperempat dari pelanggan atau 24% responden memiliki rencana untuk berpindah ke operator seluler lainnya dalam kurun waktu 12 bulan kedepan. Hampir seperempat dari responden mengatakan telah mengganti operatornya dalam 18 bulan terakhir, dan 42% lainnya mengatakan masih ragu-ragu dalam memutuskan untuk berganti operator atau tidak.

Penyebabnya adalah pelanggan merasa kecewa terhadap kemampuan petugas customer service dalam mengatasi dan menemukan sumber masalah yang dihadapinya. Hal inilah mendorong ketidak percayaan pelanggan akan kemampuan petugas dalam mengatasi masalah buruknya jangkauan sinyal dan ketidak percayaan akan kemampuan petugas untuk mengatasi masalah buruknya kinerja ponsel, ataupun terputusnya percakapan telepon secara tiba-tiba.

Sedangkan, salah satu alasan utama bagi pelanggan seluler dalam berganti operator adalah buruknya “value for money” atau nilai ekonomis (38%), kualitas jaringan (34%), serta keterbatasan layanan dan fitur dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh operator seluler lainnya (27%).

Buruknya kualitas layanan pelanggan disebutkan sebagai motif utama bagi 30% pelanggan seluler dalam meninggalkan operatornya, dan 53% menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu alasan utama dibalik churn atau terjadinya perpindahan pelanggan.

Survei yang berjudul “Who Cares, Wins – Customer Service Perceptions and Churn”, yang mencoba menggali bagaimana hubungan konsumen dengan operator seluler ini, mengindikasikan bahwa operator dapat meningkatkan layanan pelanggan mereka melalui kecepatan tanggapan terhadap pertanyaan dan masalah dari pelanggan.

Survei juga menemukan bahwa 69% dari pelanggan seluler berharap untuk dapat menghubungi petugas layanan pelanggan secara cepat, terlebih lagi 64% dari mereka menekankan pentingnya kecepatan petugas dalam menjawab pertanyaan maupun mengatasi masalah.

Menurut Viraj, perbaikan kecepatan dalam penanganan masalah dapat tercapai jika tim layanan pelanggan dilengkapi dengan alat diagnosa yang lengkap dan efektif, serta alat untuk memecahkan masalah. “Upgrade jaringan tetaplah penting untuk meningkatkan kinerja, namun menurut kami, tantangan terbesar dalam memberikan layanan pelanggan yang baik untuk memuaskan pelanggan terletak pada struktur organisasi yang tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya serta intelligence yang terpisah-pisah. Hal ini sering dijumpai di banyak perusahaan operator seluler.”

Bagaimana di Indonesia?

Di Indonesia sendiri, operator seluler dalam negeri juga memiliki resiko kehilangan pelanggannya. Hampir seperempat (22%) dari jumlah pelanggan berencana untuk berpindah operator seluler dalam kurun waktu 12 bulan kedepan. Lebih dari sepertiganya (36%) merasa bahwa layanan pelanggan yang buruk adalah alasan yang menjadi pertimbangan utama untuk berpindah operator.

Laporan ini juga mengungkap bahwa lebih dari setengah (55%) responden di Indonesia menilai bahwa kemudahan untuk terhubung dengan petugas layanan secara langsung sepanjang 24 jam, 7 hari dalam seminggu adalah yang paling penting. Terkait layanan pelanggan, pengguna seluler di Indonesia sangat mementingkan kecepatan petugas dalam memecahkan masalah, kemudian diikuti dengan seberapa cepat konsumen dapat terhubung dengan petugas layanan pelanggan tersebut.

Tentang kanal komunikasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kontrak ataupun pertanyaan seputar tagihan, responden di Indonesia lebih memilih berhubungan melalui email (22%), kemudian diikuti oleh berbicara langsung dengan petugas layanan pelanggan (18%), serta web chat  dan instant messaging (17%). Namun ketika pelanggan hanya ingin memeriksa jumlah tagihan, mereka lebih memilih kanal komunikasi melalui pesan singkat (30%), diikuti oleh email (20%).

Hasil survei juga mengungkap tiga alasan utama pelanggan dalam menghubungi petugas layanan pelanggan, yaitu buruknya jangkauan sinyal (41%), buruknya kinerja layanan atau aplikasi (37%), dan dukungan teknis untuk perangkat mobile (30%).

“Operator tidak bisa hanya mengandalkan harga dan penawaran layanan yang kompetitif saja untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru,” kata Viraj. “Layanan pelanggan menjadi faktor penentu keberhasilan dan menjadi salah satu faktor diferensiasi pasar karena produk yang ditawarkan sudah semakin sulit untuk dibedakan satu dengan yang lainnya,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Operator kurang melakukan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan, yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai inovasi serta informasi yang didapat dari jaringan dan fokus pada pendekatan yang memaksimalkan nilai dari produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen untuk mempercepat proses. Hasil survei menunjukkan bahwa operator seluler menghadapi kemungkinan kehilangan satu dari empat pelanggannya, kecuali jika operator dapat memastikan bahwa pelanggan menerima tingkat pelayanan yang bisa memenuhi harapan pelanggannya.

“Harapan pelanggan terhadap operator seluler yang mereka gunakan telah berubah seiring dengan tren konsumsi layanan data, karena kini pengguna lebih banyak menggunakan perangkat mobileuntuk menjelajah web, streaming video, serta mengakses aplikasi jejaring sosial. Karena itu sebagai wadah interaksi antara pelanggan dengan operator seluler, layanan pelanggan harus bisa mengikuti tren kebutuhan dari konsumen. Hal ini dapat diraih jika tim layanan pelanggan memiliki data kinerja yang dirangkum dari jaringan secara real time dan mampu memberikan informasi tentang 10-20 panggilan terakhir dari seorang pelanggan secara cepat kepada petugas layanan pelanggan, sehingga mereka mampu mengidentifikasi, mengkomunikasikan dan menindaklanjuti laporan yang masuk seputar penurunan kualitas panggilan suara, video, atau layanan data,” jelas Virej.

Sementara itu, Angel Dobardziev, Consulting Director di Tim Customer Insight Ovum yang memimpin penelitian ini menyimpulkan, “Studi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pelanggan merupakan perhatian utama bagi pengguna perangkat mobile. Jika operator tidak siap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, maka hal ini secara signifikan akan mempengaruhi keputusan mereka dalam mengganti operator selulernya. Tidak hanya secara cepat dapat terhubung dengan layanan pelanggan, konsumen juga ingin pertanyaan serta masalah mereka diselesaikan dengan cepat dan efektif. Konsumen merasa bahwa petugas layanan pelanggan saat ini tidak dilengkapi dengan kemampuan dan informasi untuk bisa menjawab serta mengatasi masalah sebagaimana mestinya.”

Bagaimana dengan Anda, sudah puaskah dengan layanan operator yang Anda gunakan saat ini? •ANDRI