Jakarta, BISKOM – Di tengah wabah virus corona, Pemerintah berharap penanganan pencegahan virus corona (Covid-19) harus dilakukan secara sungguh-sungguh bersama dengan masyarakat. “Karena apa? Hanya bisa sukses apabila rakyat mengambil perannya juga dengat tepat, yaitu menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya dari potensi persebarannya,” harap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Pemerintah sangat serius merespons penanganan dampak penyebaran Virus Corona.  Sesaat setelah informasi virus Corona masuk di Indonesia, Pemerintah mempertegas dan mempercepat perubahan protokol penanganan. “Kan sudah ada protokoler yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, tapi itu dilakukan harapannya memang hanya untuk mengisolasi agar virus itu tidak tersebar, itulah yang dilakukan, dan ini dilakukan tidak atas respon sesaat, ini dilakukan dalam koordinasi internal pemerintahan, yang barangkali masyarakat lihat satu pernyataan yang direspon oleh yang lain, lalu memberi kesan seolah-olah tidak terkoordinasi,” ungkap Johnny.

Menkominfo menjelaskan, narasi tunggal menjadi salah satu upaya lain untuk mencegah semakin banyaknya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, narasi tunggal secara hierarkis berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  “Secara hierarki ke bawah pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten dan kota untuk mentransmisikan narasi yang sama,” imbuhnya.

Narasi tunggal di pemerintah pusat, dibagi menjadi dua yakni penanganan secara medis oleh Kementerian Kesehatan dan nonmedis yang terkonsentrasi di Kantor Staf Presiden melalui juru bicara Covid-19. Sedangkan narasi tunggal di pemerintah daerah dikoordinasikan lewat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. 

“Narasi tunggal ini harapannya untuk dilakukan segenap komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Jangan membangun narasi baru yang mengakibatkan kebingungan, itulah harapan protokolnya,” papar Johnny.

Selain itu, Menkominfo juga merespons baik adanya kritik dan masukan dari masyarakat. Artinya, berbagai kritik dijadikan sebagai koreksi dengan satu tujuan yang sama, yakni mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak banyak rakyat yang tertular.

“Itu tujuannya, karena konsen kita bukan cari siapa salah sekarang, kita temukan pun siapa salah kalau tidak bermanfaat pada pencegahan perluasan penyebarannya, tidak bermanfaat juga,” tukasnya. (red)

Jakarta, BISKOM – Pemerintah sedang gencar untuk menerapkan Artificial Intelligence atau AI di sektor pemerintahan. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi sempat mewacanakan untuk menyederhanakan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga kemudian menggantikan jabatan tersebut dengan kecerdasan buatan AI alias robot.

Saat ini pemerintah sedang mengembangkan strategi AI nasional karena implementasi dan penerapan AI di Indonesia masih terbatas dalam beberapa sektor terutama e-commerce, logistik serta perbankan dan finansial. Peraturan Presiden (Perpres) tentang strategi Indonesia dalam menguasai kecerdasan buatan pun direncanakan keluar pada Juli 2020 mendatang.

“Saat ini kita mendapat tugas yang sangat penting dalam menentukan strategi nasional AI untuk Indonesia, dengan mengidentifikasikan seluruh permasalahan strategis jangka pendek, menengah dan panjang,” jelas Kepala BPPT Hammam Riza di acara Penyusunan Kebijakan Stranas Artificial Intelligent, Jakarta (12/03).

Menurut Kepala BPPT, diperlukan sebuah pemikiran terkait dengan kerangka kerja agar dapat dijadikan bahan diskusi dan harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan yang nantinya akan diserahakan ke Menteri Riset dan Teknologi /Kepala BRIN kemudian dilanjutkan ke Sekretariat Negara guna pelaksanaan pembuatan Peraturan Presiden.

Hammam berharap, strategi nasional per bidang akan menyertakan roadmap untuk masing-msing area serta target-target yang perlu dicapai secara nasional guna mencapai implementasi AI diberbagai sektor.

“Strategi AI nasional harus memiliki kriteria sebagai berikut, pertama kajian dan analisis kondisi terkini perbidang dengan teknik SWOT atau TOWS analysis. Kemudian lingkup kondisi terkini yang bisa disoroti meliputi isu-isu strategis nasional dan internasional dan bisa merujuk kepada negara lain yang sudah memiliki strategi nasional AI,” ujar Hammam. (red)

Artikel Terkait:

Pejabat Eselon III-IV Akan Digantikan Artificial Intelligence, Pengamat: Harus Mengenal Contextual Intelligence

Penerapan AI Untuk Gantikan Eselon III-IV Masih Panjang

Jakarta, BISKOM – Telkomsel sebagai salah satu operator seluler di Indonesia mulai melakukan diversifikasi dengan merambah sektor Internet of Things atau IoT. IoT adalah sebuah konsep dimana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan wifi, jadi proses ini tidak memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program. Dan teknologi ini sudah berkembang pesat mulai dari teknologi nirkabel, micro electromechanical systems (MEMS) dan internet.

GM Fleet Management Telkomsel, Arief Teguh Hermawan mengatakan Telkomsel mulai mengembangkan bisnis IoT. Namun, Arief memaparkan sektor IoT masih perlu waktu, sehingga ia menyebutnya sebagai ‘long run business’.

Dirinya menuturkan saat ini sudah ada lebih dari satu juta perangkat IoT yang terkoneksi dengan Telkomsel. Menurut Arief, jumlah itu kemungkinan akan meningkat jika operator pelat merah itu berhasil menguasai infrastruktur pemerintah.

Arief mencontohkan segmen infrastruktur pemerintah yang bisa menggunakan IoT adalah listrik dan PDAM. Dia berkata ke depan pengukuran penggunaan listrik hinggga PDAM menggunakan sensor smart meter yang merupakan bagian dari IoT.

“Kalau government (pemerintah) sudah merunut bahwa, SMART meter PLN, smart meter PDAM, sudah harus pakai smart meter dan bagian dari IoT itu sendiri buat Telkomsel bisa sudah puluhan juta dalam 1 atau 2 tahun. Which is buat kami memang itulah route map (peta jalan) kami,” terang Arief.

Lebih lanjut, diversifikasi bisnis Telkomsel ini terjadi akibat menurunnya pendapatan dari segi sms dan voice. Arief menjelaskan penurunan cukup drastis jika dibandingkan 3-4 tahun lalu, yakni sekitar 70% didapat dari voice dan sms.

Meski tergolong baru, Arief mengungkap sektor IoT yang dimiliki Telkomsel mulai membuahkan hasil. Sayangnya, persentasenya masih kecil dibanding layanan retailnya. Namun, pihaknya sangat yakin dengan pertumbuhan bisnis IoT ke depannya.

“Telkomsel yakin IoT jadi salah satu penggawa diversifikasi. Revenue Telkomsel masih 30 juta USD, masih kecil dari revenue lini bisnis lainnya. Tapi, huge population is potential business it self,” kata Arief.

Sementara itu, Kasubdit Standarisasi Teknologi Informasi Kominfo Andi Faisa Achmad mengaku IoT memiliki potensi yang sangat besar bagi pasar. Berdasarkan data, IoT diprediksi akan memberikan dampak terhadap produktivitas sebesar US$121,4 miliar pada tahun 2025.

Lima perusahaan yang paling mendapat keuntungan pertama dari IoT adalah manufaktur dengan US$34,4 miliar; retail US$24,5 miliar; transportasi US$15,5 miliar; mining US$14,8 miliar; dan pertanian US$11 miliar.

“Jadi bisa dilihat sendiri bahwa pasti jutaan bahkan ratusan juta, untuk Indonesia itu perangkat yang akan terhubung dengan IoT. Jadi potensi pasarnya sangat banyak,” pungkas Andi. (red)

Jakarta, BISKOM – Virus Corona yang makin meluas tidak hanya perlu diwaspadai dari segi kesehatan, namun juga dari segi ekonomi. Salah satunya yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan menyiapkan stimulus fiskal jilid kedua dengan fokus pada industri manufaktur dan kemudahan ekspor-impor. Stimulus fiskal jilid kedua ini diluncurkan untuk mengatasi dampak negatif wabah Virus Corona yang menyebar di Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, current account deficit (CAD), kinerja fiskal, dan aliran modal untuk meredam dampak virus corona.

Ada empat alternatif kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi dampak virus corona yakni Relaksasi restitusi PPN dipercepat selama 3 bulan, Relaksasi PPh pasal 22 Impor selama 3 bulan, Pengurangan PPh pasal 25 sebesar 25%-50%, dan Relaksasi PPh pasal 21.

“Stimulus dalam wujud memberikan pajak ditanggung pemerintah, PPh pasal 21, sehingga pekerja itu akan mendapatkan bagian secara penuh,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Saat ini pembahasan terkait insentif di tataran Kementerian Keuangan sudah mencapai 95 persen. Hingga saat ini, dirinya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan insentif tersebut. “Jadi dari sisi pembahasan teknis di Kemenkeu, sudah katakan 95 persen sudah selesai. Ini adalah secara etika policy, kami koordinasi dengan Menko dan kabinet. Kemudian 5 persen sisanya keputusan timing dan harus dipresentasikan dulu dengan Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan stimulus tersebut berlaku segera setelah payung hukum terbit. “Payung hukum sedang disiapkan, berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), harus disesuaikan,” ujar Airlangga.

Sebelumnya pada Selasa, 25 Februari 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan paket stimulus jiid I, berupa kucuran dana Rp 10 triliun. Dana ini disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti segera meluncurkan kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, hingga menggunakan jasa pemengaruh (influencer).

Adapun stimulus kedua adalah pengurangan lartas (larangan dan pembatasan) agar impor bahan baku menjadi lebih mudah. Nantinya, akan ada beberapa peraturan yang disederhanakan seperti peraturan di Kementerian Perdagangan, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya, lartas pada lebih dari 749 HS CODE akan dihilangkan. (red)

Jakarta, BISKOM – Portabilitas sepeda lipat membuat nyaman dan saling melengkapi untuk bergerak di sekitar kota dan menghubungkan kesenjangan dalam sistem transportasi umum. Hasilnya, sepeda lipat menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri sepeda. Saat ini, satu dari setiap 10 sepeda yang diproduksi di seluruh dunia setiap tahun adalah sepeda lipat.

Pabrikan sepeda lipat juga cepat mengikuti tren terbaru tentang e-bike. Menurut Administrasi Pabean Kementerian Keuangan, ekspor e-bike Taiwan di tahun 2019 mencapai rekor tertinggi 647.860 unit dan mencatatkan pertumbuhan 126,21% dibandingkan dengan 2018. Total jumlah ekspor mencapai US $ 863 juta sementara harga rata-rata unit ekspor naik hingga US $ 1.333. Dalam hal pasar ekspor, Amerika Utara dan Eropa menyumbang lebih dari 90% volume ekspor e-bike Taiwan.

E-bike lipat memiliki dua keunggulan utama yakni bisa beralih ke mode sepeda ketika Anda ingin berolahraga, dan mampu beralih ke mode listrik ketika Anda ingin mengayuh santai. Ini semakin membuka jalan menuju elektrifikasi untuk merek sepeda lipat lainnya.

Pacific Cycles, perusahaan yang dianugerahi Penghargaan Taiwan Excellence, adalah produsen e-bike terkemuka. Merek ini terus mengembangkan sepeda lipat dan velos mini berkinerja tinggi yang memprioritaskan permintaan konsumen. Selama 40 tahun terakhir, Pacific Cycles telah berfokus pada perancangan dan pembuatan produk khusus, dan mereka mulai memasuki sektor e-bike dalam beberapa tahun terakhir.

Produk terbaru mereka antara lain HANDY trike-hand propelled yang dirancang khusus untuk penyandang cacat; sepeda jalan lipat REACH yang cocok untuk perjalanan jarak jauh dan dapat dimuat ke dalam koper 29 inci; dan sepeda lipat IF MOVE untuk perjalanan kota, yang terlipat dalam 2 detik. Cobalah datang ke Museum Siklus Pasifik di Taoyuan untuk mengetahui visi dan misi merek ini.

Kemudian ada Darfon Innovation yang mendirikan BESV, merek smart e-bike terkemuka yang menonjol di antara rekannya sebagai pemenang kebanggaan lainnya dari Taiwan Excellence Silver Award ke-28 dengan PSF1 Folding e-Bike tahun ini. Sebagian besar sepeda lipat di pasaran dirancang dengan baterai eksternal dan motor yang melekat pada struktur sepeda lipat biasa. Namun, produk pemenang penghargaan ini dirancang dari bawah ke atas sebagai e-Bike, yang meningkatkan ketegasan produk, unit kontrol elektronik, dan kinerja keseluruhan.

Pasar sepeda lipat global berjumlah US $ 514,5 juta pada 2018; tingkat pertumbuhan diharapkan untuk mendaftarkan CAGR sebesar 8,8% selama periode perkiraan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris akan memainkan peran pasar yang penting dalam industri sepeda lipat di tahun-tahun mendatang. Pada saat yang sama, kebangkitan kesadaran lingkungan global juga tercermin dalam pertumbuhan pasar e-bike. Karena itu, elektrifikasi sepeda lipat akan menjadi tren di masa depan.

Untuk memperkenalkan lebih banyak produk yang diberikan Taiwan Excellence dan memamerkan kekuatan industri sepeda Taiwan, Taiwan Excellence akan berpartisipasi dalam pameran Taipei Cycle + yang akan diadakan di Pusat Pameran Taipei Nangang, Hall 2 mulai tanggal 14 hingga 16 Mei 2020. Untuk informasi lebih lanjut tentang Taiwan Excellence, silakan kunjungi situs web resmi (www.taiwanexcellence.org). Anda juga dipersilakan untuk bergabung dengan halaman penggemar Facebook Taiwan Excellence (www.facebook.com/TaiwanExcellence.en). (red)

Jakarta, BISKOM – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyampaikan Laporan Tahunan 2019 kepada masyarakat dan awak media pada Rabu (11/3/2020) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta. Laporan Tahunan ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho.

Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, pada tahun 2019 menerima 635 Laporan Masyarakat (LM). 94 LM selesai pada tahap Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dan 541 LM masuk pada tahap pemeriksaan, serta ditambah 9 Laporan Inisiatif (LI). Hasil pemeriksaan 73 % dinyatakan selesai dan 27 % masih dalam proses.

Teguh mengatakan revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi menjadi sesuatu yang seksi sebagai jargon baru dalam pelayanan publik. Hal yang baik tentunya, ketika pelayanan publik berkesesuaian dengan kebutuhan zaman. Selaras dan seiring dengan tuntutan kebutuhan para penggunanya. Namun masih ada kendala yang dihadapi.

“Sayangnya, hal ini yang kemudian masih menjadi kendala dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia. Maladministrasi berulang terus terjadi walaupun sistem informasi di instansi pelayanan publik telah memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data dan melakukan prediksi terhadap potensi maladministrasi berulang. Pun, kapasitas untuk terinterkoneksi antar instansi pelayanan publik sekaligus transfer data dalam waktu yang teramat singkat,” ujar Teguh.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, meningkatnya jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait maladministrasi berulang menunjukan masih lemahnya fungsi Complaint Handling System di instansi pelayanan publik atas penyelesaian keluhan publik terhadap layanan mereka walaupun penggunaan teknologi terbarukan telah diadopsi oleh instansi tersebut.

“Hal lain dari fenomena tersebut adalah, lemahnya inovasi perbaikan pelayanan publik walaupun data yang dimiliki para instansi pelayanan publik tersebut telah memandu mereka terkait maladministrasi berulang dan sepatutnya inovasi layanan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi berulang bisa segera diterapkan,” kata Teguh.

Pada tahun 2019, laporan terkait Agraria/Pertanahan menempati jumlah laporan masyarakat terbanyak, urutan kedua laporan kepolisian dan urutan ketiga laporan Layanan Pemasyarakatan (Lapas). “Lebih dari setengah (56,01%) Laporan Masyarakat berada di Provinsi DKI Jakarta. Presentase menurun (69,3 % di Tahun 2018) tetapi jumlah naik sebanyak 76 laporan,” papar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.

Teguh juga menyampaikan bahwa kini Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya hadir untuk melayani konsultasi dan pengaduan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik via whatsapp. “Silakan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan kontak ke nomor 08119853737,” pungkas Teguh. (red)

Yogyakarta, BISKOM – Terdakwa Ir MSS warga Bogor Jawa Barat yang ikut menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir Soegiharto Santoso alias Hoky kembali diadili di Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Selasa (10/3). 

Dalam perkara ini, awalnya terdakwa pada 24 Maret 2017 di rumahnya Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat telah ikut menghina Hoky di akun facebook grup Apkomindo. Namun perbuatan terdakwa baru diketahui saksi korban pada Jumat 24 Maret 2017 pukul 12.31 ketika sedang berada di  Hotel Prawirotaman Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan mengomentari postingan Ir Faaz Ismail (terdakwa dalam perkara terpisah) yang isinya membicarakan atau mencemarkan nama baik saksi korban di dalam facebook grup Apkomindo yang mengatai dengan sebutan kutu kupret. 

Selama ini, maksud terdakwa memposting  atau berkomentar  di dinding facebook group Apkomindo tersebut untuk menambahkan  postingan Faaz Ismail  atas kelakuan saksi korban terhadap Apkomindo dari tahun  2000, serta Apkomindo  DKI Jakarta yang dinilai cenderung  menghalangi kegiatan yang dilakukan.

Selama ini terdakwa dalam mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat  diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan  penghinaan tidak pernah meminta izin. Sehingga saksi korban merasa  dipermalukan dan dilecehkan  nama baiknya oleh terdakwa. Untuk itu pada  20 Juli 2017 saksi korban mengadukan kejadian itu kepada Polda DIY. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal  45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI  No 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. (Redaksi)

Sumber: Koran MERAPI, tanggal 11 Maret 2020, pada halaman 5.

Jakarta, BISKOM – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melangsungkan konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa bertempat di Rumah AAJI, Jakarta Pusat pada Rabu (11/03/2020). Sebagaimana diketahui bahwa AAJI adalah sebuah wadah dan penampungan serta penyalur aspirasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Reasuransi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002, saat ini AAJI beranggotakan 60 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia serta 5 perusahaan reasuransi.

AAJI memiliki visi untuk menyatukan arah dan tujuan usaha asuransi jiwa dalam rangka pemberian perlindungan kepada masyarakat khususnya pemegang polis tertanggung, yang merupakan perwujudan peran serta Industri Asuransi Jiwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konferensi pers ini, AAJI memaparkan kinerja industri asuransi jiwa pada tahun 2019 yang mencatat Pertumbuhan Pendapatan (Income) industri asuransi jiwa meningkat sebesar 18,7% atau dari Rp 204,89 triliun di 2018 menjadi Rp 243,20 triliun di tahun 2019 dengan data dihimpun AAJI dari 59 perusahaan anggota dari total 60 perusahaan.

Menurut Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, pihaknya mencatat kenaikan positif tahun 2019 dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, yang menggambarkan industri asuransi jiwa sebagai industri yang kokoh dengan komitmen tinggi.

“Total Pendapatan (Income) industri asuransi jiwa mencatat pertumbuhan sebesar 18,7%. Sedangkan total pendapatan premi mencatat kenaikan 5,8%. Hasil investasi di tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan yakni sebesar 336,8%. Lalu, klaim reasuransi mengalami peningkatan sebesar 28,3%. Total Pembayaran Klaim dan Manfaat industri asuransi jiwa juga mengalami peningkatan sebesar 16,0%. Kemudian, jumlah agen yang berlisensi meningkat sebesar 9,2% di tahun 2019 sebagai komitmen industri untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya dalam industri asuransi,” papar Budi.

Sejalan dengan komitmen industri asuransi jiwa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam membayar klaim, nilai tunai penyerahan polis dan anuitas serta manfaat lainnya dengan cepat dan akurat, AAJI mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan selalu mendorong semua anggota untuk senantiasa patuh dalam membayar klaim dan manfaat sesuai polis.

“Pada di tahun 2019, industri asuransi jiwa mencatat kenaikan klaim dan manfaat yang dibayarkan sebesar 16,0% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tercatat Rp 140,28 triliun sedangkan pada tahun 2018 berjumlah Rp 120,93 triliun,” ungkap Budi.

Selain memaparkan pertumbuhan, AAJI juga menyatakan sikapnya dalam mendukung Reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB), agar industri asuransi selalu dapat bertumbuh serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berpegang pada prinsip tata kelola.

“AAJI berharap bahwa reformasi tersebut akan turut memberikan dukungan terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa yang bisa segera dilakukan dalam bentuk antara lain: percepatan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) Asuransi; Secara konsisten memberi kesempatan industri asuransi untuk tetap bertumbuh, dengan tidak membatasi produk yang ditawarkan di kanal distribusi bancassurance; insentif bagi industri asuransi berupa pemberian keringanan pajak bagi nasabah pemegang polis asuransi; dan reformasi sektor jasa keuangan secara menyeluruh, tidak hanya di IKNB tetapi juga di sektor keuangan lainnya (banking dan pasar modal),” pungkas Budi.

Konferensi pers ini dihadiri pula oleh Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko AAJI Fauzi Arfan; Ketua Bidang Kerjasama dan Internasional AAJI Elin Waty; Ketua Bidang R&D, Pelaporan, dan IT AAJI Edy Tuhirman; dan Kepala Departemen Komunikasi AAJI Nini Sumohandoyo serta awak media. (red)