Jakarta, BISKOM – Pelayanan Samsat di wilayah penyangga Jakarta khususnya Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, sejauh terkait dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan sudah melampaui standar pelayan publik yang baik. Sistem Pembayaran online Jebret yang diinisiasikan oleh Samsat Kabupaten Bogor kemudian direplikasi di Samsat lain memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tahunan tidak saja melalui online Bank yang ditunjuk saja namun bisa melalui pasar online seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain.

Namun hal tersebut belum merata di layanan lainnya. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, pada 20 Mei 2019 memaparkan hasil temuan Rapid Assesment di ketiga Samsat tersebut, dan masih menemukan pungli dan percaloan yang dilakukan baik oleh Calo, maupun oleh petugas Samsat sendiri di dalam proses pengurusan mutasi,dan pengurusan lain diluar pembayaran pajak tahunan. Paparan tersebut disampaikan di depan jajaran Dirlantas Jabar, Bapenda Jabar, dan jajaran pejabat di ketiga Samsat tersebut dalam Focus Group Discussion terkait kualitas pelayanan publik Samsat di ketiga wilayah tersebut. Rapid assesement tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang masuk ombudsman perwakilan Jakarta Raya, jumlah laporan diLapor! Yangbelum ditindaklanjuti dan pemberitaan di media terkait maraknya pungli dan percaloan di layanan nonpajak tahunan di beberapa Samsat di Wilayah Jakarta dan daerah penyangga.

Dalam kesempatan FGD tersebut, Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyampaikan bukti temuan, serta uraian dan pola maladministrasi yang terjadi meliputi permintaan sejumlah uang oleh Petugas di Samsat,oknum Petugas Samsat yang melakukan praktik percaloan, konektivitas antara calo dengan Petugas Samsat serta peran calo yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur. “Keberadaan calo ini tidak berdiri sendiri,terdapat peran Petugas Samsat dan ini rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan permintaan sejumlah uang,ini pola yang harus dihentikan” tegas Teguh Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Percaloan dan pungli yang ditemukan oleh tim Ombudsman tersebut diduga akibat minimnya Informasi terkait dengan alur pelayanan publik di masing-masing Samsat,rendahnya pengawasan oleh internal,kedekatan dan mengakarnya para petugas dan calo di lokasi,layout ruang pelayanan yang membingungkan,belum terintegrasinya pembayaran pencabutan berkas dan layanan nonpajak tahunan kedalam one gate billing sehingga pembayaran tidak langsung dilakukan ke petugas bank tapi masih melalui petugas non bank,dan layanan complaint handling system yang belum optimal,rendahnya integritas petugas dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti seluruh proses dengan benar dan menghendaki seluruh proses berjalan secara instan.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya misalnya menemukan adanya upaya permintaan sejumlah uang senilai Rp.625.000 yang dilakukan oleh Petugas Loket Mutasi Keluar Daerah di Samsat Kota Bekasi, namun tidak mau memberikan kwitansi/bukti pembayaran kepada Pelapor. Permintaan uang tersebut guna pengurusan mutasi keluar daerah (cabut berkas). Oknum Petugas di Loket informasi Samsat Kota Depok ikut terlibat dalam upaya praktik percaloan dengan membantu pengurusan mutasi masuk,disertai dengan permintaan sejumlah uang dan adanya permintaan sejumlah uang oleh Oknum Petugas Samsat Kota Depok dalam proses gesek rangka/mesin kendaraan bermotor, dengan nilai sekitar Rp.30.000–Rp.50.000. Sementara di Samsat Kabupaten Bogor salah satu temuannya adalah Oknum Petugas Samsat Kabupaten Bogor di Bagian Arsip ikut terlibat dalam praktik percaloan dengan membantu pengurusan mutasi masuk kendaraan bermotor, disertai dengan permintaan sejumlah uang senilai Rp.5.350.000,- dan biaya terhadap setiap formulir layanan di Samsat dengan nilai Rp.10.000–Rp.25.000.

Dalam kesempatan kegiatan Focus Group Disscusion (FGD), yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap kantor Samsat tersebut dan Bappenda Jawa Barat, para pihak telah memberikan masukan serta langkah perbaikan guna menekan maladministrasi pada Samsat. Beberapa langkah perbaikan yang diajukan oleh para pihak tersebut diantaranya adalah dengan memperbanyak informasi terkait alur pelayanan di Samsat baik untuk pembayaran tahunan maupun mutasi dan pelayanan publik lainnya. Menempatkan personil provost di beberapa titik pelayanan publik,apel dan briefing untuk memperkuat integritas para petugas Samsat, dan pengelolaan layanan pengaduan di masing-masing Samsat.

Terkait dengan langkah-langkah tersebut,Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan apresiasi positif tapi juga menekankan perlunya penyelesaian yang lebih sistemik agar temuan tersebut tidak terus berulang. “Maladminitrasi, itu pintu masuk terjadinya korupsi dan Pungli” tegas Teguh. Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya selain akan menindaklanjuti rencana kerja yang disampaikan oleh masing-masing pihak, juga akan memberikan tindakan korektif berdasarkan analisa maladminitrasi yang terjadi, penyebab dan upaya penyelesaian sistemik yang perlu dilakukan. Sebagai pengawas eksternal, kami memiliki keleluasaan untuk memandang dari luar lebih jernih dibandingkan dengan para pihak yang terlibat langsung dalam keseharian pelayanan publik di Samsat yang sering kali di sibukkan dengan kegiatan rutin pelayanan publik. (Red)

Jakarta, Biskom – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  (Menristekdikti) Prof Mohamad Nasir mendorong  Pemilu dan Pemilukada  bisa dilakukan melalui  teknologi yang dihasilkan anak bangsa yakni  pemungutan suara sistem elektronik atau electronic voting (e-Voting) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“e-Voting dihasilkan BPPT sudah diterapkan di beberapa daerah.  Di Kabupaten Pemalang misalnya, tercatat  e-Voting  dilakukan di 18 desa secara bersama dengan tingkat kesalahan nol persen,” kata  Menteri  Nasir dalam acara Buka Puasa Bersama Keluarga besar  Puspiptek di  Serpong, Tangsel, Senin (20/5). Hal ini menandakan, penerapan sistem e-voting ini lebih unggul jauh ketimbang pelaksanaan pemilihan konvensional.

Lebih lanjut Nasir menambahkan terdapat tahapan yang dilakukan secara elektronik, yaitu pemilihan, verifikasi, penghitungan dan rekapitulasi. Secara elektronik sudah tidak bisa dimanipulasi. Pasalnya,  formulir C1 sudah dilengkapi dengan tanda tangan digital yang akan otomatis hilang bila ada perubahan data sedikit saja.

Terkait  e-Verifikasi untuk memverifikasi apakah calon pemilih sudah masuk dalam Daftar Pemilh tetap (DPT)  yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), Kemendagri. Pun, Verifikasi dilakukan dengan menggunakan KTP. Jika KTP-nya palsu akan ditolak secara otomatis.

Tahapan  berikutnya adalah proses pencoblosan hanya dengan menunjuk gambar sesuai pilihan. “Pada saat pencoblosan ditutup jam 13.00, bisa langsung dilihat semua hasilnya, berapa warga yang mencoblos, berapa yang tidak dan lain-lain. Hasil uji coba yang dilakukan BPPT tingkat kesalahannya nol persen sehingga  sangat akurat,” kata Menristekdikti

Karenanya, Menristekdikti berharap, teknologi e-Voting bisa diterapkan untuk level daerah lain seperti  untuk Pilkada e-votig Pemilihan Bupati, Walikota maupun Gubernur. “Harapan saya karena sudah ada beberapa kabupaten yang berhasil, daerah-daerah  yang lain bisa mengikuti  sehingga efisiensi bisa dilakukan,” lanjutnya.

Masih menurut Menristekdikti, yang terpenting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat.  “Kalau ini kita terapkan teknologi ini pada sistem Pemilu yang ada sekarang akan menyelesaikan berbagai masalah dan pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” terangnya. Dengan kata lain, proses Pemilu secara elektronik ini tentu akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemungutan suara. (red/ju).

Jakarta, Biskom – Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi Kemenristekdikti, Muhamad Amin  menilai bahwa pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)  mampu meningkatkan kualitas suatu daerah.

Pasalnya, dengan adanya pemetaan tersebut, pemerintah daerah khususnya akan dimudahkan dalam meramu kebijakan-kebiajakan ke depan dalam melihat potensi-potensi yang dimiliki daerahnya.

“Pemetaan ini untuk mempermudah pimpinan daerah terutama disaat melihat hasil pemetaannya, pertama secara warna yang bisa dilihat seperti warna merah (yang menunjukkan peringatan) yang berarti harus ada kebijakan-kebijakan daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan daya saing daerah,” kata Amin  disela  acara Bimbingan Teknis Pengisian Indikator Indeks Daya Saing Daerah di Jakarta, Senin (20/5).

Lebih lanjut  Amin menabahkan, dengan adanya pemetaan indeks daya saing ini juga mampu mendorong peningkatan investor yang ingin berinvestasi ke suatu daerah tersebut. Dalam indeks tersebut, akan dipetakan daerah-daerah yang memiliki indeks paling tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“Data ini juga bisa kita sampaikan ke calon investor untuk menunjukkan daya saing mana atau potensi mana yang perlu di support dan dikembangkan, atau mereka ambil untuk investasi,” tuturnya.

Meski memiliki manfaat bagus untuk daerah, namun kata Amin, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mengisi indeks daya saing. Salah satunya terkait anggaran yang harus dikeluarkan oleh setiap daerah. Hal inilah yang membuat Pemerintah, khususnya Kemenristekdikti untuk terus melakukan inovasi untuk mendorong setiap daerah menerapkan indesk daya saing.

“Belum semua menerapkan indeks karena terkait anggaran, makanya kita coba lakukan bimtek kepada seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota. Bimbingan teknis ini kami lakukan untuk melihat bagaimana penetrasi pemanfaatan indeks daya saing sebagai pemetaan daya saing daerah untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota,’ ujarnya.

“Kita memandang perlu untuk memanggil teman-teman daerah untuk memberikan bimbingan teknis bagaimana satu persatu indikator itu kita jelaskan. Fungsi nya apa, datanya darimana karena teman-teman daerah akan memanggil semua OPD yang terkait dengan indikator kemudian kita memanggil stakeholder lain seperti perguruan tinggi dan sebagainya,” tambahnya.

Terkait teknisnya, Amin menambahkan, karena ini berbasis online maka setiap daerah telah diberikan user dan password untuk memudahkan mereka mengisi kuisioner yang tercantum dalam website yang telah dibuat. Sejauh ini, ada 78 indikator yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikiti.

“Pemetaan indeks daerah ini dilakukan secara online, jadi kabupaten/kota dan provinsi sudah kita berikan user dan password untuk masuk kemudian mendownload kuisionernya. Setelah itu agar tidak ada duplikasi atau tumpah tindih data yang kami terima, mereka harus memasukkan melalui online juga. Jadi upload kembali quisioner yang sudah diisi,” tambah Amin.

Pada tahun 2018, Provinsi yang menempati tiga besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Sementara untuk Kabupaten/Kota dihuni Magelang, Bogor dan Salatiga.

Jakarta, BISKOM – Tahun 2030 mendatang, Pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk ke dalam daftar 10 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan melakukan terobosan di bidang industri yang memanfaatkan perkembangan teknologi.  Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian  (Kemenperin) menginisiasi road map Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu.

Making Indonesia 4.0 sendiri disusun untuk mendukung penerapan Fourth Industrial Revolution  atau Revolusi Industri 4.0 yang kini tengah digaungkan di seluruh dunia. Era industri 4.0. ini merombak alur produksi industri konvensional dengan cara yang tidak biasa. Yakni ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet atau yang disebut dengan internet of things (IoT).

Untuk mendukung usaha pemerintah, TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) yang merupakan Kamar Dagang Taiwan melalui program Taiwan Excellence menggandeng Onno Center untuk mengadakan seminar “Prepare Yourself For Industry 4.0 with Taiwan Excellence” pada Sabtu, 17 Mei 2019 di Taiwan Excellence Gallery, Mall Neo Soho, Jakarta Barat.

IoT yang merupakan unsur utama dalam revolusi industri 4.0 ini dibahas tuntas dalam seminar yang ini. Tujuannya, agar bisa memberikan informasi mengenai industri 4.0 kepada para peserta, sekaligus membahas peluang dan tantangannya di Indonesia agar peserta siap terjun di industri baru ini.

Onno W. Purbo, Pakar Internet yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini mengatakan, “Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Misalnya, kemampuan untuk memecahkan masalah atau kreativitas. Selain faktor sumber daya manusia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan industri 4.0, khususnya di Indonesia. Diantaranya kesiapan manajemen, jaringan, data mining hingga faktor keamanan.”

Pembicara lainnya, Ramdhani Gumilar  (Country Sales Director Advantech Indonesia) memaparkan, “Perkembangan TI menciptakan tiga mega tren industri, yakni IoT, smart city, dan Industry 4.0. Dari ketiga mega tren tersebut konsep industri 4.0 belum dikenal masyarakat luas. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat industri 4.0 dampak langsungnya hanya akan dirasakan oleh dunia industri.”

Meski demikian, Ramdhani optimis kebutuhan IoT di Indonesia akan terus berkembang, termasuk di Indonesia bagian timur. Terlebih, wilayah ini kini mendapat dukungan dan perhatian yang besar dari pemerintah.

Sementara Adhi Wijaya (Country Manager Cyber Power) menyoroti kebutuhan mendasar dalam industri 4.0, yakni listrik dan catu daya. “Seluruh industri menggunakan koneksi non stop, baik untuk proses produksi hingga analisa data. Data memang merupakan aset yang sangat berharga untuk perusahaan, sehingga diperlukan keamanan 24 jam. Itu lah mengapa power saving sangat dibutuhkan dalam setiap bisnis. Dalam hal ini, Cyber Power menawarkan banyak solusi terbaik bagi industri.”

Pada sisi lain, Chandra Wijaya (Marketing Manager ICP Das) menyampaikan, “Tidak ada keraguan bahwa industrial internet of things (IIoT) dan big data adalah tren terbaru dalam aplikasi industri saat ini. Melihat fenomena ini, ICP DAS menawarkan perangkat IoT untuk koneksi dan interaksi yang mudah. Pengontrol IoT industri dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu henti, memungkinkan lebih banyak konektivitas terhadap Cloud dan end data, dan melibatkan lebih banyak kolaborasi manusia-mesin.”

Seminar “Prepare Yourself For Industry 4.0 with Taiwan Excellence” yang dipandu oleh Acep Saripudin ini  diikuti oleh sekitar 40 orang peserta, yang dirangkai dengan acara buka puasa bersama.

Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketum APTIKNAS menyatakan; “Kegiatan Seminar Industri 4.0 ini sangat sejalan dengan program kegiatan yang sedang dilakukan oleh APTIKNAS yang berkomitmen mendorong Kesetaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi di seluruh Indonesia dan saat ini sedang melalukan kegiatan Roadshow INDUSTRI 4.0, sehingga untuk selanjutnya APTIKNAS akan menjalin kerjasama dengan TAITRA dan Onno Center dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan Roadshow INDUSTRI 4.0 keberbagai kota di Indonesia.” ungkapnya.

Turut hadir dalam seminar tersebut Fanky Christian selaku Ketua DPD APTIKNAS DKI Jakarta dan para pendiri Yayasan Onno Center, diantaranya Nurlina Purbo dan Andi Mulja Tanudiredja serta Hoky. (Red)

Jakarta, Biskom – Pemerintah saat ini tengah gencar meningkatkan populasi sapi di Indonesia untuk mengurangi impor yang selama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Target tersebut tentulah harus didukung dengan dengan pengadaan pakan, serta fungsi lahan peternakan yang semakin berkurang. BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi di Indonesia memberikan solusi teknologi tepat guna, yakni program integrasi sawit sapi.

Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT, Soni S. Wirawan, mengungkapkan program ini merupakan salah satu alternatif yang sangat memungkinkan untuk diterapkan, melihat kondisi peternakan sapi di Indonesia. Terlebih program integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong juga didukung oleh peraturan kementerian pertanian (Permentan) No. 105/Permentan/PD.300/8/2014

“Dengan memanfaatkan potensi industri perkebunan kelapa sawit, seluas 14,03 juta hektar, sebagai sumber pakan dan lahan pengembalaan sapi, serta didukung dengan teknologi pertanian BPPT, Saya yakin ini mampu mendukung meningkatkan populasi sapi nasional,” tegas Soni Wirawan di Jakarta, kemarin (16/5).

Soni mengungkapkan, salah satu isu negatif yang paling menonjol adalah dampak masuknya sapi ke areal perkebunan terhadap kesuburan tanah dan produktivitas pohon sawit. Oleh Karena itu BPPT dan Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Program (IACCB) bekerja sama untuk untuk menganalisis dampak integrasi sawit sapi terhadap kesuburan tanah dan produktivitas pohon sawit.

“Kerja sama ini telah dimulai tahun 2018 lalu. Namun kami bersama IACCB merasa perlu untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini, untuk menuntaskan kajian tentang dampak integrasi sawit dan sapi,” ujar Soni.

Perjanjian kerjasama kedua antara BPPT dengan IACCB akan fokus pada beberapa ruang lingkup, meliputi kajian kesuburan tanah di perkebunan sebagai dampak integrasi sapi yang digembalakan dibawah perkebunan sawit; Kajian hasil Tandan Buah Segar (TBS) untuk periode waktu tertentu dan dilakukan di perkebunan dengan usia pohon kelapa sawit berbeda; dan Kajian ekonomi dari pembiakan sapi di sistem integrasi sawit-sapi.

“Semoga hasil kajian yang kita dapatkan bersama bisa memberi masukkan pada pihak pelaksana kebijakan, untuk mendukung pengembangan populasi dan produktivitas sapi potong melalui Program Integrasi Sawit Sapi,” ujarnya..

Deputi Soni Wirawan juga membahas isu resistensi dari beberapa pihak. Padahal menurutnya beberapa institusi dan lembaga baik negeri dan swasta telah banyak mengkaji bahkan mengaplikasikan sistem integrasi sawit sapi. Namun, di lain pihak, masih ada saja yang menolak dan menentang kegiatan ini, sehingga perlu ada solusi bersama untuk mensosialisasikan program sawit sapi

“Sinergi antar stakeholder akan kita perkuat lagi, terlebih kita telah memiliki wadah komunikasi dalam Forum Komunikasi Integrasi Sawit Sapi (FORKISS). Semoga dengan kebersamaan rekan-rekan semua, isu resistensi bisa kita tanggulangi dengan pendekatan yang komunikatif dan aplikatif,” ujarnya.

Sebagai informasi Forum Komunikasi Integrasi Sawit Sapi (FORKISS) sendiri merupakan wadah komunikasi yang terdiri dari berbagai pemangku kebijakan yang terkait, seperti Pemerintah, Industri Peternakan dan Perkebunan Sawit Swasta serta Pelaku Integrasi Sawit Sapi. FORKISS sendiri diinisiasi pada acara FGD Integrasi Sawit Sapi tahun 2018, dan merupakan hasil kerjasama BPPT dengan Puslitbangnak Kementerian Pertanian. (red/ju)

Jakarta, BISKOM – Acara buka puasa bersama & bakti sosial antar instalatur, teknisi, komunitas, dan asosiasi industri keamanan yang akan diselenggarakan pada:

Hari: Sabtu, 18 Mei 2019

Waktu: 16.00 – selesai

Tempat: Putri Duyung Cottages, Ancol, Jakarta Utara

Tiket Rp 100.000/orang

Donasi sukarela berupa dana dan barang untuk dilelang dengan hasil donasi akan disumbangkan ke panti asuhan.

Acara ini didukung oleh: ASISINDO, AISKINDO, KOIN, APTIKNAS, Komunitas Sistem Keamanan, Indo Security System, Biskom, Medusa, Blazz, DS Computer, Seagate, BSM CCTV, MS CCTV, Manggala CCTV, Hikvision, PTI, Alva Mitra, Philsat, Finger Plus, Dahua, JSI, Luxen, UNV, Maxima, Inti Teknik Solusindo, MMP, DCM, HKM, GSB Security, Station CCTV, CCTV Grosir.Com, XVI, LumbaTech dan CMI.

Jakarta, BISKOM – APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) dalam kegiatan Ngabuburit bersama APTIKNAS di Ballroom Novotel Gajah Mada Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2019 menyampaikan bahwa APTIKNAS telah berkiprah sejak dideklarasikan tanggal 24 Februari 2017 dan memiliki legalitas resmi pada April 2017. Saat ini APTIKNAS telah memiliki 27 DPD se-Indonesia. Menyusul DPD Kalimantan Tengah yang akan dilantik pada bulan Juli 2019 di kota Palangkaraya sehingga akan menjadi 28 DPD.

Selaku mitra pemerintah, APTIKNAS terus mendukung program dan konsentrasi pemerintah, dimulai dengan dicanangkannya program pada 2017 terkait dengan Smart City – eCommerce dan Digital Agent. Dan memasuki 2019, APTIKNAS memiliki konsentrasi program terkait dengan Industri 4.0, Marketplace dan Digital Talent.

Selain itu juga, kepercayaan calon anggota dan anggota mulai tumbuh seiring dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing DPD. Tercatat oleh DPP APTIKNAS di sepanjang 2017, memiliki 19 kegiatan, tahun 2018 memiliki 24 kegiatan, dan terus berkembang sehingga di tahun 2019 memiliki 18 kegiatan pameran skala nasional dan internasional, serta sampai dengan bulan Mei telah ada 11 rangkaian seminar Smart 4.0 yang telah digelar, tentunya akan terus bergulir seiring pemintaan dari berbagai pihak terkait, bahkan APTIKNAS juga melakukan kerjasama penyelenggaran GV Esprots Vaganza di Hartono Mall Yogyakarta pada 1-5 Mei 2019 yang lalu dan berlanjut nanti di Bekasi Cyber Park pada 22-26 Mei 2019 mendatang.

Soegiharto Santoso alias Hoky Selaku Ketum APTIKNAS mengatakan; “Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota, membina, mengedukasi dan mengembangkan bisnis anggota APTIKNAS serta mendukung program pemerintah. Konsentrasi APTIKNAS terkait dengan Industri 4.0 juga telah menghasilkan kegiatan Seminar Smart 4.0 yang memiliki fokus di industri gedung , hotel, rumah sakit, pabrik dan universitas. Anggota yang memiliki konsentrasi mulai dari Principal, Distributor, Dealer, Reseller, System Integrator, Software Developer dan Konsultan IT sangat merasakan manfaat dari rangkaian seminar ini, Sebab APTIKNAS berkomitmen mendorong kesetaraan pemanfaatan teknologi di seluruh Indonesia melalui kegiatan Roadshow INDUSTRI 4.0, dan menciptakan peluang baru bagi Pengusaha IT.”

Dalam kesempatan tersebut Fanky Christian selaku Ketua DPD APTIKNAS DKI Jakarta menambahkan; “Kami juga mengolah data dari rangkaian kegiatan-kegiatan APTIKNAS, untuk melihat tren yang terjadi tekait dengan industri 4.0. Data menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen untuk berbelanja online sebesar 68%. Kami juga mendeteksi permasalahan yang muncul di industri, sebagai contoh industri rumah sakit dimana memiliki tantangan terbesar terkait SIMRS sebesar 45%, infrastruktur 30%, pengolahan data 10% serta SDM sebesar 15%. Kemudian kami juga menghasilkan solusi-solusi apa saja yang selama ini dicari terkait industri 4.0. Semua itu sangat membantu anggota kami, terutama para sponsor yang terlibat.”

Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kepercayaan dari mitra luar negeri semakin baik. APTIKNAS menjadi mitra dari berbagai Event Organizer dari Singapore, China, dan Taiwan. APTIKNAS juga menjadi mitra dari beberapa asosiasi IT di China, Taiwan, Singapore. Selama ini APTIKNAS menjalin kerjasama dengan FTII, MASTEL, APJII, ASISINDO, APTIKOM, WANTIKNAS dan ACCI.

Demikian juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BEKRAF, Badan Standarisasi Nasional , BSSN, BPPT, Business Innovation Center, LIPI , Balai Diklat Industri Kemenperin, semua terjalin baik dan dimanfaatkan dengan baik oleh anggota APTIKNAS.

APTIKNAS sangat berkonsentrasi mengembangkan Digital Talent, dan ini dimulai dengan adanya LSP Komputer yang menjadi mitra sertifikasi dengan sebaran 96 Tempat Uji Kompetensi di seluruh Indonesia. APTIKNAS juga membangun komunitas pembelajar  Smart City di Indonesia, dengan nama Smartivist.

APTIKNAS juga menorehkan sejarah baru dengan mengadakan Indonesia Innovation Award 2019. Kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama dengan Kemenristekdikti dan Majalah BISKOM memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan swasta yang melakukan inovasi dalam bisnisnya.

Tercatat yang mendapatkan penghargaan yaitu 6 Walikota terkait Innovation Governance, 8 Walikota terbaik, 23 perusahaan BUMN dan swasta, 8 CEO terbaik, serta 5 perusahaan inovasi terbaik. Semua ini mendukung arah sinergi untuk mewujudkan inovasi sebagai solusi meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Sebagai Penutup Hoky mengungkapkan; “saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan kepada seluruh pihak sponsor yaitu PT. Bank Sahabat Sampurna, PT. Fiber Network Indonesia, PT. Armindo Mandiri/ Ayo Klik, PT. Peraga Expo, Global Channel Resources (GCR), ICA ups dan Dell EMC by PT Synex Metrodata, serta kepada Ibu Yolanda Roring dari Yorindo Communication yang telah turut mensukseskan kegiatan Ngabuburit Bersama APTIKNAS. Kami berharap APTIKNAS menjadi asosiasi pengusaha TIK terbaik yang terus membantu anggotanya untuk bertumbuh kembang, menjadi mitra pemerintah serta memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pastikan perusahaan teman-teman bergabung dengan APTIKNAS dan merasakan manfaatnya untuk kesuksesan bersama, sesuai slogan kami yaitu Sukses bersama tentu lebih mulia dan lebih bermakna.” pungkasnya. (Red)

Jakarta, BISKOM – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merayakan ulang tahun yang ke-23 pada Kamis (15/05/2019) di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta. Perayaan hari jadi APJII ini bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga diadakan pula buka puasa bersama. Hadir dalam acara ini para pemangku kepentingan APJII mulai dari anggota, pemerintah, akademisi, dan pegiat industri internet.

APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang telah berdiri sejak 15 Mei 1996. Mulai dari 2016, APJII adalah organisasi yang terbuka bukan hanya untuk penyelenggara jasa telekomunikasi saja tetapi juga untuk seluruh institusi Indonesia yang menggunakan atau bekecimpung dalam teknologi internet.

Menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, momen perayaan ini merupakan wujud dari rasa syukur APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia yang masih dan terus memberikan kontribusi bermanfaat khususnya bagi anggota dan ekosistem di industri internet.

Di usia yang menginjak 23 tahun, beragam tantangan datang silih berganti menyesuaikan dengan perkembangan internet dunia. APJII sebagai organisasi yang terbentuk pada 15 Mei 1996, harus mampu menyesuaikan dengan derap perubahan.

“Menginjak usia ke 23 tahun, APJII merasa bersyukur karena telah memberikan manfaat bagi anggota dan industri internet Indonesia. Ke depan, APJII akan terus berkontribusi lebih baik lagi tentunya bagi anggota dan industri yang kita cintai ini,” kata Jamal.

Pada kesempatan ini APJII juga berhasil mendapatkan sertifikasi ISO terbaru. Sertifikasi ISO tersebut diperoleh dari Lembaga TuV Nord. Sertifikat ISO 27001:2013 yang didapatkan APJII terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Lingkup dari ISO 27001:2013 ini lebih spesifik terkait dengan pengoperasian Data Center. Sejauh ini, APJII telah memiliki dua sertifikat ISO, yakni ISO 9001:2013 tentang Sistem Manajemen Mutu dan ISO 2700:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sejauh ini, APJII telah melakukan banyak hal untuk semakin majunya wadah perusahaan jasa layanan internet ini. Mulai dari penambahan Indonesia Internet Exchange (IIX), perluasan kepengurusan, hingga menempatkan wakil APJII untuk bersuara di tingkat internasional.

Untuk IIX, selama tahun 2018, APJII telah memiliki total 14 IIX nodes yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Saat ini akan ada 2 penambahan IIX yang sedang dalam proses. Dengan semakin banyaknya IIX ini, akan memudahkan proses jaringan interkoneksi dan menghemat penggunaan bandwidth internasional serta mempercepat koneksi dalam negeri.

Kemudian usaha memperluas wilayah kepengurusan. Perluasan kepengurusan ini, diperlukan karena semakin bertumbuhnya pengguna internet. Manfaatnya agar semakin mendorong pembangunan infrastruktur yang merata. Terdapat dua wilayah yang baru terbentuk pada tahun 2018, yakni Banten dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, APJII memiliki 13 pengurus wilayah di seluruh Indonesia.

Selain itu, APJII juga berhasil menempatkan perwakilannya di kancah internasional. Mereka adalah Sekjen APJII, Henry Kasyfi Soemartono sebagai anggota The Number Resources Organization Number Council (NRO-NC), Ketua Bidang Operasi dan Pengembangan IIX & Data Center APJII, Benyamin P. Naibaho yang duduk sebagai Dewan Eksekutif Asia Pacific Network Information Center (APNIC), dan Ketua Bidang Koordinasi & Pengembangan Wilayah APJII, Zulfadly Syam terpilih menjadi IANA Numbering Services Review Committee.

Dalam kesempatan perayaan acara ulang tahun APJII, juga dipaparkan hasil survei penetrasi internet dan perilaku penggunanya di Indonesia tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat 171,17 juta pengguna internet Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 265,16 juta jiwa, 64,8 persen penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet Indonesia, menurut survey yang juga dilakukan APJII, mencapai 143,26 juta. Artinya, dalam tempo satu tahun, tercipta pertumbuhan pengguna mencapai 27,91 juta.

Hasil survei yang dilakukan APJII, kerap menjadi acuan oleh seluruh industri dan pemerintah untuk mengetahui berapa banyak pengguna internet di Indonesia. Maka, tak jarang para pemangku kepentingan menunggu hasil dari survei internet yang dilakukan oleh APJII.

“APJII berharap, hasil survei penetrasi internet dan perilaku penggunanya di Indonesia tahun 2018 ini, dapat bermanfaat bagi seluruh industri yang membutuhkan gambaran bagaimana potret pengguna internet di Indonesia,” jelas Jamal. (Hoky & Vincent)

Jakarta, Biskom- Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong organisasi swasta untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan BSN atas Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah menerangkan SNI ISO 37001 merupakan standar manajemen internasional yang membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tatakelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh, dan transparan.

Salah satu fokus aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2019 dan 2020 adalah penerapan Sistem Manajemen Anti Suap, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Untuk mendukung hal tersebut, BSN membuat program pilot project penerapan SNI ISO 37001:2016.

“Sejak tahun 2017, BSN sudah menginisisasi penerapan SNI ISO 37001 melalui beberapa pilot project, dan hingga saat ini sudah ada 81 organisasi yang tersertifikasi SNI ISO 37001:2016. Namun, sebagian besar masih di sektor pemerintah,” terang Zakiyah dalam Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001:2016 di BKD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (15/5).

Acara yang didukung oleh Pemprov Jawa Timur ini dihadiri oleh para stakeholder di Jawa Timur, baik dari Pemerintah Daerah maupun para pelaku usaha dari sektor swasta di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, Zakiyah mengajak para pelaku usaha dari sektor swasta untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016. “Melihat progress pilot project yang didominasi oleh sektor pemerintah, maka tahun ini kami akan berfokus untuk membina sektor swasta dalam menerapkan SNI ISO 37001:2106,” tegasnya.

Zakiyah pun mengapresiasi UPT-PSMB Jember yang telah menjadi role model penerap SNI ISO 37001 di sektor pemerintahan, khususnya layanan publik. Kepala UPT-PSMB Jember, Siti Andriati Widartien mengakui, setelah menerapkan SNI ISO 37001, kredibilitas organisasi yang dipimpinnya kian meningkat.

“Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat menjadi instrumen untuk melindungi organisasi dari gangguan suap-menyuap di lapangan, dan dapat menambah kepercayaan publik, terutama yang menjadi konsumen layanan UPT-PSMB Jember,” pungkasnya. (red/ju)