BISKOM,Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, Kementerian yang dipimpin akan terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto, utamanya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan berharap ini bisa sukses serta menyejahterakan masyarakat desa karena menggunakan Dana Desa.

Mendes Yandri mengatakan, hingga saat ini sekitar 18.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbangun gudang dan gerainya.

“Insya Allah bulan Agustus sekitar 35.000 KDMP yang terbangun,’ kata Mendes Yandri saat jadi Narasumber di program Newsroom CNN Indonesia TV, Selasa (28/7/2026) petang.

Namun, Mendes Yandri harap masyarakat untuk bersabar karena masih dalam proses. Saat ini, masih membangun Gudang dan Gerai serta Alat Transportasi.

“Saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi KDKMP,” kata Mantan Waki Ketua MPR RI ini.

KDMP, kata Mendes Yandri, bakal memastikan jika semua bantuan Pemerintah sampai ke masyarakat seperti pupuk, elpiji atau bibit bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan tepat sasaran.

KDKMP juga nantinya termasuk menjadi Offtaker dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa.

“KDMP ini senafas dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri memastikan KDMP tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), melainkan hadir untuk melengkapi berbagai unit usaha yang telah lebih dulu dikelola masyarakat di desa.

BUMDesa selama ini berfokus mengelola usaha yang menjadi potensi khas desa, seperti objek wisata, pasar desa, penyediaan air bersih, hingga berbagai layanan umum.

Sementara itu, KDMP akan memenuhi kebutuhan harian masyarakat, termasuk penyediaan bahan pokok, layanan simpan pinjam, serta menjadi agregator hasil pertanian maupun kerajinan warga.

“Jadi saling melengkapi, tidak ada yang saling meniadakan,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Sebelumnya, Mendes Yandri mengatakan, Kemendes PDT bersama dengan 10 asosiasi desa akan terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto, utamanya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mendes Yandri mengatakan, dengan rancangan KDKMP yang sudah ada, pihaknya akan melibatkan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga perangkat desa.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam menyukseskan program ini.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Presiden, menjadi Pamong Praja Muda bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan, melainkan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat.

Kehormatan seorang aparatur negara diukur dari manfaat yang dirasakan rakyat.

“Saudara-Saudara, Saudara adalah pelayan rakyat.

Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya,” kata Presiden dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Presiden mengatakan, jalan hidup yang dipilih para Pamong Praja Muda bukanlah jalan yang mudah.

Sebaliknya, jalan tersebut penuh rintangan, kesulitan, dan tantangan.

Karena itu, dibutuhkan pengorbanan, baik jiwa maupun raga, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden juga mengapresiasi pengabdian para praja yang telah turun langsung membantu penanganan bencana di Aceh selama satu bulan sebelum menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilantik pun para praja telah dibiasakan hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

“Saudara harus menjadi pamong praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan.

Saudara harus menjadi pelita harapan. Saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Presiden menjelaskan, keberpihakan kepada rakyat diwujudkan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Di mana pun bertugas, Pamong Praja Muda merupakan wajah dan simbol negara sebagai bagian dari aparatur negara.

Karena itu, masyarakat akan menilai kehadiran negara melalui sikap, perilaku, dan kinerja aparatur.

Presiden menegaskan, apabila aparatur bekerja dengan baik, kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap negara akan semakin kuat.

Sebaliknya, ketika aparatur mengecewakan masyarakat, yang tercoreng bukan hanya nama pribadi aparatur, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada negara.

“Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya.

Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut, aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” ujarnya.

Presiden berharap Pamong Praja Muda yang baru dilantik mampu mewujudkan pemerintahan yang unggul, efisien, disiplin, dan bebas dari korupsi.

Mereka juga diharapkan selalu mencintai tanah air serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya.

Dengan pemerintahan yang demikian, cita-cita mewujudkan bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera dapat tercapai.

“Selalu cintai tanah air kita, selalu cintai rakyat kita.

Saudara-Saudara adalah anak kandung rakyat.

Setialah kepada semua rakyat kita, seolah-olah semua rakyat itu adalah orang tuamu.

Pegang teguh Pancasila,” tandasnya.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi reses dengan melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite II DPD RI sebagai mitra BUMN meminta Pemerintah Pusat serius menggarap kemandirian industri pertahanan maritim, sekaligus memastikan ekosistem pembangunan kapal nasional memberikan dampak kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal.

“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita.

Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif.

Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar Dewan Penasehat KADIN Indonesia itu, Selasa (28/7/2026).

Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengungkapkan, tindak lanjut dari kunjungan tersebut, dirinya akan menyampaikan masukan kepada Presiden dan jajaran Kementerian, beberapa poin yang menjadi sorotan.

Pertama, perlunya ketegasan dan konsistensi Pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri.

Agar pengadaan Alutsista oleh institusi negara (TNI AL, Bakamla, dsb) secara mutlak memprioritaskan PT PAL, guna mengamankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kedua, secara khusus menawarkan gagasan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P).

“Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen ‘People’ di dalamnya. Melalui skema 4P.

PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur dan tenaga kerja daerah harus berkolaborasi.

Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegasnya.

Lebih lanjut, kunjungan kerja ini juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk modernisasi fasilitas PT PAL, terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan Frigate berteknologi tinggi.

Selain infrastruktur, regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing galangan kapal nasional juga diminta untuk segera dilakukan harmonisasi.

Terutama terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar struktur biaya produksi PT PAL dapat bersaing di pasar global.

“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita.

Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkas LaNyalla

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jatim M Rizal dan Ketua Komite Tetap KADIN Jatim, Santoso Tedjo.

Sedangkan Dirut PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, didampingi Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, dan Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba. (Surame)

BISKOM,Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik 734 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI TA 2026 di Lapangan Prima, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (27/7/2026).

Perwira yang dilantik terdiri atas 438 Matra Darat, 203 Matra Laut, dan 93 Matra Udara.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga memberikan penghargaan kepada siswa terbaik pria dan wanita dari masing-masing matra, yaitu Matra Darat Letda Inf Agus M.D. Simamora, S.E. dan Letda Caj (K) Dita Listya Etania, S.I.Kom., M.I.Kom.; Matra Laut Letda Laut (KH) Daffa Reyhan Gymnastiar, S.IIP. dan Lettu Laut (K/W) drg.

Kunthi Tri Haryanti; serta Matra Udara Letda Sus Muhamad Bachrul Ferlyanto, S.Geo. dan Letda Kes (W) Ns. Vera Septiana Fardani, S.Tr.Kep.

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada seluruh perwira remaja atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan pertama dan menegaskan bahwa tantangan tugas TNI yang semakin kompleks menuntut setiap perwira memiliki wawasan strategis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berpegang teguh pada jati diri prajurit TNI.

“Tantangan tugas TNI yang semakin kompleks saat ini menuntut setiap perwira memiliki wawasan strategis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Untuk itu terus tingkatkan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan, kuasai teknologi. Serta pegang terus Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam setiap pengabdian,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI memerintahkan seluruh Perwira Remaja agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, loyalitas, serta konsisten menjaga netralitas TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. “

Saya memerintahkan seluruh perwira muda untuk senantiasa waspada terhadap setiap ancaman yang dapat melemahkan persatuan bangsa, konsisten menjaga netralitas TNI, serta melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegas Panglima TNI.

Pelantikan Perwira Karier TNI merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, profesional, modern, dan adaptif guna memperkuat pertahanan negara.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) beserta Ketua Dewan Pengawas KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 telah resmi memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum.

Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimo juga memperkenalkan jajaran pengurus inti yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh muda keluarga besar Polri.

Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun kolaborasi, menghadirkan gagasan baru, serta memperluas kontribusi KBPP Polri bagi masyarakat.

“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan, dengan jumlah personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, keluarga besar Polri memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk itu, KBPP Polri akan melakukan penguatan pendataan anggota dan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah agar program-program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

KBPP Polri juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai satuan kerja Polri serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata keluarga besar Polri dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurut Wakapolri, dunia saat ini menghadapi perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari perubahan geopolitik, transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran informasi yang tidak benar.

Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Visi KBPP Polri sebagai organisasi yang berintegritas, profesional, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Bhayangkara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Wakapolri.

Ia menjelaskan bahwa Polri terus melakukan transformasi melalui pendekatan human-centered policing dan evidence-based policing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung berbagai program strategis nasional.

Dalam konteks tersebut, Wakapolri menilai KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai mitra yang mampu membangun karakter generasi muda, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan keluarga besar Polri.

Sebagai Pembina Harian KBPP Polri, Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama bagi kepengurusan baru.

Pertama, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga besar Polri melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan jejaring usaha yang saling mendukung sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Kedua, membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar KBPP Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjangkau generasi muda.

Ketiga, memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta kolaborasi dengan satuan kerja Polri di seluruh Indonesia dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan KBPP Polri sebagai ruang kolaborasi lintas generasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian.

“Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KBPP Polri harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakapolri mengajak seluruh pengurus dan anggota KBPP Polri untuk menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, serta terus berinovasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.

“Jadikan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar.

Mari kita bekerja bersama, memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan semangat tersebut, saya optimistis KBPP Polri akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakapolri.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).

Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja.

Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujar Menkeu.

Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Menkeu menekankan pentingnya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Oleh karena itu, penataan organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat proses kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menghasilkan layanan yang lebih optimal.

“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak.

Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” kata Menkeu.

Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal.

Menkeu meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghilangkan tahapan yang tidak lagi relevan, serta memastikan setiap fungsi organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang turut menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, setiap perubahan dalam organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik.

Setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus tetap berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan.

Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mendorong seluruh pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, serta memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.

“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai.

Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Menkeu.

Menutup arahannya, Menkeu meyakini DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, adaptif, dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan.

“Jalankan pekerjaan secara profesional,Jaga integritas dalam masalah keputusan.

Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” ujar Menkeu.(Surame).

BISKOM,Jakarta – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia resmi mengumumkan hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2026.

Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 28 Juli 2026, sebanyak 19 peserta dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahapan Seleksi Wawancara yang akan digelar pada 3–7 Agustus 2026 di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.

Adapun para peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian dan berhak mengikuti tahapan wawancara adalah sebagai berikut:

Kamar Pidana

No Nama Jabatan

1. Abdul Azis, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
2. Bambang Myanto, S.H., M.H. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
3. Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H. Advokat pada Kantor DW & Partners
4. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
5. Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
6. Dr.Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. Panitera Mahkamah Agung
7. Sugiyanto, S.H., M.H. Sekretaris Mahkamah Agung
8. Dr. Suprapti, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
9. Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

Kamar Perdata

No Nama Jabatan

1. IG Eko Purwanto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
2. Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn. Notaris pada Kantor Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn.
3. Dr. Sobandi, S.H., M.H. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
4. Suwarno, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

Kamar agama

1. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
2. Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung
3. Dr. Musthofa, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung

Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak

No Nama Jabatan

1. Dr. L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. Hakim Pengadilan Pajak
2. Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
3. Prof. Dr. Yeheskiel Minggus T., S.H., M.H., PCCP., C.L.A. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.(Surame).

BISKOM,Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menerima kunjungan tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) dalam rangka penelitian mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (27/7) tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, dengan mengusung tema penelitian “Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Indonesia (Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan).”

Tim peneliti disambut langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, yang memaparkan berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan Ditjen Badilum, termasuk implementasi kecerdasan buatan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Myanto menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan AI di lingkungan peradilan umum terus dikembangkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan peradilan yang modern, salah satunya yang baru-baru inidikembangkan adalah penggunaan data kinerja hakim dan data pengadilan untuk memberikan saran dalam proses promosi dan mutasi hakim.

“Badilum juga memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendukung tugas peradilan, misalnya dalam penggunaan data kinerja hakim dan data pengadilan untuk memberikan saran dalam proses promosi dan mutasi hakim,” jelas Bambang.

Masih menurut Bambang, Ditjen Badilum dan pengadilan di bawahnya juga telah menerapkan kecerdasan buatan yang mengambil data perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bahan pertimbangan putusan sidang.

Bambang juga sempat mendemonstrasikan sejumlah implementasi AI seperti halnya penggunaan data kinerja hakim dan data pengadilan untuk memberikan saran dalam proses promosi dan mutasi hakim.

Selama kegiatan penelitian lapangan, selain meninjau Ditjen Badilum, para peneliti FH Unpad melakukan pengumpulan data serta wawancara dengan narasumber dari sejumlah pengadilan, diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kembali membuahkan hasil di Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Perkara gugatan wanprestasi Nomor 405/Pdt.G/2026/PN Mnd yang diajukan Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (KSP Dana Mapan) terhadap Maramah beserta para turut tergugat berhasil diselesaikan secara damai setelah para pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian di hadapan Panitera Pengganti PN Manado selaku mediator, Arlen Elia P. Montolalu pada Senin (27/7).

Sengketa bermula dari gugatan wanprestasi yang diajukan KSP Dana Mapan terhadap Maramah atas pelaksanaan Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2023.

Dalam gugatannya, penggugat menyatakan telah memberikan fasilitas kredit konsumtif sebesar Rp200 juta dengan jangka waktu 48 bulan.

Namun, tergugat dinilai hanya melakukan pembayaran dua kali angsuran dan kemudian menunggak selama 31 bulan sehingga total kewajiban yang ditagihkan mencapai Rp388.209.283 yang terdiri atas sisa pokok pinjaman, bunga, dan denda keterlambatan.

Melalui proses mediasi yang berlangsung konstruktif, para pihak memilih mengakhiri sengketa secara damai.

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, KSP Dana Mapan memberikan kebijakan penyelesaian kewajiban kepada pihak tergugat dengan menurunkan nilai kewajiban dari semula Rp388.209.283 menjadi Rp255 juta.

Jumlah tersebut disepakati sebagai penyelesaian sengketa dan wajib dibayarkan secara tunai paling lambat 27 September 2026.

Kesepakatan tersebut juga mengatur bahwa apabila hingga batas waktu yang ditentukan kewajiban belum dipenuhi, KSP Dana Mapan berhak mengajukan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Selain itu, para turut tergugat menyatakan mengetahui dan menyetujui penggunaan objek jaminan tersebut sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Perdamaian.

Sebaliknya, KSP Dana Mapan berkewajiban mengembalikan sertifikat hak milik kepada pihak tergugat setelah seluruh kewajiban dilunasi.

Kesepakatan perdamaian tersebut akan dikuatkan dengan akta perdamaian oleh majelis hakim pada Senin (3/8) mendatang.(Surame)