BISKOM – Sebuah asosiasi idealnya didirikan secara sukarela oleh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam wadah tersebut, para anggota dan pengurusnya saling mendukung untuk mengembangkan dan meningkatkan lingkungan usaha yang sama-sama digeluti.

Hanya saja, tidak jarang, dengan alasan tertentu seperti kurangnya komunikasi antara anggota dan pengurus, sebuah asosiasi menghadapi beberapa kemelut. Hal ini lah yang tengah terjadi di tubuh Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO).

Sejak 2007, Apkomindo seolah makin tenggelam dari hingar bingar teknologi informasi (TI) di Indonesia. Perannya sebagai motor penggerak industri peranti keras PC makin tak terdengar seiring dengan konflik berkepanjangan yang melibatkan anggota, pengurus, dan Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat (baca berita di Bisnis Indonesia: Bola panas Apkomindo meledak di Indocomtech 2011, Apkomindo yang tak pernah lepas dari kekisruhan, Asosiasi Pengusaha Komputer akhirnya pecah, DPP Apkomindo desak percepat Munaslub, Apa kata mereka soal perpecahan Apkomindo dan Kemelut di Apkomindo, salah siapa?)

Singkatnya, dalam usaha penyelesaian masalah, terselenggaralah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 28-30 Oktober 2011 di Gedung Kadin, Surabaya, Jawa Timur. Namun demikian, penyelenggaraan Munaslub tersebut tidak berjalan lancar, sehingga terjadilah kesepakatan bersama yang diistilahkan dengan Plan B yaitu akan dideklarasi Asosiasi Perusahaan Komputer Nasional (APKOMNAS) apabila Plan A yaitu penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) untuk perubahan AD/ART Apkomindo dan pemilihan Ketua Umum, Sekjen serta Bendahara baru (2011-2014), tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Nama Apkomnas sendiri dipilih melalui voting pada Sabtu, 29 Oktober 2011 dan yang melakukan voting diantaranya Suhanda Wijaya, Setyo Handoyo, Agustinus Sutandar, Sutiono Gunadi, Faaz Ismail, Hendra Widya, Soegiharto Santoso, Andy Ho, Kris Anggioni, Lim Hansen, Rudy D. Muliadi, Usman Gani, M. Ranu A dan Srianto Handoko (Jakarta) kemudian Selamat Tjia, Ferry (Aceh), Andianto Kok, NS Louis (Medan), Yudistira Law, Hartawan Wijaya (Riau), Wudi Hamdani (Padang), Chandra Lesmana, Cicin Wijaya, Yuli Setiawan (Palembang), Djodjo Herwanta, Taufik (Lampung), Ridwan Dharmasetya, Joesanto, Adrie Taniwidjaja, Lilik Aryono, Ferie Moeljadi (Bandung), Sahala, Gunawan (Bogor), Rachmawaty, Made Robet Arsana  (Depok), Robertus Onggiarto, Dwi Pramono, Lukas Lukmana, Eddy Joko Kiswanto (Semarang), Gideon (Magelang), Simon Purba (Solo), Hadi Santono, Faridl Ahmad, Agus Nazaruddin, Bambang Supriyanto, Willy Sudjono, Paul Kuntadi (Yogya), Chandra Prayogo, Edy Sutanto, Eddy Suwanto, Tecky Tanardi, Tritan Saputra, Kho Bambang Purnomo, Agus Halim, Peter (Surabaya), Cornelis Sutiono, Dedi Susilo, Willy Aprilianto,  Yusni Hermawan, Yulianto Yusuf, Naftaly Baloly  (Malang), Lindryan Sunardy,  Ahmad Djazuli (Pontianak), Sukandar, Saridi Salimin (Banjarmasin), Peter Tjan (Manado),  Maxi Toto Kurniawan, Syamsul Qadar (Makassar),  Komang Purnama (Denpasar), serta Yan Sigar dan Djemi Lassa (Kupang).

Bahkan pada Minggu, 30 Oktober 2011, sebagian pengusaha komputer sempat melakukan sesi foto bersama sebagai bukti kesepakatan untuk melakukan deklarasi Apkomnas sebagai Plan B diantaranya Setyo Handoyo, Agustinus Sutandar, Sutiono Gunadi, Soegiharto Santoso, Andy Ho, Kris Anggioni, Lim Hansen, Rudy D. Muliadi (Jakarta), Selamat Tjia, Ferry (Aceh), Andianto Kok (Medan), Yusditira Law, Hartawan Wijaya (Riau), Sahala (Bogor), Rachmawaty, Made Robet Arsana  (Depok), Dwi Pramono (Semarang), Gideon (Magelang), Simon Purba (Solo), Chandra Prayogo, Tritan Saputra, Kho Bambang Purnomo (Surabaya), Cornelis Sutiono, Dedi Susilo, Willy Aprilianto,  Yusni Hermawan (Malang), Ahmad Djazuli (Pontianak), Maxi Toto Kurniawan, Syamsul Qadar (Makassar) dan Yan Sigar (Kupang).

Ketua Umum Apkomnas Terbuka Bagi Pengusaha Jakarta Atau Daerah.
Meskipun Apkomnas telah disepakati bersama dan sangat jelas fakta-faktanya, namun pada kenyataannya ada saja pihak-pihak yang ingin menganulir kesepakatan tersebut.

Meluruskan kabar miring ini, Saridi Salimin, DPA Apkomindo Kalimantan Selatan menjelaskan kepada BISKOM hari ini (3/1), “Untuk mencapai kesepakatan tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari usulan nama-nama Asosiasi, sampai dilakukan voting pemilihan nama Asosiasinya. Bahkan telah terpilih nama Agustinus Sutandar, Andy Ho, Sutiono Gunadi, Soegiharto Santoso dan Willy Sudjono sebagai Presidium Apkomnas. Artinya jelas, Apkomnas terbentuk atas kesepakatan bersama dan bukan atas dasar ide perorangan, sehingga  kita wajib mendukung kesepakatan bersama Plan B ini.”

Lebih lanjut  Saridi memaparkan, untuk mempersiapkan pendirian Apkomnas secara sah, atas inisiatif Soegiharto Santoso, salah satu Presidium Apkomnas, telah disiapkan persyaratan pembuatan akta pendirian asosiasi ini termasuk mendaftarkan ke Depkumham serta pembelian nama domain www.apkomnas.com dan www.apkomnas.org, serta pembuatan 23 milis Apkomnas.

“Namun sampai saat ini semuanya belum digunakan, karena masih menantikan hasil Munas Apkomindo atau Plan A yang akan segera dilaksanakan pada 12 – 14 Januari 2012, di Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta,” jelas Saridi.

Soegiharto yang juga calon Ketua Umum Apkomindo 2011-1014 menjelaskan, “Apkomnas memang telah saya persiapkan sebagai bentuk amanah Plan B yang dipercayakan kepada saya sebagai salah satu Presidium Apkomnas.  Namun, kendati saya menjadi orang di balik persiapan Apkomnas, dalam kesempatan yang baik ini saya menyatakan ketidak sediaan saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Apkomnas.”

Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengusulkan, sebaiknya calon Ketua Umum Apkomnas terbuka bagi para pengusaha Jakarta maupun dari daerah, agar tercipta peluang kepemimpinan yang adil dan setara antara pusat dan daerah.

“Seperti kita ketahui, banyak pengusaha komputer di daerah yang cakap dan berpotensi untuk memimpin asosiasi yang ideal bagi para pengusaha komputer untuk mencapai kemajuan bisnis bersama. Saya juga berharap agar bukan hanya penyelenggaraan pameran yang difokuskan, akan tetapi kita harus mampu untuk meningkatkan peran serta asosiasi sebagai wadah primer penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, serta memelihara dan meningkatkan iklim bisnis. Selain itu, asosiasi juga harus mampu menampung, meneruskan dan mewujudkan aspirasi anggota,” papar Hoky yang juga menjabat sebagai Pemred BISKOM.

“Saya masih berharap Plan A yang menjadi keputusan Munaslub, dapat terselenggara dengan baik dengan hasil yang bisa mewakili harapan bersama, sehingga tidak perlu repot mendirikan asosiasi baru lagi, kita nantikan hasilnya pada tanggal 14 Januari 2012 mendatang,” tutup Hoky.

Arikel terkait:
BISNIS INDONESIA:
Bola Panas Apkomindo Meledak Di Indocomtech 2011
Apkomindo Yang Tak Pernah Lepas Dari Kekisruhan
DPP Apkomindo desak percepat Munaslub
Kemelut Di Apkomindo, Salah Siapa?
Asosiasi Pengusaha Komputer Akhirnya Pecah
Apa Kata Mereka Soal Perpecahan Apkomindo
Apkomindo Dapat Nahkoda Baru
KEMELUT APKOMINDO : Caretaker tuding Munas Solo ilegal

BISKOM:
APKOMNAS, Plan B Hasil Kesepakatan Bersama
Hakim Sarankan Jalan Damai Untuk Perselisihan Apkomindo
Munas Apkomindo Resmi Digelar
Apkomindo Pilih Soegiharto Sebagai Ketum Baru
Apkomindo Lantik Pengurus DPP Masa Bhakti 2015-2018
Kisruh Apkomindo: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
Menkominfo: Apkomindo Harus Fokus Pada Bisnis Ekosistem

Jelang MEA di Krisis Ekonomi, Apkomindo Bangun Investasi SDM TI dan Lirik e-Commerce

Apkomindo Dukung Pemerintah Bangun Iklim Usaha Yang Sehat

INDOTELKO:
Apkomindo Gandeng Dyandra untuk Bazaar 2016

DETIK:
3 Cara Pemerintah Katrol SDM di Bidang ICT

APKOMINDO:
KILAS BALIK SINGKAT TENTANG SEJARAH INDOCOMTECH
Sidang Gugatan SK Kemenkumham RI, SAKSI PENGGUGAT TIDAK MAMPU BERIKAN PENJELASAN
Sidang Gugatan SK Kemenkumham RI, Hoky Yakin Kebenaran Akan Terungkap

Video terkait:
Video-video Munas Apkomindo 2015 dan Pelantikan Pengurus DPP Apkomindo

Jakarta, BISKOM – Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) terancam makin tenggelam dari hingar bingar teknologi informasi di Indonesia.

Perannya sebagai motor penggerak industri peranti keras PC makin tak terdengar siring dengan konflik berkepanjangan yang melibatkan anggota, pengurus, dan Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat.

Konflik tersebut diduga dipicu oleh manuver dari DPA Pusat yang secara sepihak membekukan kepengurusan DPP Apkomindo pada 19 September 2011.

Perlu diketahui, Ketua Apkomindo pertama, yaitu Sonny Franslay (1992-1996, 1996-1999), tapi masih sebatas Jakarta saja, kemudian dilanjutkan oleh Hidayat Tjokrodjojo yang sudah mencakup nasional (1999-2002, 2002-2005), yang kemudian dilanjutkan oleh Henkyanto Tjokroadhiguno pada 2005.

Bibit-bibit konflik antara pengusaha Apkomindo Jakarta dengan daerah mulai terkuak pada saat kepemimpinan Henkyanto Tjokroadhiguno, di mana untuk mengamakan aset Apkomindo Jakarta, maka dibentuklah Yayasan Apkomindo Indonesia (YAI).

YAI mendapat limpahan aset berupa ruko dan pameran-pameran, diantaranya IndoComtech di saat DPP Apkomindo dipimpin Henkyanto Tjokroadhiguno.

Sejak itu lah, DPP Apkomindo tidak memiliki aset sama sekali. Untuk kemudian YAI mengambil alih penyelenggaraan pameran komputer terbesar di Indonesia, Indocomtech sejak 2007 yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan pameran serupa di daerah seperti Yogyakarta dan Surabaya.

Sebelum 2007, selama 15 tahun penyelenggaraan Indocomtech dilakukan oleh Apkomindo yang memosisikan diri sebagai asosiasi, tetapi sejak 2007 mereka menyebut sebagai Yayasan Apkomindo Indonesia.

Persoalan kemudian timbul pada saat YAI juga menggelar pameran komputer seperti Indocomtech di daerah yang otomatis mengambil kue dan lahan dari pengusaha lokal.

Sekadar gambaran kue bisnis yang berputar di Indocomtech, berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada 105.764 orang pengunjung pameran pada 2009. Jumlah pengunjung tersebut lebih tinggi ketimbang gelaran IndoComtech 2008 yang hanya menggaet 96.000 orang pengunjung.

Adapun pada penyelenggaraannya pada 2010 tercatat sekitar 200.000 pengunjung dengan harga tiket masuk Rp5.000 pada hari biasa dan Rp15.000 pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

Konflik yang seperti api dalam sekam ini memuncak pada 19 September 2011 pada saat DPP Apkomindo akan menggelar Munas Oktober.

Dewan Pertimbangan Pusat (DPA Pusat) yang juga berisi orang-orang dari YAI pun sampai menyewa kantor pengacara Kailimang & Ponto untuk membekukan DPP Apkomindo beserta semua kegiatannya.

Konon, sejumlah anggota Apkomindo, baik di Jakarta maupun di daerah mengeluhkan kemelut tersebut karena dikhawatirkan sangat merugikan anggota Apkomindo, terutama dalam hal kelangsungan program-program kerja dari DPP seperti pameran nasional NIX (National IT Expo) Apkomindo yang terancam hilang karena persiapannya tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Apkomindo juga jadi kurang terlibat dalam menentukan regulasi-regulasi pemerintah yang berkaitan dengan teknologi informasi karena ketidakhadiran pengurus Apkomindo yang berkompeten dan lebih banyak diwakili pihak yayasan.

Pengurus Yayasan Apkomindo sendiri berjumlah 20 orang, DPA Pusat 15 orang, dan Caretaker 11 orang yang orangnya hampir seluruhnya sama.

Pengurus Yayasan Apkomindo terdiri dari Efendi Ruslim (Columbia), Hidayat Tjokrodjojo (Realta), Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno (Megatronix), Iwan Idris, Suhanda Wijaya, Jimmy Suhalim (Robicomp), John Franco (CPUCOM), Kunarto Mintarno, Nana Osay (Harrisma), Kie Emilly (Astrindo), Sony Franslay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Yos Soetanto Theosabrata, Suharto Juwono, Thedy Suyanto, Rudi Rusdiah, Lydiawati Dakhi (Dragon), dan Surya Kencana.

Anggota DPA Pusat meliputi Efendi Ruslim, Hidayat Tjokrodjojo, Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno, Iwan Idris, Jackson Ong, Jimmy Suhalim, John Franco, Kunarto Mintarno, Nana Osay, Sony Franslay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Wiryadi dan Rudi Rusdiah.

Setali tiga uang, anggota caretaker Apkomindo juga hampir semuanya merupakan pengurus yayasan dan DPA, yaitu Hidayat Tjokrodjojo, Hengky Gunawan, Henkyanto Tjokroadhiguno, Iwan Idris, Jackson Ong, Kunarto Mintarno, Nana Osay, Agus Setiawan, Chris Irwan Japari, Sony Franslay dan Rudi Rusdiah.

Menurut pengurus DPP Apkomindo Agustinus Sutandar, pembekuan ini membuat kegiatan di asosiasi praktis terhenti, dan anggota mempertanyakan alasan pembekuan tersebut.

Agustinus juga menilai langkah DPA Pusat yang membekukan DPP secara sepihak tidak dapat diterima, apalagi disertai ancaman dengan menggunakan jasa pengacara terkenal.

Menanggapi berbagai isu negatif mengenai DPA Pusat Apkomindo, Sekretaris DPA Pusat sekaligus Sekretaris caretaker Apkomindo Rudi Rusdiah mengatakan dinamika asosiasi Apkomindo adalah dibekukannya DPP Apkomindo dan sekarang kegiatan asosiasi memang dijalankan oleh DPA Apkomindo dan sesuai dengan AD/ART maka DPA segera membentuk Caretaker untuk taking care asosiasi DPP.

“Karena yang dibekukan hanya pengurus DPP, maka sebetulnya tidak ada efeknya terhadap bisnis atau kegiatan anggotanya dengan kata lain semua berjalan normal bisnis as usual,” ujarnya.

Rudi mengungkapkan staff Sekretariat asosiasi di tingkat Pusat akan berjalan lagi dengan normal dan bertanggung jawab terhadap Caretaker dan DPA.

Sebagai sikap dan jawaban atas keputusan pembekuan oleh DPA Pusat tertanggal 19 September 2011, maka berdasarkan usulan tertulis dari 26 DPD Apkomindo (dari total 27 DPD) dan usulan tertulis lebih dari 2/3 total suara anggota secara nasional, sejumlah anggota DPP Apkomindo telah mengadakan Munaslub Apkomindo pada 28 Oktober 2011 sampai 30 Oktober 2011, di Gedung Graha Kadin, Surabaya.

Pada dasarnya Munaslub tersebut telah membentuk Tim Koordinasi DPD DPD Apkomindo (TKDDA) sebagai pengganti DPP Apkomindo yang dibekukan dan akan bertugas melanjutkan program nasional yang berpotensi tertunda dengan terlebih dahulu akan memperluas diri dengan menambah anggota TKDDA sehingga lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional.

Panitia pengarah dari Munaslub tersebut adalah Agustinus Sutandar, Simon R Purba, Lukas Lukmana, Sutiono Gunadi, A Willy Sudjono, Sandy Kusuma, dan Tritan Saputra.

Hampir semua DPD Apkomindo telah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPA, sebagai Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Apkomindo 2011.

Munaslub juga telah menetapkan bahwa Keputusan Dewan Pertimbangan Apkomindo Pusat No.: 05/SKPB/9/2011, telah mengabaikan kepentingan organisasi dan rasa keadilan (Recths Delict).

Munaslub yang diikuti pengurus Apkomindo daerah di luar Jakarta juga menetapkan bahwa Keputusan DPA Pusat No.: 05/SKPB/9/2011, merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi dan Kedaulatan Anggota.

Selain itu, kata Tritan Saputra, keputusan itu juga memicu terhentinya proses pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang demokratis untuk periode 2011-2014, terhambatnya program, kegiatan dan aktifitas asosiasi, serta timbulnya potensi tuntutan pidana dari pihak-pihak yang dirugikan.

Ketua Apkomindo Jatim Chandra Prayogo enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemelut yang ada di tubuh Apkomindo. “Kebetulan saya agak sibuk beberapa hari ini sehingga kurang mengikuti perkembangan,” katanya.

DPP Apkomindo yang sudah dibekukan mendesak Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat untuk segera menggelar Munaslub agar konflik yang ada dalam tubuh asosiasi itu mereda.

Ketua Umum DPP Apkomindo Suhanda Wijaya mengatakan suasana akan menjadi terkontrol manakala agenda munaslub oleh caretaker DPA segera dilakukan.

Mantan Ketua Umum DPP Apkomindo Henkyanto Tjokroadhiguno mengatakan sedang diupayakan untuk mencari solusi mengatasi kisruh internal organisasi.

Adapun, Ketua YAI dan juga DPA Pusat Hidayat Tjokrodjojo mengatakan pihaknya sedang memproses dan menyelesaikan persoalan yang ada dengan caretaker yang sudah dibentuk.

”Akan ada serangkaian pertemuan-pertemuan dengan anggota dan pengurus mulai di DKI Jakarta dan kemudian nasional. Sementara untuk pelayanan anggota dan juga kerja sekretariat dan hubungan kerja dengan semua stakeholder jalan terus seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, anggota DPA Pusat yang juga anggota Yayasan Apkomindo sekaligus sebagai caretaker Chris Irwan Japari mengatakan dalam situasi dan kondisi dari suatu organisasi seperti Apkomindo, dinamika demokrasi seperti ini wajar saja terjadi.

“Sambil terus berproses menuju titik keseimbangan yang baru bagi semua pihak yang terlibat. Biar adem-adem saja dulu sambil berproses pak,” pintanya.

Akar utama konflik sebenarnya adalah pembekuan pengurus DPP. Suhanda yang mengaku pernah menjadi Ketua Yayasan Apkomindo Indonesia pertama pada saat pendiriannya hanya bisa mengungkapkan alasan pembekuan adalah karena DPP tidak bersedia menunda pelaksanaan Munas 2011, padahal tanggal pelaksanan Munas telah diputuskan bersama dengan DPA pada saat Rapimnas Apkomindo.

Sementara itu pengurus Apkomindo Sutiono Gunadi menilai kemelut dalam Apkomindo tersebut bukannya pengurus lama masih ingin berkuasa. “Justru kami ingin mempercepat proses pembentukan pengurus baru agar organisasi bisa berjalan dengan sehat,” tegasnya.

Mantan pengurus DPP Apkomindo Michael Sunggiardi menduga pembekuan DPP Apkomindo karena adanya kekhawatiran DPD-DPD akan mengambil kue pameran di daerah.

“Sebenarnya pangkal masalahnya adalah ada pada DPA Pusat dan Yayasan Apkomindo, terutama oleh para pendirinya yang sepertinya post power sindrom,” ketusnya.

Peranan paling penting dalam konflik yang dipicu karena pembekuan, menurut Michael, adalah seorang mantan Ketua Umum Apkomindo yang merasa paling khawatir akan kegiatan yang dilakukan DPD.

“Mereka banyak dapat dana dari pameran IndoComtech, sehingga bisa menyewa pengacara terkenal untuk membekukan asosiasi. Saya sendiri sudah tidak berkepentingan lagi dengan Apkomindo dan sudah hengkang dari asosiasi itu,” ujarnya.

Jadi, kata Michael, nantinya Ketua umum Apkomindo dipastikan merupakan pendukung atau pesanan dari DPA Pusat Apkomindo. Seperti diketahui, terdapat 3 pasangan calon ketua umum Apkomindo, yaitu Agustinus Sutandar (PT Corexindo)-Oscar, Soegiharto Santoso (PT Masterdata)-Andy Ho, dan Nana Osay (PT Harrisma) -Kunarto.

Ketika disinggung mengenai kompetensi calon yang ada, Michael enggan mengungkapkan siapa yang pantas jadi ketua. “Saya enggan mengomentarinya. Tapi yang jelas Soegiharto memiliki perilaku yang hampir sama dengan Rudi Rusdiah, caretaker saat ini.”

Sony Franslay, pendiri DPP Apkomindo yang juga pendiri Yayasan Apkomindo dan sebagai DPA sekaligus sebagai caretaker Apkomindo, membantah bahwa dirinya merupakan penyebab dari adanya kekisruhan dalam tubuh asosiasi. “Tidak benar itu.”

Adapun, Ketua Yayasan Apkomindo Indonesia Hidayat Tjokrodjojo mengatakan pihaknya sama sekali bukan penyebab kekisruhan tersebut. “Justru saya masih tetap ingin Apkomindo semakin bermanfaat bagi anggota, mitra, stakeholder, industri, dan masyarakat luas yang dilayaninya.

“Apkomindo tidak kacau, tapi sedang berproses agar yang diharapkan dari organisasi bisa tercapai,” kata Hidayat.

Ketika dikonfirmasi, calon ketua umum Apkomindo Soegiharto Santoso enggan memberikan tanggapan kepada Bisnis.

Terkait hal tersebut, Michael mengaku pernah memiliki ide yang apabila dijalankan secara benar oleh Apkomindo akan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebenarnya, apabila tidak terus berkonflik, sejumlah program yang akan ditelurkan Apkomindo cukup baik untuk masyarakat.

“Seperti misalnya gerakan AUP atau Apkomindo untuk Pendidikan, yang maksudnya mengajak pengusaha komputer Apkomindo untuk memikirkan dan membantu sekolah di masing-masing daerah.”

Menurut dia, kalau sudah ada bisnisnya dan berpotensi untuk perang, maka solusinya adalah koperasi atau kebersamaan. “Konsepnya sama dengan relawan TIK yang dibuat Ibu Marjam Barata di Direktorat Pemberdayaan Informatika Kominfo.”

“Sayangnya, gagasan saya tentang koperasi belum bisa jalan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, baik untuk Apkomindo. Semua program tersebut yang jelas bukan Apkomindo yang dibekukan karena saya sudah tidak peduli lagi dengan asosiasi tersebut,” ketusnya.

Tidak jelas siapa yang salah dalam kemelut Apkomindo. Mungkin sudah saatnya pemerintah turun membantu menyelesaikan persoalan.

Sumber: Bisnis.com

Penulis: Lingga Sukatma WianggaLingga Sukatma Wiangga – Bisnis.com

Dituliskan pada: 25 November 2011  |  03:55 WIB

Artikel Terkait:

Terkait Penghinaan Wartawan, Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Aneh Tapi Nyata

Dua Pelaku Bakal Menyusul Terpidana Kasus Penghina Wartawan