BISKOM,Jakarta – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat dan mengefisienkan proses pengelolaan perijinan di lingkungan Pertamina Group.

Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan

Melalui implementasi SYNERGY (Synchronize, Energize, & Digitalize), platform digital berbasis geospasial, Pertamina  mentransformasi pengelolaan perizinan operasional di seluruh lini bisnisnya.

Platform ini mengintegrasikan data perizinan, informasi spasial, dashboard monitoring, serta kemampuan pencarian berbasis kecerdasan buatan dalam satu ekosistem digital terpadu.

Implementasi SYNERGY telah memberikan dampak signifikan bagi perusahaan, antara lain mempercepat proses perizinan hingga 85 persen, mengelola lebih dari 5.000 dokumen perizinan aktif, serta menghasilkan potensi efisiensi dan penghindaran biaya hingga USD25 juta.

Selain itu, sistem ini mendukung pengelolaan 322 izin operasional kritikal dengan tingkat keberhasilan sertifikasi ulang 100 persen tanpa keterlambatan.

“Penghargaan Esri SAG Award 2026 merupakan pengakuan dunia atas keberhasilan Pertamina memanfaatkan teknologi geospasial dan kecerdasan buatan untuk menciptakan nilai nyata bagi bisnis.

Transformasi yang kami lakukan tidak hanya meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data,” kata Agung.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan inovasi berbasis kecerdasan buatan merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis Pertamina.

Penghargaan tersebut membuktikan daya saing inovasi digital Pertamina di tingkat global.

“Pengakuan dari Esri ini menjadi kebanggaan bagi Pertamina sekaligus Indonesia.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa inovasi karya anak bangsa mampu bersaing dan memperoleh apresiasi di tingkat global.

Yang terpenting, transformasi digital geospasial yang kami lakukan menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan tata kelola, penguatan kepatuhan, efisiensi operasional, mitigasi risiko, serta penciptaan nilai bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Baron

Selain menerima penghargaan, Pertamina juga membagikan pengalaman transformasi digital geospasial perusahaan melalui presentasi berjudul “From Compliance to Intelligence: Pertamina’s Geospatial Transformation Journey through SYNERGY, GeoAI, and SIMA Pro.”

Presentasi tersebut mengulas perjalanan Pertamina dalam mengembangkan kapabilitas geospasial dari digitalisasi perizinan melalui SYNERGY, pemanfaatan Artificial Intelligence melalui GeoAI, hingga pengelolaan aset korporat berbasis geospasial melalui SIMA Pro.

Melalui inisiatif tersebut, Pertamina menunjukkan bagaimana GIS berkembang dari alat pendukung kepatuhan menjadi fondasi enterprise geospatial intelligence yang mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola aset, dan menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan.

Hal ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi digital berkelas dunia dalam mendukung transformasi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) terus mematangkan rencana kerja sama dengan PT Prodia Widya Husada dan PT Pos Indonesia (Persero).

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi rancangan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar secara daring pada Senin, 27 Juli 2026.

Rapat diikuti oleh Komisi III dan Kesekretariatan PP IKAHI, Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, serta perwakilan kedua mitra kerja.

Kerja sama yang dirancang meliputi penyediaan layanan kesehatan bagi anggota IKAHI bersama PT Prodia Widya Husada, serta pemanfaatan layanan pos dan logistik bersama PT Pos Indonesia, khususnya untuk mendukung kebutuhan pengiriman barang pindahan hakim yang memperoleh promosi atau mutasi.

Dalam pembahasan PKS dengan PT Prodia Widya Husada, para peserta rapat menyepakati sejumlah penyempurnaan.

Di antaranya, penegasan bahwa penerima manfaat merupakan anggota IKAHI yang terdaftar sebagai peserta asuransi beserta keluarga inti sesuai Kartu Keluarga, pemberian potongan harga untuk layanan Medical Check-Up (MCU) dan layanan vaksin tertentu.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di cabang Prodia maupun secara on-site dengan jumlah minimal 10 peserta, dengan hasil pemeriksaan ditargetkan selesai paling lambat tujuh hari.

Sementara itu, pada pembahasan PKS dengan PT Pos Indonesia, sejumlah ketentuan teknis turut disempurnakan.

Salah satunya adalah penghapusan batas maksimal berat barang sebesar 50 kilogram sehingga dapat lebih mengakomodasi kebutuhan pengiriman barang pindahan hakim.

Selain itu, mekanisme pembayaran dilakukan secara mandiri oleh anggota IKAHI melalui transfer ke rekening PT Pos Indonesia setempat dengan batas waktu pelunasan maksimal 30 hari sejak diterbitkannya invoice.

Sebagai tindak lanjut, PT Prodia Widya Husada dan PT Pos Indonesia akan menyiapkan draf final MoU dan PKS sesuai hasil harmonisasi untuk kemudian disampaikan kepada PP IKAHI sebagai dasar proses penandatanganan.

Dengan selesainya tahap harmonisasi ini, diharapkan kerja sama yang terjalin mampu memberikan nilai tambah bagi anggota IKAHI, baik melalui akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau maupun kemudahan layanan logistik bagi hakim yang menjalankan promosi dan mutasi.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026, sesuai dengan pasal 48 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI), maka Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior, Saudari Destry Damayanti, sebagai pejabat Gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat (2) UU BI.

Bank Indonesia senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat UU BI.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanat masing-masing.?(Surame)

BISKOM,Jakarta – Sengketa yang timbul dari transaksi pertama antara ahli waris dan pihak lain dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama sepanjang memenuhi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Namun, jika objek telah dialihkan melalui transaksi kedua dan seterusnya, sengketa kepemilikannya menjadi kewenangan Peradilan Umum sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun

Ketika Harta Warisan Dialihkan Sebelum Dibagi

Sejak pewaris meninggal dunia, hak kewarisan para ahli waris terbuka.

Akan tetapi, harta peninggalan dapat dibagikan setelah biaya pengurusan jenazah, utang, wasiat, dan kewajiban pewaris lainnya diselesaikan.

Sebelum pembagian dilakukan, seorang ahli waris tidak dapat secara sepihak menguasai atau mengalihkan satu objek tertentu seolah-olah seluruhnya merupakan miliknya.

Persoalan muncul ketika salah seorang ahli waris menjual, menghibahkan, atau mengalihkan objek warisan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Sengketa yang timbul tidak lagi hanya menyangkut pembagian warisan, tetapi juga keabsahan peralihan dan status kepemilikan objek.

Dalam keadaan demikian, hakim harus lebih dahulu menentukan lingkungan peradilan yang berwenang.

Kekeliruan menentukan kompetensi absolut dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara (Ivada et al., 2020).

Sengketa Hak Milik dalam Perkara Waris

Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris di antara orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan tersebut meliputi penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan pembagian harta warisan.

Dalam pemeriksaan perkara waris, pihak lain dapat mendalilkan bahwa objek yang disengketakan bukan lagi harta warisan karena telah dibeli, dihibahkan, atau diperoleh melalui perbuatan hukum tertentu.

Dalil tersebut menimbulkan titik singgung antara perkara waris dan sengketa hak milik.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa hak milik harus lebih dahulu diputus oleh Peradilan Umum.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama ditunda sampai status kepemilikan memperoleh kepastian.

Mekanisme ini membuat para pihak harus berperkara di dua lingkungan peradilan (Adicahya, 2023).

Perluasan Kewenangan melalui Pasal 50 Ayat (2)

Pasal 50 ayat (2) undang-undang tersebut membuka kemungkinan agar sengketa hak milik atas objek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara pokoknya.

Syaratnya, sengketa terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam dan berkaitan dengan perkara yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49.

Ketentuan ini menyederhanakan proses penyelesaian. Para ahli waris tidak selalu harus mengajukan sengketa kepemilikan ke Pengadilan Negeri, kemudian kembali ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian warisan.

Sengketa waris dan kepemilikan dapat diperiksa sekaligus sepanjang memenuhi syarat undang-undang (Hartini, 2015).

Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa setiap sengketa tanah hanya karena objeknya pernah menjadi harta warisan.

Sengketa kepemilikan tetap harus mempunyai hubungan langsung dengan perkara waris yang diajukan.

Transaksi Pertama sebagai Batas Kewenangan

Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 angka 3 dan Kamar Agama Tahun 2016 angka 9 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan batas yang lebih konkret. Rumusan tersebut menyatakan:

“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.”

Rumusan yang sama pada Kamar Perdata dan Kamar Agama menunjukkan kesatuan pandangan mengenai batas kewenangan kedua lingkungan peradilan.

Pengadilan Agama menangani sengketa yang timbul dari transaksi pertama oleh ahli waris, sedangkan sengketa akibat transaksi kedua dan seterusnya menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Makna Transaksi Pertama

Transaksi pertama terjadi ketika salah seorang ahli waris secara langsung mengalihkan objek warisan kepada pihak lain.

Misalnya, seorang ahli waris menjual tanah peninggalan pewaris kepada A tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Apabila ahli waris lain menggugat keabsahan penjualan tersebut sekaligus meminta penetapan ahli waris, penetapan objek sebagai harta warisan, penentuan bagian, dan pembagiannya, sengketa itu dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Pemeriksaan terhadap peralihan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah objek masih termasuk harta warisan yang dapat dibagi.

Dalam keadaan itu, sengketa kepemilikan tidak berdiri sendiri.

Hubungan hukum yang dipersoalkan lahir antara ahli waris yang mengalihkan objek dan penerima pertama serta menjadi bagian dari penyelesaian perkara waris.

Transaksi Kedua Menjadi Kewenangan Peradilan Umum

Keadaannya berbeda apabila penerima peralihan pertama telah mengalihkan kembali objek kepada pihak berikutnya.

Misalnya, seorang ahli waris menjual tanah warisan kepada A, kemudian A menjualnya kepada B.

Sengketa antara para ahli waris dan B timbul akibat transaksi kedua.

Pemegang terakhir memperoleh objek bukan langsung dari ahli waris, melainkan dari penerima peralihan sebelumnya.

Pemeriksaan perkara akan menyentuh keabsahan rangkaian transaksi keperdataan, kedudukan pemegang hak terakhir, dan kemungkinan perlindungan terhadap pembeli yang beriktikad baik.

Karena itu, sengketa kepemilikan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Setelah sengketa kepemilikannya diputus oleh Pengadilan Negeri, penyelesaian warisan di Pengadilan Agama dapat diajukan atau dilanjutkan sesuai keadaan perkara apabila objek dinyatakan tetap termasuk harta peninggalan (Adicahya, 2023).

Menelusuri Peristiwa Hukum, Bukan Sekadar Akta

Penentuan transaksi pertama atau kedua tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah akta atau dokumen.

Hakim perlu menelusuri peristiwa hukum yang mendasari peralihan atau penguasaan objek.

Perubahan nama dalam sertifikat harus dikaji berdasarkan alas hak yang mendasarinya.

Beberapa dokumen belum tentu menunjukkan beberapa transaksi apabila seluruhnya merupakan satu rangkaian perbuatan hukum.

Sebaliknya, meskipun sertifikat belum dibalik nama, transaksi kedua dapat saja terjadi apabila penerima peralihan pertama telah mengalihkan kembali haknya kepada pihak lain.

Dengan demikian, yang menentukan ialah hubungan hukum dan urutan peralihan yang menjadi sumber sengketa, bukan semata-mata jumlah dokumen yang diterbitkan.

Syarat Kewenangan Pengadilan Agama

Transaksi pertama bukan satu-satunya ukuran.

Agar sengketa hak milik dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama, unsur Pasal 50 ayat (2) tetap harus dipenuhi.

Pertama, sengketa kepemilikan harus berkaitan dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam perkara waris, gugatan harus mempersoalkan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, bagian, atau pembagiannya, bukan sekadar meminta pernyataan kepemilikan atas tanah.

Kedua, sengketa hak milik harus terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam.

Ketiga, sengketa kepemilikan atas objek tersebut diminta untuk diputus bersama-sama dengan perkara pokok.

Keempat, sengketa timbul dari transaksi pertama dan objek belum dialihkan melalui transaksi berikutnya (Adicahya, 2023; Muni, 2019).

Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, penggunaan istilah “harta warisan” dalam gugatan tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan Pengadilan Agama.

Iktikad Baik Bukan Penentu Kompetensi

Kedudukan pembeli beriktikad baik penting dalam pemeriksaan pokok perkara, tetapi bukan ukuran utama dalam menentukan kompetensi absolut.

Forum yang berwenang lebih dahulu ditentukan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) dan urutan transaksi sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Dalam sengketa akibat transaksi kedua, Pengadilan Negeri dapat menilai apakah pemegang terakhir memperoleh objek melalui prosedur yang sah, telah melakukan pemeriksaan secara patut, dan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya persoalan atas objek tersebut.

Perlindungan tidak diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada fakta dan kehati-hatian pembeli (Putro et al., 2016; Mariyanti, 2021).

Kriteria mengenai prosedur yang sah dan kehati-hatian pembeli juga dirumuskan dalam Kamar Perdata SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Menentukan Forum Sejak Gugatan Disusun

Pihak yang hendak menggugat harus menelusuri riwayat peralihan objek.

Identitas pihak yang mengalihkan dan menerima, waktu transaksi, alas hak, serta urutan peralihan perlu dijelaskan secara terang dalam posita.

Apabila sengketa timbul dari transaksi pertama, tuntutan mengenai keabsahan peralihan harus dihubungkan dengan penetapan ahli waris, penetapan harta warisan, penentuan bagian masing-masing, dan pembagian.

Apabila telah terjadi transaksi kedua atau seterusnya, sengketa kepemilikan harus diselesaikan melalui Peradilan Umum.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 memberikan batas operasional yang jelas.

Transaksi pertama masih berhubungan langsung dengan tindakan salah seorang ahli waris, sedangkan transaksi kedua dan seterusnya telah memasuki sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Ketelitian menelusuri riwayat peralihan menjadi kunci untuk menentukan forum yang tepat dan mencegah proses berperkara berulang.

Referensi

1. Adicahya, A. (2023). Mengakhiri ambiguitas kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa waris dan hak milik: Kajian Putusan Nomor 26 PK/AG/2015. Jurnal Yudisial, 16(2), 269–291.
2. Hartini. (2015). The implication of special provisions for disputes over ownership rights and other civil disputes towards religious court jurisdiction. Mimbar Hukum, 27(2), 339–349.
3. Ivada, N., Harlyanikoba, I. A., Willyam, E., Nurhayati, A., Waruwu, R. N., Kusuma, A. P. M., & Isnaeni, B. (2020). Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Ag/2018. Jurnal Lex Specialis, 1(2), 206–218.
4. Mariyanti, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap pembeli atas kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam jual beli tanah warisan. Doktrina: Journal of Law, 4(2), 151–158.
5. Muni, A. (2019). Penyelesaian sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama. Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 7(2), 299–314.
6. Putro, W. D., Zuhairi, A., Salam, S., & Lubis, E. L. T. (2016). Penjelasan hukum: Pembeli beriktikad baik dalam sengketa perdata berobjek tanah. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne.

Program yang berlangsung selama dua pekan, dari 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 ini diikuti oleh empat hakim Indonesia, yaitu Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata MA RI), Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jepara), dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI).

Delegasi didampingi oleh Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M., staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI-anggota Tim Pembaruan Peradilan MA RI.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama strategis MA RI dengan FCA yang telah terjalin lebih dari dua dekade, serta didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3).

Keempat hakim delegasi terpilih melalui proses seleksi terbuka yang dikoordinasikan oleh Tim Pembaruan Peradilan MA RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK.KP1.1.2/IX/2025.

Secara umum, program fellowship ini bertujuan meningkatkan kapasitas hakim Indonesia dalam praktik peradilan komersial internasional, sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk perbaikan peringkat Indonesia dalam Business Ready Index (B-Ready) Bank Dunia serta pemenuhan standar OECD terkait sistem kepailitan, penegakan hukum persaingan usaha, eksekusi perdata, dan pengakuan putusan asing.

Selama dua pekan di FCA, keempat hakim akan mendalami empat area utama, yakni hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, litigasi lintas batas dan eksekusi putusan asing, serta efisiensi operasional pengadilan niaga, yang nantinya dituangkan dalam proyek pembaruan (reform project) individu masing-masing peserta.

Diskusi Enforcement, Admiralty, dan Kekayaan Intelektual Warnai Hari Pertama Fellowship

Pada hari pertama, delegasi diterima oleh Martin Clutterbuck, International Program Manager FCA, dan disambut oleh sejumlah pejabat kepaniteraan Federal Court of Australia, yaitu Registrar Thom Stewart, Judicial Registrar Jodie Burns, dan Judicial Registrar Jacinta Ellis.

Agenda dibuka dengan sesi perkenalan, morning tea, serta tur keliling gedung dan lingkungan kerja FCA di Melbourne.

Delegasi diberikan ruang kerja di Lantai 9 Gedung FCA, yang berlokasi di Commonwealth Court, William Street di Melbourne yang akan berfungsi sebagai ruang rapat utama, untuk dua minggu ke depan.

Rangkaian diskusi hari pertama berlangsung dalam empat sesi.

Sesi pertama disampaikan oleh Judicial Registrar Jodie Burns mengenai titik singgung antara penegakan putusan pengadilan (enforcement of court orders) dengan contempt of court.

Dalam paparannya, Burns menjelaskan, efektivitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memutus perkara, tetapi juga kemampuan memastikan putusan benar-benar dilaksanakan.

Diskusi menyoroti tiga fungsi utama enforcement, yaitu remedial, kepastian hukum, dan institusional, serta prinsip proses ex parte yang disertai kewajiban full and frank disclosure bagi pemohon.

Ditegaskan pula, contempt of court ditempatkan FCA sebagai ultimum remedium, mekanisme terakhir yang hanya digunakan apabila instrumen penegakan putusan biasa tidak lagi memadai.

Sesi kedua membahas yurisdiksi admiralty dan penyitaan kapal (arrest of ships) sebagai salah satu upaya penegakan hukum, disampaikan oleh Judicial Registrar Jacinta Ellis bersama Thom Stewart yang juga menjabat Admiralty Marshal.

Usai istirahat siang, sesi ketiga kembali diisi oleh Thom Stewart yang memaparkan pelaksanaan putusan perdata dari perspektif registrar.

Dipaparkan tiga metode utama enforcement yang digunakan FCA, yaitu examination hearing untuk menelusuri aset dan kemampuan bayar pihak yang berkewajiban, garnishee order yang melibatkan pihak ketiga penyimpan dana debitur, serta penyitaan dan penjualan aset (seizure).

Sebagai ilustrasi, Stewart membagikan pengalaman FCA Melbourne menyita pesawat komersial pada masa pandemi COVID-19 ketika maskapai gagal memenuhi kewajiban leasing, yang menunjukkan kompleksitas eksekusi terhadap aset bernilai besar.

Sesi keempat sekaligus penutup hari pertama diisi oleh Justice Rofe dengan topik hak kekayaan intelektual, khususnya mekanisme penghapusan merek dagang karena tidak digunakan (non-use).

Diskusi berkembang membahas beban pembuktian yang di Australia justru dibebankan kepada pemilik merek, bukan pemohon, standar bukti penggunaan yang relatif ringan, hingga konsep ganti rugi tambahan (additional damages) atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang bersifat punitif dan preventif.

Para hakim delegasi turut aktif membandingkan praktik tersebut dengan sistem hukum di Indonesia, termasuk tantangan pembuktian non-penggunaan merek di wilayah kepulauan yang luas.

Meninjau Ruang Sidang Utama FCA

Selain itu, delegasi juga diberikan kesempatan untuk meninjau ruang sidang utama FCA, yang digunakan untuk persidangan perkara komersial.

Salah satu hal yang menarik dalam ruang sidang tersebut adalah, tersedia tempat duduk untuk juri, yang digunakan dalam perkara tindak pidana komersial, seperti kartel.

Ruang sidang utama berukuran tidak kurang 250 meter persegi dilengkapi berbagai fasilitas pendukung persidangan, seperti video kamera untuk keperluan streaming, akses ke perangkat audiovisual, dan lainnya.

Rangkaian diskusi hari pertama ini menjadi pembuka dari agenda dua pekan Indonesia Judicial Fellowship Program, yang akan dilanjutkan dengan observasi persidangan, diskusi manajemen perkara, penulisan putusan, hingga pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan peradilan dan bisnis di Australia.

MA RI melalui Tim Pembaruan Peradilan, bersama FCA dan AIPJ3, berharap program ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi pembaruan sistem peradilan niaga di Indonesia.

Liputan mengenai pengalaman dan interaksi delegasi akan disajikan secara berkala setiap hari selama program berlangsung.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Dalam sistem Pemerintahan, Indonesia menganut Trias Politika.

Dimana Kekuasaan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi tiga Kekuasaan, yakni: Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia.

Untuk itu, Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan pengaruh bagi negara sekitarnya, baik dalam hal kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang menganut Demokrasi Pancasila dan pimpin oleh seorang Presiden.

Dalam sistem Pemerintahan, Indonesia menganut Trias Politika.

Dimana Kekuasaan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi tiga Kekuasaan, yakni: Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif.

Legislatif (DPR, DPD, MPR): Berwenang merancang dan menyusun undang-undang.
Eksekutif (Presiden, Wapres, dan Kementerian): Bertugas menjalankan undang-undang serta roda pemerintahan.

Yudikatif (MA, MK, dan KY): Berwenang mengawasi penegakan hukum dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang.

Di dalam ranah yudikatif, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan yang vital.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka dan independen.

Artinya, proses peradilan bebas dari campur tangan atau intervensi pihak mana pun, termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif.

Lalu Apa Peran dan Fungsi Utama Mahkamah Agung?

Untuk memastikan keadilan terwujud secara merata di seluruh pelosok negeri, Mahkamah Agung menjalankan enam fungsi utama:

Fungsi Peradilan.

MA merupakan pengadilan tingkat tertinggi yang menangani perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Fungsi utamanya adalah menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, MA memiliki wewenang Judicial Review (hak uji materiil) untuk menilai apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Fungsi Pengawasan.

MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya proses peradilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan ini bertujuan agar persidangan berjalan secara wajar, efisien, dan berbiaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim.

MA juga mengawasi perilaku para hakim, pejabat pengadilan, serta profesi hukum seperti advokat dan notaris dalam konteks peradilan.

Fungsi Mengatur.

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, MA berwenang menetapkan peraturan sendiri untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Fungsi Nasihat.

MA bertindak sebagai pemberi pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya.

Salah satu peran krusialnya adalah memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait permohonan grasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh terpidana.

Fungsi Administratif. Seluruh urusan organisasi, administrasi, keuangan, hingga tata kerja di empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan TUN) secara penuh berada di bawah kewenangan dan pengelolaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-Lain di luar tugas utamanya mengadili perkara, MA juga dapat diserahi tugas serta kewenangan tambahan lain selama diamanatkan secara sah oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pilar utama penjaga keadilan di Indonesia.

Tanpa keberadaan MA, penerjemahan hukum di setiap daerah di seluruh Indonesia berisiko tumpang-tindih dan penegakan keadilan akan kehilangan arah.(Surame)