BISKOM,Jakarta – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan dukungan terhadap upaya asosiasi dosen dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen, utamanya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah 3T.

“Kami di Komite III memberi apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan.

Gaji yang merupakan hak ini menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus penghargaan bagi tenaga akademik profesional.

Maka kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini,” ujar Filep Wamafma, Senin (27/7/2026).

Filep menambahkan pentingnya keberpihakan kebijakan yang seimbang baik bagi dosen negeri maupun dosen swasta sebagaimana dedikasi dan pengabdiannya bagi dunia akademik.

Oleh karena itu, perlu adanya inventarisasi masalah agar dosen di bawah pengelola swasta juga mendapatkan perhatian yang setara.

“Kesejahteraan dosen swasta perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga tenaga pendidik dimanapun posisinya merasa didukung baik secara moral maupun kebijakan dalam menjalankan tugas pengajaran di perguruan tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, senator Filep Wamafma juga menyoroti perihal tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta, terutama yang berada di daerah 3T.

Diantaranya, ketimpangan regional dan dampak pada kemampuan pembayaran UKT serta kendala akses mahasiswa.

“Perkembangan biaya hidup dan kemampuan pembayaran dari mahasiswa berbeda antara Jabodetabek dan daerah lain, terutama 3T.

Jadi, kenaikan UKT seperti di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah.

Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T.

Tentu ini jadi perhatian kita bersama,” katanya lagi.

Menyikapi hal ini, Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan mendorong adanya kebijakan yang tepat dan evaluasi sistem pendidikan.

Dia mengatakan, Komite III DPD RI menyoroti kurangnya fokus kebijakan yang menargetkan penanganan masalah pendidikan daerah secara spesifik, khususnya 3T.

“Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan.

Juga meminta agar pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” katanya.

“Komite III mendukung langkah asosiasi dosen ini, namun kami menegaskan bahwa proses ini harus terintegrasi dalam rangka evaluasi kebijakan pendidikan nasional.

Perlu juga tindakan konkret pemerintah untuk menyelamatkan pendidikan di wilayah 3T.

Kami berharap adanya perimbangan kesejahteraan dosen dan program kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara adil, merata dan terfokus,” tutupnya.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Koperasi Sabang Merauke Sejahtera (SMS) Sekretariat Jenderal DPD RI resmi hadir kembali dengan wajah baru yang lebih modern, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Rebranding ini menjadi cerminan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian yang diwujudkan melalui pelayanan usaha yang adaptif dengan perkembangan masa kini.

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa kehadiran kembali unit usaha ini bukan sekadar pergantian logo atau tampilan fisik toko, melainkan sebuah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing koperasi.

“Rebranding adalah keputusan strategis untuk memastikan usaha tetap relevan dengan ekspektasi zaman.

Satu langkah kecil keberanian mengeksekusi hari ini jauh lebih berarti daripada seribu rencana yang hanya ada di kepala,” ujar Mohammad Iqbal saat meresmikan Koperasi SMS Setjen DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (28/7/26).

Ia menambahkan untuk memperkuat daya tawar dan meningkatkan standar operasional, Koperasi SMS menggandeng Outlet Mitra Indogrosir.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan barang sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan toko.

“Selain kehadiran toko fisik, mekanisme pesan, bayar, dan antar melalui sistem belanja daring yang telah disiapkan adalah bukti nyata bahwa koperasi ini peka terhadap perkembangan zaman, peka terhadap kebutuhan, dan peka terhadap perubahan.

Inilah wajah koperasi masa kini yang kita cita-citakan bersama,” kata Mohammad Iqbal.

Mohammad Iqbal juga menyampaikan bahwa leadership dan semangat rebranding hari ini tidak boleh berhenti pada peluncuran wajah baru koperasi.

Keduanya harus dilanjutkan dan diperkuat melalui pembenahan manajemen koperasi secara menyeluruh.

“Cara-cara lama yang sudah tidak lagi efektif harus kita tinggalkan, dan digantikan dengan manajemen baru yang lebih transparan, lebih akuntabel, profesional, serta didukung oleh tata kelola koperasi yang baik,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Koperasi SMS Setjen DPD RI Hartawan menjelaskan dalam perjalanannya sejak tahun 2016 hingga sekarang, Koperasi SMS Setjen DPD RI telah melewati berbagai dinamika yang ditandai dengan estafet kepengurusan.

Secara keseluruhan, koperasi ini telah melewati tiga generasi kepengurusan yang masing-masing telah memberikan kontribusi dan pencapaian kesejahteraan bagi para anggotanya.

“Sejalan dengan perkembangan teknologi, Koperasi SMS juga telah bertransformasi dari pengelolaan manual ke sistem digital serta online shop.

Hal ini diwujudkan melalui pembangunan aplikasi koperasi terintegrasi yang kini dapat diakses secara mudah oleh para pegawai melalui SSO Setjen DPD RI,” terang Hartawan.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut baik rencana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan melakukan penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan skema top up.

Menurutnya, skema top up TKD bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang cenderung rendah merupakan pilihan kebijakan yang tepat dalam merespons tantangan dan dinamika pembangunan daerah saat ini.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi respons kebijakan pemerintah ini.

Penyesuaian TKD berbasis kondisi ruang fiskal memungkinkan pemerintah daerah meniadakan potensi kebijakan penyesuaian pegawai di daerah,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (28/7).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya menerima banyak aspirasi dari para kepala daerah terkait kebijakan efisiensi TKD.

“Sebagai wakil daerah, harus kami akui bahwa terdapat banyak aspirasi dari para bupati dan gubernur yang merasa kesulitan dalam mengatur belanja pegawai daerah di tengah tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik dasar di daerah,” terangnya.

Dengan skema top up ini, lanjut Sultan, pihaknya optimistis pemerintah daerah akan lebih inovatif dalam menyusun rencana alokasi, terutama belanja pegawai daerah, secara proporsional.

“Harapannya, ke depan kualitas perencanaan pendapatan dan belanja daerah dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, sehingga top up anggaran tersebut dapat menstimulasi produktivitas pendapatan asli daerah (PAD),” tutupnya.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi serta mendengar aspirasi bawahan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi serta mendengar aspirasi bawahan, saat memimpin pembinaan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Senin (27/7).

Muchlis menjelaskan pimpinan yang empatik tidak cukup memberi perintah, tetapi juga hadir menampung aspirasi bawahan.

Ia menekankan pimpinan harus turun memberikan solusi atas kendala teknis maupun nonteknis yang dihadapi aparatur di lapangan.

Menurutnya, pimpinan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan keteladanan lebih efektif merangkul tim dibanding yang bersikap keras.

Ia mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah agar keharmonisan lingkungan kerja tetap terjaga.

Muchlis mengaitkan gaya kepemimpinan itu dengan loyalitas aparatur.

Ia menegaskan loyalitas dalam sistem peradilan bukan kepatuhan buta, melainkan kesetiaan pada aturan, integritas, dan penghormatan terhadap hierarki yang lahir dari kesadaran atas visi bersama.

Muchlis menautkan budaya kerja kolektif kolegial dengan mutu produk peradilan.

Ia menegaskan musyawarah majelis hakim yang sehat menjadi kunci lahirnya putusan yang matang, objektif, dan berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan tetap terjaga.

Di atas semua itu, Muchlis menempatkan integritas sebagai fondasi utama lembaga peradilan.

Ia mengingatkan jabatan bukan sarana mencari keuntungan, melainkan ladang pengabdian yang menuntut keteladanan.

Untuk menjaga integritas, Muchlis menyebut sejumlah mekanisme yang harus berjalan beriringan, mulai dari pengawasan berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi layanan berbasis digital, hingga pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam arahannya, Muchlis mengutip pesan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.agar aparatur tidak cepat berpuas diri dan terus mengabdi tanpa pamrih.

“Teruslah mengabdi, tanpa berharap balas budi. Teruslah berprestasi, tanpa mengharap apresiasi.

Jangan menunggu sempurna, untuk melayani secara paripurna,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pembinaan diawali apel pagi dengan Dirjen Badilag bertindak sebagai pembina, kemudian dilanjutkan pembinaan bertema “Membangun Sinergi, Loyalitas, dan Pelayanan Prima di Lingkungan Peradilan Agama”.

Kegiatan diikuti Ketua, Wakil Ketua, para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur Pengadilan Agama Lubuk Linggau.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) laksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan II, Rabu (22/7).

Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dan diikuti oleh seluruh unit eselon I serta jajaran Kantor Wilayah secara luring maupun daring.

“Kegiatan anev yang kita laksanakan hari ini merupakan upaya bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga agar sasaran-sasaran strategis yang sudah kita tetapkan dapat berjalan secara efektif,” kata Menteri Agus.

Melalui kegiatan ini, setiap unit Eselon I memaparkan realisasi indikator kinerja, capaian program prioritas, serapan anggaran, serta langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan pada semester berikutnya.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Paparan dimulai dari Sekretaris Jenderal Asep Kurnia, lalu dilanjurkan Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, hingga Plt. Kepala BPSDM Muhammad Tito Andrianto.

Dalam arahannya, Menteri Agus menegaskan bahwa memasuki semeseter II, seluruh unit kerja perlu memastikan bahwa fokus tidak hanya tertuju pada percepatan penyerapan anggaran, tapi juga peningkatan kualitas belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

“Penyerapan anggaran bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghasilkan layanan publik yang semakin baik, memperkuat keamanan dan kedaulatan negara, meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan, serta mendukung capaian target Pembangunan nasional,” ujarnya.

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II merupakan bentuk komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menerapkan manajemen kinerja yang berkelanjutan.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Kemenimipas optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, Adabina Scarves yang tergabung dalam Mitra Binaan Pertamina, mencatat kontribusi sekitar 59% dari total penjualan produk UMKM di PAS Sky Shop pada salah satu rute penerbangan Pelita Air.

Kontribusi sebesar itu dicapai Adabina Scarves hanya dalam tiga bulan sejak memasarkan produknya di PAS Sky Shop.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan perluasan akses pasar bagi UMKM binaan melalui kolaborasi Pertamina Group.

Adabina Scarves yang merupakan produsen mukena travel dan jilbab eksklusif menjadi satu dari empat UMKM yang lolos proses kurasi dari total 20 UMKM Mitra Binaan Pertamina Group untuk memasarkan produknya melalui PAS Sky Shop.

Sementara PAS Sky Shop adalah platform penjualan produk lokal di dalam penerbangan Pelita Air hasil kolaborasi Pertamina Air Services (PAS) bersama UMKM binaan Pertamina Group.

PAS Sky Shop setelah beberapa bulan diperkenalkan, akhirnya resmi diluncurkan pada Kamis (23/7) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran PAS Sky Shop, Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi bersama Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, dan Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, menyerahkan bingkisan suvenir berisi produk-produk UMKM Mitra Binaan Pertamina Group kepada para penumpang penerbangan IP108 rute Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS), Kamis, 23 Juli 2026.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dukungan Pertamina terhadap pemberdayaan UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Hari ini Alhamdulillah kami bersama Direktur Utama Pelita Air meluncurkan program kolaborasi PAS Sky Shop.

Program ini memberikan akses bagi UMKM binaan Pertamina yang telah lolos proses kurasi untuk memasarkan produknya di dalam pesawat Pelita Air,” ujar Arya.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan keberhasilan Adabina Scarves menunjukkan bahwa produk UMKM lokal memiliki daya saing tinggi ketika memperoleh akses ke pasar yang tepat.

“Masuknya Adabina Scarves ke PAS Sky Shop merupakan wujud nyata sinergi Pertamina Group dalam membuka peluang bisnis baru bagi UMKM binaan sekaligus memperkenalkan produk lokal berkualitas kepada masyarakat yang lebih luas.

Kontribusi penjualan sekitar 59% dalam tiga bulan pertama menjadi bukti bahwa ketika produk berkualitas dipertemukan dengan pasar yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih cepat dan bersaing di kanal pemasaran yang lebih luas,” ujar Fajriyah.

Ia menambahkan, perluasan akses pasar menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong UMKM tumbuh secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi di lingkungan Pertamina Group, PGN tidak hanya mendukung peningkatan kualitas produk, tetapi juga menghadirkan akses ke segmen konsumen baru.

“Kami berharap kolaborasi seperti PAS Sky Shop dapat terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM binaan memperoleh kesempatan mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan nilai ekonomi produknya,” tambahnya

Sementara itu, Pemilik Adabina Scarves, Henni Danasuoro, mengaku bangga produknya dapat menjadi bagian dari PAS Sky Shop dan memperoleh sambutan positif dari publik, terutamanya pengguna penerbangan Pelita Air.

“Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan melalui program pembinaan PGN dan Pertamina Group.

Kehadiran produk Adabina Scarves di PAS Sky Shop membuka pasar baru yang sebelumnya belum pernah kami jangkau.

Pencapaian dalam tiga bulan pertama menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas produk serta menghadirkan inovasi agar semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal Indonesia,” kata Henni.

Penyerahan suvenir tersebut menjadi simbol dimulainya pemasaran produk UMKM lokal melalui PAS Sky Shop sekaligus wujud komitmen Pertamina Group dalam memperluas akses pasar bagi UMKM binaan melalui ekosistem bisnis yang dimiliki.(Surame)