BISKOM, Jakarta – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) resmi membuka rangkaian Penataran dan Sertifikasi Wasit, Juri, serta Pelatih Muaythai pada Minggu, 2 Agustus 2026, di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Agustus 2026 ini menghadirkan langsung tenaga dari International Federation of Muaythai Associations (IFMA) sebagai instruktur dan narasumber untuk memberikan pembekalan serta pemahaman mengenai standar Muaythai internasional kepada sumber daya manusia Muaythai Indonesia.

Empat tenaga IFMA tersebut telah tiba di Jakarta sejak beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Aritit Tobwongsri, Thanong Poompanich, Chao Wathayotha, dan Porjai Laithongkam.

Kehadiran keempat tenaga IFMA tersebut menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas wasit, juri, dan pelatih Muaythai Indonesia.

Mereka memberikan pengalaman dan pengetahuan langsung terkait perkembangan teknik, regulasi, penilaian pertandingan, serta standar yang berlaku dalam Muaythai internasional.

Wakil Ketua Umum PB Muaythai Indonesia Bidang Prestasi, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, mengatakan dibukanya penataran dengan menghadirkan tenaga IFMA merupakan langkah penting untuk memastikan peningkatan kualitas SDM Muaythai berjalan secara berkelanjutan.

“Penataran ini bukan sekadar kegiatan untuk mendapatkan sertifikasi.

Yang paling penting adalah bagaimana para peserta mendapatkan pemahaman yang sama mengenai standar pertandingan, teknik, aturan, serta perkembangan Muaythai internasional.

Karena itu, kehadiran langsung tenaga IFMA sangat penting,” ujar Evi, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Evi, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan pembinaan atlet. Pelatih, wasit dan juri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem prestasi.

“Kalau kita ingin meningkatkan prestasi atlet, maka seluruh ekosistemnya juga harus kita tingkatkan.

Pelatih harus terus berkembang, sementara wasit dan juri harus memiliki pemahaman aturan yang sama dan mengikuti perkembangan standar internasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PB Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan keterlibatan IFMA menunjukkan keseriusan PBMI dalam membangun Muaythai Indonesia yang memiliki standar semakin baik.

“Ini bagian dari proses kita membangun Muaythai Indonesia. Kita ingin SDM kita memiliki kemampuan dan pemahaman yang terus diperbarui sesuai perkembangan internasional.

Kehadiran tenaga IFMA memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mendapatkan pengalaman langsung dari sumber yang memiliki kompetensi di tingkat internasional,” kata LaNyalla.

LaNyalla menegaskan, peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi penting untuk membangun prestasi Muaythai Indonesia dalam jangka panjang.

“Prestasi atlet tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada pelatih, ada wasit, ada juri, ada sistem pembinaan dan kompetisi. Semuanya harus kita bangun bersama,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PB Muaythai Indonesia, Azwan Karim, mengatakan penataran tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat keseragaman pemahaman mengenai regulasi dan standar pertandingan Muaythai.

“Peserta mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan belajar langsung dari tenaga IFMA.

Ini penting agar standar yang kita terapkan di Indonesia semakin selaras dengan perkembangan Muaythai internasional,” ujar Azwan.

Setelah rangkaian penataran dan sertifikasi yang berlangsung 2–4 Agustus 2026, PBMI akan melanjutkan agenda dengan pelaksanaan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 pada 5–10 Agustus 2026 di GOR Abdu Rosyad, Kota Bekasi, Jawa Barat.

IMC 2026 diperkirakan diikuti sekitar 500 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Kejuaraan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem kompetisi sekaligus tolok ukur perkembangan pembinaan Muaythai nasional.

Dengan hadirnya empat tenaga IFMA sejak sehari sebelum pembukaan, PBMI berharap proses transfer pengetahuan dan pengalaman internasional dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas wasit, juri dan pelatih, sekaligus memperkuat fondasi prestasi Muaythai Indonesia di tingkat internasional.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai memerlukan pembenahan melalui penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menjawab tantangan tersebut, DPD RI mematangkan rekomendasi kebijakan terhadap RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pertanahan, dan RUU Administrasi Pemerintahan sebagai pijakan memperkuat tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum di daerah.

Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI Sri Sundari mengatakan, perubahan regulasi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya pembaruan terhadap berbagai aturan strategis yang menjadi fondasi hubungan pusat dan daerah.

“Regulasi harus mampu menjawab dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang, sekaligus menghadirkan tata kelola yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Sri Sundari di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pertanahan, maupun administrasi pemerintahan.

Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menyempurnakan substansi ketiga RUU agar selaras dengan kebutuhan daerah, perkembangan regulasi nasional, dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Dalam pembahasan, ditekankan bahwa revisi ketiga RUU perlu diarahkan pada penguatan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi dengan berbagai regulasi sektoral, peningkatan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan yang mampu mengikuti transformasi digital.

“Reformasi tata kelola pemerintahan tidak cukup dilakukan pada satu sektor.

Pembenahan pemerintahan daerah, pertanahan, dan administrasi pemerintahan harus berjalan secara terpadu agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan ke depan,” ujar Khairul.

Melalui finalisasi kajian ini, DPD RI menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan yang komprehensif, berbasis bukti, dan implementatif sebagai bahan penguatan fungsi legislasi.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam mendorong pembaruan regulasi yang mampu memperkuat hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota DPD Rl Aceh Darwati A. Gani menyerap berbagai aspirasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dari pengelola sekolah, orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK), dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh pada kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Sabtu (1/8/2026).

Beragam masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penguatan kebijakan agar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin berkualitas dan menjangkau seluruh anak tanpa diskriminasi.

Dialog tersebut turut dihadiri perwakilan Aceh Flexi School sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, Sekolah Sukma, Be A Star School, serta para orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK).

Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, dan harapan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang lebih inklusif.

Peserta menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya tenaga terapis, hingga mekanisme akreditasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Mereka juga berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Darwati mengatakan penyelenggaraan pendidikan inklusif masih membutuhkan perhatian serius.

Menurutnya, kebijakan yang baik harus dibangun dari kondisi nyata yang dihadapi sekolah maupun keluarga anak berkebutuhan khusus.

“Kalau kita menuntut semua sekolah memenuhi kondisi yang ideal, tentu saat ini belum semuanya mampu.

Bahkan pemerintah daerah sendiri masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, sekolah-sekolah yang tetap membuka layanan bagi anak berkebutuhan khusus patut kita apresiasi,” ujar Darwati.

Ia menilai keberadaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan.

Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat dukungan melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan tenaga pendamping, serta regulasi yang lebih berpihak pada kebutuhan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, para orang tua anak berkebutuhan khusus juga menyampaikan harapan agar pemerintah memperluas akses layanan pendidikan, memperkuat pendampingan sejak usia dini, serta meningkatkan kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyambut baik berbagai masukan yang berkembang dalam forum tersebut.

Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Darwati berharap dialog semacam itu tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang dapat diterapkan secara nyata.

Ia menegaskan seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi DPD RI, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan di bidang pendidikan.

“Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyediakan ruang belajar, tetapi memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Karena itu, aspirasi yang kami terima hari ini menjadi masukan penting untuk memperkuat kebijakan yang lebih berpihak kepada anak berkebutuhan khusus,” kata Darwati.

Mengakhiri dialog, Darwati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota DPD RI asal Banten, Ade Yuliasih, mendorong investasi data center dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Banten tetap memperhatikan keamanan data dan hak privasi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ade setelah membawa calon investor asal Cina menemui Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 29 Juli 2026.

Calon investor yang hadir ialah CEO Hexavia, Qimeng Sun.

Dalam pertemuan tersebut, Ade turut didampingi Komisaris PT Agrinas Jaladri Nusantara, Laksda Dr. Eko Jalmo.

Pertemuan membahas peluang pengembangan data center dan teknologi AI di Banten.

“Kami menyambut investasi yang dapat memperkuat ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Namun, investasi data center dan AI bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur.

Ada keamanan data, privasi, dan hak masyarakat yang harus dilindungi sejak awal,” kata Ade.

Menurut Ade, data center merupakan infrastruktur strategis karena berkaitan dengan penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan informasi.

Karena itu, pengembangannya harus transparan, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam konteks masa kegiatan Anggota Komite I DPD RI di daerah atau reses, Ade menilai perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia.

Risiko penyalahgunaan data pribadi, akses tanpa hak, dan pengawasan yang merugikan masyarakat harus diantisipasi.

“Kemajuan teknologi harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Jangan sampai teknologi justru membuka ruang bagi penyalahgunaan informasi pribadi,” ujarnya.

Ade mengatakan investasi digital juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Banten.

Manfaat itu dapat berupa penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan teknologi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta transfer pengetahuan kepada generasi muda.

“Kita tidak hanya ingin Banten menjadi lokasi pembangunan infrastruktur digital.

Masyarakat Banten harus memperoleh kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi, dan ikut tumbuh bersama industri tersebut,” kata dia.

Ade menilai Banten memiliki daya tarik investasi karena letaknya strategis.

Provinsi ini memiliki akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta didukung pasokan listrik dan sumber daya air.

Ade berharap pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh yang mencakup aspek teknis, hukum, lingkungan, keamanan data, kebutuhan tenaga kerja, serta manfaat investasi bagi masyarakat Banten.

Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik penjajakan investasi tersebut.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Banten terbuka terhadap calon investor selama kegiatan investasinya sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah berusaha memfasilitasi semaksimal mungkin para calon investor yang akan masuk ke Indonesia,” kata Andra.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan komitmen DPD RI menjaga keberlangsungan bahasa daerah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah yang telah menjadi usul inisiatif DPD RI melalui Komite III dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan bahasa daerah tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang melalui dunia pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan GKR Hemas saat memberikan keynote speech pada peringatan Lustrum XIII (65 Tahun) SMP Negeri 1 Piyungan sekaligus Pembukaan Musyawarah Nasional I Ikatan Alumni Pisayota di Bantul, Sabtu (1/8).

GKR Hemas mengatakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah.

Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menanamkan karakter, nilai-nilai budaya, dan kecintaan terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa.

Karena itu, DPD RI mendorong hadirnya RUU Bahasa Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan bahasa Nusantara agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

“Inisiatif ini merupakan bentuk keberpihakan kepada daerah agar kekayaan bahasa Nusantara tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar GKR Hemas.

Selain memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan, GKR Hemas juga mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi.

Revolusi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang harus direspons dengan menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

Namun, menurutnya, penguasaan teknologi tidak boleh menggeser nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri bangsa.

Sekolah tidak cukup hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, kreatif, serta memiliki kecintaan terhadap budaya dan tanah air.

“Karena itu, saya meyakini bahwa pendidikan berbasis budaya, terutama yang diterapkan di Yogyakarta, bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menjadikan budaya sebagai fondasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kematangan karakter,” tegas GKR Hemas.

Ia menambahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki modal sosial dan budaya yang kuat melalui nilai-nilai hamemayu hayuning bawana, tepa selira, dan gotong royong.

Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan kepada generasi muda agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas budaya yang dimiliki.

Menutup sambutannya, GKR Hemas mengajak seluruh insan pendidik, alumni, dan masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki kejujuran, kepedulian sosial, kecintaan terhadap budaya, serta semangat mengabdi kepada bangsa menuju Indonesia Emas 2045.(Surame)

BISKOM, Jakarta – Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menghadiri sekaligus membuka secara resmi peluncuran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan website Pengurus Cabang PMII DIY bertajuk “Mengakar dalam Nilai, Menguatkan Advokasi Hukum dan Digitalisasi Gerakan”.

Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan D.I. Yogyakarta, Minggu (2/8).

Dalam forum peresmian LBH dan platform digital ini dinilai Gus Hilmy sapaan akrabnya sebagai penanda penting transformasi gerakan kemahasiswaan.

Ia memandang bahwa perjuangan aktivisme tidak lagi cukup hanya mengandalkan aksi-aksi demonstrasi di jalanan, melainkan harus diperkuat dengan pengawalan hukum yang sistematis dan artikulasi pemikiran di ruang digital.

“Apa yang disuarakan di jalanan itu sangat penting, namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengawalnya di ruang-ruang advokasi formal yang ber-AC seperti ini.

Peluncuran LBH dan website ini menjadi bukti bahwa gerakan PMII DIY hari ini betul-betul naik kelas,” tegas Senator asal DIY tersebut.

Gus Hilmy yang juga selaku Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelaskan, dorongan penguatan advokasi hukum ini berakar dari kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan kompleks.

Mulai dari belum meratanya kesadaran hukum di masyarakat, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga dinamika penegakan hukum akibat belum padunya aparat penegak hukum dalam satu frame yang sama, yaitu penegakan hukum yang seutuh-utuhnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, kehadiran LBH PC PMII DIY dipandang sangat strategis untuk hadir sebagai ruang pelindung dan jembatan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PC PMII DIY ini menekankan bahwa PMII membawa identitas Islam dan Indonesia secara utuh.

Dengan pijakan tersebut, LBH PMII diharapkan tidak hanya bergerak menggunakan kacamata hukum positif semata, tetapi juga mengusung kerangka pandang hukum yang berkeadaban.

“PMII itu Islam dan Indonesia. Maka dari itu, pendekatan hukumnya tidak boleh berhenti pada hukum positif belaka, tetapi bagaimana kita mampu mengakomodir dan mengaktualisasikan nilai-nilai Keislaman yang ramah, berkeadilan, dan humanis dalam kerangka pandang advokasi kita.

Hukum positif memberi kepastian, sementara nilai Islam dan Keindonesiaan menghadirkan rasa keadilan serta keadaban,” terang Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Selain advokasi hukum, legislator asal DIY ini mengapresiasi peluncuran website sebagai bentuk konkret dari akselerasi digitalisasi gerakan secara umum.

Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi krusial kader-kader muda untuk merespons tantangan zaman di tengah tren penurunan minat generasi muda terhadap organisasi kemasyarakatan maupun kemahasiswaan.

“Secara umum, digitalisasi gerakan ini menjadi sarana penting kita untuk beradaptasi dengan zaman.

Secara khusus, hadirnya website ini semoga memberi peluang sahabat-sahabat PMII untuk bertarung di media sosial, menjelaskan berbagai kegelisahan mahasiswa menjalani peradaban di dunia maya.

Ini kesempatan sahabat-sahabat untuk menyapa dan menjelaskan kepada para pemuda bagaimana mereka sepatutnya mencerna dan menyikapi isu-isu terkini soal kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan,” imbau Gus Hilmy.

Sebelumnya, dalam sambutan pembuka acara, Ketua Cabang PC PMII DIY, Muh Faisal, telah menegaskan komitmen organisasinya untuk melangkah ke arah tersebut. Ia menyampaikan bahwa peluncuran website dan LBH merupakan dua fondasi utama yang disiapkan PC PMII DIY untuk menjawab kebutuhan zaman.

“Website adalah medan gerakan yang harus digarap, sedangkan LBH adalah instrumen penting dalam mendampingi kaum mustadh’afin memperoleh kepastian hukum,” tegas Faisal dalam sambutannya di awal acara.

Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri oleh Dewan Pakar LBH PC PMII DIY Dr. Agus Suprianto, SH., SHI., MSI., CM; Ketua LBH PW Ansor DIY sekaligus Pimpinan Law Firm “TAMYUS & PARTNERS”, Tamyus Rochman, S.H.I.; serta Ketua Bidang Kerja Sama LBH PB PMII, Abdul Haris Nepe, S.H. Hadir pula Direktur LBH PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi, bersama jajaran pengurus LBH yang siap melangkah.

Menutup seluruh rangkaian acara, Gus Hilmy berharap LBH dan website PC PMII DIY tidak berhenti pada acara seremonial semata, melainkan terus beroperasi secara konsisten serta memberikan dampak nyata bagi penegakan hukum dan penguatan gerakan di Yogyakarta.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menerima audiensi dari pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu (YPBM) di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).

Audiensi ini membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait isu ketenagakerjaan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pembangunan daerah, hingga isu sosial yang tengah berkembang.

Poin-Poin Aspirasi yang Disampaikan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan YPBM dan elemen masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Berikut rangkuman aspirasi yang disampaikan:

Mekanisme Penyampaian Aspirasi: Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tidak hanya langsung kepada Anggota DPD RI, tetapi juga melalui Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Program Coffee Morning: Syarif Melvin diketahui rutin menggelar kegiatan “Coffee Morning” setiap bulan dengan tema berbeda sebagai wadah pertemuan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Tujuan YPBM: Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu yang dipimpin oleh Bapak Daeng Fitrah bertujuan untuk mensyiarkan agama, sosial, dan budaya.

Undangan Pelantikan: YPBM mengundang Syarif Melvin untuk menghadiri acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2026 di Pendopo Gubernur, yang akan dihadiri oleh perwakilan 14 kabupaten/kota.

Perlindungan Pekerja Konstruksi: YPBM mengusulkan adanya regulasi terkait kesetaraan dan kepastian upah bagi buruh bangunan, serta fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan mengingat penghasilan mereka yang tidak menentu.

Transparansi Pengelolaan TPU: Terkait pendapatan penggali kubur yang tidak menentu (500-800 ribu rupiah), namun hanya menerima 200-300 ribu rupiah.

Pengurus Yayasan TPU Danau Sentarum seharusnya memiliki penghasilan 4 miliar rupiah, namun saat ini hanya 1 miliar rupiah.

Bantuan Lapangan Kerja Peternakan: Perwakilan KKR, Bapak Muhammad, memohon bantuan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang peternakan.

Kelangkaan BBM dan Isu Sosial: Sekretaris Umum YPBM, Bapak Usul, menyoroti maraknya kelangkaan BBM Pertalite dan solar, serta isu LGBT yang mempengaruhi masa depan anak-anak bangsa.

Ia juga menanyakan apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah terakomodir hingga ke daerah.

Bantuan Pakan Ikan Nila: Bapak Kardiman yang bergerak di bidang ternak ikan nila meminta bantuan pemerintah terkait pakan ikan, mengingat biaya pakan yang sulit dan bantuan CSR senilai 25 juta rupiah tidak mencukupi.

Pengelolaan Antrean BBM: Bapak Imam menyoroti masalah solar dan Pertalite yang langka, serta pengelolaan antrean BBM agar tidak melebihi batas pembelian.

Ia juga mengkritik adanya CCTV di SPBU yang tidak berfungsi optimal.

Pemerataan Pembangunan: Risman dari Sambas meminta pemerataan pembangunan, khususnya di Jawai, di mana harga kelapa menurun. Ia juga menyoroti kesulitan supir sawit dan nelayan dalam mendapatkan solar.

Tanggapan Syarif Melvin
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarif Melvin memberikan beberapa tanggapan dan komitmen:

Upah Penggali Kubur: Terkait upah penggali kubur, perlu dikomunikasikan dengan pihak Yayasan TPU mengenai transparansi keuangan.

Pupuk Subsidi: Harga pupuk subsidi memang murah, namun sulit didapatkan. Bantuan pupuk disalurkan kepada kelompok tani, sedangkan untuk perorangan harganya berbeda.

Syarif Melvin akan menyampaikan ke pemerintah terkait mahalnya harga pupuk.

Kelangkaan BBM: Syarif Melvin telah menghubungi direktur salah satu Pertamina.

Kelangkaan BBM disebabkan oleh faktor seperti ombak besar dan air surut sehingga kapal susah masuk, serta dampak perang Timur Tengah. Namun saat ini situasi sudah dapat dikendalikan.

Isu LGBT: Peringkat ke-7, sedang dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan kalau bisa dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata, terutama di daerah terpencil.

Namun saat ini sudah ada program 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar merata sampai ke pelosok.

Bantuan Pakan Ikan: Terkait bantuan pakan ikan nila dapat disampaikan ke Dinas Pertanian.

Harga Kelapa: Syarif Melvin akan menanyakan kepada Dinas Perkebunan Pertanian terkait penurunan harga kelapa, apakah hanya terjadi di Sambas atau semua kabupaten.

Penutup
Audiensi ini menjadi bukti komitmen DPD RI Kalimantan Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Syarif Melvin menegaskan bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari kekuatan masyarakat di setiap pelosok negeri, dan DPD RI hadir sebagai suara daerah serta penghubung antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.

Ke depan, berbagai aspirasi ini akan terus dikomunikasikan dengan instansi terkait untuk menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat Kalimantan Barat.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun 2015-2020 yang menyebabkan kerugian negara.

Keempat tersangka tersebut, yaitu UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013 s.d. Oktober 2018, EYT selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) periode 2012 s.d. Mei 2015, serta YHP dan ZC selaku pihak swasta.

Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 19 Agustus 2026.

Keempatnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka, dimana keduanya telah dilakukan proses persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu SHT selaku Direktur Operasi Ritel PT Jasindo tahun 2013-2018; Direktur Operasi dan Ritel tahun 2018-2019; sekaligus sebagai Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020, dan TSP selaku pihak swasta.

Atas perbuatannya, UHS, EYT, YHP, dan ZC, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(Surame)

BISKOM, BITUNG – Taman Kanak-kanak TK Lembeh Berkarya, yang beralamat di Kelurahan Doorbolaang, Lingkungan I Pante Nusu, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, di bawah kepemimpinan Meike Mangamba, S.Pd. selaku Kepala Sekolah, turut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kecamatan Lembeh Selatan.

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum. Kehadiran peserta didik TK Lembeh Berkarya bersama para guru menjadi salah satu perhatian masyarakat karena tampil rapi mengenakan atribut bernuansa merah putih serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan keceriaan.

Di bawah kepemimpinan Meike Mangamba, S.Pd., TK Lembeh Berkarya terus berkomitmen membentuk karakter peserta didik yang cinta tanah air, disiplin, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan sejak usia dini. Keikutsertaan dalam kegiatan Jalan Sehat ini merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan karakter yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Selain menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, kegiatan Jalan Sehat juga menjadi sarana mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan semangat persatuan dan gotong royong.

Dengan mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, seluruh peserta diharapkan dapat terus menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara serta mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kepedulian terhadap sesama.

Kehadiran TK Lembeh Berkarya Kelurahan Doorbolaang, Lingkungan I Pante Nusu dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga membentuk karakter, jiwa nasionalisme, dan kebersamaan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. (***Ob)