BISKOM,Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, berbicara di hadapan jajaran pimpinan dan talenta terbaik BUMN dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan yang digelar pada Jumat (24/7).

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan jangka panjang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski transformasi telah mendorong peningkatan kinerja sejumlah BUMN, Dony menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Menurutnya, kepemimpinan yang kuat menjadi kunci untuk memastikan perusahaan terus bertumbuh dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

“Yang membedakan sebetulnya seorang CEO dengan seorang manager itu adalah komitmennya dia terhadap keberlanjutan daripada sebuah perusahaan,” ujar Dony, mengutip akun resmi BP BUMN.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Danantara tengah membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dan berstandar kelas dunia di seluruh ekosistem BUMN.

Sistem tersebut diawali dengan penerapan Single Grading System dan Job Value untuk menyelaraskan sistem penilaian serta pengelompokan jabatan di seluruh grup perusahaan.

Selain itu, Danantara juga menerapkan Job Requirement dan Competency Matrix sebagai dasar penempatan talenta.

Melalui sistem ini, setiap posisi akan diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan hasil asesmen yang objektif sehingga praktik penempatan berdasarkan unsur like and dislike tidak lagi memiliki ruang.

Sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, Danantara juga membentuk Danantara Corporate University yang akan menjadi pusat pengembangan sekitar 300 talenta unggulan BUMN.

Para peserta akan dibekali standar kompetensi, kepemimpinan, dan soft skills yang seragam untuk menyiapkan calon pemimpin perusahaan di masa depan.

Melalui sistem tersebut, Danantara menargetkan seluruh posisi strategis di lingkungan BUMN pada masa mendatang dapat diisi oleh talenta yang tumbuh dan berkembang dari dalam perusahaan.

“Saya berharap nanti 2028 ke atas, itu seluruh direktur, CEO, dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tumbuh dari dalam perusahaan.

Inilah yang memastikan nanti keberlanjutan daripada perusahaan kita ke depan,” kata Dony.

Menutup arahannya, Dony menegaskan bahwa membangun talenta merupakan tanggung jawab utama setiap CEO agar transformasi yang telah dijalankan dapat terus berlanjut dan menjadi fondasi bagi generasi pemimpin berikutnya.

“Semua harus talent-talent yang kita develop. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang CEO,” tegas Dony di hadapan 383 talenta pilihan BUMN.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan cabang olahraga padel sebagai nomor eksibisi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB.

“Kehadiran padel dalam ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus memperluas ekosistem olahraga prestasi di daerah,” ujar Mirah,

Pernyataan tersebut disampaikan Senator Mirah saat menghadiri pembukaan eksibisi padel Porprov NTB yang juga dihadiri Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, jajaran Pengurus Padel Indonesia Provinsi NTB, atlet, pelatih, serta para pegiat olahraga.

Senator Mirah menegaskan bahwa Porprov bukan sekadar ajang kompetisi antardaerah, melainkan fondasi penting dalam mencetak atlet berprestasi yang kelak mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional maupun internasional.

Karena itu, setiap cabang olahraga yang menunjukkan perkembangan positif perlu diberikan ruang untuk bertumbuh melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan.

“Status eksibisi tidak boleh dipandang sebagai posisi yang lebih rendah.

Justru, ini adalah momentum awal untuk menunjukkan bahwa padel memiliki organisasi yang kuat, atlet yang potensial, sistem kompetisi yang baik, serta dukungan masyarakat yang terus meningkat.

Ini menjadi langkah penting menuju pengakuan sebagai cabang olahraga resmi pada Porprov mendatang,” ujar Senator Mirah.

Menurutnya, perkembangan padel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat menggembirakan.

Olahraga ini semakin diminati di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena menawarkan permainan yang dinamis, kompetitif, sekaligus dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia.

Di NTB sendiri, pertumbuhan komunitas padel dan meningkatnya jumlah masyarakat yang mulai mengenal olahraga tersebut menjadi indikator bahwa padel memiliki prospek besar untuk dikembangkan.

“Antusiasme masyarakat harus kita sambut dengan kebijakan pembinaan yang tepat.

Jangan sampai perkembangan ini berhenti hanya sebagai tren sesaat.

Kita harus membangun jalur pembinaan yang jelas mulai dari komunitas, klub, kompetisi, hingga pembinaan atlet berprestasi,” katanya.

Senator Mirah juga mengapresiasi komitmen Pengurus Padel Indonesia Provinsi NTB yang menjadikan eksibisi Porprov sebagai langkah awal membangun kalender kompetisi yang berkesinambungan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah cabang olahraga tidak hanya diukur dari banyaknya peserta pertandingan, tetapi juga dari konsistensi dalam melakukan pembinaan, regenerasi atlet, dan peningkatan kualitas kompetisi.

Ia berharap melalui eksibisi tersebut dapat lahir bibit-bibit atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota di NTB yang nantinya mampu bersaing pada tingkat nasional.

Selain menjadi ajang mengukur kemampuan atlet, kompetisi juga menjadi ruang evaluasi untuk menyusun program pembinaan yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Kepada para atlet yang bertanding, Senator Mirah berpesan agar menjadikan setiap pertandingan sebagai sarana belajar sekaligus membangun karakter.

“Menang maupun kalah adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, dan terus meningkatkan kemampuan.

Kalian adalah generasi perintis yang sedang membuka jalan bagi masa depan padel NTB,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Senator Mirah menekankan bahwa kemajuan olahraga tidak dapat diwujudkan hanya oleh pengurus organisasi dan atlet semata.

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, KONI NTB, PB Padel Indonesia, dunia usaha, komunitas olahraga, serta masyarakat agar pembinaan olahraga dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, saya optimistis NTB tidak hanya mampu melahirkan atlet-atlet padel berprestasi, tetapi juga menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam perkembangan olahraga padel di Indonesia,” tutup Senator Mirah.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran (Bang Azran), yang juga Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, dalam memimpin organisasi masyarakat Betawi tersebut.

Menurut Komeng, kepemimpinan Bang Azran bukan hanya menguatkan organisasi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Komeng menegaskan bahwa Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

Karena itu, siapa pun yang berjuang melestarikan budaya daerah, termasuk budaya Betawi melalui FORKABI, sejatinya sedang menjalankan amanat konstitusi.

“Saya akan dukung penuh.

Karena Pak Azran sebagai Ketua FORKABI sama saja mendukung kebudayaan.

Pak Menteri Kebudayaan juga sudah menyampaikan bahwa dalam Pasal 32 UUD kita diamanatkan untuk mengangkat kebudayaan Indonesia dalam menghadapi peradaban dunia.

Berarti Bang Azran bersama teman-teman FORKABI sedang menjalankan amanat konstitusi itu,” ujar Komeng.

Komedian senior yang kini menjadi Senator asal Jawa Barat tersebut mengatakan kebudayaan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa.

Menurutnya, sebelum berbicara mengenai kekuatan ekonomi, bangsa Indonesia terlebih dahulu harus memiliki identitas budaya yang kuat.

“Kebudayaan harus diangkat lebih dahulu. Baru setelah itu urusan materi dan ekonomi. Budaya adalah soft power yang mampu memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

Jangan sampai kita hanya menerima budaya dari negara lain, tetapi kita juga harus mampu membawa budaya kita mendunia,” kata Komeng saat menghadiri pelantikan pengurus FORKABI di GOR Ciracas, Jakarta Timur, 26 Juli 2026.

Komeng juga menitipkan harapan kepada Bang Azran agar FORKABI semakin aktif mengangkat potensi kuliner Betawi sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Ia menilai kuliner merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia.

“Saya titip kepada saudara saya Bang Azran, kalau bisa makanan-makanan Betawi ikut diangkat.

Jangan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mendunia.

Budaya itu bukan hanya kesenian, tetapi juga kuliner, adat, bahasa, dan seluruh kekayaan budaya yang kita miliki,” ujarnya diselingi candaan khas yang mengundang tawa para wartawan.

Lebih lanjut, Komeng mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan sektor kebudayaan memperoleh perhatian yang lebih fokus.

“Sekarang pemerintah benar-benar memberikan perhatian kepada kebudayaan. Hadirnya Kementerian Kebudayaan menunjukkan bahwa budaya menjadi prioritas agar pengembangannya lebih maksimal.

Ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pegiat budaya, termasuk FORKABI,” tuturnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Umum DPP FORKABI yang juga Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komeng atas dukungan serta pandangan yang menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Menurut Bang Azran, dukungan dari seorang senator sekaligus seniman nasional seperti Komeng menjadi energi bagi FORKABI untuk terus menjaga, merawat, dan mengembangkan kebudayaan Betawi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Komeng atas dukungan dan kepercayaannya.

Apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kami bahwa merawat budaya Betawi bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan menjalankan amanat konstitusi.

FORKABI akan terus menjadi rumah besar bagi para budayawan, seniman, tokoh masyarakat, generasi muda, hingga pelaku UMKM untuk bersama-sama memajukan budaya Betawi agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Bang Azran.

Bang Azran menegaskan bahwa kepengurusannya akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para seniman, budayawan, pelaku UMKM, dan pegiat kuliner Betawi untuk berkembang bersama FORKABI.

Menurutnya, komitmen tersebut telah diwujudkan sejak awal kepemimpinannya dengan melibatkan sejumlah seniman Betawi, termasuk Munaroh dan tokoh-tokoh budaya lainnya dalam berbagai kegiatan organisasi.

Ia meyakini bahwa kolaborasi seluruh elemen masyarakat akan menjadikan Betawi sebagai budaya yang semakin maju, membanggakan, dan mampu menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia.

“Kami ingin FORKABI menjadi motor penggerak kebangkitan budaya Betawi.

Seni, tradisi, bahasa, pencak silat, hingga kuliner Betawi harus menjadi kebanggaan bersama.

Dengan kebersamaan, saya optimistis budaya Betawi akan semakin hebat dan menjadi bagian penting dari kekuatan budaya Indonesia di tingkat global,” tutup Bang Azran.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi A Fraksi PSI, Kevin Wu, menilai kasus pengemudi mobil mewah yang diduga menerobos lampu merah dan berselisih dengan seorang petugas keamanan di kawasan Bundaran HI tidak boleh dipandang sebagai konflik biasa.

Peristiwa tersebut merupakan ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi petugas yang menjalankan tugas di ruang publik.

“Persoalan utamanya bukan soal mobil mewah atau viralnya sebuah video.

Persoalannya adalah apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, atau justru kalah oleh rasa merasa lebih berkuasa,” ujar Kevin Wu.

Menurut Kevin, tindakan petugas keamanan yang berupaya menegur pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan publik.

Karena itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada siapa pun yang menjalankan tugas dengan itikad baik.

“Kalau petugas yang bertindak sesuai aturan justru mendapat intimidasi atau tekanan, lama-kelamaan tidak ada lagi yang berani menegakkan ketertiban.

Ini berbahaya bagi kehidupan kota.”

Kevin mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang tetap memproses dugaan pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa membedakan status sosial maupun jenis kendaraan.

“Hukum tidak boleh berhenti karena sebuah perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Pelanggaran terhadap keselamatan publik tetap merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan.”

Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi pemerintahan, Kevin juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat budaya disiplin di ruang publik.

“Jakarta sedang menuju kota global. Kota global bukan hanya diukur dari gedung pencakar langit atau transportasi modern, tetapi juga dari budaya taat hukum, saling menghormati, dan keberanian melindungi petugas yang bekerja demi kepentingan masyarakat.”

Kevin mendorong adanya evaluasi terhadap sistem perlindungan bagi petugas lapangan, termasuk satpam, petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, PPSU, maupun petugas pelayanan publik lainnya, agar mereka memiliki kepastian perlindungan ketika menjalankan tugas sesuai prosedur.

Selain itu, ia meminta Pemprov DKI memperkuat kampanye budaya tertib berlalu lintas dan penghormatan kepada petugas sebagai bagian dari pendidikan karakter masyarakat perkotaan.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa pelanggaran bisa ditoleransi ketika dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, kendaraan mewah, atau pengaruh.

Pesan seperti itu sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap hukum.”

Kevin menegaskan, DPRD akan terus mengawal terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Jakarta membutuhkan ketegasan, bukan ketakutan.

Negara harus berdiri bersama masyarakat yang taat aturan dan bersama petugas yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.”

Sebagai penutup, “Saya mengajak Gubernur DKI untuk tidak berhenti pada pernyataan simpati.

Pemprov perlu memastikan seluruh petugas di lapangan, baik satpam, Dishub, Satpol PP maupun petugas pelayanan publik lainnya, memiliki rasa aman ketika menjalankan tugasnya.

Keberpihakan pemerintah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.(Surame)