Monday, August 10, 2026
Home Blog Page 18

TNI Kebut Pembangunan Jembatan Garuda Armco Pekanbaru

By
Arianto
-
0

Progres pengerjaan proyek Jembatan Garuda Armco Pekanbaru penghubung Jalan As Shofa dan Payung Sekaki.

BISKOM | Pekanbaru – Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Kodim 0301/Pekanbaru mempercepat pengerjaan proyek Jembatan Garuda Armco Pekanbaru yang terletak di Jalan Fajar, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Minggu (26/7/2026). Langkah percepatan difokuskan pada pemasangan pasangan bata tembok sayap (wing wall) guna memastikan ketahanan dan struktur penyeberangan semakin kokoh.

Pemasangan dinding penahan tanah ini dikerjakan secara presisi oleh personel TNI di lapangan. Langkah teknis tersebut krusial untuk menahan tekanan tanah di kedua sisi, sehingga jembatan berukuran bentang 14 meter dan lebar 4 meter ini memiliki daya tahan jangka panjang.

Menghubungkan Akses Vital Warga dan Mahasiswa

Pembangunan Jembatan Garuda Armco Pekanbaru ini dibangun untuk menjawab kebutuhan penyeberangan yang menghubungkan kawasan Jalan As Shofa dengan Jalan Payung Sekaki. 

Kehadiran jembatan permanen tersebut diproyeksikan langsung memberi manfaat bagi sedikitnya 1.000 warga setempat serta deretan mahasiswa yang melintas setiap hari menuju kampus, area permukiman, maupun fasilitas umum.

Selain menjamin keselamatan pengguna jalan, akses anyar ini dirancang memangkas waktu tempuh. Kelancaran lalu lintas otomatis mempermudah mobilitas barang maupun jasa, yang pada akhirnya memantik denyut ekonomi lokal di wilayah Payung Sekaki.

Komitmen TNI AD dalam Pembangunan Daerah

Pasiter Kodim 0301 Pekanbaru Mayor Inf M. Fadhil menegaskan bahwa proyek fisik ini merupakan wujud keterlibatan aktif TNI AD dalam membantu pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik yang layak.

“Satu jembatan bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kami terus berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Garuda Armco dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan agar hasilnya kuat, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Mayor Inf M. Fadhil.

Pihaknya optimistis keberadaan pembangunan jembatan Pekanbaru TNI ini dapat segera mempermudah aktivitas sosial, pendidikan, hingga perekonomian warga.

“Kami berharap kehadiran Jembatan Garuda Armco benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Ketika jembatan ini selesai dan mulai digunakan, manfaatnya akan dirasakan oleh sekitar seribu orang. Itulah semangat yang terus kami pegang, bahwa setiap pembangunan yang dilakukan TNI harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjadi bagian dari kemanunggalan TNI bersama rakyat,” katanya.

Proyek infrastruktur penyeberangan di jembatan Jalan Fajar Payung Sekaki ini menegaskan komitmen pemerataan konektivitas daerah yang aman dan berkelanjutan, memperlancar mobilitas masyarakat yang melintasi akses Jalan As Shofa Pekanbaru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#JembatanGarudaArmco #Pekanbaru #TNIBersamaRakyat #Kodim0301Pekanbaru #BeritaPekanbaru #InfrastrukturPekanbaru #PayungSekaki #TNIAD #InfoPekanbaru #RiauHariIni.

Rakernas PERMIT BGN 2026 Bahas Evaluasi Operasional Dapur Badan Gizi

By
Arianto
-
0

Ketua Umum PERMIT BGN dr Sterren Samberi memaparkan evaluasi operasional dapur Badan Gizi Nasional dalam Rakernas 2026

BISKOM | Jakarta – Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional Badan Gizi Nasional (PERMIT BGN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana 2026 di Jakarta, Minggu (26/07/2026), guna menyepakati langkah evaluasi operasional dapur Badan Gizi Nasional. 

Pertemuan ini merumuskan penataan ulang ribuan titik dapur layanan, penyesuaian tarif sewa harian, serta penerapan skema dapur satelit demi menekan risiko pemborosan anggaran negara.

Evaluasi Operasional Dapur Badan Gizi Nasional dan Efisiensi Anggaran

Ketua Umum PERMIT BGN, dr. Sterren Samberi, menegaskan bahwa penambahan titik dapur secara tidak terencana mencerminkan kendala manajemen yang memicu beban anggaran. Pembangunan dapur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang mencapai Rp4,5 Miliar sebenarnya dapat diefisienkan melalui skema dapur satelit.

Evaluasi teknis juga menyoroti temuan BPK terkait pengembalian dana BBM hingga Rp83 juta akibat aturan durasi perjalanan maksimal 30 menit. Sebagai solusi, PERMIT BGN mengusulkan penurunan tarif sewa harian dari Rp6 juta menjadi Rp4 juta hingga Rp5 juta per hari.

“Patokan sewa harian sebesar Rp6 juta per hari dinilai terlalu tinggi dan kurang rasional bagi efisiensi anggaran negara,” kata dr. Sterren.

Pemetaan titik dapur dibagi menjadi empat kategori penanganan. Bangunan berukuran 200–299 m² tanpa alat akan di-merger dengan dapur kecil yang memiliki peralatan lengkap. 

Sementara untuk dapur berprogres fisik 60%–90% yang terhenti, pengelola diberikan batas waktu tambahan 30 hari untuk menyelesaikan persiapan.

Skema Dapur Satelit BGN dan Pengalihan Investor Swasta

Terhadap fasilitas yang hanya melayani di bawah 1.000 Penerima Manfaat (PM), operasional disarankan tetap berjalan demi menjaga perputaran kas harian. 

Apabila pengelola awal tidak sanggup beroperasi, BGN mendorong skema takeover atau kerja sama business-to-business (B2B) dengan investor swasta.

Pengusaha baru yang mengambil alih fasilitas wajib membayar nilai appraisal bangunan kepada pemilik pertama. Namun, Sterren menegaskan agar pihak yayasan tidak menuntut kompensasi finansial atau keuntungan komersial dari negara.

“Yayasan bukan pengambil keuntungan, karena yayasan itu untuk membangun negara. Jadi kalau mitranya terjadi seperti ini, janganlah menuntut kepada negara, ikhlaskan saja titik itu,” ujarnya.

Langkah takeover ini diprioritaskan ketimbang membuka titik dapur baru. Pola tersebut diharapkan mampu menjaga keanekaragaman pelayanan gizi anak tanpa memicu pengeluaran anggaran negara untuk fasilitas yang tidak beroperasi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#BadanGiziNasional #PERMITBGN #DapurGizi #EvaluasiBGN #DapurSatelit #InvestasiB2B #BeritaEkonomi #KebijakanPublik #BPK #GiziNasional

FORSIMEMA-RI Apresiasi Pengawasan Edukasi Hukum Sengketa Lahan Tanjung Sari

By
Arianto
-
0

Ketua Umum FORSIMEMA-RI Syamsul Bahri dorong keterbukaan informasi sengketa tanah.

BISKOM | Jakarta – Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua FORSIMEMA-RI Luwuk Banggai, Saudara Afri, beserta seluruh jajarannya atas dedikasi mengawal edukasi hukum sengketa lahan Tanjung Sari secara berimbang.

Pilar Keterbukaan Informasi dan Literasi Hukum

Langkah responsif pengurus daerah dinilai mempresentasikan peran nyata pers sebagai pilar keterbukaan informasi publik. Pemberitaan yang disajikan secara akurat dan objektif dinilai mampu meredam polemik non-substantif di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai aspek keperdataan. Proses hukum yang sedang maupun telah berjalan di lingkup peradilan pun tersampaikan secara jernih tanpa bias.

Pengawasan Konstruktif Lembaga Peradilan

Selain fungsi edukasi, konsistensi jurnalis di daerah menjadi instrumen pengawasan konstruktif. Langkah tersebut memastikan seluruh tahapan peradilan tetap berada di atas koridor keadilan, transparansi, serta integritas peradilan.

“Peran aktif FORSIMEMA-RI Luwuk Banggai di bawah kepemimpinan Sdr. Afri membuktikan bahwa media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen edukasi publik yang menjaga kedamaian serta kepastian hukum di tengah dinamika sengketa tanah masyarakat,” ujar Syamsul dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Pengawalan ketat terhadap dinamika sengketa lahan Tanjung Sari luwuk banggai ini diharapkan terus mengedepankan prinsip independensi pers. Hasilnya, literasi hukum masyarakat kian mantap sekaligus memperkuat kepastian hukum nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#SengketaLahanTanjungSari #FORSIMEMARI #EdukasiHukum #LuwukBanggai #HukumPerdata #TransparansiHukum #LiterasiHukum #BeritaHukumTerbaru #PengawasanPers #KepastianHukum

Hadiri KUII VIII, Wamenko Polkam Buka-bukaan Bahaya Oligarki dan Politik Dinasti

By
Arianto
-
0

Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VIII 2026 yang dihadiri jajaran MUI dan Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus.

BISKOM | Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan pentingnya mewujudkan sistem politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat saat menjadi narasumber Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global menuju Indonesia Emas 2045.

Tantangan Geopolitik Global dan Stabilitas Nasional

Dalam paparannya, Lodewijk menjelaskan bahwa dinamika geopolitik internasional yang bergerak cepat menghadirkan tantangan berlapis bagi Indonesia. 

Ketegangan global tidak hanya mengguncang sektor keamanan, tetapi juga merambat pada ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga sistem pertahanan negara. 

Tata kelola pemerintahan yang solid menjadi fondasi mutlak untuk mempertahankan arah pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ujar Lodewijk F. Paulus, Sabtu (25/7/2026).

Sorotan Terhadap Politik Transaksional dan Oligarki

Di hadapan ratusan tokoh Islam, mantan Danjen Kopassus ini secara terbuka membeberkan berbagai penyakit sistemik dalam politik nasional. Praktik politik transaksional berbiaya tinggi, maraknya kampanye hitam, penguatan oligarki, hingga politik dinasti dinilai masih menyandera kualitas demokrasi domestik. 

Fenomena tersebut kian memprihatinkan akibat masih rendahnya literasi serta moralitas politik masyarakat, sehingga demokrasi terjebak pada taraf prosedural semata.

Guna mengatasi persoalan ini, ia mendorong penguatan nilai profetik Islam sebagai kompas moral perpolitikan tanah air. Prinsip profetik menekankan agar aktivitas politik difokuskan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik, bukan kepentingan segelintir kelompok.

Peran Strategis Ulama dan Ormas Islam

Lodewijk menilai ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam memegang posisi kunci sebagai penunjuk arah moral bangsa. Figur keagamaan diharapkan bersuara lantang ketika terjadi penyimpangan penyelenggaraan negara demi merawat persatuan.

Politik Sebagai Ibadah Pengabdian 

“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.

Forum nasional ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. Kehadiran para pimpinan ormas Islam, akademisi, dan pengasuh pesantren menegaskan komitmen bersama dalam mengawal konsolidasi demokrasi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KUII2026 #WamenkoPolkam #LodewijkFPaulus #PolitikEtis #IndonesiaEmas2045 #MUI #DemokrasiSubstantif #BeritaPolitik #Geopolitik global #OrmasIslam

Penyebab Penurunan Vitalitas Pria Usia 60 Tahun dan Solusi Nutrisinya

By
Arianto
-
0

Ilustrasi pemeriksaan sirkulasi darah dan vitalitas pria usia 60 tahun

BISKOM | Jakarta – Penurunan fisik dan energi yang dialami pria saat memasuki usia 60  tahun kerap disimpulkan secara terburu-buru sebagai dampak alami penuaan permanen atau kekurangan hormon testosteron. 

Padahal, data klinis dan literatur medis biokimia menunjukkan bahwa penyebab penurunan vitalitas pria usia 60 tahun mendasar terletak pada gangguan sistem sirkulasi darah serta penurunan kemampuan organ pencernaan dalam menyerap nutrisi esensial. 

Temuan ini menggeser paradigma medis modern bahwa organ vital pria lansia sebenarnya tidak rusak, melainkan mengalami “kelaparan seluler” akibat tidak tersalurkannya bahan baku energi secara optimal.

Dampak Kerusakan Sistem Logistik Tubuh

Di masa muda, pembuluh darah bekerja seperti jalan bebas hambatan yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel otot, otak, dan organ vital tanpa kendala. Memasuki usia 60 tahun, jaringan pembuluh darah yang sebelumnya elastis perlahan menjadi kaku. Proses perburukan ini berlangsung diam-diam tanpa gejala awal yang mencolok.

“Usia 60 tahun itu sama sekali bukan tanda kerusakan permanen akibat penuaan. Ketika pria di atas 60 tahun mengeluhkan energi yang menyusut, masalah utamanya terletak pada sistem logistik tubuh, yaitu sirkulasi darah yang memburuk dan menurunnya kemampuan lambung mengekstrak nutrisi,” ujar pakar literatur medis.

Hambatan sirkulasi ini membuat mendistribusikan bahan baku energi ke tingkat sel menjadi gagal. Akibatnya, otot dan organ tubuh mengalami kelelahan kronis karena kekurangan pasokan oksigen.

Vitamin C sebagai Pelindung Sirkulasi Darah

Memperbaiki sirkulasi darah memerlukan peran spesifik dari vitamin C. Senyawa ini bukan sekadar peningkat daya tahan tubuh saat flu, melainkan komponen utama sintesis kolagen yang menjaga fleksibilitas dinding arteri. Pembuluh darah membutuhkan kolagen agar tetap lentur saat meregang dan menyusut mengikuti detak jantung.

Selain membentuk kolagen, vitamin C berperan melindungi molekul *nitric oxide* (nitrat oksida). Nitrat oksida merupakan sinyal kimiawi penting yang menyuruh dinding pembuluh darah berelaksasi dan melebar agar aliran darah mengalir deras.

Molekul nitrat oksida sangat rapuh dan mudah dihancurkan oleh radikal bebas sebelum mencapai sasaran. Vitamin C bertindak sebagai pengawal pribadi yang menetralkan radikal bebas tersebut. Dosis terapeutik yang direkomendasikan mencapai 500 hingga 1.000 miligram per hari dalam bentuk *buffered* yang ramah lambung serta diperkaya bioflavonoid untuk penyerapan optimal.

Penurunan Asam Lambung dan Defisiensi Mineral Seng

Masalah kedua yang menjadi penyebab penurunan vitalitas pria usia 60 tahun adalah penuaan sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, produksi asam klorida (*hydrochloric acid*) di dalam lambung menurun drastis. Padahal, asam pekat ini dibutuhkan untuk melepaskan ikatan mineral seng (*zinc*) dari matriks protein makanan.

Tanpa asam lambung yang kuat, seng dalam makanan berkualitas tinggi tetap terperangkap dan terbuang melalui saluran pencernaan. Fenomena ini membuat tubuh pria lansia kelaparan seng secara perlahan.

Seng merupakan pemicu utama produksi hormon testosteron sekaligus katalisator lebih dari 300 reaksi enzim, termasuk fungsi prostat dan daya fokus. Untuk mengatasi hambatan penyerapan ini, bentuk seng organik seperti seng sitrat atau pikolinat dengan dosis 15 hingga 30 miligram per hari jauh lebih disarankan ketimbang seng oksida yang sulit diserap.

Magnesium: Bahan Bakar Utama Baterai Seluler

Kelancaran aliran darah dan ketersediaan seng tidak akan menghasilkan energi tanpa magnesium. Kalori dari makanan tidak bisa langsung digunakan oleh otot, melainkan harus diubah terlebih dahulu menjadi adenosina trifosfat (ATP) di dalam mitokondria.

ATP berfungsi sebagai baterai biologis mikro. Baterai energi ini tidak dapat aktif atau stabil tanpa mengikat ion magnesium. Kekurangan magnesium membuat tubuh memproduksi baterai energi yang cacat, sehingga pria lansia tetap merasa lelah meski sudah cukup tidur dan makan.

Magnesium juga bertindak sebagai agen relaksasi otot alami yang menyeimbangkan kalsium. Defisiensi mineral ini menjadi penyebab utama timbulnya kram betis yang menyiksa pada malam hari. Dosis harian sebesar 400 hingga 420 miligram magnesium sitrat atau glisinat sangat dianjurkan untuk menjaga pasokan energi seluler.

Mengatasi Kabut Mental dengan B Kompleks Termetilasi

Gangguan vitalitas pada usia lanjut sering kali disertai gejala kabut mental (*brain fog*), seperti mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Kondisi ini sering dikelirukan sebagai gejala awal demensia. Padahal, otak yang mengonsumsi 20 persen energi tubuh sedang mengalami kehabisan bahan bakar akibat kurangnya vitamin B kompleks esensial.

Penurunan fungsi pencernaan membuat tubuh lansia kesulitan memproses vitamin B12 dan folat biasa dari makanan. Otak membutuhkan suplemen B kompleks yang telah melalui proses metilasi (*methylated*), seperti metilkobalamin (B12) dan metilfolat.

Bentuk termetilasi ini ibarat sajian siap pakai yang langsung diserap ke dalam aliran darah tanpa bergantung pada proses pencernaan lambung yang melemah. Ditambah dengan kecukupan vitamin D3 pada kadar target darah 40 hingga 60 ng/mL, fungsi jaringan saraf dan stabilitas hormon pria lansia dapat terjaga secara menyeluruh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#VitalitasPria #KesehatanLansia #Pria60Tahun #SirkulasiDarah #NutrisiKesehatan #SuplemenLansia #BKompleksTermetilasi #Magnesium #InfoKesehatan #GayaHidupSehat

Alarm Siber Global: Celah Keamanan Bank Kini Bisa Jebol dalam Hitungan Detik

By
Arianto
-
0

Ilustrasi ancaman siber AI Claude Mythos yang memicu siaga satu pada sistem perbankan dan jaringan ATM global.

BISKOM | Jakarta – Otoritas pengawas lembaga keuangan dunia menetapkan status siaga satu menyusul meluasnya ancaman siber berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) teranyar, Claude Mythos besutan Anthropic, yang berpotensi meretas sistem perbankan global hingga memicu skenario penutupan sementara layanan ATM dan mobile banking demi melindungi dana nasabah.

Model AI tingkat tinggi buatan Anthropic tersebut memiliki kemampuan mendeteksi celah keamanan berupa bug dan kerentanan pada sistem perangkat lunak, sistem operasi, hingga peramban utama hanya dalam hitungan detik. Kecepatan analisis eksploitasi ini dinilai sangat berbahaya jika jatuh ke tangan peretas.

Bahaya Akselerasi Serangan Peretas

Sistem keamanan perbankan secanggih apa pun kini menghadapi risiko tinggi akibat potensi eksploitasi alat canggih tersebut. Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan Kanada (OSFI) merespons situasi ini dengan melayangkan surat peringatan khusus kepada jajaran direksi, Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Security Officer (CISO), hingga manajer risiko di sektor perbankan dan asuransi setempat.

“Model AI tingkat lanjut, seperti Anthropic Claude Mythos, memperpendek waktu untuk melakukan mitigasi risiko yang efektif,” tulis OSFI, dikutip dari Reuters.

Peringatan tegas Kanada memperpanjang daftar negara maju yang mengkhawatirkan dampak buruk serangan siber AI. Alarm senada sebelumnya digaungkan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent dan Ketua The Fed Jerome Powell. Regulator di Inggris, Jepang, hingga Hong Kong turut mengeluarkan peringatan serupa.

Skenario Darurat Layanan ATM dan M-Banking

Dampak eksploitasi AI ini dinilai sangat destruktif terhadap infrastruktur finansial. Asosiasi Perbankan Jepang bahkan menyiapkan skenario terburuk untuk memproteksi aset masyarakat, yakni mematikan sementara operasional jaringan ATM hingga aplikasi mobile banking (m-banking).

“Ada kekhawatiran nyata mengenai lonjakan serangan siber tingkat tinggi yang jauh melampaui prediksi dan antisipasi kita selama ini,” ujar Masahiko Kato, Ketua Asosiasi Perbankan Jepang yang juga menjabat sebagai Presiden Mizuho Bank.

Kato menegaskan, penutupan layanan secara mendadak merupakan langkah darurat proaktif yang tidak dapat dihindari apabila kondisi kian memburuk. “Layanan tertentu seperti jaringan ATM bisa saja ditangguhkan secara proaktif. Ini murni langkah darurat demi memitigasi risiko dan melindungi aset para nasabah,” tambah Kato.

Respons Pengembang dan Langkah Mitigasi Global

Pihak Anthropic saat meluncurkan Claude Mythos tidak menampik potensi risiko tersebut. Manajemen mengakui produknya sanggup mengendus ribuan kerentanan sistem di seluruh dunia yang berdampak fatal bagi ekosistem keuangan global apabila disalahgunakan.

Merespons ancaman kiamat siber ini, regulator dan lembaga keuangan global bergerak cepat membatasi penggunaan tools AI pihak ketiga di internal bank. Industri perbankan kini mempercepat investasi mandiri dalam membangun benteng pertahanan siber dan mitigasi risiko yang lebih tangguh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#AncamanSiber #ClaudeMythos #PerbankanGlobal #KeamananBank #KeuanganDunia #SeranganSiber #Anthropic #MBanking #TeknologiKeuangan #GoogleNews

Neneng A Tuty: Jangan Biarkan Budaya dan Ekonomi Betawi Tergerus Zaman

By
Arianto
-
0

Neneng A Tuty beserta Jali Pitoeng memberikan keterangan pers saat menghadiri pelantikan DPP FORKABI 2026

BISKOM | Jakarta – Di tengah deru modernisasi Jakarta yang kian mengikis ruang-ruang kultural, pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) periode 2026–2031 di Jakarta pada Sabtu (25/7/2026) menyuarakan pesan mendalam. 

Lebih dari sekadar suksesi kepemimpinan di bawah Anggota DPD RI Achmad Azran, momentum ini menjadi panggung penegasan: masyarakat Betawi menuntut perhatian nyata atas hak sosial-ekonomi, kelestarian budaya, dan keharmonisan hidup agar tak sekadar menjadi penonton di tanah kelahiran sendiri.

Merawat Harkat dan Benteng Ekonomi Warga

Sejak dekade 1980-an, wadah berhimpun masyarakat Betawi terus menunjukkan peran historisnya sebagai perangkul warga sekaligus penopang agenda pembangunan daerah. Namun, di balik geliat kota metropolitan, pilar mendasar seperti kesejahteraan ekonomi warga lokal dan perlindungan seni tradisi kerap terancam terpinggirkan jika tidak dikawal dengan komitmen politik yang kuat.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia, Neneng A Tuty, menegaskan bahwa kepemimpinan DKI Jakarta dari masa ke masa memiliki tanggung jawab moral untuk merawat keberadaan warga Betawi secara utuh, bukan sekadar menjadikannya komoditas seremonial.

“Mas Pram sangat dekat sekali dengan saya. Mudah-mudahan dengan Bapak Gubernur memperhatikan FORKABI, ya… Untuk memperhatikan apa namanya masyarakat Betawi tentunya, budayanya. Maka itu sosial ekonominya, seni budayanya, religinya yang harus diperhatikan,” ujar Neneng.

Neneng menambahkan, kerukunan antarumat beragama dan penguatan tradisi merupakan modal sosial terbesar Jakarta. Kehadiran kebudayaan Betawi dalam pelbagai ajang nasional menjadi bukti nyata bahwa identitas lokal adalah pilar pemersatu bangsa.

“Saya melihat dari tahun 80-an itu Bamus… Bamus Betawi luar biasa perkembangan-perkembangannya menjadi organisasi merekrut masyarakat untuk membantu program pemerintah tentunya. Nanti kita juga bisa membantu untuk Pak Wowo untuk menjadi Kepala Negara,” lanjut Neneng.

Kebanggaan dan Penyemangat Jiwa Anak Betawi

Bagi warga Betawi, kepengurusan baru ini bukan sekadar struktur organisasi, melainkan simbol perlawanan terhadap kepunahan identitas di tengah pesatnya laju zaman.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) sekaligus tokoh masyarakat Betawi, Jali Pitoeng, menyampaikan bahwa kepengurusan baru ini membawa lecutan harapan baru bagi generasi muda Betawi untuk terus menjaga kehormatan tanah kelahirannya.

“Iya, kita sebagai anak Betawi ya bersyukur dan bangga sekaligus menyemangati apa yang sudah dilakukan hari ini,” ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DPPFORKABI2026 #AchmadAzran #BudayaBetawi #PramonoAnung #JakartaBerkelanjutan #KulinerDanBudayaBetawi #TokohBetawi #FORKABI2026 #JaliPitoeng #InfoJakarta

Pelantikan DPP FORKABI 2026–2031: Achmad Azran Tegaskan Sikap Independen dan Pengawasan APBD DKI

By
Arianto
-
0

Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran memberikan pidato independensi organisasi

BISKOM | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2026. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, Ketua Umum DPP FORKABI yang juga Senator DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, menegaskan komitmen kritis organisasinya untuk berdiri tegak sebagai pengawas independen terhadap seluruh kebijakan maupun penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Independensi Organisasi Tanpa Fasilitas Pemda

Achmad Azran menyampaikan bahwa prosesi pelantikan pengurus inti diselenggarakan murni secara swadaya lewat gotong royong anggota tanpa menyerap fasilitas atau anggaran daerah. Langkah ini diambil agar organisasi tetap memiliki taji serta kebebasan moral penuh dalam mengontrol jalannya birokrasi ibu kota tanpa tekanan pihak manapun.

“Hari ini kita sama-sama ketahui, baru kemarin tanggal 24 Juli dilaksanakan pelantikan di Balai Kota yang penuh dengan fasilitasnya. Tapi kita hari ini melakukan pelantikan tidak ada fasilitas satu sen pun!” ujar Achmad Azran, Ketua Umum DPP FORKABI sekaligus Anggota DPD RI.

Fungsi Kontrol APBD dan Rekam Jejak 25 Tahun

Pihaknya menyoroti alokasi APBD Pemda DKI Jakarta yang dinilai kerap dihabiskan untuk agenda seremonial yang kurang berdampak langsung. Mengakomodasi banyaknya aduan masyarakat, pengurus baru siap melakukan langkah penelusuran serta kerja nyata yang berfokus pada pelestarian budaya Betawi dan peningkatan kesejahteraan sosial warga secara inklusif.

Menepis berbagai anggapan miring mengenai rekam jejak kepemimpinannya, Senator yang meniti karier keorganisasian dari pengurus Ranting Kelurahan Susukan sejak 2002 ini menegaskan dedikasinya bagi kelangsungan etnis Betawi di tanah kelahirannya. Memasuki usia seperempat abad, FORKABI di bawah jajaran kepengurusan baru bersama Bang H. Abdul Ghoni A.Z. dan Ketua MPO Bang Haji Iwan berkomitmen mengembalikan marwah perjuangan organisasi ke titik nol.

“Mereka bisa bikin apa saja dengan anggaran yang besar yang dimiliki oleh Jakarta. Tapi bukan untuk acara-acara seremonial yang menghabiskan uang rakyat! Semuanya itu perlu kita awasi,” tegasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#FORKABI2026 #AchmadAzran #SenatorDKI #BetawiBangkit #KawalAPBDJakarta #PemdaDKI #KabarJakarta #BeritaBetawi #DPDRI #TransparansiJakarta

MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tetap Aktif dan Tidak Boleh Hangus

By
Arianto
-
0

Hakim Konstitusi Adies Kadir membacakan putusan MK yang mewajibkan sisa kuota internet tetap aktif.

BISKOM  | Jakarta – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU Cipta Kerja dan mewajibkan seluruh penyedia jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pengguna tetap aktif serta dapat digunakan tanpa beban biaya perpanjangan sepihak. 

Ketetapan hukum tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 atas permohonan pengemudi ojek online Didi Supandi, pelaku UMKM Wahyu Triana Sari, dan advokat Rega Felix di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Perlindungan Hak Konsumen atas Sisa Kuota Internet

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konsumen atas manfaat paket data yang telah dibayar tidak boleh ditiadakan secara sepihak oleh operator seluler. 

Melalui sidang pengucapan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (1) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun,” ujar Adies Kadir, Hakim Konstitusi.

Skema Layanan Rollover Hingga Opsi Refund

Mahkamah menilai akses internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Logika komersial penyelenggara telekomunikasi tidak boleh mengabaikan hak dasar pengguna jasa. 

Operator seluler kini diwajibkan menyediakan beragam skema perlindungan yang fleksibel bagi pengguna prabayar maupun pascabayar.

Bentuk opsi layanan tersebut meliputi akumulasi atau *rollover* kuota, perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, hingga skema pengembalian dana (refund). 

Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi diwajibkan melibatkan lembaga perlindungan konsumen serta komunitas jasa telekomunikasi tiap kali hendak melakukan penyesuaian tarif. 

Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) diminta meningkatkan transparansi informasi terkait pemakaian serta kanal pemantauan sisa kuota.

Sisa Kuota Sebagai Aset Bernilai Ekonomi

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan bahwa sisa kuota internet yang dibeli konsumen memiliki nilai ekonomi yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pembayaran yang telah disetorkan pengguna melahirkan hak milik tidak berwujud atas manfaat layanan.

“Dalam konteks ini, sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi, karena pengguna jasa telekomunikasi telah membayar sejumlah uang demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu,” ujar Liliek Prisbawono Adi, Hakim Konstitusi.

Permohonan ini awalnya dilayangkan oleh pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen Rega Felix. 

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa perkara sejenis Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dinyatakan gugur karena objek permohonannya telah berubah seiring putusan ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MahkamahKonstitusi #SisaKuotaInternet #KuotaTidakHangus #HakKonsumen #TelekomunikasiIndonesia #PutusanMK #OjekOnline #RolloverKuota #UUCiptaKerja #BeritaHukum

Ade Yuliasih Reses ke Kejaksaan Tinggi Banten, Pantau Penguatan Program Jaga Desa

By
Henda Juenda
-
0

BISKOM,Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, Ade Yuliasih melakukan kunjungan reses ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, pada Kamis (23/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses untuk menyerap informasi dan masukan terkait penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya melalui pelaksanaan Program Jaga Desa.

Dalam pertemuan tersebut, Ade Yuliasih berdiskusi dengan jajaran Kejati Banten mengenai berbagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Banten melalui pendekatan pembinaan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan daerah yang aman, kondusif, serta mampu meminimalisasi tindak kejahatan.

Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah Program Jaga Desa yang dipaparkan oleh jajaran Kejaksaan.

Program ini dinilai sebagai langkah preventif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pendampingan hukum kepada aparatur desa agar menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Program Jaga Desa yang dipaparkan oleh jajaran Kejaksaan harus terus dikawal dan diperkuat.

Apalagi Provinsi Banten berbatasan dengan sejumlah objek vital nasional yang strategis, sehingga upaya menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa menjadi sangat penting,” ujar Ade Yuliasih.

Ia juga mengapresiasi langkah Kejati Banten yang mengedepankan pendekatan pencegahan melalui pendampingan kepada aparatur desa.

“Program Jaga Desa merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pendampingan seperti ini sangat penting agar aparatur desa memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola anggaran sekaligus terhindar dari persoalan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, memaparkan kondisi penegakan hukum di wilayah Banten.

Ia menyampaikan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi bentuk kejahatan yang paling menonjol di Provinsi Banten.

Selain itu, kasus kejahatan asusila dan penistaan agama juga menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum di daerah Banten hingga kini.

Terakhir, Ade Yuliasih berharap momentum ini menjadi langkah memperkuat koordinasi antara DPD RI dan Kejati Banten dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana, memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa, serta menciptakan kondisi keamanan yang kondusif bagi masyarakat Banten.(Surame)

1...171819...997Page 18 of 997
Newsmag Tech
We provide you with the latest breaking news and videos straight from the information technology industry.
Contact us: redaksi@biskom.web.id

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Newsmag WordPress Theme by TagDiv