BISKOM | Jakarta – Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) merayakan ulang tahun pertama dengan menggelar Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam forum puncak tersebut, organisasi profesi ini menyampaikan rekomendasi kebijakan publik ramah lingkungan INAKI serta mendesak pemerintah agar seluruh regulasi nasional mengadopsi prinsip keberlanjutan.

Integrasi Kebijakan Keberlanjutan dalam Pembangunan

Ketum INAKI, Imam Gunarto menegaskan pentingnya integrasi isu iklim dan lingkungan ke dalam setiap rekomendasi analisis. Pendekatan ini dinilai amat krusial agar pembangunan nasional tidak mengorbankan ekosistem demi pertumbuhan finansial jangka pendek.

“Mau ekonomi maju tapi buminya hangus, ya buat apa,” ujar Imam. Menurutnya, kerangka kerja berorientasi lingkungan harus diimplementasikan oleh seluruh analis saat memberikan masukan kepada pimpinan lembaga.

Tahapan Agenda Puncak dan Edukasi

Acara seminar dan rakernas INAKI ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan ulang tahun INAKI ke-1. Sebelumnya, National Advisory Forum telah digelar pada 30 Juni 2026 untuk membekali para tenaga ahli mengenai formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Kegiatan jalan dan sepeda santai juga dilaksanakan pada 4 Juli 2026 lalu.

Guna memastikan efektivitas aturan di lapangan, INAKI dijadwalkan menggelar pelatihan advokasi kebijakan publik pada Agustus mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk mengatasi hambatan regulasi yang kerap berhenti di tengah jalan.

“Banyak sekali kebijakan yang sudah disusun tetapi tidak berjalan. Maka perlu diadvokasi kepada para stakeholders dan masyarakat,” jelasnya.

Penguatan Siklus Kebijakan Publik Terintegrasi

Memasuki tahun kedua, INAKI berencana memperkuat ekosistem nasional melalui kolaborasi bersama Asosiasi Perancang Perundang-undangan serta Asosiasi Peneliti/Periset. Langkah sinergis ini dirancang untuk menciptakan siklus kebijakan publik terintegrasi dari tahap riset hingga perancangan hukum.

“Harapannya, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berdampak untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#INAKI #KebijakanPublik #RamahLingkungan #IsuIklim #RakernasINAKI #EvidenceBasedPolicy #AdvokasiKebijakan #EkonomiHijau #BeritaHariIni #HarlahINAKI

BISKOM  | Jakarta – Kementerian Hukum RI menegaskan persoalan utama penanganan krisis iklim di Indonesia bukan disebabkan oleh kekurangan aturan, melainkan defisit pada tataran implementasi dan tata kelola, dalam Seminar Nasional HUT ke-1 INAKI bertajuk: “Climate Security and National Resilience: Menata Kebijakan, Tata Kelola, dan Regulasi Iklim untuk Indonesia Tangguh 2045” di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Defisit Implementasi dan Celah Sistem Perizinan

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, A.Md.IM., GRAD.DIP.PA., M.P.A., Ph.D., menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum lingkungan yang kaya. Aturan tersebut mencakup UU PPLH, ratifikasi Paris Agreement, hingga Perpres No. 110/2025.

Namun, kendala utama bersumber dari fragmentasi kelembagaan, disharmoni lintas sektor, serta disparitas kapasitas daerah. Sistem perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko (RBA) bahkan belum mengintegrasikan risiko iklim sebagai parameter penilaian investasi.

“Persoalan utama di Indonesia bukan kekurangan regulasi, melainkan defisit pada tataran implementasi dan tata kelola,” kata Andry.

Urgensi RUU Perubahan Iklim Berbasis Omnibus

Guna mengurai ego sektoral, BSK Hukum mendorong penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim khusus yang bersifat omnibus. Langkah ini dinilai penting agar penanganan krisis iklim memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang, mengikat, dan terhubung dengan otoritas fiskal nasional.

Inisiatif tersebut mengacu pada praktik negara lain seperti Inggris melalui Climate Change Act 2008 dan Filipina melalui Climate Change Act 2009. Pembubaran Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada 2015 membuktikan bahwa tata kelola tanpa payung hukum kuat berisiko bersifat ad hoc.

Penerapan Climate Regulatory Impact Assessment (RIA)

Selain mendorong RUU baru, Kemenkum RI mengusulkan adopsi instrumen Climate Regulatory Impact Assessment (RIA). Alat ini berfungsi menyaring serta menilai bobot kualitas regulasi sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi hukum.

“Regulasi iklim yang efektif membutuhkan tiga pilar utama: mandat untuk memutuskan, keterhubungan dengan otoritas fiskal, serta basis hukum setingkat undang-undang,” ujarnya,.

Tanpa reformasi tata kelola dan penegasan urgensi RUU perubahan iklim indonesia, pencapaian target ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan menghadapi hambatan serius.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#RUUPerubahanIklim #KemenkumRI #HukumLingkungan #INAKI2026 #KebijakanPublik #ClimateRIA #OSS #ReformasiHukum #IndonesiaEmas2045 #BeritaHukum

BISKOM | Jakarta – Dalam rangka merayakan HUT ke-1, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), menggelar Seminar Nasional  bertajuk: “Climate Security and National Resilience: Menata Kebijakan, Tata Kelola, dan Regulasi Iklim untuk Indonesia Tangguh 2045″” di Jakarta, Kamis (23/7/2026), guna merespons potensi kerugian krisis iklim Indonesia 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp500 triliun akibat lonjakan bencana hidrometeorologi.

Ancaman Ekonomi dan Bencana Hidrometeorologi

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 1 Januari hingga 14 Juli 2026 mencatat bahwa 99 persen bencana di Indonesia didominasi oleh faktor hidrometeorologi. Kondisi ini memperjelas ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), estimasi kerugian ekonomi akibat bencana hidrometeorologi meningkat secara signifikan. 

Jika pada 2025 kerugian mencapai Rp400 triliun, angka tersebut melonjak menjadi Rp500 triliun pada 2026, dan diperkirakan berlipat ganda hingga Rp2.000 triliun pada 2030.

Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., menegaskan bahwa krisis iklim berfungsi sebagai pengganda ancaman (threat multiplier) yang merusak tata kelola pangan, air, hingga energi. 

Di Pulau Jawa, penurunan muka tanah tercatat mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun, yang mengakibatkan air laut mengikis daratan lebih dari 100 meter di wilayah Pekalongan, Brebes, dan Tegal.

“Krisis ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan dan keberlanjutan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dr. Ir. Ruandha.

Usulan Pembentukan Badan Ketahanan Iklim Nasional

Guna mengatasi ancaman sistemik tersebut, seminar perayaan HUT ke-1 INAKI merumuskan tujuh rekomendasi strategis. Poin utama yang didorong meliputi pembentukan Badan Ketahanan Iklim Nasional yang terintegrasi dengan fungsi pra-bencana, penyusunan Undang-Undang Ketahanan Iklim, pembangunan platform interoperabilitas data antar-kementerian, serta pelibatan aktif unsur TNI dalam mitigasi non-militer.

Sementara itu, Plt. Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA,menekankan pentingnya penguatan peran analis kebijakan agar mampu melahirkan regulasi yang adaptif.

“Kita harapkan INAKI semakin solid dan profesional, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas demi menjaga ketahanan nasional,” ujar Dr. Muhammad Taufiq.

Tanpa langkah konkret dalam mengatasi potensi kerugian krisis iklim Indonesia 2026, target pencapaian Indonesia Emas 2045 diperkirakan menghadapi tantangan berat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KrisisIklim #KetahananIklim #BencanaHidrometeorologi #INAKI2026 #EkonomiIndonesia #Bappenas #LANRI #IndonesiaEmas2045 #KebijakanPublik #BeritaTerbaru

BISKOM,Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh mempersiapkan pelaksanaan 766 paket kegiatan yang bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp824,90 miliar.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, serta memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebanyak 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh menjadi pelaksana seluruh paket kegiatan tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.

Progres pekerjaan diperkirakan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, sebanyak 447 paket atau 58,4 persen senilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia.

Dari jumlah tersebut, kontrak telah ditandatangani untuk 379 paket dengan nilai Rp546,25 miliar.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan percepatan pekerjaan terus diikuti dengan monitoring dan pengendalian terhadap seluruh perangkat daerah pelaksana.

Pengawasan diperlukan agar peningkatan penyerapan anggaran tetap berjalan seiring dengan kualitas hasil pekerjaan.

“Pemerintah Aceh terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana untuk memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar M. Nasir, dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Aceh.

Sampai dengan pertengahan Juli 2026, realisasi keuangan kegiatan tambahan TKD pada tingkat Pemerintah Aceh mencapai Rp98,79 miliar atau 11,98 persen.

Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya pekerjaan fisik dan pembayaran atas paket-paket yang telah menandatangani kontrak.

Pada tingkat kabupaten dan kota, realisasi tambahan TKD tercatat mencapai Rp27,32 miliar atau 2,4 persen.

Realisasi tersebut terdiri atas Rp6,94 miliar untuk sektor infrastruktur, Rp2,95 miliar untuk pendidikan, Rp1,91 miliar untuk pertanian, serta Rp15,53 miliar untuk berbagai urusan lainnya.

Percepatan pemanfaatan tambahan TKD dijalankan sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ mengenai penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, penggunaan tambahan TKD dapat diarahkan untuk kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Ruang penggunaannya mencakup pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, rehabilitasi sarana pertanian, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota memperoleh tambahan TKD sekitar Rp1,652 triliun.

Selain memperkuat kemampuan fiskal daerah, dukungan tersebut diharapkan mempercepat perubahan anggaran menjadi pekerjaan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mendukung infrastruktur di kawasan industri kendaraan nasional Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui pembangunan exit tol yang menghubungkan Kawasan Instalasi Strategis Nasional produksi Mobil dan Motor Listrik Nasional yang akan dikembangkan oleh PT Pindad (Persero).

Hal ini disampaikan Menteri PU, Dody Hanggodo saat meninjau langsung lokasi rencana pembangunan pabrik Mobil Nasional (Mobnas) bersama Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin dan Direktur Utama PT Pindad (Persero), Sigit Puji Santosa, pada Selasa (21/7/2026).

“Untuk kawasan industri Subang, dukungan itu diwujudkan melalui konektivitas Jalan Tol Akses Patimban, dan akses sementara pada Jalan Tol Cikampek–Palimanan.,” kata Menteri Dody.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PU juga berkomitmen mendukung infrastruktur pertahanan nasional melalui berbagai proyek strategis, termasuk pemanfaatan jalan tol sebagai landasan darurat pesawat tempur.

Menteri Dody mengungkapkan bahwa sejumlah ruas tol tengah disiapkan agar dapat difungsikan sebagai landasan pacu darurat dalam kondisi tertentu.

Menurut Menteri Dody, langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur kini tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan strategis nasional, termasuk pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa dukungan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan pertahanan negara.

Menurutnya, jalan tol memiliki potensi besar untuk mendukung operasi militer, terutama dalam situasi darurat ketika pangkalan udara utama tidak dapat digunakan.

“Kita memang perlu menempel ke Pak Menteri PU supaya di jalan tol itu bisa ditentukan tempat untuk short takeoff dan landing pesawat tempur yang ada di sini, kalau air force base kita mengalami gangguan pada pendaratan darurat di sini,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pindad (Persero), Sigit Puji Santosa menyoroti pentingnya dukungan akses infrastruktur untuk Kawasan Instalasi Strategis Nasional yang tengah dikembangkan.

Ia mengusulkan dukungan akses exit tol untuk memperlancar mobilitas logistik menuju kawasan manufaktur tersebut.

“Hari ini kami mengundang Bapak Menteri PU bersama Kepala BPJT dalam rangka mempresentasikan kita memerlukan akses tol.

Nanti kami mohon izin untuk kita bisa bekerja bersama-sama untuk akses ini.

Selain itu, untuk mendukung akses logistik, karena jalan-jalan kabupaten itu sangat kecil sekali, mohon izin kita akan siapkan agar bisa menjadi 2 arah sampai ke Batalyon Teritorial Pembangunan,” tuturnya.

Kolaborasi lintas sektor ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur sipil dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Jalan tol yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional, kini juga disiapkan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang adaptif dan responsif terhadap berbagai situasi.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Penetapan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal perikanan di atas 30-200 GT sebesar Rp 15.000 per liter menjadi angin segar bagi kapal perikanan dan nelayan Indonesia.

Kabar baik ini diyakini menjadi pemicu geliat meningkatnya produktivitas nelayan.

Pelaku usaha perikanan asal Cilacap, Agustina menyampaikan apresiasianya atas upaya pemerintah menurunkan harga BBM dari yang tadinya mencapai Rp21.300 per liter.

Dia berharap harga khusus ini membawa dampak positif pada keberlangsungan usaha perikanan serta menyejahterakan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Nakhoda KM Kilat Maju, Imam, saat ditemui di PPS Nizam Zachman Jakarta juga mengungkapkan dengan turunnya harga BBM membuat nelayan lebih tenang dan tidak gelisah saat melaut.

Penetapan harga baru ini menurutnya akan berpengaruh pada biaya operasional dan perbekalan yang lebih terjangkau.

Sebelum harga BBM turun, para nelayan mengeluhkan kendala tingginya biaya operasional yang berdampak pada pendapatan dan harga ikan yang didaratkan seperti yang diungkapkan I Gede Adi Subagiarta dari PT Sinar Abadi Cemerlang di PPN Tual.

“Sebelumnya kami terkendala berlayar, tidak sedikit kapal yang berhenti operasional karena harga BBM yang tinggi.

Adanya penurunan harga ini membawa harapan dan semangat baru untuk kami kembali berlayar,” ujar Gede dalam siaran pers KKP di Jakarta, Jumat (17/7).

Senada, pengurus kapal perikanan di PPN Prigi Siman mengatakan pihaknya terbebani operasional yang tinggi dampak dari tingginya harga BBM.

Dia mengatakan harga BBM yang tinggi tidak sebanding dengan harga ikan yang tidak ikut naik.

Para nelayan berharap harga khusus BBM tersalurkan dengan baik dan merata ke seluruh Indonesia.

Ketua HNSI DPC Kota Bitung Mario Mamunte menilai, langkah yang dilakukan pemerintah dalam penetapan harga khusus BBM ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Mekanisme dan tata kelola penyaluran BBM harga khusus ini akan segera dilakukan pengaturan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait agar tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan di lapangan,” tutur Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kebijakan harga BBM Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas produksi perikanan nasional di tengah dinamika harga minyak dunia sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan.(Surame)