Jakarta, Biskom – iCIO Community  baru-baru ini menggelar  acara iCIO Exchange, program sharing best practice pemanfaatan TIK antar anggota komunitas para Chief Information Officer (CIO) dan EKsekutif dibidang TIK ini.

Pada penyelenggaraan iCIO Exchange kali ini bertempat di PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN. Pada kesempatan tersebut BGR Logistics mengusulkan konsep National Warehouse Data Commodity,yang ditujukan untuk membantu pemerintah mendapatkan data komoditas yang akurat dan kredibel. Acara bertajuk Digital Logistics Company, bertempat di Training Center BGR Logistics, sebagai rangkaian HUT BGR Logistics ke-42

Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan member iCIO Community dan manajemen BGR Logistics tersebut, menghadirkan tiga pembicara yakni Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, Deputi Bidang Proses Bisnis Indonesia National Single Window Kementerian Keuangan, Hari S. Noegroho, serta Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Prasetyadi.

Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, menyampaikan bahwa dalam menghadapi era industry 4.0 yang terjadi pada saat ini, perusahaan logistik sudah seharusnya melakukan transformasi. Hal tersebut untuk menjawab kebutuhan pelanggan/ principal yang menginginkan informasi yang cepat dan akurat untuk memonitor pergerakan barang yang dimiliki.

Sebagai BUMN, dengan infrastruktur IT yang dimiliki, BGR Logistics berencana menyediakan National Warehouse Commodity untuk keperluan yang lebih luas dan tidak terbatas pada pergudangan. Dimana dengan konsep tersebut, diharapkan BGR Logistics dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data komoditas strategis yang akurat sekaligus mengelola gudang untuk komoditas tersebut.

“Dengan National Warehouse Data Commodity ini akan banyak memberikan manfaat kepada pemerintah dan pengguna jasa untuk mengeluarkan kebijakan berdasarkan data yang dikeluarkan dari sistem tersebut,” terang Kuncoro.

Kuncoro mengungkapkan bahwa saat ini BGR telah Logistics telah membangun Warehouse Integrated Application (WINA) dan Fleet Integrated and Order Monitoring Application (FIONA). “Aplikasi yang kami bangun bertujuan untuk membantu kebutuhan logistik pelanggan, dan siap dikembangkan menjadi National Warehouse Data Commodity,” terang Kuncoro.

Selain itu, Kuncoro menambahkan bahwa dengan aplikasi yang dibangun oleh BGR Logistics tersebut, dapat memantau pergerakan barang milik principal/ pelanggan dan diawasi oleh kantor pusat melalui Command Center yang dimiliki BGR Logistics. “Semua pergerakan barang di gudang ataupun saat berada dalam proses distribusi termonitor oleh kami,” tambahnya.

Aplikasi logistik WINA dan FIONA yang dimiliki BGRLogistics, dijelaskan Kuncoro dapat diintegrasikan juga dengan aplikasi di pelabuhan milik Pelindo II ataupun otoritas pelabuhan, untuk mendukung sistem logistik nasional. Pergerakan barang, sejak masuk ke pelabuhan, hingga terdistribusi ke gudang-gudang ataupun kepada end user akan termonitor. Dengan adanya sistem ini, para principal nantinya dapat fokus terhadap pengembangan bisnisnya masing-masing.

Sementara itu, Chairman iCIO Community, Rico Usthavia Frans menjelaskan mahalnya ongkos logistik di Indonesia menjadi salah satu faktor rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.

Lebih lanjut, Rico menekankan pentingnya kesamaan visi dan langkah diantara para CIO untuk mendorong agar terbentuk industri logistik Indonesia yang cakap dalam pemanfaatan TIK yang merupakan salah satu faktor penting untuk memangkas ongkos logistik di Indonesia.

“Komitmen BGR Logistics melakukan transformasi melalui peningkatan pemanfaatan TIK dan menjadi perusahaan logistik berbasis digital akan menjadi tolok ukur pemanfaatan TIK, tidak saja dibidang logistik tapi bisa ditularkan ke seluruh rantai pasok/supply chain. Dalam lingkup yang lebih luas, pemanfaatan TIK di berbagai bidang perlu menjadi menjadi agenda nasional untuk menjaga dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di era digital,” imbuh Rico Usthavia Frans.

Berdasarkan data penilaian 2 tahunan dari Logistic Performance Index (LPI) terhadap enam indikator, yakni LPI efisiensi proses di kepabeanan, kualitas infrastruktur, biaya pengiriman yang kompetitif, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melacak dan menelusuri dan waktu tempuh, Indonesia menempati posisi 46 di tahun 2018.

Meskipun meningkat signifikan dari posisi 63 di 2016, namun kinerja logistik Indonesia masih kalah disbanding Singapura yang ada di peringkat 7, Thailand 32, Vietnam 39, dan Malaysia di peringkat 41 (sumber: https://lpi.worldbank.org/international/global).- (red/ju)

Jakarta, BISKOM – Gugatan wanprestasi terhadap PT Lee Cooper Indonesia hari Kamis, 28 Maret 2019 memasuki agenda replik dari Penggugat. Sebelumnya dalam jawaban, PT Lee Cooper Indonesia melalui kuasa hukumnya telah mengakui adanya utang kepada CV Samijaya Perkasa Abadi. Tergugat berdalih utangnya tersebut timbul akibat dari minat beli produk yang dipasarkan olehnya mengalami penurunan. Selain itu meskipun sudah berupaya untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat dengan cara melakukan angsuran, namun faktanya hal tersebut tidak pernah ditepati,  PT Lee Cooper Indonesia selalu mengulur-ngulur waktu dengan berbagai alasan, antara lain mereka memiliki para tenaga kerja yang masih belum dibayar upahnya. Alasan lainnya adalah saat ini Tergugat masih sedang mencari investor untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam repliknya, tim kuasa hukum Penggugat menyatakan Tergugat mengakui dengan tegas memiliki kerjasama pembuatan artikel garmen dengan Penggugat. Dan Tergugat juga mengakui memiliki kewajiban pembayaran atau hutang kepada Penggugat. Lebih lanjut dikatakan, “Tergugat juga tidak dapat menjadikan Kreditur lain dan Tenaga Kerja Tergugat sebagai alasan tidak memenuhi kewajiban. Sebab Penggugat juga memiliki kewajiban pembayaran kepada Tenaga Kerja Penggugat. Di samping itu perbuatan wanprestasi Tergugat telah menyebabkan usaha Penggugat menjadi terhenti sama sekali karena kehabisan modal,” terang salah satu kuasa hukum Penggugat, Agus Sutoyo, SH.

Kasus ini bermula dari adanya kerjasama pembuatan artikel celana jeans antara Willy Setiawan selaku Direktur Utama CV Samijaya Perkasa Abadi dengan PT Lee Cooper Indonesia pada Januari 2016.  Bahwa dalam kerjasama ini CV Samijaya Perkasa bertindak sebagai pembuat barang pesanan, sedangkan PT Lee Cooper Indonesia bertindak sebagai pemesan barang dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Awalnya kerjasama ini berjalan baik, kewajiban pembayaran PT Lee Cooper Indonesia kepada CV Samijaya Perkasa Abadi atas setiap pekerjaan yang telah selesai dibuat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan hingga pertengahan tahun 2017. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, kewajiban pembayaran PT Lee Cooper Indonesia kepada CV Samijaya Perkasa Abadi mulai sering mengalami keterlambatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi CV Samijaya Perkasa Abadi.

CV Samijaya Perkasa Abadi telah berupaya berulangkali meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut, namun sampai saat ini belum juga terlaksana. Kemudian pada bulan Maret 2018, PT Lee Cooper Indonesia mengajukan permohonan kepada CV Samijaya Perkasa Abadi agar pembayaran kewajibannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil sebanyak 15 (limabelas) kali setiap bulan terhitung dimulai pada bulan Mei 2018. Namun dalam kenyataannya, untuk pembayaran angsuran atau cicilan pertama saja, PT Lee Cooper Indonesia telah ingkar janji.

Karena tidak menemui titik terang, Willy Setiawan meminta bantuan hukum kepada Mustika Raja Law Office untuk melakukan somasi dengan harapan kewajiban PT Lee Cooper Indonesia bisa segera diselesaikan. Mustika Raja Law Office sudah mengundang PT Lee Cooper Indonesia untuk melakukan musyawarah pada Agustus 2018 yang dihadiri oleh Jody Dharmawan selaku Direktur Utama. Jawaban yang diberikan pada saat itu bahwa PT Lee Cooper Indonesia sedang mengalami penurunan drastis dalam bisnis dan sedang menunggu investasi tambahan yang diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Namun seiring berjalannya waktu hingga November 2018, jawaban yang diberikan masih sama bahwa arus kas perusahaan negatif dan masih menunggu suntikan dana.

Melihat tidak adanya jalan penyelesaian, maka ditempuh jalur gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang yang didaftarkan pada 4 Desember 2018 oleh Willy Setiawan selaku Penggugat yang diwakili oleh Mustika Raja Law Office dengan kuasa hukum Hotmaraja B. Nainggolan, SH, Agus Sutoyo, SH, dan Vincent Suriadinata, SH. Perkara yang diregister dengan nomor 951/Pdt.G/2018/PN Tng telah mulai disidangkan pada 3 Januari 2019.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka wajib dilakukan upaya mediasi sebelum masuk ke pokok perkara. Namun dalam mediasi ini tidak pernah dihadiri oleh Jody Dharmawan selaku Direktur Utama PT Lee Cooper Indonesia maupun kuasa hukumnya. Barulah pada 7 Februari 2019 kuasa hukum PT Lee Cooper Indonesia datang pada jadwal mediasi namun tidak pernah dilakukan mediasi sama sekali karena dengan mantap dikatakan oleh kuasa hukum Tergugat untuk melanjutkan sidang ke pokok perkara. Selain itu, beberapa kali pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang harus ditunda hingga berminggu-minggu.

Kepada awak Media Agus Sutoyo, SH, mengatakan; “Klien kami  selaku Penggugat telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dan produk yang dihasilkan telah terjual seluruhnya, sehingga seharusnya dana yang diperoleh dibayarkan kepada Klien Kami, tentu saja tidak ada kaitannya dengan berbagai macam alasan, termasuk tentang kemerosotan penjualan pihak Tergugat, sebab produknya telah terjual, seandainya belum terjual, maka produk dapat dikembalikan kepada Klien kami.”

Lebih lanjut disampaikan; “Kesepakatan pihak Tergugat yang akan melakukan angsuran sebanyak 15 x @ Rp 64.050.210,- ternyata tidak pernah ditepati, padahal dibulan pertama kali untuk cicilan jatuh  pada bulan Mei 2018 itu masa-masa panen untuk usaha Garment, karena menjelang lebaran, akan tetapi faktanya Tergugat ingkar janji lagi, sehingga klien kami meragukan niat baik pihak Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, oleh karena itu kami mengajukan sita jaminan untuk mendapatkan jaminan pembayaran yang merupakan hak dari Klien kami, serta klien kami juga menolak permintaan pembayaran secara cicilan lagi, karena faktanya Tergugat terus mengulur-ngulur waktu.” Ungkap Agus.

Bahwa diketahui tertundanya pembayaran tersebut telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga sangat merugikan penggugat, bahkan telah mengakibatkan usaha pihak Penggugat tidak berjalan serta jaminan rumah tempat tinggal Penggugat hendak di sita bank, belum lagi Pengguat mengalami kerugian immaterial, yaitu bunga 6% perbulan, dan kehilangan potensi keuntungan dari usaha sebeasr 10% perbulan, sehingga Pengguat sangat mengharapkan memperoleh keadilan dengan dikabulkannya gugatan tersebut, apalagi telah di ketahui bahwa kesempatan mediasi yang diberikan pengadilan tidak dipergunakan dengan baik, bahkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya  menolak perpanjangan waktu mediasi yang sempat ditawarkan oleh Hakim Mediasi.

Saat ditanya oleh awak media bagaimana upaya penyelesaian hutang yang akan dilakukan oleh PT Lee Cooper Indonesia jika tidak ada investor, kuasa hukum Tergugat Rinto Dani Wicaksono, SH enggan untuk mengomentari. Ia mengatakan, “Nanti langsung saja ditanyakan dengan juru bicaranya Pak Robinson Pakpahan atau Pak Syahrizal Damanik, mungkin beliau yang lebih berwenang untuk mengomentari. Karena saya dalam hal ini hanya untuk mewakili beliau (bersidang) saja,”ujar Wicaksono singkat.

Sidang dengan majelis yang diketuai oleh Lebanus Sinurat, SH, MH, anggota Gunawan Tri Budiono, SH, dan Indra Cahya SH, MH ini akan dilanjutkan kembali tanggal 4 April 2019 dengan agenda Duplik dari Tergugat. (Red)

Jakarta, BISKOM – Gebyar puncak acara syukuran atas diresmikannya bangunan megah Masjid Al Hikmah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H.M. Hatta Ali, SH, MH, kemarin,  dengan hiburan semalam suntuk Wayang Kulit di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Jumat 29 Maret 2019, dinilai memuaskan dan sangat sukses dilakoni sang Dalang DR. Yanto SH MH, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau keren nya disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Penampilan DR. Yanto yang piawai sangat memukau para undangan yang memenuhi pelataran Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, karena selain kisah perebutan tahta raja ditanah jawa dengan Perang Barata itu, melampaui pikiran dan jiwa yang bijaksana, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Penampilan sang dalang yang dikenal sebagai seorang hakim karier, yang banyak menghukum menjatuhkan vonis berat 15 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, dan sederet nama besar pejabat yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itulah yang membuat banyak para tokoh yang hadir di Taman Mini hingga tengah malam buta karena asyik bahagia, terhibur dan terhipnotis dengan sejumlah penampilan perempuan bertubuh sintal berbibir sensual cantik menarik dan enak dipandang mata, yang menjadi sinden dan artis terkenal mengawal sang dalang menunaikan tugasnya sebagai dalang kondang diatas pentas kharismatik.

“Orang Batak perlu menyaksikan acara wayang kulit seperti ini, karena sesungguhnya gaya khas yang keras dan bernada sopral kita, seringkali diartikan negatip oleh orang lain, padahal sesungguhnya putra batak sangatlah identik dengan kelemah-lembutan hati, ketulusan dalam bergaul, serta berani mengambil sikap ditengah krusialnya sebuah konflik.” kata DR. Juniver Girsang, SH,MH, pengacara kondang yang sejak awal menyaksikan pagelaran, selalu tertawa terpingkal karena rasa suka dan bangga terhadap kwalitas acara yang sarat dengan pemandangan elok.

“Kisah yang digelar sangat aktual untuk kondisi negeri kita, yang sesungguhnya sudah sangat baik dan kondusif, sehingga pesan malam ini, jangan lagi dirusak oleh segelintir orang yang berambisi dengan menebar fitnah dan pertumpahan darah. Itu yang pertama, dan yang kedua. acara yang dikemas oleh Pak ketua PN Jakarta Pusat ini benar benar bagaikan sebuah relaksasi jiwa, dan memang tidak menampik betapa dasyatnya kemolekan tubuh para perempuan yang mampu mempesona kita, karena selain cantik, tapi juga sangat lincah dan smart menyampaikan sejumlah persoalan hati, untuk setiap orang. Ditambah pula dengan menu makanannya juga sangat spesial, dimana kita sambil assyik menonton, makanan dan minuman serta buahan, seakan terus disodorkan oleh para panitera pengganti yang disulap menjadi waitres lincah untuk semalaman. Hahahahah acara seperti ini saya akan usulkan agar pertiga bulan sekali lah” ungkap Juniver Girsang, putra Batak yang malang melintang didunia advokat dalam membela sejumlah perkara besar.

Acara semakin berkualitas saat hakim agung Sumardijatmo didaulat MC Mas Tedjo, membawakan tembang mantab jiwa yang sangat legenderis didunia pewayangan. Selain itu tampak juga hadir hakim agung Priyambodo yang ditemani sang protokol Istana Negara.

Sebelumnya Dirjen Peradilan Umum DR. Herri Swantoro,SH, MH, memberikan plakat kharisma tanda ridho dan mantab jiwa kepada Ketua PN Jakarta Pusat, DR. Yanto, sebelum bertugas sebagai dalang dalam acara penuh rasa kebersamaan itu. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa Yanto mampu merubah banyak aneka ragam ciri suaranya dalam pagelaran berstandar internasional itu.

Tampak hadir sejumlah undangan diantaranya, Sespri KMA, Susy, mewakili Hatta Ali yang sedianya akan hadir, namun karena adanya bentrok acara Undangan urgent lainnya, lalu terlihat juga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Damin, serta dan sejumlah hakim tinggi, serta para Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia, bahkan juga terlihat petinggi Polri, diantaranya Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Sulistyo Sigit Prabowo dan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Teguh Sarwono serta Kapolres Tangerang.

Turut hadir pula di antara tamu undangan Prof. DR. Johan Setianto, Rektor Universitas Dehasen; DR. Amri, Rektor Universitas Nasional (UNAS); DR. Sugeng Suharto, Kepala Prodi Sosial Politik (Sospol) Universitas Negeri  Bengkulu; DR. M. Dahsan dan Rektor UMB Bengkulu. (Hoky)

Artikel Terkait:

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi

Jakarta, Biskom– Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berhasil mengembangkan teknologi siluman atau teknologi anti deteksi radar berbasis smart magnet dengan memanfaatkan material logam tanah jarang (LTJ).

Teknologi anti deteksi radar ini diujicobakan pada kapal Patkamla Sadarin milik TNI Angkatan Laut di Pantai Mutiara, Jakarta, Jumat (29/03).

Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe mengatakan, penelitian ini memberi dampak sangat luas dalam mendorong tumbuhnya industri logam tanah jarang.

“Penelitian ini mendorong terbangunnya industri logam tanah jarang di Indonesia, juga melalui pengembangan penelitian cat anti deteksi radar berbasis bahan smart magnet ini dapat meningkatkan kemampuan alutista TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung pertahanan nasional,” ujarnya.

Kegiatan riset tidak hanya terfokus kepada riset itu sendiri, namun juga mendorong hasil riset tersebut hingga mampu menggulirkan roda inovasi yang memiliki dampak luas kepada masyarakat dan negara.

Banyak hasil riset saat ini hanya berujung pada skala laboratorium saja dan tidak dilirik oleh industri atau tidak mampu bersaing di pasar.

Adapun pengembangan teknologi siluman ini hasil dari kerja sama antara BATAN dengan perusahaan cat PT. Sigma Utama Paint, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan TNI Angkatan Laut.

Kegiatan ini mendapat pendanaan dari Program Inovasi Industri Kemenrintekdikti, yang selama dua tahun ini telah menunjukkan kemampuan membuat produk bernilai strategis yaitu cat anti deteksi radar yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung pertahanan nasional.

Sementara itu, Peneliti Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM BATAN), Wisnu Ari Adi mengatakan, penelitian cat anti deteksi radar ini merupakan pengembangan dari kemampuan BATAN dalam mengolah pasir monasit menjadi logam tanah jarang (LTJ).

Penelitian ini dimulai tahun 2015 dan tahun 2017 telah berhasil dibuat prototype skala pilot berupa cat anti deteksi radar yang telah diaplikasikan pada potongan plat kapal logam dari alumunium dan besi yang tidak dapat dideteksi oleh radar pada frekuensi X-band (8-12 GHz).

Ia menambahkan, teknologi ini merupakan teknologi terkini dan hanya dimiliki oleh negara-negara maju.

“Ini merupakan teknologi milenial yang mampu menyerap gelombang radar pada frekuensi tertentu. Teknologi ini hanya dimiliki oleh negara-negara maju dan tidak bersifat komersial karena merupakan bahan yang sangat strategis untuk pertahanan nasional suatu negara,” ujar Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu mengungkapkan, teknologi siluman ini adalah salah satu hasil penelitian BATAN yang berupa bahan smart magnet untuk cat anti deteksi radar. Bahan ini memiliki sifat seperti gelombang elektromagnetik yang tersusun dari kombinasi unsur LTJ dan unsur logam transisi yang struktur magnetiknya hanya bisa diuji dengan menggunakan teknologi nuklir.

“Di kawasan Asia Tenggara, hanya BATAN yang mampu melakukan pengujian bahan dengan menggunakan teknologi berkas neutron. Teknik pengujian ini mampu menjelaskan berbagai interaksi magnetik dan elektrik yang terjadi di dalam bahan,” tambahnya.

Ia juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada para peneliti dan para pelaku industri yang telah membantu hilirisasi hasil penelitian. “Saya memberikan apresiasi kepada para peneliti dan sekaligus terima kasih kepada para pelaku industri, yang dengan segala kerumitan dan resikonya bekerjasama dalam proses hilirisasi hasil riset dan pengembangan produk cat anti deteksi radar ini. (red)

Jakarta, Biskom – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, menyatakan pihaknya siap mendorong penerapan Smart Mobility  atau kemudahan bergerak perlu ditunjang oleh integrasi antar moda yang mumpuni. Disampaikan Hammam, pihaknya memberi tiga rekomendasi kunci, yaitu Avoid, Shift dan Improve.

“Avoid ini maknanya adalah menghindari penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi. Shift diartikan bagaimana mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum massal untuk mengurangi kemacetan. Kemudian improve ini artinya kita harus meningkatkan pemanfaatan teknologi ICT untuk efisiensi pengelolaan transportasi,” paparnya dalam acara FGD Smart Mobility and Logistics di Gedung JRC, Jakarta, Kamis (28/3).

Dipaparkan Hammam lebih lanjut, untuk memenuhi indikator Shift atau menghindari penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi, maka diperlukan adanya Sistem Transportasi Perkotaan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perencanaan sistem transportasi perkotaan yang efisien.

“Parameter untuk perencanaan ini antara lain kombinasi lalu lintas perkotaan dan regional di suatu area perkotaan, mengurangi jumlah persimpangan jalan nasional dan perkotaan, mengurangi dominasi sepeda motor dengan meningkatkan kenyamanan angkutan umum, serta memantau kejenuhan kapasitas jalan nasional untuk perencanaan ke depan lebih baik,” jelasnya.

Selain perencanaan, Kepala BPPT juga menyampaikan perlunya pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

“TOD ini merupakan pembangunan vertikal untuk efisiensi pemanfaatan lahan, juga menghubungkan pusat kota dengan tempat tinggal melalui transportasi publik yang nyaman dan memadai,” ujarnya.

Selanjutnya untuk memenuhi indikator Shift atau mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum massal untuk mengurangi kemacetan, diperlukan pembangunan Angkutan Umum Massal yang Terintegrasi.

“Hal itu penting untuk mendorong masyarakat dalam melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke tempat bekerja secara nyaman. Semisal, dari rumah berjalan kaki atau naik sepeda, lalu berganti angkutan umum massal seperti KRL, LRT, atau MRT yang tengah happening. Kondisi ini dapat terjadi, bila terdapat kemudahan akses dari tempat tinggal menuju ke stasiun,” urainya.

Lebih lanjut Hammam mengutarakan bahwa untuk mewujudkan Smart Mobility, selain aspek Avoid dan Shift, dibutuhkan Improve, dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), dalam hal efisiensi pengelolaan transportasi. (red/ju)

Jakarta, Biskom – Keterpaduan data dan informasi geospasial merupakan persoalan strategis untuk mewujudkan perjalanan pembangunan nasional yang berkualitas. Karena itu ke depan, Indonesia tidak hanya perlu melanjutkan implementasi kebijakan satu peta tetapi juga mulai berupaya mengimplementasikan kebijakan satu data.

“Koordinasi antar instansi untuk mempercepat implementasi kebijakan satu peta sekaligus kebijakan satu data sangat dibutuhkan,” demikian dikatakan  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Permadi Brodjonegoro saat keynote speech pada Rakornas Informasi Geospasial di Jakarta, Rabu (27/3).

Menurut dia, untuk mempercepat implementasi kebijakan satu peta tersebut, lanjut Bambang, Badan Informasi Geospasial (BIG) tidak bisa berjalan sendiri. Koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan. Koordinasi tersebut penting karena selama ini banyak instansi yang sesungguhnya telah memiliki informasi geospasial yang beragam. Jika tidak ada koordinasi, maka informasi geospasial yang ada tentu bisa saling tumpang tindih.

Bambang melanjutkan, Indonesia  sebenarnya telah memiliki pengalaman penyelenggaran informasi geospasial yang terintegrasi, yakni melalui implementasi kebijakan satu peta dan kerjasama pelaksanaan pemetaan lahan sawah baku. Keduanya merupakan contoh, goodpraktisis, kegiatan yang melibatkan berbagai institusi, secara terkoordinasi.

“Contoh dari goodpraktisis tersebut sekaligus memberikan pembelajaran pada kita, betapa strategisnya keterpaduan data dan informasi geospasial, dengan data statistik dalam mewujudkan perjalanan pembangunan yang berkualitas,” tukasnya.

Dikatakan Bambang, percepatan implementasi kebijakan satu peta sekaligus merintis upaya implementasi kebijakan satu data, sangat penting dan strategis. Dengan kebijakan satu peta dan satu data ini maka Indonesia akan jauh lebih siap untuk menghadapi era digitalisasi. Dimana era ini akan sangat berhubungan dengan Big Data dan Internet Optic.

“Kesiapan tesebut tentunya perlu didukung sumberdaya manusia di bidang informasi geospasial yang berkualitas, serta memanfaatkan berbagai alternatif sumber pendanaan di luar APBN,” jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Zaenal Abidin menjelaskan Rakornas IG 2019 ini momen sangat krusial sekaligus penting, karena merumuskan isu-isu strategis di bidang IG yang nantinya diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Ini sangat menentukan arah penyelenggaraan IG dalam periode RPJMN berikutnya agar dapat dilakukan secara terstruktur dan dijadikan dasar perencanaan pembangunan nasional,” kata Hasanuddin.

Rakornas IG 2019 ini diselenggarakan, dalam konteks yang strategis, karena waktunya bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Saat ini telah tersusun rancangan teknokratik dari RPJMN 2020-2024 yang akan terus dipertajam melalui proses diskusi public. Nantinya rancangan teknokrat tersebut akan diintegrasikan dengan visi misi Presiden terpilih

Beberapa sasaran pokok dari Pra Rakornas IG yang telah disusun antara lain terpenuhinya ketersediaan peta-peta tematik untuk penyusunan dan penetapan tata ruang, penanganan bencana seluruh Indonesia, lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, reforma, agraria, pertahanan, serta untuk pengelolaan wilayah perbatasan.

Karenanya,  BIG memiliki kewajiban membuat rencana aksi yang disusun seluruh pemangku kepentingan di bidang IG. Rencana ini kemudian dievaluasi setiap tahun melalui Rakornas IG. Adapun tema Rakornas IG 2019, yaitu Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial. Rakornas IG 2019 dibagi dalam dua kelompok kerja (pokja) yakni pokja terkait ‘Percepatan Pemenuhan Kebutuhan IG Wilayah Laut’ dan pokja terkait ‘Percepatan Pemenuhan Kebutuhan IG Wilayah Darat’. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Setiap lembaga dan instansi pemerintahan harus menjalankan pengelolaan pemerintahan dan kelembagaan berbasis information techhnology (IT) dan telekomunikasi atau telko. Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus melakukan transformasi bisnis dari sistem tradisional ke digital bisnis agar tetap survive. Hal ini seiring digitalisasi yang telah menjadi faktor mendasar di balik pertumbuhan bisnis di era perdagangan bebas.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan implementasi teknologi informasi komunikasi, Majalah Itech yang didukung Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) , tahun ini kembali menyelenggarakan penganugerahan Top IT & Telco 2019 dengan mengangkat tema “Inovasi dan Transformasi Digital”. Ajang penghargaan ini juga didukung oleh beberapa asosiasi TI telko nasional, serta lembaga lainnya.

Teknologi memungkinkan organisasi atau perusahan menyusun dan melaksanakan strategi TI yang mumpuni, dan mampu mendapatkan nilai manfaat lebih di era digital ini. Untuk melakukan transformasi digital, organisasi atau perusahaan dituntut untuk dapat mengubah model bisnis, dan menyusun strategi efektif serta teknologi yang tepat.

“Top IT & Telco merupakan penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan, instansi pemerintahan, dan vendor TI Telko, yang dinilai berhasil dalam hal pemanfaatan TI & telko untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnis, dan layanannya di Indonesia,” ungkap Irnanda Laksanawan, Ketua Penyelengara Top IT & Telco 2019 yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Itech.

Penghargaan ke-6 kalinya ini bertujuan mendorong kalangan bisnis, institusi pemerintah, BUMN dan lembaga lain, agar senantiasa peka dalam menyikapi tren perkembangan IT & telko dengan melakukan up dating (pemutakhiran), bahkan bisa lebih kreatif dalam mengembangkan inovasi dan solusi di setiap instansi untuk kemajuan perusahaan atau instansi yang tentunya akan berdampak luas bagi masyarakat, sekaligus bisa meningkatkan daya saing pembangunan nasional.

Sementara itu, Jumain Appe, Ketua Dewan Juri, mengatakan, pemerintah melalui Making Indonesia 4.0 sangat mendukung peran penting inovasi dan transformasi digital dalam pembangunan nasional. “Kami harapkan semua stakeholder bisa memanfaatkan transformasi digital ini, agar perusahaan dan instansi tetap kompetitif di masa depan. Terkait transformasi digital, Kemenristekdikti terus mendorong tumbuhnya inovasi industri yang berbasis pada IT,” ujar dia di Jakarta (27/3).

Di akhir sesi wawancara penjurian, Dewan Juri memberikan feedback/ saran/ pendapat untuk perbaikan implementasi TI & telko di masa yang akan datang, kepada setiap finalis. Jadi, selain melakukan benchmark dengan perusahaan atau instansi lainnya, setiap peserta berkesempatan untuk mendapat masukan dari para Dewan Juri untuk terus melakukan perbaikan. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik peserta, sehingga setiap tahun, jumlah Perusahaan dan instansi pemerintahan yang mengikuti Top IT & Telko, terus meningkat.

Dari proses penilaian kuesioner dan hasil diskusi/ tanya jawab dalam wawancara penjurian ini, Dewan Juri akan merumuskan sebuah rekomendasi Top IT & Telko kepada pemerintah secara tertulis. Hal ini menunjukkan, bahwa ajang kegiatan ini tidak sekedar pemberian penghargaan semata, namun juga untuk memberi masukan kepada peserta dan pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang lebih hebat, di era digital teknologi.
.
Penghargaan diberikan per sektor bisnis, mengingat kompleksitas masing-masing sektor usaha, adalah berbeda-beda. Sektor bisnis yang dikompetisikan dalam Top IT & Telco 2019 ini adalah setor usaha Bank, BPD, Multifinance, Asuransi, E-Commerce, IT & Telekomunikasi, Energi Pertambangan, Pelabuhan dan Bandar Udara, Infrastruktur, Transportasi, Agro industri, PDAM, dan Hospitality. Sedangkan kategori untuk instansi pemerintahan terdiri dari Kementerian, Lembaga/ Badan, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab.

Proses penjurian melibatkan sekitar 20 juri ahli dan kredibel dari berbagai kalangan, baik bidang IT, bisnis, dan tata kelola pemerintahan. Jumlah Finalis tahun ini sebanyak 100 peserta, baik dari kalangan dunia usaha termasuk unsur BUMN, BUMD, instansi kepemerintahan pusat, daerah, dan unsur lainnya.

Penilaian penghargaan ini berdasarkan tiga metode. Pertama, penentuan pemenang kategori Top IT Implementation 2019, dilakukan melalui metode Pengisian Kuesioner dan Wawancara Penjurian. Metode ini diawali dengan kegiatan Focused Group Discussion untuk mengidentifikasi dan menyeleksi awal, perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan IT-nya, dan Instansi pemerintahan yang memiliki peringkat e-Government 10 terbaik pada kelompok kementerian/ lembaga dan Pemerintahan Daerah, maupun peringkat berdasar data penilaian oleh lembaga lain.

Pakar IT Telko dan Dewan Juri, memberikan penilaian awal dan merekomendasikan perusahaan-perusahaan untuk menjadi Finalis Top IT & Telco 2019. Dari proses ini, dihasilkan 100 perusahaan dan instansi Terbaik, dan kemudian diundang untuk presentasi dan tanya jawab dalam Wawancara Penjurian, yang telah berlangsung tanggal 4 September – 3 Oktober 2019.

Kedua, penilaian kategori Business Solution IT, dinilai berdasarkan rekomendasi perusahaan pengguna solusi IT. Di dalam kuesioner, setiap perusahaan, diminta untuk merekomendasikan 3 solusi IT yang terbaik, dengan disertai alasan dan penjelasannya. Dalam kuesioner tersebut, kami juga meminta 3 solusi lokal, yang layak untuk direkomendasikan.

Ketiga, penilaian kesiapan perusahaan dan instansi pemerintahan menuju transformasi digital. Dewan juri menyebarkan kuesioner Digital Business Transformation ke perusahaan finalis untukmengukur indeks dan level readiness perusahaan / instansi pemeritahan menuju pengelolaan digitalized. (red)

Jakarta, Biskom – Kemajuan teknologi yang begitu cepat perlu diantisipasi, termasuk dari sisi standardisasi. Generasi sekarang berubah, mulai dari society 1.0 sampai Society 5.0, sehingga peran standardisasi dalam perkembangan peradaban manusia tidak bisa dipungkiri.

“Bisa dibayangkan apabila standardisasi ini tidak ada. Standardisasi ada sejak peradaban manusia itu ada, maka perkembangan standardisasi akan selalu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban. Standardisasi akan selalu menjadi flatform bagi kehidupan manusia” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya dalam pembukaan Seminar Standardization in a Living “Society 5.0” di Millennium Hotel, Jakarta, Rabu (27/3).

Disebutkan, baru saja Indonesia memasuki era Industry 4.0. Pemerintah Indonesia pun telah merespon kebutuhan era ini. Kementerian Perindustrian kemudian mengenalkan Making Indonesia 4.0, yang pada April 2018 dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things (IoT). Revolusi industri 4.0 menekankan pula pada kemampuan Artificial Intellegent (kecerdasan buatan), sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi. Dengan inovasi Teknologi digital ini juga, kemudian Jepang berencana untuk menciptakan “super-smart society” atau Society 5.0

Menurutnya, seminar tersebut menghadirkan narasumber Chairman of Japan Society 5.0 Standardization on Promotional Committee, Masahide Okamoto, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi; Ketua KADIN, Rosan Perkasa Roeslani, Staff Ahli ICT Kementerian Kominfo Dr. Dedy Permadi; Direktur Utama PT Adhya Tirta Batam, Benny Andrianto Antonius yang dimoderatori Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Bambang menyebutkan, ada 223 Standar Nasional Indonesia (SNI), mendukung revolusi industri 4.0. Sementara itu, untuk mendukung konsep masyarakat 5.0, ada 504 SNI. Standar tersebut diantaranya menyangkut keamanan informasi, record management, logistik, dan infrastruktur.

Untuk menjamin mutu, keselamatan, dan kemananan dalam menggunakan teknologi inovasi, penerapan SNI menjadi sangat penting. “Tanpa standar dalam menggunakan teknologi inovasi tersebut, produk atau sistem tersebut tidak bisa bekerja secara selaras. Apalagi kaitannya dengan data dan informasi, misalnya drone, robot, keamanan informasi karena melibatkan big data, smart city. Ini menjadi penting sebagai contoh keamanan teknologi informasi sebuah aplikasi atau web. Persoalan ini bisa terjawab dengan standar,” kata Bambang.

Oleh karenanya, melalui Seminar Standardization in a Living “Society 5.0” ini diharapkan dapat dirumuskan strategi pengembangan standardisasi dalam menghadapi era society 5.0. “Ini adalah wahana yang tepat bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, dan menjalin kerjasama yang positif yang pada akhirnya dapat tersusun kebijakan strategis standardisasi dalam menyongsong era society 5.0,” ujar Bambang.

Dalam seminar tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara BSN dan KADIN, peluncuran Aplikasi Pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, dan Skema Penilaian Kesesuaian yang dihadiri kurang lebih 150 orang yang terdiri dari anggota KADIN, Industri/organisasi dan UKM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), serta instansi terkait lainnya.

Seperti diketahui, SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Tanda SNI, merupakan bukti bahwa produk telah memenuhi acuan yang dipersyaratkan dalam SNI. Penggunaan tanda SNI, memberi jaminan akan produk yang aman dan berkualitas sehingga kepercayaan konsumen akan meningkat.

Untuk dapat menggunakan tanda SNI, penerap SNI harus disertifikasi terlebih dahulu oleh lembaga sertifikasi independen yang sudah diakui kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses pengajuan SPPT SNI dilakukan secara online melalui fitur “Pengajuan SPPT SNI” yang terdapat dalam aplikasi Barang Ber-SNI atau Bangbeni (bangbeni.bsn.go.id).

36 kali