BISKOM, Cirebon – Ketua DPC PPWI Cirebon Raya, Cahyo Raharjo, menyampaikan Piagam Penghargaan dari Dewan Pengurus Nasional PPWI kepada Nurhayati, korban kriminalisasi oknum Polres dan oknum Kejari Cirebon, di kediaman Nurhayati, Kamis, 3 Maret 2022. Hadir mendampingi Nurhayati dalam acara penyerahan penghargaan ini, Elya Kusuma Dewi, SH, MH dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ketua BPD Citemu, Lukman Nur Hakim, dan sejumlah keluarga Nurhayati.
Sementara itu, dari PPWI Cirebon selain Cahyo Rahajo, juga hadir sekretarisnya, Maulana Faqih Faturrohman, bersama sejumlah pengurus PPWI Cirebon dan beberapa wartawan media setempat.
Dalam keterangannya, Cahyo Raharjo menyampaikan bahwa piagam penghargaan PPWI dapat dilakukan hari ini setelah mendapat konfirmasi dari Nurhayati terkait waktu yang tepat untuk bertemu usai menjalani isolasi mandiri akibat terindisikasi Covid-19. “Alhamdulillah, hari ini penyerahan penghargaan dari DPN PPWI untuk Ibu Nurhayati sudah terlaksana. Kami berterima kasih kepada Ibu Nurhayati dan keluarga besarnya atas kesempatan kita bertemu dan kami dapat melaksanakan amanah dari PPWI Pusat untuk menyerahkan penghargaan langsung ke tangan beliau,” ujar Cahyo kepada media ini, Kamis, 3 Maret 2022.
Cahyo juga menjelaskan bahwa pertemuan itu sekaligus juga sebagai ajang silahturahmi dari PPWI dengan keluarga Nurhayati, pendamping hukum, pihak Badan Permusyawaratan Desa Citemu, dan masyarakat setempat. “Kita sekaligus juga sosialisasi keberadaan PPWI Cirebon Raya yang siap membantu masyarakat dalam berbagai hal, termasuk advokasi melalui media, hukum dan non litigasi. Kita siap menerima informasi dari masyarakat untuk kita carikan solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang ada,” jelas Cahyo yang juga ditemani wakilnya, Akhmad Khotib, dalam pertemuan yang berlangsung siang tadi.
Ditanya tentang kesannya atas pemberian penghargaan tersebut, Nurhayati menjawab singkat bahwa dia tidak menduga bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bahkan diberikan penghargaan. “Saya masih tertekan banget dengan kejadian ini, dan tidak menyangka akan mendapatkan perhatian luas, dan bahkan diapresiasi serta diberi penghargaan dari PPWI,” ungkapnya singkat.
Sementara itu, Elya Kusuma Dewi, SH, MH, yang selama ini mendampingi Nurhayati dalam menghadapi permasalahan hukumnya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian PPWI dan memberikan apreasiasi kepada Nurhayati. “Kami mengucapkan terima kasih atas peran kita semua, terutama dari kalangan media massa yang sudah membantu Ibu Nurhayati dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, semoga PPWI terus dapat membantu masyarakat di masa depan,” tutur Elya yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon.
Dari Jakarta, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan terima kasih kepada pengurus PPWI Cirebon yang telah membantu menyampaikan Piagam Penghargaan untuk Nurhayati. “Atas nama PPWI Nasional, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus dan anggota PPWI Cirebon Raya yang telah menemui Ibu Nurhayati dan menyampaikan penghargaan dari kita kepada yang bersangkutan,” ungkap tokoh pers nasional yang getol membela masyarakat yang terzolimi selama ini.
Sebagaimana ramai diberitakan bahwa Nurhayati, warga Desa Citemu, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melaporkan kepala desanya sendiri, Supriyadi, ke aparat berwajib melalui BPD Citemu. Namun naas bagi Nurhayati, dalam proses hukum terhadap terduga koruptor Supriyadi, sang ibu dua anak itu akhirnya justru dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Alasan aparat, Nurhayati diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yakni memperkaya orang lain.
Setelah berjuang selama dua tahun, usaha Nurhayati ini mendapat perhatian luas di tingkat nasional. Tidak hanya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang turun tangan, tapi juga Menkopolhukam, Mahfud MD, langsung menengahi dan memerintahkan agar Nurhayati dibebaskan dari tuntutan hukum.
“Selain mengharapkan agar warga jangan takut melaporkan penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara oleh para oknum pengguna anggaran di desanya masing-masing, kita lebih lagi berharap agar aparat penegak hukum bekerja dengan baik dan benar. Warga masyarakat yang menjadi ujung tombak pengawasan penggunaan uang rakyat di lapangan jangan sekali-kali dijadikan tersangka saat mereka memberikan laporan ke aparat,” kata Ketum PPWI mengakhiri penjelasannya. (Hoky)
Artikel Terkait:
Rapim TNI-Polri, Pesan Presiden Jokowi: Cari Jago-jago Artificial Intelligence
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dilantik Menjadi Ketum Ikatan Sports Sepeda Indonesia
Operasi Lilin 2021 Dan Nataru Akan Di Gelar Polri
Polda Metro Jaya Gelar Sertijab Kabid Humas dan Irwasda
Kapolri Lantik Irjen Dedi Prasetyo sebagai Kadiv Humas Polri
ITSEC Asia Bersama POLRI Ungkap Peran Penting Cybersecurity di Era Industry 4.0
Sambung Kembali Komunikasi, PPWI Lakukan Audiensi ke Divhumas Polri
Kapolri Tunjuk Wahyu Widada Sebagai As SDM
Polri Sebar 458 Ton Beras dan 15.000 Paket Sembako Untuk Masyarakat Banten Terdampak PPKM Darurat
Menyambut HUT ke-75 Bhayangkara, Dirgahayu POLRI, Tulus Mengayomi, Sigap Melindungi
Jelang HUT Bayangkara Ke 75 Mabes Polri Gelar Baksos Serentak Di Seluruh Indonesia
Kapolres Kotim Hadiri Virtual Launching 100.000 Rumah Polri
Capaian Kinerja 100 Hari Kapolri, Secara Umum Mencapai 100%.
Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI POLRI Dalam Rangka Pengamanan Jelang Lebaran
Kapolsek Karawaci; TNI dan Polri Bersinergi Bentu Kampung Tangguh Jaya Siaga Corona (KTJ-SIGACOR)
Operasi Gabungan Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri Bersama Bea Cukai Gagalkan Peredaran Narkoba
Divisi Humas Polri menggelar pelatihan konten kreatif bagi personel Humas di seluruh Indonesia
Komjen Pol. Agus Andrianto dilantik sebagai Kabareskrim Polri
KAPOLRI Resmi Menunjuk Komjen Agus Andrianto Sebagai Kabareskrim Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Safari Silaturahmi Ke Mahkamah Agung RI
Membanggakan, Ketua MA Raih Anugerah Sebagai Pemimpin Perubahan
Ketua MA: Lembaga Peradilan Siap Terapkan Sistem Peradilan Elektronik
Hasbi Dilantik sebagai Sekretaris MA
Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Foto-Rekam di Sidang
Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI
Syarifuddin Dilantik Sebagai Ketua MA
Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung
Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update
Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V
MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.
Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi
Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)
Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.
Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.
Semarak Acara MA di Labuan Bajo
MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum
Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi
HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital
Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak
Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court
Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung
Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update