Jakarta, Biskom – Dalam era Revolusi Industri 4.0 yang perubahannya begitu cepat seiring dengan perkembangan iptek harus ditanggapi dengan baik dan cepat. Perubahan tersebut harus bisa direspon dengan baik oleh perguruan tinggi dan lembaga terkait karena memiliki sumber daya yang berkualitas dan kemampuan penguasaan iptek.

Namun demikian, perkembangan tersebut selama ini masih belum optimal untuk merespon perubahan yang begitu cepat. Karena itu Kemenristekdikti perlu mengembangkan berbagai instrumen agar perguruan tinggi bisa merespon perkembangan yang begitu cepat, antara lain bagaimana inovasi bisa bergerak lebih cepat di dunia perguruan tinggi.

Tak hanya itu, Sumber daya lokal juga perlu mendapatkan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi di era industri 4.0. Salah satu yang akan digenjot dalam klaster inovasi daerah tahun 2019 adalah nilam di Aceh dan minyak kayu putih di Maluku Utara. Diharapkan potensi produk inovasi besar dan menjadi komersial sebagai produk unggulan daerah. Kemenristekdikti akan mendukung sarana dan prasarana hingga menyediakan bantuan anggaran untuk pengembangan inovasi tersebut.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe mengungkapkan, berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama ini, masih terjadi perbedaan persepsi antara berbagai perguruan tinggi, lembaga litbang dan masyarakat tentang bagaimana implementasi dari inovasi untuk melakukan perubahan-perubahan dan mengikuti perkembangan. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana perguruan tinggi bisa berkomunikasi dengan dunia luar.

“Kami melihat perlunya institusi atau kelembagaan yang menjembatani perguruan tinggi dengan dunia luar khususnya dengan dunia industri, supaya aliran informasi tentang apa dihasilkan perguruan tinggi ke luar, maupun bagaimana perguruan tinggi menyerap informasi dari masyarakat dan dunia industri,” ungkapnya dalam Workshop Tindaklanjut Hasil Rakernas Kemenristekdikti 2019 Bidang Penguatan Inovasi di Jakarta pada Selasa (29/1).

Karena itu, pihaknya mendorong adanya institusi atau fungsi yaitu Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi inovasi yang salah satu fungsinya menjembatani hubungan antara dunia perguruan tinggi dan industri. Fungsi lainnya untuk melakukan transfer teknologi dari perguruan tinggi atau lembaga litbang kepada dunia industri sehingga apa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pemerintah.

Menurt Jumain, Kelembagaan atau fungsi ini sudah pernah ada atau sebagian sudah ada di perguruan tinggi namun perlu penguatan. “Sebab, inovasi itu bukan suatu yang berjalan sendiri-sendiri sehingga manajemen inovasi merupakan satu kesatuan kegiatan yang interdisipliner dari berbagai ilmu di dalamnya sehingga menumbuhkan sesuatu yang baru bagi perguruan tinggi untuk mendorong proses inovasi ke luar,” terangnya.

Rencananya, Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi ini akan menjadi salah satu Peraturan Menristekditi yang saat ini sudah rampung pembahasannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, perguruan tinggi harus mempersiapkan implementasi Peraturan Menteri tersebut dengan memasukkannya ke dalam renstra perguruan tinggi, indentifikasi dan membangun jejaring partner potensial untuk berkolaborasi dari pemerintah, bisnis, komunitas, dan akademisi.

Workshop yang diikuti sekitar 400 peserta ini bertujuan menyamakan pemahaman serta merumuskan keputusan penting dan strategis untuk mengimplementasikan rekomendasi hasil Rakernas Kemenristekdikti 2019 di bidang penguatan inovasi. Rekomendasi ini, lanjutnya, memerlukan rumusan bersama yang harus ditindaklanjuti melalui kegiatan atau program dalam rangka menuju perguruan tinggi yang terbuka dan adaptif.

“Harapan dari masyarakat bagaimana kita menghasilkan suatu program-program yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat,” tutur Jumain

Manajemen Inovasi

Ristekdikti mendorong perguruan tinggi untuk membentuk sebuah lembaga manajemen inovasi untuk mempercepat komunikasi dan transfer teknologi dari industri ke perguruan tinggi. Di beberapa kampus juga sudah ada yaang namanya inkubasi bisnis. Itu akan disatukan menjadi satu kelembagaan yang kuat untuk bisa kerja sama dengan seluruh stakeholder.

Jumain menjelaskan Kemenristekdikti juga akan memberi suntikan dana kepada masing-masing perguruan tinggi. Dia menargetkan setidaknya setiap perguruan tinggi mendapatkan suntikan dana masing-masing sebesar Rp 5 miliar.

Kendati demikian, hingga kini Kemenristekdikti masih menyeleksi perguruan tinggi mana saja yang layak diberikan suntikan dana tersebut. “Ya kita lihat dulu yang sekarang ini kalau yang perguruan tinggi universitas ada 80-an. Kita harapkan bisa mengisi sebagian besar. Tapi kita masih rumuskan pada hari ini dan itu harus dikembangkan secara terus menerus,” ujarnya.(red/Ju)

Jakarta, Itech – Sebanyak 188 siswa dari 65 sekolah Sejabodetabek mengikuti kegiatan Doodle Art Science Contest, yang digelar PP-IPTEK, Kemenristekdikti di gedung PP-IPTEK,  Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (26/01).

Direktur PP IPTEK, Mochammad Syachrial Annas mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan yang pertama kalinya diadakan untuk memberi kesempatan kepada generasi muda khususnya anak-anak dalam berimajinasi, mengasah kreativitas, dan menunjukkan ide-idenya dalam sebuah karya seni yang unik, menarik, dinamis, dan bernuansa sains.

“Doodle art ini pertama kali kita adakan. Memang peserta belum banyak yang hadir, yakni baru berjumlah 188 orang dari sekitar 65 SD. Dibagi dua yaitu 108 Doodle Art, sisanya mewarnai,” ujar Mochammad Syachrial Annas.

“Kompetisi ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas generasi muda untuk mencintai sains dengan cara yang berbeda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi demi kelangsungan hidup yang sehat,” tambahnya.

Doodle Art sendiri merupakan teknik membuat gambar dengan mencoret-coret kertas, menggabungkan aneka pola gambar yang terlihat abstrak sehingga menghasilkan satu kesatuan gambar. Sebuah karya Doodle Art biasanya menggambarkan perasaan orang yang membuatnya, bisa terlihat dari goresan-goresan yang dihasilkan.

Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Makanan Kesukaanku’, para peserta dibagi menjadi kategori, yaitu kategori Mewarnai dan kategori Seni Membuat. Kategori Mewarnai diperuntukkan bagi pelajar SD kelas 1 – 3, sedangkan kategori Seni Membuat bagi SD kelas 4 – 6 yang diikuti sebanyak 188 orang pelajar yang berasal dari 65 sekolah dasar di wilayah Jabodetabek.

Syachrial menambahkan, meski pertama kalinya diadakan, kompetisi ini mendapat antusiasme dari para peserta. Untuk itu, lanjut Syachrial, kompetisi ini akan terus diadakan setiap tahunnya dan akan dilombakan secara nasional bahkan internasional. “Ini kita baru uji coba makanya peserta baru dari Jabodetabek. Nah Alhamdulillah, walau baru pertama kali tapi antusias para peserta sudah tinggi,” kata Syachrial.

“Nantinya kita akan jadikan kegiatan tahunan. Sekarang ini baru di Indonesia, namun kita sudah cari jaringannya di internasional, sehingga bisa dilombakan di level internasional seperti roket air. Nanti science center yang ada di daerah-daerah kita harapkan mengadakan kegiatan serupa. Nanti peserta yang bagus di daerah akan kita nilai disini dan jadikan lomba nasional,” tambahnya.

Berikut daftar pemenang “Doodle Art Science Contest” :

Kategori Mewarnai Doodle Art:

Juara 1, Najla Wijaya dari SDIT Nurul Fikri, Juara 2 Nabila Aira Sugeharu dari SDN Cibuluh 1, Juara 3 Aretha Nathania Hendrawan dari SDK Penabur Depok. Sedangkan Harapan 1: Rafif Rasya Pratama dari SDIT Nur Hikmah, Harapan 2 Alesandra Bella Luisa dari SD Tarakanita 5 Rawamangun, Harapan 3 Fathiyah Yasmin dari SDN Malaka Jaya 08

Kategori Membuat Doodle Art:

Juara 1 Lovieta Baby Calistya Putri dari SD Al Azhar 17 Bintaro, Juara 2 Marie Jane Tiarasuksma dari Sekolah Cita Buana, Juara 3 Aisyah Halilah Nibras dari SDIT Al Hikmah Bintara. Sedangkan Harapan 1 Andi Mutia Khairunnisa dari SDN Malaka Jaya 01, Harapan 2 Celine Jessica dari SD Tarakanita 1 Barito, Harapan 3 Sarah Talitha Mahza dari Sekolah Alam Indonesia Cabang Studio Alam. (red/Ju)

Jakarta, BISKOM – Uji Kompetensi Wartawan berbiaya tinggi yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP bentukan Dewan Pers, dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan wartawan. Selain menjadi beban biaya, lisensi LSP versi Dewan Pers itu juga ternyata tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana lisensi LSP tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bukannya dari Dewan Pers.

Menjawab persoalan itu, LSP Pers Indonesia hadir untuk memberi solusi terbaik mengatasi persoalan kompetensi wartawan tersebut disamping bertujuan untuk peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina LSP Pers Indonesia Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno di kediamannya baru-baru ini usai menandatangani Surat Kuasa pendirian LSP Pers Indonesia kepada Heintje Grontson Mandagie.

“Pendirian LSP ini sangat penting agar kita dapat melihat kualifikasi dan kualitas wartawan, dan melalui LSP ini wartawan nantinya akan dibekali secara profesional agar tidak terkena masalah hukum saat menjalankan tugas jutnalistik. Kualitas akan lebih baik jika mereka sudah dilakukan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang diakui negara di LSP ini,” urai mantan Menkopolhukam RI di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden.

Tedjo Edhy, dalam berbagai kesempatan, mengaku bangga bisa dipercaya insan pers untuk terlibat aktif sebagai penasehat di organisasi pers usai melepas jabatannya selaku Menkopolhukam. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga tercatat sebagai Penasehat Perkumpulan Wartawan Online Indonesia Nusantata-PWOIN dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Menanggapi kesediaan mantan pejabat tinggi negara ini ikut terlibat aktif mendirikan LSP Pers Indonesia, Ketua Yayasan Heintje Mandagie yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia mengaku bangga dan optimis LSP Pers Indonesia akan mampu memfasilitasi wartawan Indonesia memperoleh sertifikat kompetensi wartawan yang diakui dan disahkan oleh lembaga resmi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni BNSP.

“Kami sangat berharap dan optimis jika LSP ini sudah jalan maka ke depan nanti tidak boleh ada lagi UKW abal-abal yang bertentangan dan menyalahi Undang-Undang, dan yang selama ini menjadikan wartawan sebagai objekan bisnis UKW,” pungkas Heintje yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas LSP Ir. Soegiharto Santoso mengatakan, “LSP Pers Indonesia mempunyai Visi yang jelas yaitu menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor jurnalis yang mempunyai kinerja prima di tingkat regional, nasional dan internasional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang profesional.”

Ia juga menambahkan, LSP Pers Indonesia mempunyai Misi yang sangat ideal untuk kepentingan peningkatan kualitas pers Indonesia. Misi tersebut menurut Hoky sapaan akrabnya; yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sektor jurnalis yang independen dan profesional; yang kedua adalah menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai standar yang berlaku dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP; kemudian yang ketiga adalah menetapkan kompetensi profesi di bidang sektor jurnalis sesuai standar yang berlaku dari BNSP.

Hoky juga mengatakan, “saya  bersyukur dan bangga atas kesedian Bapak Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno menjadi Ketua Dewan Pembina dari  Yayasan LSP Pers Indonesia , apalagi saya sempat mewawancarai beliau saat menjabat sebagai Menko Polhukam RI dan telah diterbitkan menjadi cover Majalah Biskom edisi November 2014 dengan tema ‘’Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa,” dimana artikelnya masih dapat dibaca melalui website Biskom tersebut.” ungkapnya.

Lebih lanjut Hoky juga menjelaskan, Yayasan LSP Pers Indonesia akan segera mengurus seluruh kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk segera mendapatkan lisensi dari BNSP, “Mudah-mudah proses memperoleh lisensi dari BNSP dapat berjalan dengan lancar”. Ungkap Hoky yang telah lama menerbitkan Majalah Biskom sejak tahun 2001 dengan versi Online nya www.biskom.web.id  sejak tahun 2006.

LSP Pers Indonesia saat ini sudah diaktakan di Notaris Nurul Larasati, SH., dengan Akta nomor: 1, tanggal 19 Januari 2019 dan telah mendapatkan pengesahan SK Kemenkumham RI dengan nomor: AHU-0001247.AH.01.04. Tahun 2019, tanggal 25 Januari 2019.

Dengan susunan pengurus:  Ketua Dewan Pembina, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Anggota, Ir. Besar Agung Martono, MM dan Juniarto Rojo Prasetyo, Ph.D

Pengawas Ketua, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Anggota, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH

Pengurus Ketua: Heintje Grontson Mandagie dan Bendahara: Vincent Suriadinata, SH. (Redaksi)

Artikel Terkait:

LSP Pers Indonesia Jalani Proses Asesmen Penuh oleh BNSP

LSP Pers Indonesia dan BNSP Lahirkan 20 Asesor Kompetensi Angkatan Pertama Bidang Pers di Indonesia

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Lasman Siahaan Resmi Jabat Ketua Sekber Pers Indonesia Definitif

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa

Membanggakan, Ketua MA Raih Anugerah Sebagai Pemimpin Perubahan

Ketua MA: Lembaga Peradilan Siap Terapkan Sistem Peradilan Elektronik

Hasbi Dilantik sebagai Sekretaris MA

Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Foto-Rekam di Sidang

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Syarifuddin Dilantik Sebagai Ketua MA

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi

Selamat datang di portal pendaftaran Kongress Pers Indonesia 2019

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) bekerjasama dengan International Manpower Development of Japan (IM Japan) secara rutin melaksanakan seleksi Calon Siswa Magang Jepang, baik skala nasional maupun di daerah-daerah. Seperti halnya saat ini, Kemenaker sedang menyelenggarakan seleksi nasional dimaksud selama 5 hari, 21 s/d 25 Januari 2019, bertempat di BLK Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 387 pria dan 36 wanita usia 18 s/d 26 tahun mengikuti seleksi tersebut.

Pada seleksi kali ini, dua siswa binaan PPWI-Gambatte Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Kwarta Mulia Bogor ikut serta, dan berhasil menyelesaikan seluruh mata ujian dengan baik. Kedua siswa PPWI-Gambatte itu adalah Rama Septian (20 tahun), warga Bogor Jawa Barat, dan Bierhoff Doniaro Marbun (20 tahun), juga warga Bogor Jawa Barat. Keduanya selama ini mendapatkan gemblengan dari para Sensei (guru) di PPWI-Gambatte Training Center, yang beralamat di Kampus SMK Kwarta Mulia, Jl. Jabaru II, Pasirkuda, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Alhamdulillah, puji Tuhan Sensei, kami berdua bisa lolos hingga mata ujian terakhir hari Kamis, 24 Januari 2019,” ujar Septian penuh semangat melalui pesan WhatsApp-nya disertai unggahan 2 buah foto selfi mereka usai menyelesaikan ujian terakhir tadi siang.

Sebagaimana diketahui, pola seleksi yang diterapkan oleh Kemenaker dan IM Japan dalam seleksi ini menggunakan sistim gugur. Hari pertama, Senin lalu, seluruh siswa harus mengikuti ujian matematika. Bagi yang lulus ujian matematika ini, dapat mengikuti mata ujian selanjutnya di hari kedua. Bagi yang gagal, langsung dinyatakan gugur, dan dapat mengulang lagi pada pelaksanaan seleksi di lain waktu. Septian dan Bierhoff dapat menyelesaikan ujian matematika dengan baik dan keduanya dinyatakan lulus.

Hari kedua, yakni Selasa (22/01/2019), seluruh peserta diwajibkan mengikuti ujian atau pemerikasaan kesamaptaan. Pada ujian ini, seluruh badan (fisik) peserta diperiksa oleh para ahli kebugaran dan kesehatan. Yang diperiksa antara lain tinggi badan, berat badan, gigi, mata, tattoo dan tindik telinga, patah tulang, bekas operasi, penyakit kulit, serta kesehatan jantung, paru, ginjal, dan hati/hepatitis. Dari hasil pemeriksaan kesamaptaan, kedua siswa PPWI-Gambatte ini juga dinyatakan lulus.

Hari ketiga merupakan ujian terberat bagi kebanyakan peserta. Materi ujiannya adalah ujian ketahanan fisik, berupa lari 3 kilometer dalam waktu 15 menit, push-up 35 kali, dan sit-up 25 kali. Ternyata, Septian dan Bierhoff cukup prima untuk menyelesaikan ujian fisik ini dengan baik. Mereka dinyatakan lulus, dan dapat melanjutkan ke ujian berikutnya di hari selanjutnya.

Di hari keempat, Kamis (24/01/2019), materi ujian yang harus dijalani peserta adalah wawancara. Sesuai kisi-kisi materi wawancara yang sudah diberikan oleh Kemenaker dan IM Japan, wawancara ditujukan untuk mengetahui berbagai hal tentang siswa, antara lain tujuan yang bersangkutan mengikuti program magang ke Jepang, apa yang akan dilakukan selama magang, serta rencana yang bersangkutan sepulang dari negeri matahari terbit itu. Pewawancara juga akan menilai sikap, tutur kata, cara menjawab, merespon pertanyaan, disiplin, serta kemampuan dasar Bahasa dan Budaya Jepang.

Alhamdulillah, kedua siswa PPWI-Gambatte ini berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian ujian seleksi nasional calon siswa Magang Jepang 2019. Walaupun demikian, keduanya, beserta sekitar 150-an peserta lainnya yang dinyatakan lolos harus menunggu pengumuman kelulusan akhir yang diperkirakan akan disampaikan melalui website Kemenaker sekitar 2 minggu ke depan.

Sensei Yunita Catelya Sanjaya, salah satu guru pembina di PPWI-Gambatte Training Center Bogor, menyatakan sangat bersyukur dan gembira atas keberhasilan Septian dan Bierhoff menyelesaikan ujian dengan baik dan berhasil. “Saya sangat gembira dan bersyukur, kedua siswa saya bisa menyelesaikan ujian demi ujian yang ada dengan baik dan berhasil. Semoga hasil akhirnya akan menggembirakan juga,” ujar Sensei Yunita optimis.

Sebagai informasi tambahan, PPWI bersama LPK Gambatte Indonesia membuka pusat pelatihan Pra-seleksi Magang Jepang bekerjasama dengan berbagai pihak di beberapa daerah. “Kita bekerjasama dengan Yayasan Sejahtera Insani (Yasin) di Subang, dengan Yayasan Kwarta Mulia di Bogor, dengan Yayasan Kansai di Pekanbaru, dan dengan Pemda Kabupaten di Sijunjung,” kata Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional, yang diamini Asriel Tatande, Ketua Umum Gambatte Indonesia.

Dalam waktu dekat, PPWI-Gambatte juga akan membuka pusat pelatihan Magang Jepang di Serang, Banten, dan beberapa tempat lainnya. Persyaratan calon magang dapat diakses di sini: www.pemagangan.com. (Hoky, Sumber PPWI)

Jakarta, Biskom -Potensi bencana alam, seperti halnya bencana tsunami yang menghantam kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung pada akhir Desember Tahun 2018 lalu, menjadi perhatian pemerintah terkait ketentuan pengembangan KEK zona pariwisata.

Menanggapi hal ini Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA), Hammam RIza mengusulkan di KEK ditingkatkan Kesiapsiagaan bencana melalui pemanfaatan teknologi.

“KEK, seperti kawasan pariwisata ini penting untuk memerhatikan potensi dan kerawanan bencana, sehingga mitigasi sangat penting untuk dilakukan. Perlu perangkat teknologi deteksi dini terhadap kerawanan bencana di wilayah tersebut,” terangnya dalam Workshop Pengembangan Teknologi di Bidang Mitigasi Bencana, yang digelar oleh Kemenko Perekonomian di Jakarta , (24/1).

Lebih lanjut disampaikan  bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah ring of fire, memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme yang dapat mengantisipasi bencana serta menanggulangi pasca terjadinya bencana.

“BPPT dalam hal ini ya kami akan berperan dalam memberikan rekomendasi teknologi yang tepat sebagai perangkat deteksi dini bencana. Seperti BUOY Tsunami, Alat deteksi kabel bawah laut atau CBT, serta teknologi lainnnya,” ungkapnya.

Sebagai informasi pengembangan KEK diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Agar KEK dapat berperan maksimal, diperlukan adanya instrumen teknologi multi bencana untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman fenomena alam.

Terkait keberadaan BUOY, Deputi Hammam lantas menjelaskan bahwa aksi vandalisme dan pencurian membuat BUOY rusak atau bahkan ditarik masyarakat setempat ke perairan terdekat.

Untuk itu  Pengembangan BUOY akan dilengkapi dengan sensor khusus untuk mengetahui keberadaan BUOY, serta dibuat dari bahan yang tidak berpotensi untuk dicuri ditengah laut.

“BUOY merah putih ini nantinya akan dibuat dengan menggunakan bahan polimer. Kemudian kami lengkapi dengan berbagai instrumen termasuk sensor lokasi dan tekanan (pressure gauge) supaya BUOY bisa bekerja secara realtime,” jelasnya.

Hammam pun menyebut bahwa saat ini BPPT tengah merevitalisasi beberapa buah BUOY untuk dapat segera dipasang di berbagai lokasi dengan menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya BPPT.

KEK Berbasis Teknologi Mitigasi Bencana

Sebagai informasi dilansir dari berbagai media bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan,  pengembangan KEK harus dievaluasi agar tata ruang kawasannya sesuai dengan Peta Rawan Bencana. Hal ini lanjutnya, perlu dilakukan guna meminimalisir korban jiwa di daerah pariwisata.

“Di masa lalu kan sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), pertanyaannya sebenarnya, RUTR-nya itu pakai peta bencana tahun berapa?” kata Menko Darmin akhir 2018 lalu.

Dilanjutkan Menko Darmin, penataan tata ruang berperan besar dalam langkah mitigasi bencana, termasuk untuk mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan.

Mengamini pernyataan Menko Darmin tersebut, BPPT akan berupaya menyampaikan kajian maupun rekomendasi teknologi, guna optimalisasi early warning system di suatu KEK.

“Kajian kami bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini multi bencana yang terintegrasi, melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Hammam mengatakan rekomendasi teknologi ini penting untuk aspek mitigasi bencana. Semoga kami didukung berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, DPR, pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya. .(red/Ju)

Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019 bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding itu terdiri atas 12 Ketua Pengadilan Tinggi, 14 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 1 Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan 2 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini berdasarkan 5 (lima) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 137/KMA/SK/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, 193/KMA/SK/IX/2018 Tanggal 28 September 2018, 251A/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 28 November 2018, 258/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamaha Agung Nomor 270/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018. 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik hari ini adalah:

1. Kornel Sianturi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

2. Nardiman yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

3. Mochammad Hatta yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

4. Mohammad Idroes yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

5. Sri Sutatiek yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

6. Haryanto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

7. Suripto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

8. Amiryat yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

9. Kresna Menon yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mataram.

10. Soedarmadji yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

11. Sutoyo yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda.

12. Mochammad Djoko yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu.

13. Iskandar Paputungan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

14. Zein Ahsan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

15. Muhammad Shaleh yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

16. Sarif Usman yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

17. Shofrowi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

18. Busra yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

19. Bahrussam Yunus yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

20. Taufiq yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

21. Syarif Mappiasse yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

22. Endang Ali Mas’um yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

23. Nurdin Juddah sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

24. Sukiman sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

25. A. Choiri sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

26. Busri Harun sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo  dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

27. Trias Komara sebelumnya Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

28. Istiwibowo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

29. Sulistyo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam sambutannya Hatta Ali menegaskan “Tugas dan tantangan pimpinan pengadilan tingkat banding dewasa ini tidak akan pernah menjadi ringan. Saudara harus paham betul bahwa saudara adalah bagian dari organisasi yang bertransformasi terus ke arah organisasi yang modern, transparan, akuntabel, dan profesional,” pesan ketua MA.

Hatta Ali mengatakan kepada awak media bahwa sebagai pimpinan pengadilan tingkat banding, MA percaya bahwa para ketua pengadilan tingkat banding yang barusan dilantik adalah insan peradilan terbaik yang layak untuk dibebankan amanah mulia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa MA telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk membantu para pencari keadilan mengatasi hambatan dalam mengakses lembaga peradilan, di antaranya akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). “Namun saya membaca beberapa pengaduan adanya penurunan performa beberapa pengadilan yang telah terakreditasi. Layanan PTSP juga dikeluhkan karena ketiadaan petugas yang melayani pada jam-jam kerja. Oleh karena itu tadi telah saya sampaikan agar para ketua pengadilan tingkat banding harus selalu melakukan pemantauan, baik melalui sistem pemantauan reguler maupun pemantaun melalui sistem sidang,” kata Hatta Ali.

MA juga baru saja meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0 yang memberikan kemudahan akses, kecepatan memperoleh informasi, ketepatan informasi, dan keamanan. Untuk mendukung berjalannya sistem ini secara maksimal maka dibutuhkan kerjasama dari pengadilan-pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama untuk membarui atau selalu mengupdate data kepegawaian. “Pembaharuan ini diperlukan antara lain dalam rangka penilaian standar kompetensi jabatan yang secara nasional pada tahun 2019 ini menerapkan sistem e-competency assessment,” terang Hatta Ali. (Hoky & Vincent)

Jakarta, Biskom – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengisyarakatkan penerapan sejumlah hasil inovasi anak bangsa. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Gelar Teknologi BPPT bertema Inovasi Agroindustri dan Bioteknologi, serta dampaknya terhadap Bioekonomi atau The 3rd Bioeconomic Innovations On Agroindustrial Technology And Biotechnology 2019.

“Gelar teknologi TAB kali ketiga ini ditujukan dalam rangka mensosialisasikan inovasi yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sektor pangan dan obat-obatan,” kata Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT Soni Solistia Wirawan di Gedung  Puspiptek, Tangsel, Kamis (24/1).

Dikatakan Deputi TAB dalam kegiatan yang bertajuk “Open House dan Lomba Kreativitas Olahan Produk Unggulan TAB” ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan layanan teknologi yang dilakukan oleh BPPT.

“Layanan teknologi ini dilakukan melalui fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Kedeputian TAB. Acara ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik akan hasil yang telah dicapai selama ini,” tuturnya.

Selama giat ini berlangsung imbuhnya, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat berkunjung ke fasilitas laboratorium di lingkungan Kedeputian TAB. Hal ini dilakukan guna menjajaki peluang kerjasama di bidang pertanian, pangan dan kesehatan yang merupakan inti kompetensi Kedeputian TAB.

Produk unggulan yang akan ditampilkan  antara lain beras berbahan baku sagu, singkong dan jagung; mie sagu; ikan nila SALIN; dan berbagai produk herbal.

“Tingginya konsumsi nasi jelas akan membawa konsekuensi pada berbagai hal, mulai dari keharusan penyediaan stok beras hingga masalah kesehatan yang mungkin timbul. Dari sisi keharusan penyediaan stok beras, maka kami berupaya untuk mendorong ketersediaan beras pada tingkat aman. Tentunya dengan penguasaan teknologi,” terangnya.

Sementara dari sisi kesehatan, ketergantungan pada nasi akan berakibat pada tingginya permasalahan obesitas, akibat indeks glikemiknya tinggi. Kondisi ini diperparah dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat yang cenderung jarang beraktivitas fisik atau berolah raga dan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat.

“Menyadari potensi bahaya jangka panjang dari ketergantungan pada nasi, perekayasa di lingkungan Kedeputian TAB telah mengembangkan beras yang berbahan baku singkong, jagung dan sagu. Beras ini mempunyai indeks glikemik yang rendah sehingga akan cocok untuk para penderita penyakit diabetes atau untuk upaya penurunan berat badan sehingga dapat dikatakan lebih sehat jika dibandingkan dengan beras biasa,” terang Deputi TAB.

Lebih lanjut dituturkan  Soni bahwa BPPT juga mengembangkan ikan Nila SALIN, yakni ikan nila yang mampu hidup di air payau bahkan di air laut. Ikan Nila SALIN semula dirancang untuk menggantikan komoditas Ikan Bandeng dan Udang Windu.

“Seiring dengan perubahan lingkungan, dua komoditas ini makin tidak tahan dengan kualitas lingkungan tambak yang memburuk sehingga banyak tambak telantar karena budidaya bandeng dan udang tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam pengembangan selanjutnya ikan nila SALIN ini dapat hidup di air laut, sehingga teknik budidaya menggunakan jaring apung sangat memungkinkan untuk dilakukan,” paparnya.

Capaian yang tidak kalah membanggakan adalah pengembangan produk berbasis herbal. Black Garlic dan pengembangan peralatan kristalisasi jamu instan juga lahir dari perekayasa Kedeputian TAB.

“Black Garlic adalah salah satu inovasi produk herbal yang berbasis pada kaidah saintifik. Pendekatan ilmiah inilah yang membedakan karya perekayasa Kedeputian TAB sangat berbeda kualitasnya jika dibandingkan dengan black garlic sejenis yang diproduksi oleh pihak lain,” ujarnya.

Sedangkan pengembangan peralatan kristalisasi jamu telah dikerjasamakan dengan salah satu persahaan jamu nasional. Meski telah berumur lebih dari 15 tahun, peralatan tersebut masih bagus dijalankan hingga saat ini. (red/Ju)

Jakarta, Biskom – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mendorong implementasi Making Indonesia 4.0 melalui gelaran Bedah Inovasi 2019, yang mengangkat tema Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) untuk Industri 4.0.

Terkait hal tersebut, BPPT mendorong agar inovasi harus bermitra dengan industri dalam negeri. Karenanya, visi misi BPPT diselaraskan dengan program prioritas nasional, sehingga kegiatan BPPT bisa menghasilkan rekomendasi teknologi agar bisa tersampaikan dengan benar.

Deputi Bidang TIEM BPPT, Eniya Listiani Dewi mengatakan, melalui acara ini, pihaknya menginfokan kepada para mitranya bahwa hasil kegiatan BPPT bisa langsung terap.“Hal yang masih menjadi tantangan kedepan, seperti komersialisasi memang tidak mudah, disitu ada proses sertifikasi, standarisasi, izin edar dan di e-katalog dan itu perlu proses dan waktu,” ungkapnya saat membuka acara Bedah Inovasi TIEM di  Puspiptek Tangsel, Rabu (23/1).

Dikatakan Eniya. BPPT saat ini membuka lebar pintu kerjasama ke semua mitra industri. Seperti inovasi teknologi telemedicine atau semacam cara berkonsultasi antara pasien dengan dokter dengan menggunakan perangkat yang terhubung online.

Telemedicine ini bercita-cita untuk bisa menghubungkan pasien dengan dokter dari berbagai tempat dan secara real time. Hal ini jelas sangat menunjang dunia medis tanah air. Telemedicine sudah diujicobakan di Puskesmas Pondok Cabe yang terhubung secara online dengan RSUD Tangsel. Terkait cara kerja teknologi ini sebutnya adalah seperti video chat. Kemudian perangkat inipun dilengkapi beberapa peralatan medik seperti alat EKG.

“Jadi, pasien di Puskesmas dapat terhubung secara online dan realtime dengan dokter di RSUD Tangsel. Diagnosa maupun konsultasi kesehatan pun dapat berlangsung, karena data rekam medik juga sudah tercatat di database,” paparnya.

Menurutnya penerapan inovasi teknologi seperti Telemedicine sangat diperlukan, karena merupakan jawaban dari era industri 4.0. “Ini adalah salah satu upaya kita menjawab ke pemerintah bahwa upaya untuk mewujudkan kegiatan inovasi berdasarkan industri 4.0 itu bukan impian tapi itu sudah bisa kita lakukan. Kami harapkan dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Terkait era big data juga, pihaknya telah meluncurkan Korpus data base, yang juga merupakan embrio dari big data.“Ini adalah embrio dari artificial intelligence. Dengan adanya data center yang nanti ditetapkan di Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi BPPT sebagai data center nasional, nantinya big data bisa kita taruh di situ,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael A. Purowadi menyampaikan bahwa untuk menjaga keamanan transaksi elektronik, BPPT telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi jika ada malware yang masuk kedalam jaringan baik yang sudah diketahui, jika sudah diketahui maka bisa langsung di stop.

“Untuk itu kita menggunakan analisa big data untuk mengkarakterisasi malware tersebut, itu yang kita lakukan saat ini. Tentu saja, selain itu juga menggunakan digital sertifikat yang juga merupakan salah satu bagian dari pengamanan digital,” tutup Michael. (red/ju)