Jakarta, BISKOM – Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengucurkan dana sebesar Rp 514,2 Miliar untuk penelitian bagi 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Pendanaan ini meningkat sekitar Rp 74 Miliar dibandingkan alokasi tahun 2019. Hal ini disampaikan saat pengumuman Pendanaan Penelitian PTNBH dan penandatanganan kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020 di Hotel Century Park, Jakarta pada Rabu (26/2/2020).

Ke-11 PTNBH tersebut adalah Universitas Indonesia (70 miliar Rupiah, meningkat dari 58,9 miliar Rupiah pada tahun lalu); Institut Teknologi Bandung (65,8 miliar Rupiah, meningkat dari 50,1 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Gadjah Mada (64,6 miliar Rupiah, meningkat dari 57,1 miliar Rupiah pada tahun lalu); Institut Pertanian Bogor (48,5 miliar Rupiah, meningkat dari 43,5 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Diponegoro (48,5 miliar Rupiah, meningkat dari 43,4 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Airlangga (42,5 miliar Rupiah, meningkat dari 33,3 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Padjadjaran (40,7 miliar Rupiah, meningkat dari 32,8 miliar Rupiah pada tahun lalu); Institut Teknologi Sepuluh Nopember (42 miliar Rupiah, meningkat dari 35,2 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Hasanuddin (37,9 miliar Rupiah, meningkat dari 34,7 miliar Rupiah pada tahun lalu); Universitas Pendidikan Indonesia (28,2 miliar Rupiah, meningkat dari 23,3 miliar Rupiah pada tahun lalu); dan Universitas Sumatera Utara (25,2 miliar Rupiah berbanding 27,2 miliar Rupiah pada tahun lalu).

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dana penelitian tersebut diarahkan pada sepuluh bidang prioritas riset nasional.

“Dari sepuluh bidang tersebut, penelitian kesehatan dan obat mendapat porsi terbesar yakni 31 persen. Penelitian sosial humaniora serta pangan dan pertanian menerima kedua dan ketiga terbesar yakni 19 dan 15 persen. Prioritas berikutnya adalah material maju 11 persen, energi dan energi terbarukan 7 persen, teknologi informasi dan komunikasi 5 persen, kebencanaan 5 persen, pertahanan dan keamanan 3 persen, kemaritiman 3 persen, dan transportasi 2 persen,” jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, “kita harus fokus kepada penelitian yang berbasis pada keunggulan Indonesia. Contohnya yang simpel Indonesia saat ini adalah produsen sekaligus eksportir kelapa sawit terbesar sedunia. Artinya penelitian sampai inovasi terkait kelapa sawit itu harus dikuasai Indonesia. Insan penelitian harus bisa membuktikan bahwa kalau soal kelapa sawit Indonesia yang nomor satu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang memaparkan pendanaan itu bagian dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Tahun 2020 sebesar Rp 1,4 triliun yang telah diluncurkan pada 27 Januari 2020 lalu. Anggaran ini dibagi menjadi dana penelitian untuk PTN non-Badan Hukum dan PTS, dana pengabdian masyarakat untuk PTN dan PTS, dan dana penelitian untuk PTNBH.

Sementara itu, Pelaksana tugas Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati mengatakan, penerima pendanaan penelitian untuk PTN-BH tahun 2020 ini meliputi 4.014 proposal penelitian yang diseleksi dari 5.613 proposal yang diajukan. Khusus untuk PTN-BH, Dimyati menerangkan, seleksi proposal penelitian dan anggarannya dikelola secara mandiri oleh PTNBH namun tetap dalam koordinasi dan pengawasan Kemenristek.

“Pengajuan proposal penelitian tetap dilakukan melakui laman SIMLITABMAS berdasarkan beberapa skema pendanaan penelitian yaitu penelitian kompetitif nasional (PKM), penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan,”pungkas Dimyati. (red)

Jakarta, BISKOM – Gebyarr acara sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait serangkaian capaian yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2019 lalu, dihadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta sejumlah petinggi lembaga negara bahkan para duta besar negara sahabat itu dengan suara bergetar namun mantab Ketua MA Hatta Ali secara gamblang selamat 30 menit mengungkapkan hal hal yang membuat Presiden Jokowi terkagum kagum karena memang inilah pencapaian terbesar sepanjang sejarah MA diungkap ke publik di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (26/2/2020).

Sehingga wajar saja Presiden Jokowi yang sejatinya sangat suka terhadap perubahan dan capaian yang signifikan itu memberikan apresiasi kepada jajaran MA dibawah kepemimpinan Prof Dr H. M. Hatta Ali yang dinilai telah memberikan perubahan bagi MA.

“Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan bapak Hatta Ali, yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan kita dalam melayani masyarakat kita secara cepat, secara transparan untuk memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakat, saya sangat menghargai upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana yang cepat dan berbiaya ringan.” ungkap Jokowi.

“Kita juga paham bahwa tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung sangatlah berat dan tidaklah mudah. Semua warga negara terutama keluarga yang kurang beruntung terus semakin berani memperjuangkan keadilan. Masyarakat harus memperoleh layanan yang semakin baik dan cepat ditengah masalah yang semakin kompleks. Masyarakat juga harus memperoleh keputusan yang seadil-adilnya ditengah kepentingan yang berperkara,” lanjut Jokowi.

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI ini menyatakan. ”Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin sederhana, semakin cepat dan transparan. Hasilnya sudah terasa dari 20.275 beban perkara di tahun 2019 hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang berdirinya Mahkamah Agung,” tutur Jokowi.

Sebelumnya Ketua MA Hatta Ali menyampaikan berbagai kemajuan yang telah dilakukan MA sepanjang 8 tahun kepemimpinannya.

Diantaranya penghargaan BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian selama 7 tahun berturut-turut, tunggakan perkara yang terus menurun bahkan mencatat rekor terendah sepanjang berdirinya MA. Juga tingkat kepercayaan publik yang terus meningkat serta cepatnya memutus suatu perkara dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Padahal sebelumnya putusan di MA memakan waktu bertahun-tahun yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Namun hal itu kini tidak terjadi lagi.

Tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 adalah menyangkut pengembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi, khususnya sistem peradilan e-court, e-summons, e-Filling, e-payment dan e-litigation.

Pada Agustus 2019, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sidang e-litigasi). Perma tersebut melengkapi berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) yang terbit pada 13 Juli 2018.

Sidang e-litigasi (online) sudah berlaku efektif di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020. Pelaksanaan e-litigasi, memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan, termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik yang berlaku seluruh pengadilan di Indonesia saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara (PTUN).

Hadir pada acara itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Negara/Kementerian, Ketua MA negara-negara sahabat, para duta besar negara-negara sahabat, para Hakim Agung, seluruh jajaran Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan MA.

Sehari sebelumnya pada Selasa 25/2 2020 kemaren Hatta Ali juga telah meresmikan pameran Kampung Hukum dimana puluhan Stand dari kelembagaan tinggi negara ikut memeriahkan acara tahunan ini yang paling dinilai sangat besar dan paling gebyar istimewa sebagai isyarat akan berakhirnya kepemimpinan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung yang ke XIII, dimana pria gagah dan kuat berjalan kaki sepanjang belasan kilometer ini akan purna bakti pada 20 April 2020 mendatang, karena tepat usia sang maestro yang paling fenomenal ini 70 tahun. (Hoky)

Artikel Terkait:

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi

Jakarta, BISKOM – Tingginya curah hujan hingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek pada Selasa (25/02/2020) disebabkan oleh fenomena menyerupai Cross Equatorial Northerly Surge (CENS) yang berasal dari Laut Cina Selatan ke Teluk Jakarta.

Menurut Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) BPPT Tri Handoko Seto, massa udara dingin dari CENS kemudian mengalami konvergensi dengan massa udara daratan dari Jakarta yang terjadi malam hari. Ini menyebabkan proses pembentukan awan Cumulonimbus terjadi lebih cepat di teluk Jakarta.

“Siklon Ferdinand dan Esther (juga) berkontribusi terjadinya fenomena ini. Akibatnya hujan kerap terjadi pada malam hingga dini hari atau dikenal sebagai fenomena Nighttime-Morning Precipitation,” terang Tri.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan wilayah Jabodetabek saat ini berada pada wilayah konvergensi massa udara sehingga menyebabkan peningkatan massa udara basah yang memicu terjadinya hujan lebat.

Dari hasil analisa dan pengamatan cuaca, dia berkata pertumbuhan awan-awan hujan yang terjadi di wilayah Jabodetabek sebagian besar terjadi pada malam hingga dini hari. “Awan-awan mulai tumbuh secara masif pada malam hari dan terjadi hujan lebat pada malam hingga dini hari bahkan sampai dengan pagi hari. Awan-awan seperti ini di luar jangkauan kemampuan armada Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) yang ada saat ini,” paparnya.

Seto menambahkan, pertimbangan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama sehingga penyemaian awan hanya dilakukan pada saat kondisi visual yang memadai, yaitu rentang waktu setelah terbit matahari hingga menjelang terbenam matahari. “Mudah-mudahan ke depan, kami berharap armada TMC direvitalisasi agar mampu beroperasi pada malam hari,” pungkas Tri.

Operasi TMC yang dilakukan oleh BPPT bekerja sama dengan BNPB, TNI-AU dan BMKG yang sudah dilaksanakan sejak 3 Januari lalu. Hingga Senin 24 Februari 2020, pelaksanaan TMC telah dilakukan sebanyak 127 sorti dengan total jam terbang lebih dari 274 jam dan total bahan semai yang digunakan lebih dari 205 ton, dengan ketinggian penyemaian sekitar 9.000- 12.000 kaki. (red)

Jakarta, BISKOM – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memasuki babak baru. Selasa (25/02/2020) Pemerintah yang diwakili tiga Kementerian, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Pemerintah tentang RUU PDP. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengharapkan RUU PDP menjadi produk legislasi pertama di tahun 2020.

Johnny menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait RUU PDP. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasan RUU PDP. “Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya,” tuturnya.

RUU PDP sendiri, lanjut Johnny menekankan tiga poin penting dalam perlindungan data, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi. “Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini,” jelas Menkominfo.

“Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  Secara sosiologis, RUU PPD disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual, terkait data pribadi khususnya di era digital,” katanya.

Sementara secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Oleh karena itu, RUU PDP ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi,” pungkas Johnny. (red)

Jakarta, BISKOM – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolgi (BPPT) melangsungkan Rapat Kerja (Raker) 2020 dengan tema Penguatan Daya Saing Melalui Inovasi, Transformasi Digital dan Kualitas SDM pada 24-25 Februari 2020 di Auditorium B.J. Habibie Gedung BPPT, Jakarta.

Raker ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dirinya menyampaikan bahwa sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), BPPT harus dapat diandalkan dalam pengkajian dan penerapan iptek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, BPPT harus memiliki agenda riset dan inovasi prioritas.

“Salah satu tolak ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memerlukan mitra untuk hilirisasi inovasi teknologi tersebut dan pentingnya mitra. Saya mendukung penuh langkah BPPT dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra-mitranya seperti dengan industri, kementerian/lembaga, dan perguruan tinggi,” kata Ma’ruf Amin.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini dengan perkembangan Iptek yang begitu pesat, inovasi-inovasi baru terus bermunculan. Seperti inovasi yang memberikan efisiensi dan efektifitas di setiap sektor industri, baik produksi, jasa dan informasi.

“Inovasi inilah yang akan menambah nilai tambah dari suatu produk yang akan berdampak pada perekonomian bangsa,” paparnya.

Wapres menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam. Namun karena kurangnya penguasaan Iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih kalah dengan negara-negara maju.

Sedangkan menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Indonesia diproyeksikan keluar dari middle income trap pada tahun 2036. “Guna mencapai visi tersebut pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang meliputi tujuh agenda besar. Salah satunya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” ungkap Airlangga.

Menko Perekonomian berharap BPPT dapat banyak berkontribusi dalam pelaksanaan transformasi sisi produksi ini. Sisi produksi termasuk dalam fokus pengembangan industri nasional dan secara konsisten menghasilkan inovasi teknologi produksi bahan baku obat yang untuk lima tahun ke depan diprioritaskan pada produksi antibiotik, amoksisilin, parasetamol, insulin, adjuvant, vaksin dan herbal, sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024.

Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan bahwa Rapat Kerja BPPT kali ini menjadi sangat penting dalam menentukan langkah BPPT ke depan, karena tahun 2020 ini merupakan awal dari RPJMN 2020-2024. “Kebijakan dan keputusan yang BPPT ambil dalam Raker 2020, akan menjadi dasar seberapa besar BPPT akan berkontribusi dalam pembangunan nasional pada lima tahun mendatang,” jelas Hammam. (red)

Jakarta, BISKOM – Banjir di beberapa wilayah Jakarta pada Selasa (25/02/2020) mengakibatkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. General Manager PLN UID Jakarta Raya Ikhsan Asaad mengatakan, ada 326 gardu listrik dipadamkan sementara, akibat banjir pada hari ini.

Ia meminta masyarakat untuk pastikan semua alat elektronik dan jaringan listrik dalam keadaan kering sehingga PLN juga memastikan semua jaringan distribusi listrik yang akan dioperasikan dalam keadaan kering dan aman untuk menyalurkan energi listrik.

Hal ini juga berpengaruh ke pasokan listrik menara pemancar sinyal (BTS) milik beberapa operator seluler. Telkomsel telah menggunakan pasokan listrik cadangan dengan mengaktifkan baterai dan menyiagakan sejumlah mobile genset, sebagai pendukung operasional BTS di sejumlah titik wilayah terkait. “Saat ini kami masih dalam proses inventarisir seluruh perangkat produksi,” ujar Aldin Hasyim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel.

Sementara operator seluler XL Axiata mengaku sudah ada laporan masuk mengenai sebagian kecil BTS, terutama yang berlokasi di area yang terkena pemadaman listrik.

“Saat ini kami terus memantau dampak banjir di wilayah Jabodetabek terhadap BTS-BTS kami, mengingat cuaca yang masih belum menentu,” kata Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih.

Untuk itu, XL Axiata sudah antisipasi dengan mobilisasi genset untuk menjaga layanan tetap normal, karena di saat yang seperti ini layanan telekomunikasi dan data sangat dibutuhkan pelanggan dan masyarakat. Indosat Ooredoo juga mengakui beberapa BTS di sekitar wilayah Jabodetabek terkena imbas gangguan pasokan listrik akibat banjir.

“Kami mohon kesabaran pelanggan karena kami masih terus berupaya sesegera mungkin memulihkan layanan kami,” kata VP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo, Turina Farouk. (red)

Jakarta, BISKOM – Huawei adalah salah satu perusahaan asal China yang masuk ke dalam daftar hitam perusahaan Amerika Serikat (AS). Sehingga dalam sanksi yang dijatuhkan AS, semua perangkat Huawei tak bisa menggunakan teknologi dari perusahaan AS. Seperti diketahui, AS menghambat Huawei dengan larangan ekspor, yang secara tegas juga melarang perusahaan AS berbisnis ponsel pintar, termasuk pembuatan peralatan telekomunikasi.

Setelah sekian lama, Google akhirnya mengeluarkan pernyataannya soal masuknya Huawei dalam daftar hitam perusahaan yang dilarang berbisnis dengan perusahaan asal Amerika Serikat. “Google dilarang bekerja sama dengan Huawei untuk perangkat baru ataupun menyediakan aplikasi Google termasuk Gmail, Maps, YouTube, Play Store dan lainnya untuk diinstal dan diunduh di perangkat tersebut,” ujar Tristan Otrowski, Legal Director untuk Android dan Google Play dalam postingan blog resmi Android.

Google memperingatkan pengguna Huawei P40 dan P40 Pro soal bahaya jika mereka tak mengunduh aplikasi Google dari Play Store. Google tak menjamin aplikasi akan bekerja dengan baik dan soal keamanan data pengguna jika mereka menginstal aplikasi itu dari perangkat lain (sideloaded). 

Sideloaded adalah menginstal aplikasi melalui transfer antar dua penyimpanan lokal, bisa jadi antar ponsel atau dari PC ke ponsel. Tapi, Google tak menjamin soal penyusupan malware dan perihal keamanan data pengguna jika mereka menggunakan aplikasi Google dengan cara ini. 

Sebelumnya, para pengguna tetap nekat membeli perangkat Huawei karena mereka menganggap bisa menyiasati ketiadaan Google Play Store dan aplikasi-aplikasi Google dengan sideloading. Google lantas memberikan pernyataan tentang hal tersebut di situsnya.

Tristan pun memperingkatkan pengguna ponsel baru Huawei (yang sudah terdampak dari masalah tersebut) untuk tidak men-sideload Gmail, YouTube, Play Store dan aplikasi Google lain ke dalam perangkatnya tersebut.

Jika pengguna memaksa untuk menyusupkan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam perangkat yang tidak tersertifikasi itu, Google tak bisa menjamin apakah aplikasi yang disusupkan tersebut merupakan aplikasi asli yang bersih dari malware.

Sebelumnya, Huawei P30 meluncur tanpa dilengkapi Google Play Store. Huawei menyebut mereka menyediakan toko aplikasi sendiri bagi para penggunanya, App Galery. Namun, toko aplikasi ini belum memiliki beberapa aplikasi populer seperti Facebook, Instagram, dan lainnya, seperti dikutip CNET. 

Google berusaha menghindari masalah politik ketika menerbitkan tulisan ini di situsnya. Trsitan mengakhiri pernyataan tertulisnya dengan menekankan cara untuk mengecek apakah perangkat ponsel pengguna dilindungi Google Play Protect. 

“Untuk mengecek apakah perangkat Anda tersertifikasi, buka Google Play Store di ponsel, sentuh Menu, cari Settings, dan akan terlihat sertifikasi perlindungan Play Protect (atau tidak),” seperti dikutip The Verge. (red)

Jakarta, BISKOM – BAPETEN mengumumkan hasil pemeriksaan Whole Body Counting (WBC) kepada 9 warga Perumahan Batan Indah yang dijadikan sampel. Sekretaris Utama BAPETEN, Hendriyanto mengaku lega karena hasil yang ditunggu-tunggu selama ini telah keluar dan diumumkan. Berdasarkan hasil pengecekan WBC yang dilakukan BATAN, mendapatkan hasil yang memuaskan, meskipun dua diantara sampel diindikasikan terdampak oleh paparan radiasi Cs-137.

“Dari 9 warga, ada dua yang terukur kontaminasi Cs137, tapi tingkatnya sangat rendah. Dari hasil WBC, ada dua kandungan radioaktif yang ada dalam tubuh dua warga tersebut. Yakni, Cs 137 dan K40 (kalium/ potasium 40). Kalau Bapak Ibu diperiksa WBC juga pasti punya (K40)” kata Hendriyanto.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BATAN, Heru Umbara mengatakan hal yang sama, berdasarkan hasil analisis Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN, dari 9 warga yang dijadikan sampel untuk pemeriksaan WBC, 2 orang diantaranya positif terdeteksi terpapar Cs-137.

Menurutnya dosis yang diterima kedua warga terkontaminasi tersebut masih berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan. “Dari hasil tersebut, setelah dilakukan evaluasi dosis, diketahui bahwa dosis yang diterima oleh warga yang terkontaminasi sebesar 0.05 dan 0.12 miliSv/tahun. Jika dibandingkan dengan Nilai Batas Dosis masyarakat yang ditetapkan BAPETEN sebesar 1 miliSv/tahun, nilai tersebut masih di bawah batas yang diperbolehkan,” ujar Heru.

Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Protokol Bapeten, Abdul Qohhar mengatakan, dua warga yang terkontaminasi Cesium 137 akan luruh dalam tubuh jangka waktu 70 hari. “Dua orang terdeteksi ini angkanya sangat kecil. Kalau secara teori Cesium 137, di dalam tubuh luruh selama 70 hari, luruh dengan sendirinya,” ujar Qohhar.

Qohhar menambahkan, tidak ada treatment khusus bagi dua warga Batan Indah yang terkontaminasi cesium 137.

Meski begitu, BAPETEN akan terus memantau perkembangan dua warga Batan Indah. Dalam jangka waktu 70 hari, BAPETEN akan menentukan apakah akan dilakukan WBC kembali atau tidak. (red)

Lhokseumawe, BISKOM – Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digital Entrepreneurship di Gedung Auditorium, Politeknik Negeri Lhokseumawe, NAD, Sabtu (22/02/2020).

Lhokseumawe menjadi lokasi pelaksanaan pertama karena memanfaatkan momentum Kenduri Kebangsaan. Acara yang berlangsung di Biureuen itu menjadi wahana penyatuan visi untuk meningkatkan kualitas SDM dan perekonomian NAD. 

Bimtek ini diikuti 100 orang anak muda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan siswa SMK di Lhokseumawe dan sekitarnya. Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Sariyusda menyebut bimtek ini akan bermanfaat bagi mahasiswa dan anak muda di Lhokseumawe. “Bisa membangun optimisme untuk memanfaatkan teknologi digital agar menjadi wirausaha dan talenta digital,” ungkapnya.

Saat ini tantangan bagi generasi muda sangat besar. Namun, demikian, dengan menguasai teknologi informasi akan dapat mengatasi tantangan itu. “Salah satunya dengan e-commerce, kita bisa melakukan pemasaran, penjualan dan lain-lain,” kata Sariyusda.

Oleh karena itu, dirinya berharap peserta dapat memanfaatan bimtek untuk meningkatkan keterampilan memanfaatkan teknologi informasi. “Saya harap peserta aktif dan bisa menyerap ilmu agar menjadi sumberdaya manusia yang unggul,” imbuhnya.

Bimtek Digital Entrepreneurship serentak berlangsung di tiga lokasi, yaitu: Banda Aceh, Bireun dan Lhokseumawe. Di masing-masing lokasi, terdapat 100 orang peserta dari kalangan generasi muda. “Bimtek Digital Entrepreneurship ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda agar dapat memulai dan atau mengelola, serta mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media digital atau media online,” jelas Kepala Subbidang Pengembangan Sertifikasi Informatika, Pusbang Profesi dan Sertifikasi Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Ika Deasy Ariyani.

Bimtek ini merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship (DTS). Sebagai bagian dari Program Digital Talent Scholarship 2020, Bimtek Digital Entrepreneurship akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah peserta 22.500 orang. Program DTS 2020 ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0. (red)