Jakarta, Biskom- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperoleh bantuan teknis dari Daicel Corporation, sebuah perusahaan kimia Jepang yang mengembangkan teknologi analisa senyawa khiral.
Bantuan teknis tersebut meliputi hibah alat HPLC berserta kolom analisanya, serta pelatihan analisa cemaran senyawa khiral dalam obat. Bantuan tersebut diserahkan Presdir Daicel Corporation, Misao Fudaba, kepada Kepala BPPT Hammam Riza, di Kantor BPPT, Jakarta, (2/10).
Misao Fudaba mengatakan HPLC tersebut dikembangkan pada sejak tahun 70-an di perusahaannya. Ide awal dari universitas di Jepang, kemudian dari Daicel dikomersialisasikan. Saat itu setelah dikembangkan di Jepang, teknologi diaplikasikan ke Amerika, Eropa, China, India dan Indonesia, terutama negara kawasan yang memiliki penduduk terbanyak.
Kepala BPPT menyatakan bahwa BPPT terus berinovasi untuk memberikan layanan teknologi yang diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk kemandirian bahan baku obat nasional. “Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya BPPT dalam penguatan program flagship nasional bidang bahan baku obat periode 2020-2024,” katanya.
Selain itu, Hammam juga berharap layanan teknologi ini dapat menjadi referensi bagi BPOM dalam menentukan kebijakan pengawasan obat di Indonesia agar keamanan obat generik lebih terjamin. Hal ini sekaligus dapat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bahan baku obat.
Data menyebut, hingga kini impor bahan baku obat masih tinggi. Saat ini Indonesia masih mengimpor lebih dari 95% bahan baku obat, termasuk obat generik. Komponen aktif obat generik dibuat melalui proses sintesis kimia, yang terkadang mengandung cemaran senyawa khiral.
Kepala Balai Bioteknologi BPPT Agung Eru Wibowo mengatakan bahwa cemaran senyawan khiral yaitu komponen aktif yang lain struktur kimianya sama namun struktur optisnya berbeda.
“Di beberapa obat, cemaran senyawa khiral memiliki efek samping yang membahayakan kesehatan. Seperti efek samping yang ditunjukkan pada obat rasa mual thalidomide. Obat ini pada era 1950 an dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil untuk meredakan mual. Efeknya menyebabkan deformasi anggota tubuh bayi yang dilahirkan,” kata Agung Eru Wibowo.
Sejak kejadian itu, lanjut Agung, banyak negara di dunia yang menerapkan regulasi terhadap kandungan senyawa khiral dalam produk obat. Di Indonesia, Badan POM belum menerapkan pengawasan terhadap kandungan cemaran khiral ini. Salah satu penyebabnya adalah analisanya tidak mudah karena memiliki sifat kimia dan fisika identik dengan senyawa aktifnya. Untuk menjamin keamanan obat di Indonesia, khususnya obat generik, BPPT mengembangkan sistem analisa cemaran khiral dalam produk obat.
Sementara itu, Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Soni Solistia Wirawan, menjelaskan sistem yang dikembangkan akan mengacu pada standar pengujian obat US Pharmacopeia yang juga banyak diacu oleh BPOM dalam menentukan regulasi pengawasan obat.
“Agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya industri farmasi, sistem analisa ini akan menjadi salah satu layanan teknologi BPPT. Khususnya kepada industri farmasi yang terakreditasi dengan SNI,” tambahnya. (red/ju)
Jakarta, Biskom- Data menyebutkan sampai akhir Tahun 2019, secara kumulatif telah dilakukan pembinaan oleh Kemenristekdikti kepada 137 Lembaga Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang berasal dari 52 LPK, 50 LPNK, 28 Perguruan Tinggi dan 7 Badan Usaha. Dari jumlah tersebut telah ditetapkan sebanyak 81 Pusat Unggulan Iptek Utama dengan berbagai bidang.
Dari jumlah 81 PUI yang sudah mature ini harus memiliki dua indikator yakni PUI yang bisa menghasilkan publikasi dan program doktor serta produk inovasi yang dihasilkan harus bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya, riset dibidang kopi dan implan untuk gigi,” ungkap Menteri Nasir disela acara Silaturahmi Nasional Lembaga Litbang Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (1/10).
Lebih lanjut Menteri Nasir menambahkan riset harus bisa dihilirisasi secara langsung ke industri atau difasilitasi ke industri melalui mediasi pemerintah. Selain itu, penelitianya harus ditingkatkan pada riset terapan atau riset pengembangan agar hasil inovasi/riset bisa bertambah.
“Melalui program PUI ini, harus ada kolaborasi inovasi antara inventor, inovator dan investor. Dan yang harus ditekankan adalah riset tidak hanya sebatas publikasi saja, tetapi harus memiliki dampak yang positif bagi industri maupun masyarakat,” tambah Nasir.
Menteri Nasir menambahkan produk Inovasi Kemenristekdikti saat ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu produk inovasi tersebut adalh Lampu LED untuk menarik perhatian ikan saat nelayan melaut di malam hari. ” Nelayan Jepara sudah merasakan manfaat dari inovasi Lampu LED ini, hasil tangkapan meningkat 25%,” ujar Menteri Nasir.
Sementara itu Plt. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo mengatakan Silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga litbang serta instansi pendukung litbang bertujuan meningkatkan fokus arah lembaga litbang kedepannya .
“Kemenristekdikti juga memperhatikan perkembangan lembaga litbang ke depan agar lebih terarah menuju lembaga litbang yang unggul. Dan untuk mendukung pencapaian tersebut, diperlukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dengan beberapa pihak terkait,” ujar Patdono.
Dengan begitu penguatan kelembagaan iptek diarahkan dalam bentuk kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan seperti SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan.
Program PUI telah dilaksanakan Kemenristekdikti sejak 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan litbang sebagai PUI yang mampu menyerap kebutuhan pengguna/market dan sekaligus menghasilkan produk atau hasil teknologi ke pengguna, serta menjadikan Lembaga Unggul yang berpotensi dikembangkan menjadi lembaga Science Teckno Park.
“Program PUI ini juga telah mampu menciptakan iklim kompetisi positif bagi lembaga-lembaga litbang untuk meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif pada aspek academic excellence, economic benefit, dan social impact,” ujar Direktur Lembaga Litbang Kemal Prihatman. (red/ju)
New York, Biskom– Awan Tunai, platform solusi pembiayaan digital untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mewakili Indonesia dan menjadi perwakilan tunggal dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, AS pada 17 – 30 September 2019, dimana para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari geopolitik, ekonomi, lingkungan, hingga perubahan teknologi, serta solusi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dino Setiawan, CEO AwanTunai menghadiri agenda tahunan tersebut dalam program Digital Financing of the Sustainable Development Goals bertemakan ‘Good Servant, Poor Master Capturing the Promise and Managing the Risk of Financial Technology for a Sustainable World’ yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh para pemimpin dunia di bidang kebijakan, teknologi, dan bisnis untuk mendiskusikan solusi teknologi keuangan yang terbaik untuk mengatasi kendala jangka panjang terkait pembiayaan untuk pembangunan, serta untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs).
Dino menjelaskan, “Kami merasa bangga dapat mewakili Indonesia dan berkesempatan untuk bertemu, berdialog dan mendapatkan informasi langsung terkait praktik baik dan perkembangan kebijakan, prioritas pemerintah, regulator, dan masyarakat global terkait peran teknologi keuangan dalam mereformasi sektor keuangan dan ekonomi.”
Melalui seleksi yang ketat, AwanTunai berhasil menjadi salah satu perusahaan terpilih untuk memaparkan model bisnisnya di hadapan para pemimpin dunia dalam acara tersebut. “Visi jangka panjang kami adalah memberikan akses keuangan yang produktif kepada pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya secara lebih baik. Lewat partisipasi kami dalam ajang tahunan ini, kami semakin terdorong untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih baik dan merata,” lanjutnya.
United Nations Capital Development Fund (UNCDF), badan PBB di bidang pendanaan khususnya bagi negara berkembang, menyambut baik partisipasi AwanTunai dalam ajang ini. “Terdapat banyak peluang di Indonesia untuk memberikan solusi inovatif yang mengadopsi revolusi digital untuk meningkatkan kapabilitas finansial bagi masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah. Kami senang dapat mendukung upaya-upaya in melalui UNCDF FinLab dan optimis untuk menghadirkan para pelaku usaha Indonesia di platform global.
AwanTunai, melalui digitalisasi rantai pasokan tradisional untuk memberikan pinjaman berbiaya rendah, telah memberikan contoh praktik baik model bisnis fintech di Indonesia lewat kontribusi mereka terhaap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kesetaraan Gender), (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),” ujar April Khor, UNCDF Digital Innovation Specialist.
Fintech tidak hanya mewakili sebuah komponen inovasi yang sangat dibutuhkan oleh sektor layanan keuangan, namun menjadi kesempatan terbaik dalam menjawab kesenjangan pembiayaan. Indonesia, dengan 50 juta pelaku UMKM dan kesenjangan pembiayaan hampir mencapai 45 persen, memiliki kesempatan untuk meraih manfaat terbesar dari perkembangan ekonomi digital.
Mahendra Siregar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, turut menyampaikan dukungannya atas keikutsertaan Indonesia dalam program ini. “Dalam era ekonomi digital saat ini, fintech memiliki peluang yang sangat besar dalam membuka akses bagi seluruh lapisan sosial-ekonomi di tanah air melalui ekonomi digital. Seluruh potensi dan kesempatan tersebut mensyaratkan koordinasi yang baik dan efektif antara regulator, pemerintah dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa momentum diciptakan terus menguat. Kami turut bangga lewat partisipasi AwanTunai yang dapat mewakili bentuk usaha fintech di Indonesia yang aman, berkelanjutan, serta turut mendorong terciptanya inklusi keuangan di Indonesia,” jelasnya.
AwanTunai hadir untuk membantu mendukung kemandirian finansial bagi masyarakat Indonesia khususnya sektor underbanked. Bekerja sama dengan pedagang grosir dan distributor di sektor FMCG (Fast Moving Consumer Goods), AwanTunai menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis teknologi untuk membantu para pelaku UMKM, khususnya para pedagang warung. Solusi ini bertujuan agar mereka dapat mengembangkan usaha menjadi lebih produktif lewat kemampuan mengatur modal dan perputaran uang dengan lebih baik.
Sampai akhir tahun ini, Awan Tunai memiliki target untuk bekerja sama dengan 100 pedagang grosir dan distributor, serta menyalurkan pinjaman produktif berbasis teknologi kepada lebih dari 5000 pedagang kelontong. Selain itu, sejumlah agenda ekspansi juga telah disiapkan oleh Awan Tunai untuk merambah pasar rural di luar wilayah Jabodetabek, sebagai bagian dari upayanya untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif keuangan. (red)
Jakarta, Biskom- Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2019 telah usai diselenggarakan pada 23-24 September 2019 lalu di JCC. Mengusung tema “Innovation for Inclusion”, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama OJK dan BI berharap acara teknologi finansial (fintech) terbesar di Indonesia ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan literasi dan edukasi bagi masyarakat.
Pasalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami sepenuhnya hal seputar finansial. Menurut data Global Findex 2017, hanya 48,9% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening perbankan.
“Artinya masih banyak penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening atau bahkan tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat membutuhkan layanan yang aman, mudah dan terjangkau, dan itu bisa didorong oleh keberadaan teknologi,” papar Menko Perekonomian Darmin Nasution
Oleh karena itu, hadirnya inovasi-inovasi digital ikut membantu dan menyediakan alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses produk keuangan. Contohnya seperti GoBear, supermarket keuangan terkemuka di Asia yang mempunyai misi untuk meningkatkan kesehatan finansial para penggunanya.
Misi itulah yang mendorong GoBear untuk turut berpartisipasi dalam IFSE 2019 ini. Perusahaan fintech asal Singapura tersebut turut meramaikan IFSE dengan mendirikan booth atraktif yang menyediakan informasi seputar komparasi produk keuangan dan juga game virtual golf berhadiah menarik bagi para pengunjung.
GoBear hadir di Indonesia untuk membantu pengguna dalam menemukan produk keuangan yang paling tepat. Melalui situs GoBear, masyarakat dapat mengakses dan membandingkan produk keuangan yang tersedia dengan lebih mudah dan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.
“GoBear hadir untuk membantu masyarakat Indonesia agar bisa lebih memiliki akses informasi produk keuangan. Lewat website GoBear, siapapun bisa mengakses produk finansial yang dicari, secara singkat/sederhan, transparent dan juga daapt memilih produk keaungan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan yang diinginkan. Para pengguna hanya perlu memasukkan profil dan akan keluar rekomendasi produk finansial yang paling tepat dan sesuai dengan profilnya.” jelas Tris Rasika selaku Country Director GoBear Indonesia
Fungsi dari GoBear ini sendiri sejalan dengan harapan yang dimiliki oleh Darmin Nasution terhadap pemain fintech di Indonesia. Saat IFSE 2019 Darmin menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran fintech di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang saat ini sedang meningkatkan gross domestic saving. Gross domestic saving Indonesia baru di angka 31% , tertinggal dari Thailand (34%), Cina (46%) dan Singapura (46%).
GoBear Indonesia telah terdaftar secara resmi di OJK sebagai salah satu penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sejak Maret 2019 dan siap berkomitmen untuk membantu pemerintah menjangkau kalangan yang tidak mampu dijangkau oleh perbankan konvensional. (red)
Jakarta, Biskom- Nuti Nawaty Nur (15) siswa SMA Darul Hijrah Putri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berhasil meraih tiket ke Jepang di kejuaraan Kompetisi Roket Air Nasional (KRAN) 2019 yang digelar oleh Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK), Kemenristekdikti, di Lapangan Rotunda UI Depok, Minggu (29/9).
Nuti berhasil menyingkirkan 136 peserta se Indonesia dengan scor 1,22 (m) mendekati zona sasaran. Roket buatannya berhasil mendarat sejauh 1,22 meter dari titik pusat target sasaran.
Sedangkan juara kedua di peroleh pelajar Ferdian Irawan P, siswa kelas 10 MAN 3 Tambak Beras Jombang, dengan score 2,49 mendekati target dan untuk juara ke 3 diraih Zalfa Naila Az Zahra dengan score 2,89 mendekati target sasaran, Zalfa bersekolah di MTSN 1 Pontianak.
“Dari keseluruhan peserta yang berjumlah 147 dari 16 kota/kabupaten seluruh Indonesia akan diambil 6 terbaik dan akan di kirim ke Jepang tanggal 22 — 25 November mendatang untuk mengikuti International Water Rocet Competotion,” ungkap Direktur PP-IPTEK, Kemenristekdikti M Syachrial Annas di Depok.
Dari ke-6 juara KRAN 2019, hanya juara pertama saja yang tiket dan akomodasi ke Jepang-nya dibiayai oleh PP IPTEK. Sedangkan lima lainnya, diharapkan peran Pemda setempat untuk membiayai perjalanan mereka ke Jepang.
“Karena keterbatasan anggaran, sehingga kami baru bisa membiayai tiket dan akomodasi juara pertama. Tetapi saya berharap swasta, masyarakat atau pemda ikut ambil bagian sehingga ke-6 siswa tersebut bisa dikirim ke Jepang,” jelas Syachrial.
Lebih lanjut Syachrial menjelaskan untuk ajang yang di lakukan setiap tahun ini sebagai ajang adu kreatifitas di bidang teknologi kedirgantaraan dimana roket air digunakan sebagai medianya.
“Kita buat kegiatan yang menarik buat anak-anak dan masyarakat agar suka terhadap sains. Kompetisi roket air menjadi ajang adu kreativitas di bidang teknologi kedirgantaraan dengan roket air digunakan sebagai media,” lanjutnya. (red/Ad)
Hakim Syamsul Rakan Chaniago terbukti langgar kode etik dan perilaku hakim karena berkomunikasi dan bertemu dengan penasihat hukum Syafruddin Tumenggung.
Jakarta, BISKOM – Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung (MA), Syamsul Rakan Chaniago dinyatakan bersalah karena telah melanggar kode etik dan perilaku hakim.
“Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan,” ungkap juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Minggu (29/9/2019).
Syamsul sendiri merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumengung (SAT).
Juru Bicara MA, Hakim Agung DR. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.,
Menurut Andi, Syamsul telah melakukan pelanggaran karena diketahui berkomunikasi dan mengadakan pertemuan dengan salah satu kuasa hukum Syafruddin, yakni Ahmad Yani.
Pertemuan tersebut dilakukan di Plaza Indonesia, Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2019 lalu.
“Mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan saudara Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwa SAT. Padahal saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota, pada majelis hakim terdakwa SAT,” jelasnya.
Tak hanya itu, Syamsul juga tertangkap basah mendirikan kantor hukum dengan menggunakan namanya sendiri padahal statusnya masih menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA.
Atas perbuatannya, Syamsul pun dijatuhi hukuman tidak boleh menangani perkara selama 6 bulan. Ia dianggap telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Pasal 21 huruf b. Pasal itu tentang sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan.
“Sebagai terlapor dikenakan sanksi sedang berupa, hakim non-palu selama 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02 /BP/P-KY/09/2012,” jelas Andi. (Hoky)
Jakarta, Biskom- Kompetisi Roket Air (KRAN) 2019 dibuka resmi oleh Direktur PP-IPTEK, Kemenristekdikti M. Syachrial Annas, yang berlokasi dalam area Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (28/9).
KRAN 2019 diikuti sebanyak 140 siswa berusia 12 – 16 tahun yang berasal dari 16 Kota/Kabupaten, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Jombang, Pontianak, Banjar Baru, Bandar Lampung, Palembang, Sawahlunto, dan Medan.
KRAN menjadi ajang adu kreatifitas di bidang teknologi kedirgantaraan, dimana roket air digunakan sebagai medianya. Dalam kompetisi ini, peserta akan adu keterampilan dalam mendesain, menghitung, dan meluncurkan roket air berdasarkan zona sasaran yang sudah ditentukan, dengan panjang lintasan yang mengacu pada aturan yang berlaku pada kompetisi tingkat internasional.
Pada hari pertama, para peserta diberikan arahan mengenai ketentuan-ketentuan dalam KRAN 2019 yang bertempat di Ruang Marrie Currie Gedung PP-IPTEK, TMII, Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan roket kompetisi sebanyak 2 buah. Roket air terbuat dari bahan botol plastik berkaborasi dengan jumlah sebanyak 2 buah botol yang dirakit menjadi satu bagian badan roket.
Badan roket dilengkapi dengan sirip roket yang terbuat dari bahan infraboard atau sterofoam tebal yang dipotong dan dibentuk seperti sirip roket pesawat ulang alik. Desain sirip roket bentuknya dapat bermacam-macam tergantung dari kreativitas para peserta.
Hari kedua, (29/9) kompetisi dilakukan di Lapangan Rotunda, Kampus Universitas Indonesia – Depok. Sebelum kompetisi peluncuran roket air dimulai, para peserta diberikan kesempatan melakukan uji coba peluncuran roket air yang mereka telah buat di hari pertama.
Kompetisi peluncuran roket air dilakukan sebanyak 2 sesi peluncuran, roket air diluncurkan menuju zona/target sasaran yang jaraknya dari titik luncur sepanjang 80 meter. Penilaian terbaik diambil berdasarkan titik jatuh roket yang terdekat dengan target, baik dari peluncuran sesi 1 maupun sesi 2. Penilaian akan dinilai oleh juri dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Pusat Teknologi Roket LAPAN, dan PP-IPTEK, Kemenristekdikti.
Kompetisi ini menjadi langkah akhir menuju Kompetisi Roket Air Internasional yang akan diselenggarakan oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) dalam kegiatan Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF). Enam pemenang KRAN 2019 berkesempatan untuk menjadi delegasi Indonesia dalam ajang International Water Rocket Competition yang akan diselenggarakan di Jepang.
Indonesia pertama kali menyelenggarakan kompetisi roket air pada tahun 2006, sekaligus PP-IPTEK menjadi tuan rumah Kompetisi Roket Air Internasional (KRAI) dengan acara bertajuk 2nd Water Rocket Fun International bekerja sama dengan JAXA dan LAPAN.
Kegiatan lainnya yang dilakukan bersamaan pada KRAN adalah workshop dengan judul “Gali Potensi: Guru Juga Bisa Meroket” yang dibawakan oleh Erudio Indonesia. Pelatihan yang diikuti 130 orang guru pendamping peserta KRAN untuk menggali potensi guru dalam membuat roket air sebagai media pembelajaran sains di sekolah. (red/Ad)
Surabaya, BISKOM – Terkait pemberitaan beberapa media online di Surabaya tentang oknum wartawan dari Media Fajar Nusantara News ditangkap Polrestabes Surabaya karena memiliki narkoba berjenis ekstasi, dan pemberitaan tersebut tanpa konfirmasi ke redaksi media Fajar Nusantara News, Pimpinan Redaksi (Pimred) Joko Aktiono angkat bicara.
Joko Aktiono menyampaikan bahwa Narkoba kejahatan luar biasa yang bisa merusak generasi bangsa, maka media Fajar Nusantara News sangat peduli terhadap pemberantasan dan peredaran narkoba dengan membuktikan setiap anggota yang ingin bergabung di media Fajar Nusantara News harus bebas narkoba, serta berkomitmen apabila di kemudian hari ada anggota terjerat masalah narkoba maka pihak pimpinan akan mengeluarkan dari keanggotaan secara tidak hormat.
“Menanggapi informasi bahwa tanggal 27 Agustus 2019 ada penangkapan terhadap anggota Fajar Nusantara News berinisial HT (33) tahun, yang tersangkut narkoba dan di tetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib, maka sehari setelah penangkapan itu, pada hari Kamis (28/08/2019) seluruh pimpinan mengadakan rapat membahas masalah yang bersangkutan, dan berkomitmen memutuskan untuk mengeluarkan yang bersangkutan, HT (33) dengan tidak hormat, sesuai AD/ART yang berlaku di media Fajar Nusantara News,” tutur Joko. Jumat (27/9/2019).
“Media Fajar Nusantara News menyatakan perang terhadap jaringan narkoba dan menindak tegas anggotanya yang terlibat kasus narkoba, maka kami sebagai pimpinan redaksi begitu mengetahui yang bersangkutan terlibat, maka langsung mengeluarkan yang bersangkutan sebagai staf redaktur dan anggota media Fajar Nusantara News, karena kami tidak mau ada anggota yang mengkonsumsi narkoba menjadi bagian dari anggota Fajar Nusantara News, serta kami akan menindak siapapun yang terjerat kasus narkoba tidak pandang bulu langsung di keluarkan secara tidak hormat,” tambah Joko.
“Terkait pemberitaan di beberapa media online mengenai OKNUM WARTAWAN TERLIBAT NARKOBA maka kami sebagai pimpinan sangat kami sayangkan, karena sesuai komitmen media Fajar Nusantara News untuk memerangi jaringan narkoba, dan kami sudah menindak tegas yang bersangkutan setelah mendapat informasi terjadi penangkapan pada tanggal 27 Agustus 2019, sehari setelah penangkapan, Pimpinan redaksi mengeluarkan yang bersangkutan dari redaktur, dan anggota Fajar Nusantara News, dan tidak ada pembelaan dari pihak media Fajar Nusantara News dalam bentuk pendampingan hukum,” ungkap Joko.
“Kami sangat sayangkan atas pemberitaan media lain, semestinya pihak media yang memberitakan penangkapan itu melakukan konfirmasi ke pihak kami, agar bisa diklarifikasi langsung, karena setelah ditangkap, pihak kami telah mengeluarkan yang bersangkutan dari media kami,” tambah Joko.
“Jadi pada saat Rilis dari kepolisian pada tanggal 25 September 2019, yang bersangkutan bukan lagi menjadi bagian dari media Fajar Nusantara News. Hal itu harus diketahui agar tidak ada pemikiran negatif terhadap media kami seolah melindungi anggota yang bermasalah dengan hukum terkait narkoba,” pungkas Joko. @red
Jakarta, Biskom- Pemanfaatan penggunaan energi terbarukan mendesak untuk ditingkatkan dan lebih nyata berperan seiring dengan ancaman bencana alam hingga perubahan iklim. Namun sayangnya daya yang ditimbulkan oleh matahari dan angin bersifat fluktuatif, naik turun dan bervariasi dari waktu ke waktu.
Salah satu pendekatan yang porensial adalah pemanfaatan potensi teknologi penyimpanan energi. Toshiba akan melihat beberapa teknologi tersebut dan bagaimana mereka dapat mempercepat penggunaan daya terbarukan.
Hukum circuital Ampere menjelaskan bagaimana listrik mengalir dan hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Aliran listrik adalah rambatan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet.
Pergerakan muatan listrik menghasilkan medan magnet *1, dan mereka diperbanyak secara bergantian karena perubahan kekuatan atau arah medan listrik. Medan magnet dan listrik dengan demikian diperbanyak secara bergantian sebagai gelombang elektromagnetik.
Berbagai jenis gelombang elektromagnetik termasuk cahaya, sinar-x dan listrik. Dalam ruang hampa, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Pada pembangkit listrik, rotor elektromagnetik diputar di dalam serangkaian kumparan, stator, dan rotasi menginduksi arus listrik yang dikirim ke kita di sepanjang saluran listrik secara instan.
Saat ini, teknologi untuk menyimpan energi listrik dalam berbagai bentuk sedang dipelajari dan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mencegah pemadaman listrik dan berkontribusi pada pemanfaatan energi terbarukan. Kami fokus pada dua dari mereka.
Ada berbagai macam metode penyimpanan energi listrik. Salah satunya adalah penyimpanan daya hidroelektrik terpompa – pumped energy energy storage (PHES). Pada saat dia menghasilkan tenaga listrik, dia juga berfungsi sebagai teknologi penyimpanan daya yang utuh.
Ini dilakukan dengan menyimpan air di reservoir atas, sebagai energi potensial mekanis yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan listrik yang tinggi. Dilepas ke dalam pipa, sebuah penstock, dia mengalir turun ke reservoir yang lebih rendah dengan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan turbin air dan generator listrik.
Selama permintaan listrik rendah, energi surplus digunakan untuk memompa air dari reservoir bawah kembali ke reservoir atas. Misalnya, jika pembangkit listrik PHES dengan empat turbin 400 megawatt beroperasi selama delapan jam berturut-turut, ia dapat menghasilkan listrik yang setara dengan konsumsi energi harian hampir 1,6 juta rumah tangga*2
Toshiba adalah pemimpin lama dalam teknologi PHES, dan penggagas dari salah satu kemajuan teknologi paling penting di sektor ini yaitu, sistem PHES pertama di dunia yang kecepatannya dapat diatur. Kecepatan yang dapat disesuaikan berarti bahwa, selama operasi pembangkitan dan pemompaan, tenaga listrik dari dan ke sistem PHES dapat dikontrol sebagai suatu respon terhadap perubahan frekuensi kisi2, yang terakhir dicapai dengan penyesuaian kecepatan rotasi motor pembangkit sistem PHES. Sistem PHES berkecepatan tinggi berkontribusi pada operasi yang lebih efisien dan stabilitas jaringan listrik yang lebih baik.
Baterai isi-ulang adalah solusi penyimpanan energi elektrokimia. Mereka tidak menyimpan listrik seperti — ketika bahan anoda dalam elektroda positif dan bahan katoda dalam elektroda negatif direndam dalam elektrolit, terjadi reaksi elektrokimia yang melepaskan energi listrik. Reaksi elektrokimia terbalik, pengisian, terjadi ketika listrik dipasangkan dari sumber eksternal. Ini mengembalikan bahan anoda dan katoda ke kondisi masing-masing sebelum dibuang dan memungkinkan penggunaan berulang.
Terlepas dari dua teknologi ini, upaya penelitian dan pengembangan sedang berlangsung untuk banyak teknologi penyimpanan energi yang berbeda, termasuk sistem penyimpanan energi hydrogen dengan sel bahan bakar yang secara kimia mengubah hidrogen dan energi oksigen menjadi energi listrik.
Inovasi-inovasi ini menciptakan beragam teknologi penyimpanan energi yang mendukung gaya hidup kita dengan mengurangi gangguan pada keseimbangan pasokan-permintaan yang dapat menyebabkan pemadaman listrik. Penyimpanan energi membawa lebih banyak fleksibilitas ke jaringan listrik dengan membantu operator jaringan untuk mengelola sumber daya energi variabel seperti angin dan matahari. (red/ju)
Ir. Soegiharto Santoso selaku Ketum APKOMINDO periode 2015-2019 memberikan kata sambutan pada sesi pembukaan MUNAS APKOMINDO 2019.
BISKOM, Jakarta – Penyelenggaraan Musyawarakah Nasional (Munas) APKOMINDO 2019 dinyatakan Quorum, sebab dihadiri oleh 21 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) APKOMINDO dari jumlah 25 DPD yang ada, ungkap Ketua Pelaksana Munas, Fanky Christian saat menyampaikan laporan tentang persiapan penyelenggaraan MUNAS APKOMINDO 2019 yang diadakan di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2019.
Ketua Pelaksana Munas, Fanky Christian saat menyampaikan laporan tentang telah memenuhi quorum untuk penyelenggaraan MUNAS APKOMINDO 2019.
Lebih lanjut Fanky Christian yang juga menjabat sebagai Ketua DPD APKOMINDO DKI Jakarta mengungkapkan; “Tercatat dalam daftar hadir antara lain; Agus Halim, Joko Suntoro, Stefanus Sugeng I, Tonny Setiyawan, Hartono (DPD Jawa Timur), A. Willy Sudjono, Nicodemus Sanny, Paulus Sujarwo (DPD DI.Yogyakarta), Aldi Feriyal Farid, Suhaimi (DPD Aceh), NS Louis (DPD Sumatera Utara), Ridwan, Fernando, Januar (DPD Riau), Brian Sokhily L, Ammar Satria, Willy (DPD Kepulauan Riau), Wudi Hamdani (DPD Sumatera Barat), Yuli Setiawan (DPD Sumatera Selatan), Fanky Christian, Sugiyatmo, Mariman Muhardi, Teddy Tjan, Yolanda Roring, Vincent Suriadinata, Fajar, Ranu Arifudin (DPD DKI Jakarta), Agus Setiawan, Puguh Kuswanto, Nursamsi (DPD Bogor), Edy Joko Kiswanto, Andreas Samara (DPD Jawa Tengah), Andoko, Bintoro (DPD Surakarta), Ahmad Iskandar, Hidayanto, Oman Latif (DPD Cilacap), Gideon H. Dharmawan (DPD Magelang), Komang Purnama, Sandy Kusuma (DPD Bali), Sukandar, Erman (DPD Kalimantan Selatan), Hendra Kusuma, Sunung Hertanto (DPD Kalimantan Tengah), Sugiandi (DPD Kalimantan Barat), H. M. Kasiyono Mangunnarso (DPD Bontang), Syamsul Qadar (DPD Sulawesi Selatan) dan Benwell Wampy (DPD Papua) serta Soegiharto Santoso, Muzakkir, Andri Sugondo, Andy Ho, Andy Christopher, Tritan Saputra, Tan Untung Sutikno (DPP APKOMINDO).” ungkapnya.
Seluruh Peserta MUNAS APKOMINDO 2019 menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bahwa sebelum
diselenggarakan Munas Apkomindo 2019, pada tanggal 23 Agustus 2019 bertempat di
Twin Plaza Hotel, Jakarta telah dilakukan sesi presentasi dan tanya jawab oleh Panitia
Peneliti dan Pemilihan Calon (P3C) yang diketuai oleh Sandy Kusuma terhadap
para pasangan Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal serta para Calon
Bendahara Umum.
Kemudian pada
tanggal 26 Agustus 2019 Ketua P3C, Sandy Kusuma menerbitkan surat keputusan Nomor:
03/P3C/2019 tentang penetapan calon pengurus inti DPP Apkomindo untuk periode
2019-2023, yaitu merekomendasikan Ir. Soegiharto Santoso sebagai Calon Ketua
Umum, dengan Puguh Kuswanto sebagai Calon Sekretaris Jenderal dengan nomer urut
1. Dan merekomendasikan Sugiyatmo sebagai Calon Ketua Umum, dengan Mariman
Muhardi sebagai calon Sekretaris Jenderal dengan nomer urut 2.
Pasangan Calon Ketum Ir. Soegiharto Santoso dengan Calon Sekjen Puguh Kuswanto saat Paparan di MUNAS APKOMINDO 2019.
“Termasuk
merekomendasikan Go Andri Sugondo sebagai Calon Bendahara Umum dengan nomer
urut 1. Dan merekomendasikan Tan Untung Sutikno sebagai Calon Bendahara Umum dengan
nomer urut 2. bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan dengan ketentuan didalam
AD dan ART APKOMINDO, dimana P3C harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2
(dua) pasang Calon Ketua Umum-Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) Calon Bendahara
Umum.” ungkap Sandy Kusuma yang juga menjabat sebagai Ketua DPA DPP APKOMINDO.
Bahwa dalam MUNAS
APKOMINDO 2019 tersebut terpilih kembali Ir. Soegiharto Santoso sebagai Ketua
Umum dengan Puguh Kuswanto sebagai Sekretaris Jenderal serta Go Andri Sugondo
sebagai Bendahara Umum DPP APKOMINDO untuk masa jabatan periode 2019 hingga
2023.
Dalam sambutannya Ketum Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky mengatakan, “Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman pengurus dari 21 DPD Apkomindo se Indonesia, khususnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pengurus yang hadir dari Aceh hingga Papua, ini membuktikan kekompakan kita semua. Sebab tidak mudah dalam kondisi Apkomindo yang konflik internal sejak tahun 2011, kemudian berlanjut dengan masih terus berperkara hukum, baik perkara perdata sejak tahun 2013 maupun perkara pidana sejak tahun 2015, bahkan perkara di Pengadilan sampai dengan saat ini telah ada 15 perkara dan laporan polisi pihak seberang ada 5 LP, termasuk saya sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul, Yogyakarta.” ungkap Hoky.
Pasangan Calon Ketum Sugiyatmo dengan Calon Sekjen Mariman Muhardi saat Paparan di MUNAS APKOMINDO 2019.
Tidak hanya ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul, ternyata Hoky juga sempat dikriminalisasi jilid dua, yaitu dilaporkan ke Polres Bantul oleh Ir. Faaz dengan salah satu saksi yaitu Suwandi Sutikno dengan dugaan laporan Polisi palsu yaitu melakukan penganiayaan dengan Pasal 351 KUHP, bahkan Hoky terpaksa melakukan Praperadilan terhadap Kapolres Bantul karena ditetapkan sebagai Tersangka Pasal 351 KUHP tanpa bukti yang jelas, sehingga akhirnya pasal diganti menjadi 352 KUHP, tidak cukup sampai disitu, ternyata melalui akun facebook group Apkomindo ada 3 (tiga) orang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Hoky selaku Ketum APKOMINDO, yaitu Ir.Faaz, Ir. Michael S. Sunggiardi dan Rudy Dermawan Muliadi yang saat ini semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka, dimana untuk atas nama Ir. Faaz berkas perkaranya telah P 21 dan saat ini telah dalam proses akan disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Hoky melanjutkan, “Bahwa benar disetiap kesempatan paparan tentang APKOMINDO, baik di swasta maupun di institusi pemerintah, termasuk dihadapan beberapa Menteri, saya selalu menceritakan permasalahan hukum diinternal Apkomindo yang lebih dahsyat dibandingkan dengan partai politik di Indonesia, saya juga sering mengirimkan informasi permasalahan hukum tersebut dibeberapa WA Group yang telah tayang dimedia Online, tentu saja tujuannya agar banyak yang mengetahui secara langsung tentang proses kriminalisasi saya selaku Ketum Apkomindo yang sah, sebab dampak positifnya adalah ada saja orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada saya, sayangnya tidak banyak teman-teman yang memahami permasalahan ini, awalnya keluarga saya juga sempat komplain, namun setelah saya jelaskan, barulah keluarga memahaminya, semoga teman-teman pengurus juga bisa memahami tujuan saya tersebut, dan tidak ada lagi teman-teman yang komplain jika saya mengirimkan berita permasalahan hukum diluar WA Group Apkomindo.” papar Hoky.
Calon Bendahara Andri Sugondo dan Calon Bendahara Tan Untung Sutikno saat Paparan di MUNAS APKOMINDO 2019.
Hoky
juga menambahkan, “Bahwa dari 15 perkara pengadilan yang sampai saat ini belum
tuntas adalah gugatan pihak seberang sejak tahun 2013 yaitu perkara nomor:
479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM yang telah ditolak, kemudian mereka mengajukan
banding Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI dan tetap telah ditolak, namun masih belum
ada relaas pemberitahuan secara resmi dari pihak PN Jaktim, tentang apakah
mereka mengajukan Kasasi atau tidak, ini juga harus saya urus, karena hingga
saat ini belum berkekuatan hukum tetap (belum inkrah), kemudian proses
kriminalisasi terhadap saya, dimana saya sempat ditahan pada tahun 2016 dan
disidangkan dengan perkara nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, meskipun telah
dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas murni sejak tanggal 25 september
2017, serta Kasasi JPU Ansyori SH dari Kejagung RI telah ditolak oleh MA sejak
18 Desember 2018 dengan perkara nomor: 144 K/PID.SUS/2018, namun faktanya
hingga saat ini Salinan putusan dari MA belum saya terima dan masih harus saya
kejar terus hingga saat ini.”
Pasangan Ketum Ir. Soegiharto Santoso dengan Sekjen Puguh Kuswanto terpilih dalam MUNAS APKOMINDO 2019.
“Yang lebih mengherankan adalah, saat ini masih ada gugatan terbaru dari Rudy Dermawan Muliadi dan Ir. Faaz di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL., dan sedang dalam proses persidangan, dimana diduga mereka menggunakan data palsu, tetapi tetap saja mereka nekat melakukan gugatan, mereka mengaku-ngaku menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP APKOMINDO tanpa mempunyai SK KUMHAM RI, sedangkan kita telah mempunyai SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017, bahkan sebelumnya telah memiliki SK KUMHAM RI Nomor AHU-156.AH.01.07.Tahun 2012, yang telah menang berperkara dengan mereka di PTUN, dengan perkara nomor: 195/G/2015/PTUN.JKT termasuk telah menang di PT TUN dengan perkara nomor: 139/B/2016/PT.TUN.JKT, serta telah memang di tingkat Kasasi dengan perkara nomor: 483 K/TUN/2016, itulah sebabnya sebagian besar waktu saya harus menghadapi permasalahan hukum perkara APKOMINDO, namun yakin dan percayalah saya pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat menghadapinya.” tegas Hoky.
Sementara
Puguh Kuswanto selaku Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO terpilih mengatakan,
“Saya siap mendampingi Pak Hoky baik selaku Sekjen APKOMINDO untuk mengurus
organisasi maupun membantu beliau mengatasi permasalahan hukum, bahkan
sebelumnya saya pada tanggal 22 dan 23 Juli 2019 telah mendampingi Pak Hoky ke
Polda DIY, ke Kejati DIY dan ke PN Yogyakarta, termasuk lanjut ke Polres
Bantul, ke Kejari Bantul dan ke PN Bantul, serta sempat menjumpai teman-teman
pengurus DPD APKOMINDO DIY diantaranya Pak A. Willy Sudjono, Pak Dicky
Purnawibawa, Pak Bambang dan Pak Paulus Sujarwo untuk mendiskusikan tentang
perkembangan organisasi APKOMINDO. Pada intinya saya mengetahui tentang beratnya
perjuangan yang dihadapi Pak Hoky namun saya juga yakin semuanya dapat beliau
atasi dengan baik, terbukti selama ini semua perkara telah dapat diatasi dengan
baik, sehingga kedepannya saya yakin APKOMINDO akan dapat bangkit kembali.”
kata Puguh.
Foto bersama Ketua Umum terpilih Ir. Soegiharto Santoso dan Sekretaris Jenderal terpilih Puguh Kuswanto beserta Bendahara Umum terpilih Go Andri Sugondo dengan 21 Dewan Perwakilian Daerah (DPD) APKOMINDO yang hadir dalam MUNAS APKOMINDO 2019.
Memang
benar Apkomindo sebagai organisasi yang keberadaannya sudah berusia 28 tahun dan
memiliki 25 DPD seharusnya dapat menampung aspirasi pengusaha komputer di
Indonesia, serta mampu merangkul semua pengusaha komputer yang ada demi
kesuksesan bersama, namun faktanya justru sebagian pendiri organisasi
memperlakukan organisasi untuk kepentingan kelompoknya, sehingga terjadilah
permasalahan yang berlanjut keranah hukum yang akan merugikan sebagian pendiri
maupun kelompok mereka.
Dalam
kesempatan tersebut Go Andri Sugondo yang terpilih sebagai Bendahara Umum DPP
APKOMINDO menyampaikan, “Saya senang atas lancarnya penyelenggaraan Munas Apkomindo
2019 ini, hal ini terjadi berkat kerjasama semua pihak yang terlibat didalam
kepanitiaan, serta tentunya berkat dukungan sponsor pihak EO Chaoyu Expo dari China
dan EO Peraga Expo (PT Peraga Nusantara Jaya Sakti) yang kebetulan menyelenggarakan
pameran “Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019
(IEAE)” ditempat yang sama dengan penyelenggaran Munas Apkomindo, yaitu di
JIExpo Kemayoran pada tanggal 25 – 27 September 2019, sehingga para teman-teman
pengurus dari berbagai daerah dapat hadir selain ke acara kegiatan Munas Apkomindo,
dapat sekaligus mengunjungi pamerannya, dimana pameran tersebut diikuti oleh
ratusan perusahaan dari China, Indonesia, dan Malaysia yang menghadirkan produk
eletronik terkini antara lain Consumer Electronics, Mobile Phone &
Accessories, Computer Network and Accessories, In-Car Electronics, Security
Products & Smart Home, LED & Energy Saving Products, Home Appliances,
Electronics Equipment & Components.” ujar Andri penuh semangat.
Ajang pameran IEAE dibuka secara resmi oleh Ikmal Lukman selaku Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hoky juga melengkapi komentar Andri, “Benar kami merangkai kegiatan Munas Apkomindo 2019 ini dengan Pameran “Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE)” sehingga biaya penyelenggaraan Munas Apkomindo 2019 dapat dibiayai oleh pihak EO nya dan pameran tersebut mendapatkan dukungan dari pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga ajang pameran tersebut dibuka secara resmi oleh Bapak Ikmal Lukman selaku Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa ditengah kemelut banyaknya perkara hukum, kami tetap berupaya untuk tetap bisa berkarya untuk menjalankan roda organisasi, serta terbukti mampu menyelenggarakan Munas Apkomindo 2019 ini yang dihadiri hingga 21 DPD dari Aceh hingga Papua, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak seberang, sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 ini, karena faktanya mereka tidak memiliki 1 (satu) DPD pun di daerah.
Sedangkan kami telah menyelenggarakan kegiatan Munas dan Munaslub secara rutin yaitu, Munaslub Apkomindo 2011 di Surabaya, Munas Apkomindo 2012 di Solo dengan terpilihnya Agustinus Sutandar sebagai Ketum, Gomulia Oscar sebagai Sekjen dan Suwato Komala sebagai Bendum, Munas Apkomindo 2015 di Jakarta dengan terpilihnya Soegiharto Santoso sebagai Ketum, Muzakkir sebagai Sekjen dan Suwato Komala sebagai Bendum, Munaslub Apkomindo 2017 di Jakarta dan saat ini Munas Apkomindo 2019 di Jakarta.”
“Selain dari itu program yang masih terus bergulir adalah kerjasama dengan pihak LSP KOMPUTER yang sedang terus menjalin kerjasama dengan pihak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melakukan Sertifikasi Profesi dibidang TIK, dengan tujuan melakukan standardisasi kompetensi untuk bersaing secara global. Sebab, sertifikat yang diakui internasional berarti membuat kami secara resmi memiliki kompetensi standar yang dibutuhkan pekerjaan atau profesi TIK secara internasional.”
Ikmal Lukman berkenan mengunjungi stand-stand pameran IEAE didampingi Soegiharto Santoso dan John Manoppo selaku Ketum APERLINDO (Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia).
“Persoalan
lain yang tetap kami urus adalah tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 saya telah mengirimkan
surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan surat Nomor:
079/DPP-APKOMINDO/VIII/2019, Perihal: Menyampaikan Masukan Terkait Regulasi
Yang Perlu Direvisi Terkait Dengan LKPP.”
Bahwa
pada intinya Organisasi Apkomindo sepakat dan sangat mendukung serta menegaskan
bahwa secara prinsip menyepakati kaidah perbaikan dalam proses pembelian/ pengadaan
barang dan jasa agar dapat, Menghilangkan proses pembelian fiktif, Menghilangkan
proses pembelian harga mark up dan Menghilangkan proses suap.
Bahwa APKOMINDO cukup gembira atas perhatian dari pemerintah terkait surat kami sebelumnya pada tahun 2017 kepada Bapak Presiden Jokowi dan sempat viral dibeberapa media Online dengan Subtema “Surat terbuka APKOMINDO kepada Presiden Jokowi minta bagian belanja Rp 320 triliun.”dan dengan Tema Utama“Tiga tahun Jokowi-JK, tujuh perusahaan online kuasai belanja teknologi informasi”, dengan bukti saat ini telah bertambahnya jumlah penyedia e-katalog dari 7 Online Shop menjadi 27 Online Shop, akan tetapi hal tersebut belum dapat memenuhi unsur Asas keadilan dan Asas keseimbangan, dimana Indonesia begitu besar dan luas serta potensi pasar pihak pemerintah sangat besar, namun saat ini hanya bisa bertransaksi dengan 27 Online Shop.
Bahwa benar ditahun 2017,
telah kami sampaikan pada surat kami No: 05/DPP-APKOMINDO/X/2017
antara lain:
Apa yang dilakukan LKPP saat ini terus membunuh para pengusaha UMKM di bidang IT, para pengusaha kecil dan
menengah di bidang IT didaerah
maupun dipusat saat ini benar-benar terjepit, kami tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai
pengusaha dan
jasa dibidang IT lagi, karena transaksi dikuasai oleh 7 (tujuh) perusahaan Online Shop. Perputaran uang belanja IT pemerintah
hanya dikuasai oleh 7 (tujuh) perusahaan, Tentu saja hal ini sangat tidak berasaskan keadlian dan
bertentangan dengan Undang-undang persaingan Usaha.
Sedangkan
pada saat ini kami sampaikan, Bahwa benar saat ini telah menjadi 27 (dua puluh
tujuh) perusahan Online Shop, namun tetap saja belum memenuhi unsur Asas
keadilan dan Asas keseimbangan, untuk itu
kami berharap pemerintah dapat menerima usulan kami yang telah kami
sampaikan melalui surat terdahulu dan mohon berkenan membaca ulang surat-surat
kami yang turut kami lampirkan bersamaan dengan surat tersebut.
Bahwa
harapan kami adalah pemerintah dapat menjadikan e-katalog sebagai patokan harga
dasar dalam belanja barang pemerintah, sehingga Pemerintah dapat langsung
belanja ke UMKM yang ada di daerah dengan standar harga e-katalog.
Bahwa
kebutuhan produk-produk Komputer/ Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dari
berbagai aspek kehidupan, baik pemerintah, bisnis, kesehatan, perbankan,
pendidikan dan lain sebagainya, oleh karenanya kami akan tetap siap menjadi
mitra pemerintah untuk NKRI yang lebih baik.
“Itulah inti dari surat yang telah kami kirimkan dan tentu saja harapan kita semua adalah, semoga saja mendapat tanggapan yang positif dari pihak pemerintah seperti surat Apkomindo di tahun 2017 lalu.” ungkap Hoky yang baru saja terpilih kembali menjadi Ketua Umum APKOMINDO untuk periode 2019 hingga 2023. (Redaksi)
